Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undangundangini, bahwa sebelum adanya peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diaturdalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanLelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri):4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan KetuaPengadilan Negeri (Dalam Perkara a quo Pengadilan Neseri Rokan Hilir)untuk memerintahkan Kantor Lelang

undangundang.Bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui/menyetujui dilakukannyaperubahan domisili hukum dalam penyelesaian sengketa antara Penggugatdengan Tergugat dari yang telah disepakati melalui Pasal 15 PerjanjianKredit Pengusaha Kecil Nomor 031.1.44. 2015.129 tanggal 25 Mei 2015 diPengadilan Negeri Kabupaten Rokan Hilir menjadi BPSK Kabupaten BatuBara, penunjukkan BPSK Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikansengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pilihan sepihakTergugat sebagaimana yang ditegaskan

Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang Undang ini,bahwa sebelum ada peraturan perundangundangan yangmengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yangdiatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskanlelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri:Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR yang mewajibkanKetua Pengadilan Negeri (dalam perkara a quo Pengadilan NegeriRokan Hilir) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantar

SUMINO sama sekalitidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat /n Casu Alm.SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat ;Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegasmengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat(2) yang menegaskan : Masingmasing pihak berhak untuk melakukanperbuatan hukum, hal tersebut kemudian ditegaskan

dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi dalam dikemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atauisteri) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang makakewajiban pembayaran hutang tersebut dibebankan kepada HartaBersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan normaPasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya (suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

perikatan tersebutdilakukan oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suam/i atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi kemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atau isteri) tidaksanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajibanpembayaran hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal inisecara jelas telah ditegaskan

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya ( suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas, karenaTergugat III tidak pernah merasa melakukan kesepakatan/perjanjiandengan pihak Penggugat (antara Penggugat dengan Tergugat IIItidak memiliki hubungan hukum), maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat harus dinyatakan sebagai gugatan salah sasaran, hal inijuga secara jelas dan tegas telah menjadi = yurisprudensisebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RINo. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan sebagaiberikut :bahwa

Rp. 90.000.000,30.000.000 x 3)Total selurunnya menjadi Rp. 490.000.000,Dan perlu ditegaskan bahwa perhitungan Profit sharing berdasarkanperjanjian terakhir yang berlaku hanya 3 bulan dengan jumlah Rp.30.000.000 x 3 tersebut itu adalah perhutungan yang buta, artinyaperhitungan dengan tidak berprinsip kepada perhitungan bagi hasilyang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelahdikurangi dengan biayabiaya yang dikeluarkan untuk memperolehpendapatan tersebut.

dalam Pasal 606 (a) Rv(Reglement op de Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yangmenyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olenhnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Halaman 24 dari 42 halaman putusan Nomor 630/PDT/2019/PT BDG11.Hal tersebut juga telah ditegaskan

Tergugat s/d II apabila ternyata dikemudian haridijatunkan putusan yang membatalkan putusan serta mertatersebut, sehingga jelas hal tersebut tidak memenuhi ketentuansebagaimana disebutkan dalam butir 7 Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta (Uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang berbunyisebagai berikut :besaes , sekali lagi ditegaskan

atas pembayaran sejumlah uang, haltersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 606 (a) Rv (Reglement opde Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Hal tersebut juga telah ditegaskan

dengan bangunan yang sudah ada dan untukpengerjaannya harus diberitahukan juga pada Penggugat selaku Pemilik tanah sesuaidengan isi Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 Tanggal 14Junil994 ;Bahwa Penggugat semakin terkejut karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanPenggugat ternyata terhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahansertifikat dimana telah beralih pula nama pemiliknya ke atas nama Tergugat 1, padahalsesuai dengan maksud pasal 4 Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan ditegaskan

KABUR.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

sekali.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugat semakinterkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyata terhadap sisatanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telah beralih pulanama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.3 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.5 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

G/2020/PTUN.BDGperorangan yang dapat dipindah tangankan oleh proses jual beli atauperalihan hak atas tanah lainnya;Final, artinya Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat telah definitif danmenimbulkan akibat hokum ;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan kepala kantor pertanahanselaku tergugat bersifat memiliki kepastian hukum berupa produk hukumberbentuk sertifikat hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagipejabat TUN yang menerbitkan maupun pemilik objek sengketa tersebut;Selain itu, ditegaskan

Il , beserta data kepemilikan tanah lainnya yang dimiliki PARAPENGGUGAT ;Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa Pengadilan adalahhalaman 6 dari 42 hal Putusan Perkara Nomor : 26/G/2020/PTUN.BDGPengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negaradilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ;Kemudian ditegaskan dalam Pasal 54 ayat 1 UndangUndang Nomor

Dan seterusnya sesuai riwayat pemiliknya ;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kelurahan Sekejati Nomor 593/02Kel.Skjt, ditegaskan sebagai berikut :a. Bahwa tanah tersebut bukan merupakan asset pemerintah atau pihak laindan tidak termasuk dalam kawasan hutan;b.

Barat : Madja Utja/ PT Tiga raksa SatriaBahwa PARA PENGGUGAT baru mengetahui adanya Objek Sengketa yangditerbitkanoleh TERGUGAT pada tanggal 17 Desember 2019 yang diperolehdari informasi Surat Keterangan Tanah Online ;Bahwa berdasarkan bukti fisik (SHM) yang diterbitkan TERGUGAT, objek(Tanah) jelasjelas berada pada dan dalam penguasaan/ pengelolaan PARAPENGGUGAT yang telah berlangsung sejak Tahun 1960 sampai sekarangsebagaimana ditegaskan dalam Surat Keterangan Tanah Bekas Hak MuilikNomor 593/02Kel.Skjt

kehatihatian, DikarenakanTergugat tidak menelusuri historis Objek Sengketa tersebut,serta ParaPengggugat sebagai ahli waris dari pemilik Objek Sengketa yang bernamaH Tamim bin Asyari tidak pernah memperjualbelikan,menjaminkan sertaadanya proses peralihan hak atas tanah tersebut ke pihak lain , sehinggadengan adanya KTUN objek sengketa tanah tersebut, Para Penggugatselaku Para Ahli Waris merasa dirugikan atas Penertbitan KTUN objeksengketa yang diikeluarkan oleh tergugat ;e) Asas Keterbukaan, sebagaimana ditegaskan

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel:;Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalamsurat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikanlandasan dalam menilai keabsahannya adalah UndangUndang Nomor 18Tahun 2003 tentang Advokat;Menimbang

Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuankeabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam SuratEdaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat EdaranMahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) danAyat (9) Undangundang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985tentang Bea Meteral;2.

dantidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggappembenaran;Hal 13 dari 23 Putusan Nomor 280/Pdt.G/2018/PA.BatgMenimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segihukum pembuktian tersebut di atas, maka dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan dapat dianggap membenarkan dengan tegas dalildalil gugatanPenggugat, namun oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraianyang memiliki aspek /ex specialis dan dengan mengingat azas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

dengan Termohon telah pisah rumah, dan sejak saat itusudah tidak ada lagi hubungan suami istri; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Pasal 7 ayat (2) KompilasiHukum Islam, maka Pengadilan Agama Lubuk Sikaping berwenang untukmemeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa Yang berhak mengajukanpermohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anakanak mereka, wallnikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dengandemikian Pemohon dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yangberkepentingan dalam perkara ini (persona

Ketentuan ini ditegaskan lagi dalam Pasal 4 Kompilasi HukumIslam yang menyatakan: Perkawinan adalah sah apabila dilakukanmenurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangundangNo.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam yangberlaku dimana perkawinan adalah sah apabila memenuhi rukun dan syaratperkawinan, maka sesuai dengan faktafakta yang ditemukan dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkanPemohon dengan Pemohon II telah

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakHalaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1371/Pdt.G

diarhakan sehingga Pemohon merasa keberatan, Termohonsering berkatakata kasar kepada Pemohon seperti berkata hinaan; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak awal bulanFebruari tahun 2021, Pemohon yang meninggalkan tempat kediamanbersama, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi; Bahwa Pemohon pernah dinasehati agar bersabar dan mengurungkanniatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Hal mana dalam ketentuantersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai denganpencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yangsejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dansebagian lagi di atas meterai tempel;Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untukbisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 Ayat (1) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yangmenegaskan bahwa sebelum menjalankan

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telahmemenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusussebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran MahkamahHalaman 7 dari 14 halamanPutusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.SgtaAgung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat KeputusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas danAdministrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman

terhadap perkara permohonan isbat nikah oleh ParaPemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hariyang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihakpihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan ParaPemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang PemberlakuanBuku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11,halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan

ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa. instansipelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengankewenangan yang meliputi: a. memperoleh keterangan dan data yang benartentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkanPenduduk; b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialamiPenduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2)ditegaskan

tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapatdinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak(broken marriage) yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon ketika dinasehati Termohon selalu membantah, sehingga telah terdapat alasan untuk berceralsebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 ditegaskan

Oleh karena itu, manakala suami istridalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak dapatmewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka padadasarnya rumah tangga tersebut telan bergeser dari nilainilai dan tujuan luhur danmulia dari suatu ikatan perkawinan;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwaperceraian dapat terjadi karena alasan antara

., sepanjangpermohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonanPemohon dapat diperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek,akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturankhusus (lex specialis) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraiansebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari Kemungkinan adanya motifpersepakatan cerai yang tidak dianut

rumah tangga antaraPemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) yang disebabkanTermohon tidak patuh dan Termohon diketahui memiliki hubungan dengan lakilaki lain, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara Pemohondengan Termohon, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimanadimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalandengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan, bahwasetiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Tergugat tidak pernahhadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapatdimediasi.Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapatcukup alasan bahwa suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun danharmonis dalam rumah tangganya sebagaimana ditegaskan

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, makaPenggugat telan membuktikan dalildalil gugatannya tentang adanyaperselisinan dan pertengkaran terusmenerus dalam rumah tangganya tanpaadanya penyelesaian yang baik. sehingga Penggugat telah cukup bukti adanyaalasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapaikeluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana ditegaskan

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batinantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengantujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

; antara Penggugat dan Tergugataiei (mitsagon gholizhon)sudah tidak ada ikatan batin yang kuat paseyang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudahtidak saling mencintai dan tidak = saling membutuhkan, dan tujuanperkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah danrahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ArRum ayat 21, akan Sulitterwujud;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan

mereka juga tidakmengetahui keberadaan Tergugat ; Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agarbersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntutagar Majelis Hakim menjatuhnkan talak satu bain sughra Tergugatterhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

Kemudian dalam pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraianyaitu adanya perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus antara suamiisteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasalpasal tersebut di atas terdapatbeberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik ceraitalak maupun cerai gugat, yaitu : Telah terjadi perselisihan

kehilangan kebahagiaan sebagai representasiketerikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa faktatersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yang terkandungdalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 dimana Pemohon danTermohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalamperkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu kediamanbersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihaklain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatuperceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan

Menetapkan bahwa nama Pemohon SITTIARA, lahir di Pangalloang padatanggal 01 Mei 1973 ditegaskan atau diubah lahir di Pangalloang padatanggal 3 Mei 1973, anak kelima ayah bernama MIDO dan DALI; 3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Bulukumba melakukan perubahan tanggal kelahiran Pemohondan tanggal kelahiran Pemohon untuk dicatat dan didaftar sesuai denganketentuan perundangundangan; 4.

Menetapkan bahwa nama Pemohon SITTIARA, lahir di Pangalloang padatanggal 01 Mei 1973 ditegaskan atau diubah menjadi SITTI ARA lahir di Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 145/Padt.P/2016/PN Bik.Pangalloang pada tanggal 3 Mei 1973, anak kelima ayah bernama MIDOdan DALI;3.

TngMenimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap sudah tidak keberatandengan dalildalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkaraperceraian (person recht) merupakan masalah rumah tangga yang mengandungnilainilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasaserta mengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, sertauntuk menghindari kKemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut

Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat denganTergugat, namun tidak berhasil.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuanmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa;Menimbang

kehilangan kebahagiaan sebagairepresentasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwafakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilainilai yangterkandung dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974 dimanaPemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batindalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung didalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempatkediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersamadengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalamsuatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan