bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113859.13/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa dari seluruh uraian dimuka dapat disimpulkan bahwa tidak adaPPh Pasal 26 yang kurang dibayar

Bunga Pasal 13 (5) KUP d.Kenaikan Pasal 13 A KUP e.Jumlah sanksi administrasi ( a+b+c+d) 765.651.329 765.651.329 765.651.329 6 Jumlah Pph yang masih harus dibayar (4+5.e) 2,360.758.264 2,360,758,264 2,360,758,264 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT113859.13/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Putusan Nomor 305/B/PK/Pjk/2020 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 7.975.534.677,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 802.639.285,00Kredit Pajak : Rp 802.639.285,00Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

24 Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional juncto Article 26 dan Article 27 ViennaConvention;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 7.975.534.677,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 802.639.285,00Kredit Pajak : Rp 802.639.285,00Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi :ja Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 153.828.515,00b.Dikurangi:b1.PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang 0,00sarnab2.Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.233.094.814,00b3.STP (Pokok Kurang Bayar) 0,00b4.Dibayar dengan NPWP Sendiri 0,00b5.Lainlain 0,00b6.Jumlah (b1. + b2. + b3. + b4. + b5) 1.233.094.814,00c.Diperhitungkanc1.

Jumlah (a + b) 1.233.094.814,004 PPN yang Kurang dibayar (2e. + 3c.) 153.828.515,005 Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 0,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 153.828.515,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d. Jumlah (a + b +c) 153.828.515,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4 + 5d.) 307.657.030,00 Halaman 2 dari 9 halaman.

terdaftar dalam berkassengketa Nomor 160805922008 atas nama PT Agro Wana Lestari, NPWP02.549.381.8712.000, beralamat di Jalan Pangeran Antasari Il Nomor 26,MB Hulu, MB Ketapang, Kotawaringin Timur, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2008 menjadi: Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yang terutang PPN1.538.285.153,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN0,00 Jumlah Dasar Pengenaan Pajak1.538.285.153,00 Penghitungan PPN Kurang Bayar: PPN yang harus dipungut/dibayar

Kompensasi Masa Pajak sebelumnya 952.838.082,00Jumlah 952.838.082,00 Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar(799.009.567,00) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan1.233.094.814,00 PPN Kurang Bayar 434.085.247,00Sanksi Adminstrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0,00 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) VU KUP 434.085.247,00Jumlah Sanksi Administrasi 434.085.247,00 Jumlah PPN Yang Masih Harus Dibayar 868.170.494,00 Halaman 3 dari 9 halaman.

Lagi pulaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali hanyamenyerahkan Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel dan menyertakanfaktafakta dan buktibukti yang dapat menggugurkan dalildalilTerbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga PajakMasukan yang telah dibayar tetap dapat dikreditkan dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalamperkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

Putusan Nomor 2200/B/PK/Pjk/2020dapat mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingsehingga pajak yang lebin dibayar seharusnya menjadi nihil sesuaiperhitungan Pemohon Banding sebagai berikut: 1 DPP: Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dr Luar DaerahPabeanJumlah 9.501.954.014,00 2 Pajak Keluaran Pajak Keluaran seluruhnyaJumlah 950.195.401,00 3 Pajak yg dapat diperhitungkan/seharusnya terutang: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 950.195.401,00Jumlah Pajak yg dapat diperhitungkan 950.195.401,004

PPN yg (lebih) / kurang dibayar 0,00 5 Kelebihan Pajak yg sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak 0,00 6 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 ayat (2) KUP 0,00 7 PPN yg (lebih bayar) / kurang bayar 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 13 Desember 2016;Halaman 2 dari 9 halaman.

Pemanfaatan BKP Tdk Berwujud dr Luar Daerah) 9.501.954.014,00Pabean 2 Perhitungan PPN Kurang Bayar : a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 950.195.401,00 b Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 950.195.401,00e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 0,003 Kelebihan Pajak yang sudah :a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0,004 PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

danangka 23, angka 24 dan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2200/B/PK/Pjk/2020a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayarsendiri Rp 950.195.401,00b Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 950.195.401,00e Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah :a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00PPN yang kurang dibayar (2.e+3.c) Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan

No. 199/Pdt.P/2015/PA.Sit.Bahwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut dilakukanmenurut ketentuan syariat Agama Islam yaitu :Wali nikah WALI NIKAH(Meninggal dunia) ;Mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah)dibayar tunai dibayar tunai;Pernikahan dilangsungkan di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) SAKSI, umur52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Kecamatanpanarukan, Kabupaten Situbondodan

tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang padapokoknya adalah sebagai berikut;e Saksi kenal dengan Pemohon (PEMOHON 1) dan Pemohon Il(PEMOHON Il) karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon ;e Saksi tahu Pemohon PEMOHON dan Pemohon II nama PEMOHONIl telah menikah sah pada tanggal 09032011;e Pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il itu dilakukan sesuai danmenurut tata cara agama Islam dengan wali nikah WALI NIKAH(Meninggal dunia), maskawin berupa uang sebesar Rp.50.000, (limapuluh ribu rupiah) dibayar

tunai dibayar tunai;e Pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Sumberkolak KecamatanPanarukan, Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orangsaksi;e jab gobul dilangsungkan antara Pemohon dengan wali nikah danucapan ijab wali diwakilkan kepada WALI NIKAH(Meninggal dunia);e Antara Pemohon dengan Pemohon Il itu tidak ada hubungan darahdan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan;e Selama menikah itu antara Pemohon dan Pemohon Il tetap beragamaIslam dan tidak

tunai dibayar tunai;Him. 5 dari 10 him.

menguatkan dalil permohonan Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telahmenemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:e Bahwa Pemohon telah menikah sah menurut agama Islam denganPemohon Il PEMOHON II pada tanggal 09032011 disaksikan oleh duaorang saksi, dengan wali nikah WALI NIKAH(Meninggal dunia), maskawinberupa uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) dibayar

Dengandemikian Keputusan Terbanding Nomor KEP2274/WPJ.07/2015 tanggal 10Juli 2015 yang merupakan penetapan keberatan atas SKPKB PajakPenghasilan Nomor 00003/216/12/081/14 tanggal 25 April 2014 TahunPajak 2012 dengan pajak yang masih harus dibayar sebesar USD28,903.00seharusnya menjadi sebesarUSDO.00 denganberdasarkan permohonan banding ini sebagai berikut:rincian perhitungan Keputusan Permohonan SelisihUraian Keberatan Banding(USD) (USD) (USD)Penghasilan Netto 239,628,040.00 239,555,054.00 72,986.00Kompensasi

Putusan Nomor 4320/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Penghasilan Kena Pajak USD239,563,475.00 Pajak Penghasilan terutang USD 71,869,042.50Kredit Pajak USD 71,866,516.00PPh yang kurang/(lebih) dibayar USD 2,526.50Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 808.48Jumlah PPh yang masih harus dibayar USD 3,334.98Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali

Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan anding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP2274/WPJ.07/2015 tanggal 10 Juli 2015mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor 00003/216/12/081/14 tanggal25 April 2014 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.410.225.3081.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 4320/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar USD 3,334.98; dengan perincian sebagai berikut: PenghasilanNeto USD 239,563,475.00Kompensasi Kerugian USD 0.00Penghasilan Kena Pajak USD 239,563,475.00Pajak Penghasilan terutang USD 71,869,042.50Kredit Pajak USD

1,866,516.00PPh yang kurang/(lebih) dibayar USD 2,526.50Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP USD 808.48Jumlah PPh yang masih harus dibayar USD 3,334.98Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar 237.625.068sendirib. Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 4.125.178b.6 Jumlah 4.125.178d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.) 4.125.178e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 233.499.8903 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 97.905c. Jumlah 97.9054 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 233.597.7955 Sanksi administrasi:a.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp345.775.647,00; dengan perincian sebagai berikut : No

Pajak Keluaran yang harus dipungut/ dibayar sendiri 237.625.068b. Dikurangi :b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 0b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 4.125.178 Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3920/B/PK/Pjk/2019 I Na Iraian Rn b.6 Jumlah 4.125.178d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6. c.1.) 4.125.178e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a.d) 233.499.8903 Kelebihan Pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 97.905c.

Jumlah 97.9054 PPN yang kurang(lebih) dibayar (2.e.+3.c.) 233.597.7955 Sanksi administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 112.079.947b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 97.905h.

Banding Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak1.713.590.3711.713.590.371 PPh Pasal 26 yang terutang 293.536.241 (83.233.713) 210.302.528Kredit Pajak 210.302.528 210.302.528Pajak yang tidak/kurang dibayar 83.233.713 (83.233.713) Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP 39.952.182 (39.952.182) Jumlah PPh yang masih harus dibayar 123.185.8905 (123.185.895) Bahwa apabila Majelis berpendapat lain, Pemohon Banding mohon putusanyang seadiladilnya menurut hukum;Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Bekasi,Jawa Barat17550 dengan perhitungan sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.713.590.371PPh Pasal 26 yang terutang Rp 210.302.528Kredit Pajak Rp 210.302.528Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2)KUP 7 :Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 November 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara

/1998,juncto Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER24/PJ/2009;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 1.713.590.371PPh Pasal 26 yang terutang Rp 210.302.528Kredit Pajak Rp 210.302.528Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri1.141.187.919 5 b. Jumlah PPN yang dapat diperhitungkan 7.771.415.264c. Diperhitungkan SKPPKP d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 7.771.415.264e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (6.630.227.345)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa 4 PPN yang Kurang (Lebih) Bayar (6.630.227.345)Sanksi Administrasi5 a. Bunga Pasal 13 (2) KUP b.

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Jumlah PPN yang Lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (6.630.227.345) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 14 Desember 2017;116572.16/2014/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 25 Maret 2019, yangMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUTtelahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01098/KEB/

Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat,sehingga penghitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagaiberikut:Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3701/B/PK/Pjk/2020 UraianDasara. Atas dan Jasa PPNa.l. a.2. P harus sendiri 11.411.879.186a3. P ut Pemu PPN 52.737.252.161a.4. P tidaka.5. dibebaskan dari PPN mlah Seluruh 64.149.131.347b. Impor BKP PPNa. Keluaran harus sendiri 1.141.187.919b. Diku i:1.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 1.141.187.919 sendirib. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.771.193.992Jumlah pajak dapat diperhitungkan 7.771.193.992Jumlah penghitungan PPN Lebih (6.630.006.073)Bayar/seharusnya tidak terutang Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 7 b.

Dikompensasikan ke Masa Pajak Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya (6.630.006.073)tidak terutang Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48Tahun

Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesarRp. 200.000, (dua ratus ribu Rupiah) dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;3.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.249.348.339,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 25.247.592.120,00c.

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 23.998.243.781,00Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa3 Pajak berikutnya Rp 24.171.324.846,004 PPN yang kurang dibayar Rp 173.081.065,005 Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 173.081.065,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 346.162.130,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 04 September 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

a dan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor P23/BC/2009:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 23.998.243.781,00Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa3 Pajak berikutnya Rp 24.171.324.846,004 PPN yang kurang dibayar Rp 173.081.065,005 Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 173.081.065,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 346.162.130,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus

Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 146.854.053 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 5.792.302.239 Jumlah seluruh penyerahan 5.939.156.2922 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 14.685.405 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 857.243.9643 PPN Kurang/(lebih) bayar (842.558.559) 4 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 842.558.559 Dikompensasikan ke Masa Pajak ..

(kKarena Pembetulan) Jumlah 842.558.559 5 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 6 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP 7 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3), ayat (8) huruf bUndangUndang Pajak Pertambahan Nilai.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 146.854.053 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 5.792.302.239 Jumlah seluruh penyerahan 5.939.156.2922 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 14.685.405 Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 857.243.9643 PPN Kurang/(lebih) bayar (842.558.559)4 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan

(karena Pembetulan) 2 Jumlah 842.558.5595 PPN yang kurang/(lebih) dibayar 6 Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) UndangUndang KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UndangUndang KUP7 Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan

memohon kepadaMajelis Hakim Yang Mulia agar koreksikoreksi tersebut di atas dapatdibatalkan sehingga perhitungan pajak terutang menurut perhitunganPemohon Banding untuk Masa Pajak Januari s.d Desember 2011 menjadisebagai berikut: No. livaian Pemohon BandingRp1 Dasar Pengenaan Pajak 4.725.410.834.8182 Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 94.508.166.5473 Kredit Pajak 94.508. 166.5474 Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya 5 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 6 Sanksi Administrasi: 7 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar

Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018Nomor KEP11/WPJ.02/KP.10/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentangPembetulan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 23 Secara Jabatan, atas nama PT Chevron Pacific Indonesia,NPWP. 01.308.508.9218.001, beralamat di Tax Team Finance MainOffice Rumbai, Rumbai Bukit, Kota Pekanbaru, Riau, sehinggaperhitungan PPh Pasal 23 yang masih harus (lebih) dibayar menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp. 4.725.410.834.818,00Pajak Terutang Rp. 94.508.166.547,00Kredit

Pajak Rp. 94.508.166.547,00Pajak yang kurang /(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp. 0,00Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp.0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Oktober 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 8 Desember 2017, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan

Desember2011 Nomor 00038/203/11/218/14 tanggal 7 November 2014sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP11/WPJ.02/KP.10 /2016 tanggal 20 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.308.508.9218.001, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi nihil, adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a. Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 23 terutang Masa Pajak Januaris.d.

Putusan Nomor 1310/B/PK/Pjk/2018dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perinciansebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak Rp.4.725.410.834.818,00Pajak Terutang Rp.94.508.166.547,00Kredit Pajak Rp.94.508.166.547,00Pajak yang kurang /(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi UU KUP Rp.0,00Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp.0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah

PPN yang kurang (Lebih) Dibayar Rp NIHILMenimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Juni 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut81136/PP/M.XIIIB/16/2017, tanggal 21 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP4009/WPJ.07/2015 tanggal 1 Desember2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan

Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Masa Pajak April 2013Nomor 00023/207/13/058/14 tanggal 8 Oktober 2014, atas nama PT BandarSumatra Indonesia, NPWP 01.001.793.7058.000, beralamat di GedungBank Sumut Lantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18 Medan 20152:Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp. 5.990.480.074,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 141.615.625,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp. 437.132.326,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp. 6.569.228.025,00PPN yang harus dipungut/dibayar

sendiri Rp. 14.161.563,00Dikurangi :Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 990.721.939,00Dibayar dengan NPWP sendiri Rp. 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 990.721.939,00Jumlah penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Lebih Bayar Rp. 976.560.376,00Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp. 976.560.376,00PPN yang kurang bayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Rp. 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 0,00Halaman 2 dari 7 halaman.

Lagi pula Pemohon Banding sekarang TermohonPeninjauan Kembali hanya menyerahkan Crude Palm Oil (CPO) danPalm Kernel serta menyertakan faktafakta dan buktibukti yang dapatmenggugurkan dalildalil Terbanding sekarang Pemohon PeninjauanKembali, sehingga Pajak Masukan yang telah dibayar tetap dapatdikreditkan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku

Putusan Nomor 2880/B/PK/Pjk/2018Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp. 5.990.480.074,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 141.615.625,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan

Banding terhadap SuratDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00054/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2014 Nomor: 00019/207/14/439/16 tanggal 18 Januari 2016, atasnama: PT Pungkook Indonesia One, NPWP: 31.517.818.6439.000,beralamat di Jalan Raya Sarengseng Pabuaran Km. 3, Desa Pabuaran,Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat, sehingga jumlahpajak yang masih harus dibayar

dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp 20.355.755.447,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 11.134.300.182,00Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp 9.221.455.265,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 4.927.460.728,00Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) dibayar (Rp 4.927.460.728,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 4.927.460.728,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp Nihil

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00054/KEB/ WPJ.22/2017 tanggal 20 Februari2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2014 Nomor: 00019/207/14/439/16 tanggal 18 Januari 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 31.517.818.6439.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp 20.355.755.447,00Koreksi yang tidak dapat dipertahankan Rp 11.134.300.182,00Dasar Pengenaan Pajak menurut Majelis Rp 9.221.455.265,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 4.927.460.728,00Jumlah penghitungan PPN kurang (lebih) dibayar (Rp 4.927.460.728,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan Rp 4.927.460.728,00Jumlah pajak yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

2020Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding Rp. 22.659.857.186,00Koreksi yang tidak Pemohon Banding setujui Rp. 19.798.356.422 00 Dasar Pengenaan Pajak Rp. 2.861.500.764,00Perhitungan PPh Pasal 4 (2)Keterangan Tabun Pajak 2003Menurut Pemohon BandingRp.Dasar Pengenaan Pajak 2.861.500.764,00Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang terhutang 286.150.076,00Setoran Masa (214.980.145,00)Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak 71.169.931,00Sanksi Administrasi Pasal 13(2) 21 bulan 29.891.371,00Jumlah yang harus dibayar

101.061.302,00Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) yang telah dibayar (2.912.427.915,00)Pajak Penghasilan Pasal 4 (2) lebih bayar (2.811.366.613,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 11 April 2008;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.32127/PP/M.XII/25/2011, tanggal 22 Juni 2011, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur

Jenderal Pajak Nomor KEP1889/WPJ.07/BD.05/2007, tanggal 19 November 2007, mengenai SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2004, Nomor 00034/240/04/052/06,tanggal 28 September 2006, atas nama PT Indonesia Teijin Du Pont Films,NPWP. 01.071.455.8052.000, Alamat Mid Plaza Lantai 5, Jalan JenderalSudirman Nomor 1011, Jakarta Pusat 10220, sehingga pajak yang masihharus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan

Rp 5.222.449.766,00PPh Ps. 4 (2) terutang Rp 522.244.976,00Kredit Pajak Rp 214.980.145,00Kurang bayar Rp 307.264.831,00Sanksi Adm: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 129.051.229,00Jumlah masih harus dibayar Rp 436.316.060,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

dihitung kemballimenjadi sebesar Rp436.316.060,00; dengan perincian sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Rp 5.222.449.766,00PPh Ps. 4 (2) terutang Rp 522.244.976,00Kredit Pajak Rp 214.980.145,00Kurang bayar Rp 307.264.831,00Sanksi Adm : Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 129.051.229,00Jumlah masih harus dibayar Rp 436.316.060,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak

., NPWP02.398.977.5081.000, beralamat di Jalan Kemanggisan Utama Raya NomorJ7, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat 11480 sehingga jumlah pajakyang masih harus dibayar menurut Majelis adalah sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 5.024.421.5672 Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 325.000b. Dikurangi:b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 32.879.500d Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.229.408.465 Rp (2.229.408.465e.

Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ad) ) 3 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 325.0004 PPN yang Kurang Dibayar Rp 325.0005 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 325.0006 Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar Rp 650.000 Halaman 2 dari 8 halaman.

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01321/KEB/ WPJ.07/2017, tanggal 1 Agustus2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Oktober2013, Nomor: 00016/207/13/081/16, tanggal 20 Juli 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.398.977.5081.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

18 dan angka 23 dan Pasal 13 ayat (5) huruf fdan ayat (9) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (ad) Rp (2.229.408.465)Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 325.000PPN yang Kurang Dibayar Rp 325.000Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 325.000Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar Rp 650.000Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Nomor 1048/Pdt.P/2017/PA.JrMaskawin / mahar berupa Rp.5.000, dibayar tunai telah dibayar tunai ;Lafad ljab dilakukan oleh setelah mendapat kuasa dari wali nikah (pasrahwali), sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon sebagai calonmempelai laki laki;Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon Ilberstatus perawan ;Antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak adahubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telahmemenuhi syarat syarat pernikahan

Nomor 1048/Pdt.P/2017/PA.Jr Saksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon; Saksi tahu Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada Tanggal 20021992di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Padli (ayah kandungpemohon Il) dengan maskawin berupa Rp.5.000, dibayar tunai telah dibayartunai ; Yang menikahkan sebagai Kuasa

pekerjaan Petani, bertempattinggal di Desa kaliglagah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Tetangga Pemohon; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padaTanggal 20021992, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Padi(ayah kandung pemohon II) dengan maskawin berupa Rp.5.000, dibayar

tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Saksi tahu saat itu Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatusperawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ;hal. 4 dari 8 hal.

tunai telah dibayar tunai,disaksikan oleh dua orang saksi dan para undangan lainnya ; Antara Pemohon dan Pemohon II tidak da halangan menikah menurut agamaIslam maupun halangan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ; Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istrihingga sekarang selama 25 tahun ;hal. 5 dari 8 hal.

Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021dalam rangka menghitung pajak penghasilan menjadi Rugi Fiskal dan lebihdibayar sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan (Rugi) Fiskal Neto (1.217.144.226,00)Penghasilan kena pajak (Rugi) Fiskal (1.217.144.226,00)PPh terutang 0,00Kredit pajak :PPh Pasal 23 876.248.594,00PPh Pasal 25 770.346.850,00Jumlah Kredit pajak 1.646.595.444,00Pajak kurang (lebih) dibayar (1.646.595.444,00)Sanksi administrasi 0,00Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) (1.646.595.444,00)dibayar

Putusan Nomor 1632/B/PK/Pjk/2021 Uraian (Rp)Penghasilan Neto 3.527.466.303,00Kompensasi Kerugian 0,00Penghasilan Kena Pajak 3.527.466.303,00PPh Terutang 881.866.576,00Kredit Pajak 1.646.595.444,00Jumlah PPh yang lebih dibayar 764.728.944,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2020, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak padatanggal

Menerima LKA 2014 yang disampaikan oleh Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) dan menetapkan perhitunganpajak penghasilan Pemohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) yang lebih dibayar Tahun Pajak 2014 menjadi sebagai berikut : Uraian MenurutWajib PajakPenghasilan (Rugi) Fiskal Neto (1.217.144.226)Penghasilan kena pajak (Rugi) Fiskal (1.217.144.226)PPh Terutang Kredit Pajak:PPh Pasal 23 876.248.594PPh Pasal 25 770.346.850Jumlah Kredit Pajak 1.646.595.444PPh Kurang/(Lebih) dibayar

(1.646.595.444)Sanksi administrasi Jumlah pajak yang masih kurang (lebih) (1.646.595.444)dibayar Halaman 4 dari 9 halaman.

Penghasilan TahunPajak 2014 Nomor 00017/406/14/015/16 tanggal 16 Juni 2016, atas nama:PT BBDO Indonesia, NPWP 31.671.321.3015.000, beralamat di Eightyeight@Kasablanka Office Tower Lantai 33 Unit BE, Jalan Casablanca Kavling88, Tebet, Jakarta Selatan, sehingga penghitungan jumlah PPh yang lebihdibayar adalah sebagai berikut Uraian (Rp)Penghasilan Neto 3.527.466.303,00Kompensasi Kerugian 0,00Penghasilan Kena Pajak 3.527.466.303,00PPh Terutang 881.866.576,00Kredit Pajak 1.646.595.444,00Jumlah PPh yang lebih dibayar

Memutuskan bahwa PPN yang kurang bayar (KB) menurut perhitunganpemohon Banding untuk PPN Masa Pajak Juli 2014 adalah sebesarRp0,0O (Nihil) dan memerintahkan Terbanding untuk segeramengembalikan pajak yang sudah dibayar oleh Pemohon Bandingsebesar Rp1.029.343.116,00 (satu miliar dua puluh sembilan juta tigaratus empat puluh tiga ribu seratus enam belas Rupiah) sehubungandengan sengketa pajak ini beserta imbalan bunganya;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon Bandingmemohon putusan yang

Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2019PT Humpuss, NPWP 01.365.470.2.062000, beralamat di Gedung GranadiLantai 9, Jalan HR Rasuna Said Blok X1, Kavling 89, Kuningan Timur,Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak adalah sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak 109.128.565.4Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 8.875.843.471Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1 ee882u S842Perhitungan PPN Lebih Bayar 6.476.955.9958herikutye Pajak yang dikompensasikan ke masa 6.768.592 320PPN yang kurang

dibayar 291.636.362Sanksi Administrasi UU KUP 291.636.362Jumlah pajak yang masih harus dibayar 583.272.724Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2019 dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret2019

permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00315/KEB/WPJ.04/2017, tanggal 12 September2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Nomor:00062/207/14/062/16, tanggal 01 Juli 2016, Masa Pajak Juli 2014, atasnama Pemohon Banding, NPWP: 01.365.470.2.062000, sehingga pajakyang masih harus dibayar

Putusan Nomor 3443/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp583.272.724,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak 109.128.565.451,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 8.875.843.471,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan15.352.799.429,006.476.955.958,00 Perhitungan PPN Lebih BayarKelebinan Pajak yang

Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2011Nomor 00106/207/11/091/13 tanggal 26 April 2013, atas nama PT CiptaKridatama, NPWP: 01.797.267.0091.000, beralamat di Gedung TMT 2,3rd Floor Suite 301, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, RT 001, RW 005,Jakarta Selatan 12560, sehingga perhitungan PPN yang masih harusdibayar menjadi sebagai berikut : Uraian Sale(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 292.571.853.534Penghitungan PPN kurang bayarPPN yang harus dipungut/ dibayar

sendiri 23.989.336.316Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 59.368.789.561Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (35.379.453.245)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajakberikutnya 35.611.054.378Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 231.601.133Sanksi Administrasi 231.601.133Jumlah PPN yang masih harus dibayar 463.202.266 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2019, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp463.202.266,00; dengan perincian sebagai berikut : Uraian (Rp

)Dasar Pengenaan Pajak 292.571.853.534Penghitungan PPN kurang bayarPPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 23.989.336.316Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 59.368.789.561Jumlah Perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar (35.379.453.245) Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masapajak berikutnya 35.611.054.378 Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 231.601.133Sanksi Administrasi 231.601.133Jumlah PPN yang masih harus dibayar 463.202.266 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan