127 Ayat (1) hurufa UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan AlternatifKedua;Bahwa kendati Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedangmengkonsumsi Narkotika, akan tetapi dari fakta hukum yang terungkapdipersidangan, Terdakwa dan Saksi Ivan Kusabela membeli Narkotikajenis Ganja dengan cara patungan masingmasing sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), kKemudian paket ganja yang dibeli itu dibuatlintingan rokok sebanyak 6 (enam) linting lalu lintingan Ganja itu dihisapseperti merokok pada umumnya

bahwa salah satu alasan Pemohon mengajukan permohonan iniadalah karena Pemohon sudah menjadi warga Negara Indonesia , maka pemohoningin namanya sebagaimana layaknya nama orang Indonesia , sehingga Pemohonmerasa perlu mengganti nama menjadi MARIA MARCELINA OCTAVIA ;Menimbang, bahwa perihal pemilihan/oenggunaan nama MARIAMARCELINA OCTAVIA, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikutbahwa MARIA MARCELINA OCTAVIA merupakan nama yang sering digunakansebagai nama bagi masyarakat Indonesia pada umumnya

Menetapkan La Ode Umar bin La Ode Mbali menederita sakityangmenyebabkan tidak bisa beraktivitas seperti orang normal pada umumnya dandirawat dirumah ;3. Menetapkan ahli waris yang sah dari La Ode Umar bin La Ode Mbali adalah :a. Wa Ode Nikmat Julia binti La Ode Umar, sebagai anak perempuan ;b. Ode Hamjun bin La Ode Umar, sebagai lakilaki ;c. Wa Ode Hikmawati binti La Ode Umar, sebagai anak perempuan;4.

tertanggal 1 November 2017;Bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut hilang, selanjutnya Pemohon membuat AkteKelahiran yang baru sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 6 Oktober 2017No.3511LT061020170030 dan sudah diatas namakan : INDRAWAWATI;Bahwa Pemohon adalah sebagai Warganegara Indonesia mengikuti ayah Pemohonberdasarkan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang No : 62 Tahun 1958, yang dikeluarkanMenteri Kehakiman RI tertanggal 24 Oktober 1986;Bahwa untuk keserasian diri dalam masyarakat Indonesia pada umumnya

Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antaraPEMOHON dengan TERMOHON berjalan rukun, bahagia dan harmonis,layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya;4. Bahwa, pada tahun 2015 PEMOHON ditempatkan bekerja diCirebon Jawa Barat, sedangkan TERMOHON masih tinggal di rumahkediaman bersama di Swan Regency Blok A No.1 Sidoarjo, akan tetapisejak itu setiap kali PEMOHON pulang ke rumah kediaman bersama diHal 2 dari 7 hal.

dahuluPenggugat hanya menerangkan bahwa pernah mendengarPembanding dahulu Penggugat dan terbanding dahulu Tergugatcekcok tetapi tidak menjelaskan apa yang menjadi pokok pertengkarantersebut;Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertengkaran antaraPembanding dahulu Penggugat dan Terbanding dahulu Tergugattersebut bukan merupakan pertengkaran yang oprinsipiil danmendasar /asasi, melainkan merupakan pertengkaran yang biasaterjadi dalam rumah tangga pada umumnya

Bahwa benar setelah menikah telah hidup rukun di rumah orang tuaTermohon, sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya ( bada duhul);Putusan Nomor : 2262/Padt.G/2018/PA.BL hal. 3 dari 45 halaman3. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon di karuniai anaksatu orang bernama anak Pemohon dan Termohon, lahir 17 Juni 2009;4.

Bahwa karena anak selama ini dalam asuhan Termohon/PenggugatRekonpensi dan anak dalam keadaan baik, sehat dan dapat menjalankansekolah seperti anakanak pada umumnya, maka hak asuh anaksepantasnya tetap pada Termohon/Penggugat rekonpensi melihat anak jugamasih berusia 9 tahun;Putusan Nomor : 2262/Padt.G/2018/PA.BL hal. 5 dari 45 halamanBerdasarkan alasan alasan diatas Penggugat mohon Majelis Hakim pemeriksaperkara ini untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnyamenjatuhkan putusan

Bahwa karena anak selama ini dalam asuhan Termohon/PenggugatRekomnpensi dan anak dalam keadaan baik, sehat dan dapat menjalankansekolah seperti anakanak pada umumnya, maka hak asuh anaksepantasnya tetap pada Termohon/Penggugat Rekonpensi melihat anak jugamasih berusia 9 tahun;Berdasarkan alas an/dalildalil diatas Penggugat mohon Majelis HakimPemeriksa perkara untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara iniselanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;DALAM KONPENSIMenolak permohonan

mereka telah pecah dan dalildalilpermnohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (Sebagaimana yangtelah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon) akan sulitmewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayangseperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri pada umumnya

sampaimempunyai anak satu orang dan bisa merawat anaknya dengan baik;Bahwa karena Pemohon dan Termohon = sudahdikaruniai anak dan semakin hari semakin besar dan biaya hidupnya jugasemakin hari semakin besar maka Termohon/Penggugat Rekonpensimeminta nafkah untuk anak setiap bulanya sebesar Rp. 2.000.000, dansetiap tahunya ada kenaikan sebesar 25 %;Bahwa karena anak selama ini dalam asuhanTermohon/Penggugat Rekonpensi dan anak dalam keadaan baik, sehat dandapat menjalankan sekolah seperti anakanak pada umumnya

Jenis kayutersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasan hutan dan juga terdapat diluar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL), sehingga patut diduga Jeniskayu tersebut berasal dari kawasan hutan.. Bahwa seseorang yang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayu bulatdan kayu olahan harus memiliki Surat atau dokumen yang berupa :a.

Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasanhutan dan juga terdapat di luar kawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL),sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.14. Bahwa benar seseorang yang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayubulat dan kayu olahan harus memiliki Surat atau dokumen yang berupa:a.

Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasanhutan dan juga terdapat di luar kKawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL),sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.I.

Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau mengangkut kayu harus dilengkapi dengansurat atau dokumen yang sah dari Dinas Kehutanan, yaitu setidaktidaknya SAKO (SuratAngkut Kayu Olahan), apalagi kayu yang diangkut Terdakwa tersebut adalah kayu olahanjenis meranti dan rimba campuran yang umumnya tumbuh di hutan.

Jenis kayu tersebut umumnya tumbuh atau berasal dari dalam kawasanhutan dan juga terdapat di luar kKawasan hutan atau Areal Penggunaan Lainnya (APL),sehingga patut diduga jenis kayu tersebut berasal dari kawasan hutan.c. Bahwa benar seseorang yang mengangkut atau menguasai hasil hutan berupa kayubulat dan kayu olahan harus memiliki Surat atau dokumen yang berupa:a.

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UU PPN, inilah kekhususan dari Pasal 16BUU PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UU PPN diaturdalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E , dan Pasal16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya.Halaman 23 dari 47 halaman.

Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehPKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebihbesar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UU PPN);Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya :Pasal 16A UU PPN mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya

yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN;Pasal 16C UU PPN mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehHalaman 24 dari 47 halaman.

Putusan Nomor 1954/B/PK/PJK/2017PKP atas penyerahan/ pemanfaatan BKP/JKP namundiatur khusus bahwa bukan PKP pun harus menyetorPPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan;Pasal 16D UU PPN mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D

UU PPN;Pasal 16E UU PPN mengenai PPN yang sudahdibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diaturdalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN yang dilakukan olehPKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKPpun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar;Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidakdapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UUPPN, namun Pasal 16B ayat (3) UU PPN jugamengatur adanya larangan Pajak Masukan yang dapatdikreditkan.

pasalperaturan perundangundangan yang menjadi dasar hukum dari putusandisertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;e Bahwa dengan memperhatikan bunyi putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tanggal 07 Januari 1979 No. 471 / K / Kr / 1979seharusnya sebuah putusan haruslah mengandung 4 (empat) aspek,antara lain, yaitu :e Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh JudexFacti (Pengadilan Tinggi) belum memberikan dampak positif gunamendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya

dalamperkara yang sama;e Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagaisenjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya danmasyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatanyang sama;e Dari sedi Korektif, hukuman yang telah dijatunkan belum berdaya gunadan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagimasyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apayang telah dilakukannya; Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruhuntuk

dikonstruksi) bersesuaian dengan dalildalilpermohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat maiteriilkesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenarandalildalil permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi tersebut, telahmengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannyadengan dalildalil permohonan Pemohon di mana antara Pemohon danTermohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbedadengan kelayakan suamiisteri pada umumnya

;Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antaraPemohon dan Termohon telah lama pisah rumah sampai sekarang, hal manahubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istripada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihanyang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanyasudah tidak ada ikatan batin lagi;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk kuatbagi Majelis Hakim, bahwa Pemohon dan Termohon sama berpendirian

saling mencintai, telahmemperkuat sangkaan akan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon denganTermohon dan adanya ketidakrukunan dalam perkawinan tersebut;Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim menilai apabilarumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, maka hanya akanmenimbulkan kemudaratan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karenaapabila hati kedua belah pihak terluka dan/atau retak serta hubungankeduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istripada umumnya

Bahwa pemikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilandaskan atasdasar cinta dan saling menyayangi, sehingga rumah tangga pemohon dantermohon beijalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangansuami istri pada umumnya;5.

Biaya 2018 Rp. 630.000.000 Rp.1.260.000.000Pendidikananak ke3 diAsutraliaTotal =Rp. 2.727.000.000 Kerugian Immateriel:Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVENSI tersebut,mengakibatkan nama baik dan harga dir PENGGUGAT REKONVENSItercemar dan tertindas serta malu karena selama ini PENGGUGATREKONVENSI mempelj uangkan rumah tangganya agar tidak terjadiperceraian, PENGGUGAT REKONVENSI Penggugat mengalamihilangnya kesempatan untuk menikmati kehidupan berumah tanggayang harmonis layaknya suami istri pada umumnya

Dandidilzan anal Total=Rp. 2.727.000.000 Kerugian Immateriel: Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT REKONVEN SI/PEN GGU GATKONVENSI tersebut, mengakibatkan nama baik dan harga diriPENGGUGAT REKONVENSI tercemar dan tertindas serta malu karenaselama ini PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSImempeljuangkan rumah tangganya agar tidak terjadi perceraian,PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT KONVENSI Penggugatmengalami hilangnya kesempatan untuk menikmati kehidupan berumahtangga yang harmonis layaknya suami istri pada umumnya

dipasangkan maka akan mendapatkan hadiah sebesar2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan yaituRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk uang taruhan yangdipasangkan tersebut minimal sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah), bataspemasangan atau pembelian atau tutup jam 21.00 WIB, sedangkanpengumuman angka yang keluar atau tembus adalah pukul 23.00 WIB;Bahwa Terdakwa TRIYANTO bin SAELAN dalam permainan judi jenisTogel Hongkong (HK) pengharapan buat menang pada umumnya

dipasangkan maka akan mendapatkan hadiah sebesar2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari uang yang dipertaruhkan yaituRp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk uang taruhan yangdipasangkan tersebut minimal sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah), bataspemasangan atau pembelian atau tutup jam 21.00 WIB, sedangkanpengumuman angka yang keluar atau tembus adalah pukul 23.00 WIB.Bahwa Terdakwa TRIYANTO bin SAELAN dalam permainan judi jenisTogel Hongkong (HK) pengharapan buat menang pada umumnya

nomorHalaman 17 dari 23 Putusan Nomor 50/Pid.B/2015/PN Mkd18judi togel Hongkong (HK) yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa tanpa memilikiizin dari pihak yang berwenang, dan karena tanpa ijin dari pihak yang berwenang makaperbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur Dengansengaja telah terpenuhi;Ad. 3 Menggunakan kesempatan untuk bermain judi;Menimbang, bahwa main judi yaitu tiaptiap permainan yang mendasarkanpengharapan buat menang pada umumnya

menjadi water park tidak terbuktiHalaman 11 dari 33 Putusan Nomor 323/Pdt.G/2018/PN Mdn.secara sah dan menyakinkan perbuatan Tergugat dalam kategori hal yangdilarang oleh UndangUndang dan atau perbuatan melawan Hukum (onrechtMmatigedaad) yaitu dikarenakan fungsinya Water park juga termasuk dalamFungsi Fasilitas Umum yang juga dapat diperuntukan kepada Khalayak / WargaSekitarnya dan lagi pula pembangunan water park tidak menyalahi apa yangtelah diperjanjikan dengan warga Perumahan Bumi Asri Pada umumnya

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecualitegas diakui sebagaimana terurai dibawah ini;> Tentang Perbutan Melawan HukumBahwa Tergugat sangat keberatan dan menolak atas serangkaian dalilgugatan Para Penggugat yang menuntut pengembalian peruntukanLapangan Sepakbola dan kegiatan olah raga yang semestinya untukwarga Perumahan Bumi Asri telah beralinfungsi fasilitas umumnya untukkegiatan bersifat kepentingan sendirian dan bertujuan komersial denganmembangun water park di lahan

terdakwa (ic Tergugat)mengalihfungsikan lapangan sepak bola menjadi water park tidakterbukti Secara sah dan menyakinkan perbuatan Tergugat dalam kategorihal yang dilarang oleh UndangUndang dan atau perbuatan melawanHukum (onrecht matigedaad) yaitu dikarenakan fungsinya Water parkjuga termasuk dalam Fungsi Fasilitas Umum yang juga dapatdiperuntukan kepada Khalayak / Warga Sekitarnya dan lagi pulapembangunan water park tidak menyalahi apa yang telah diperjanjikandengan warga Perumahan Bumi Asri Pada umumnya

Perjanjianasuransi memang sangat berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Dilihatdari sifatnya saja hal itu merupakan perjanjian yang bersifat knusus dalamarti aletair, bersyarat, sepihak, personal dan adanya kerugian.

Haldemikian berlainan dari perjanjian jenis lain yang pada umumnya prestasikedua belah pihak dilaksanakan secara serentak;Perjanjian asuransi merupakan perjanjian sepihak (unilateral).Maksudnya bahwa perjanjian dimaksud menunjukkan bahwa hanya satupihak saja yang memberikan janji yaitu pihak Penanggung.

sebesarRp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligusdan seketika harus diserahkan pada Penggugat dan Penggugat II videPasal 1238 KUHPerdata;Bahwa dari hal tersebut di atas, dapat dipastikan yang menjadi dasardalildalil Para Penggugat, quod non dalam mana ditolak, adalah ingkarjanji (wanprestasi), apalagi Para Penggugat menarik Pasal 1267 KitabUndangUndang Hukum Perdata ("KUHPerdata") sebagai dasar Gugatanyang mana dalam penjudulannya dimasukkan dalam Bab Kesatu tentangPerikatanPerikatan Umumnya

kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatutata cara.Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan yang bersifat alternatif yaitumenawarkan untuk bermain judi, atau memberi kesempatan untuk bermain judi, atauturut serta dalam suatu perusahaan untuk menawarkan atau memberikan kesempatanbermain judi.Halaman 19Adapun yang dimaksud dengan bermain judi adalah sebagaimana yang diatur dalamPasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebut permainan judi adalah tiaptiappermainan, di mana pada umumnya

Turut bermain judiMenimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan bermain judi adalahsebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan yang disebutpermainan judi adalah tiaptiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinanmendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebihterlatih atau lebih mahir.

Kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakanmain judi ituMenimbang yang dimaksud dengan izin menurut Kamus Hukum,Izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnyamemerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagaihalhal yang sama sekali tidak dikehendaki.

penyerahan kepadapihak ketiga, lalu pertanyaan yang timbul kemudianadalah untuk apa UU PPN mengatur dua kali.Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9 ayat (5)UU PPN, inilah kekhususan dari Pasal 16B UU PPNtersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UU PPN diaturdalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya

Putusan Nomor 1962/B/PK/PJK/201 7besar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UU PPN).Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UU PPN mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada

Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN.Pasal 16C UU PPN mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/ pemanfaatan BKP/JKP namundiatur knusus bahwa bukan PKP pun harus menyetorPPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan.Pasal 16D UU PPN mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4

tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D UU PPN.Pasal 16E UU PPN mengenai PPN yang sudahdibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diaturdalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN yang dilakukan olehPKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKPpun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidakdapat dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) UUPPN, namun Pasal 16B ayat (3) UU PPN jugamengatur adanya larangan

Putusan Nomor 1893/B/PK/PJK/2017Pasal 9 ayat (5), inilah kKekhususan dari Pasal 16B UU PPNtersebut.11.5.Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UU PPN diatur dalam BabVA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengatur mengenaiKetentuan Khusus juga diatur dalam Pasal 16A, Pasal 16C, Pasal16D, Pasal 16E , dan Pasal 16F.Bahwa keberadaan norma khusus akan mengesampingkan normaumumnya, artinya ada pemberlakuan yang khusus tidak sepertipada umumnya.11.6.Bahwa secara garis besar ketentuan

Pajak Masukan maka selisinnya merupakan PPNyang harus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabila PajakMasukan yang lebin besar daripada Pajak Keluaran makaselisinnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)UU PPN).11.7.Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuan khususakan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasan penyimpangannya:Bahwa Pasal 16A mengatur penyerahan kepada Pemungut PPN,umumnya

Putusan Nomor 1893/B/PK/PJK/2017khusus ketika penyerahan kepada Pemungut maka yangmemungut PPN adalah Pemungut PPN.Bahwa Pasal 16C mengenakan atas kegiatan membangun sendiri,umumnya PPN dipungut oleh PKP atas penyerahan/pemanfaatanBKP/JKP namun diatur khusus bahwa bukan PKP pun harusmenyetor PPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan.Bahwa Pasal 16D mengatur penyerahan aktiva yang tujuansemula tidak diperjualbelikan namun dengan syarat pajakmasukannya saat diperoleh dapat dikreditkan,

umumnya bahwasyarat dikenakan PPN sebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harusdililhat pajak masukannya dapat dikreditkan atau tidak, syaratinilah kekhususan dalam pasal 16D.Bahwa Pasal 16E mengenai PPN yang sudah dibayar dapatdiminta kembali, umumnya seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (4)yang dilakukan oleh PKP namun secara khusus diatur dimanabukan PKP pun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.11.8.Bahwa secara umum bahwa Pajak Masukan tidak dapat11,9.dikreditkan diatur dalam Pasal 9 ayat (8) namun

Rica Tri Handayani (dr.Rica), sebagai saudara sepupu;Bahwa para Terdakwa merupakan anggota dari sebuah Ormasbernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dengan Struktur Organisasisebagai berikut : untuk kepengurusan di pusat, Ketua Umumnya adalahMahful M Tumanurung, Bendahara Umum dijabat oleh Mukhtar Asni,Sekjen dijabat oleh Berny Satria, untuk susunan dibawahnya ada DPD(Dewan Pimpinan Daerah), Ketua Umumnya dijabat oleh Yudistira ArifRahman Hakim, di tingkat bawahnya lagi ada DPK (Dewan PimpinanKabupaten

Rica Tri Handayani, yaitusaudara sepupu;Bahwa para Terdakwa merupakan anggota dari sebuah Ormasbernama Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), dengan Struktur Organisasisebagai berikut : untuk kepengurusan di pusat, Ketua Umumnya adalahMahful M Tumanurung, Bendahara Umum dijabat oleh Mukhtar Asni,Sekjen dijabat oleh Bemy Satria, untuk susunan dibawahnya ada DPD(Dewan Pimpinan Daerah), Ketua Umumnya dijabat oleh Yudistira ArifRahman Hakim, di tingkat bawahnya lagi ada DPK (Dewan PimpinanKabupaten), dan

Putusan Nomor 182 K/PID/2017pada umumnya hendaknya dijatuhnkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendakidan diketahui. Dalam pengertian ini disebutkan bahwakesengajaan diartikan sebagai : menghendaki dan mengetahui (willens en wetens).

Bukankah hal tersebut sudah diatur di Pasal 9ayat (5) UU PPN, inilah kekhususan dari Pasal 16BUU PPN tersebut;Bahwa kedudukan Pasal 16B di dalam UU PPN diaturdalam Bab VA mengenai Ketentuan Khusus.Bahwa selain Pasal 16B, Bab VA yang mengaturmengenai Ketentuan Khusus juga diatur dalam Pasal16A, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal16F.Bahwa keberadaan norma khusus akanmengenyampingkan norma umumnya, artinya adapemberlakuan yang khusus tidak seperti padaumumnya.Bahwa secara garis besar ketentuan

daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor olehPKP dan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebihbesar daripada Pajak Keluaran maka selisihnyamerupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakankembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3),dan ayat (4) UU PPN).Bahwa selanjutnya dapat dijelaskan bahwa ketentuankhusus akan menyimpang dari ketentuan umumnya.Bahwa berikut ini dapat dijabarkan penjelasanpenyimpangannya:Pasal 16A UU PPN mengatur penyerahan kepadaPemungut PPN, umumnya

yang memungut PPNadalah PKP penjual namun diatur khusus ketikapenyerahan kepada Pemungut maka yang memungutPPN adalah Pemungut PPN.Pasal 16C UU PPN mengenakan atas kegiatanmembangun sendiri, umumnya PPN dipungut olehPKP atas penyerahan/pemanfaatan BKP/JKP namundiatur knusus bahwa bukan PKP pun harus menyetorPPN KMS dan tiada penyerahan/pemanfaatan yangdilakukan.Pasal 16D UU PPN mengatur penyerahan aktiva yangtujuan semula tidak diperjualbelikan namun dengansyarat pajak masukannya saat diperoleh

dapatdikreditkan, umumnya bahwa syarat dikenakan PPNsebagaimana diatur Pasal 4 tanpa harus dilihat pajakmasukannya dapat dikreditkan atau tidak, syarat inilahkekhususan dalam Pasal 16D UU PPN.Pasal 16E UU PPN mengenai PPN yang sudahdibayar dapat diminta kembali, umumnya seperti diaturdalam Pasal 9 ayat (4) UU PPN yang dilakukan olehPKP namun secara khusus diatur dimana bukan PKPpun dapat minta kembali PPN yang telah dibayar.Halaman 25 dari 49 halaman.