Ditemukan 236923 data
Urut Berdasarkan
Register : 24-11-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 12-04-2019
Putusan PA TASIKMALAYA Nomor 169/Pdt.P/2016/PA.Tsm Tanggal 8 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
12 — 2
12 — 2
diterimasebagai alat bukti;Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dancocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksitersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Pemohon dikuatkan oleh buktibuktinya baik keterangan saksisaksinya maupun buktibukti Surat ( P1 dan P2 ) makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke PengadilanAgama Tasikmalaya dapat
dibenarkan menurut hokum ; Bahwa anak Pemohon masih berusia empat belas tahun ; Menimbang, bahwa Pengakuan Pemohon dikuatkan dengan buktibuktinya baiksaksi maupun bukti Surat membuktikan bahnwa Pemohon dengan anaknya berdomisilidi Wilyah yurisdiksi Pengadilan Agama Tasikmalaya ; Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya yang masihberumur empat belas tahun dapat dipertimbangkan meskipun belum mencapai usiadewasa untuk menghindari kemafsadatan ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat
Rasulullan SAW bersabda Hai Pemudaapabila diantara kalian mempunyai kemampuhan untuk menikah, makamenikahlah, karena menikah itu untuk menutup mata dan dapat menjagakemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka hendaklah ia berpuasa, karenaberpuasa akan menjadi perisai baginya : > Wodlus od r.pFJ salu UoalleMencegah halhal yang memadliaratkan harus lebih didahulukan dari padamengejar kemashlahatan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakimmenilai bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat
dibenarkan dan telah beralasansecara hukum sehingga permohonannya dapat diterima untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun1989 jo. pasal 90 Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50tahun 2009 Tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakuserta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN1.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1920/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT BORNEO INDAH MARJAYA
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
24 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 April 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00356/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor 00602/107/13/007/15 tanggal 10 Desember 2015sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat NomorHalaman
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali
Putus : 08-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1188 B/PK/PJK/2019 Tanggal 8 Mei 2019 —
12 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
12 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (Penyerahan yangPPNnya harus dipungut sendiri) sebesar Rp1.513.817.045,00; yangtidak dipertahankan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan
PemohonPeninjauan Kembali dan juga tidak dapat membuktikannya danolehkarenanya koreksi Terbanding (Ssekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: URAIAN Rp Dasar Pengenaan Pajak : a.Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : Ekspor
Putus : 14-08-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2429/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HUNTSMAN INDONESIA
132 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 10 Januari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01871/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 29 November2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 Nomor 00122/406/14/052/16 tanggal09 September 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.868.979.4052.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp14.217.898.000,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp14.217.898.000,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan
Register : 10-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 B/PK/PJK/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — PT. BANJAR GAWI MAKMUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
48 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2760/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali
Putus : 31-01-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 K/Ag/2018 Tanggal 31 Januari 2018 — PEMOHON KASASI VS TERMOHON KASASI
62 — 49
62 — 49
Nomor 65 K/Ag/2018Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontramemori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti/PengadilanTinggi Agama Jakarta tidak ternyata bahwa Pengadilan Tinggi AgamaJakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:Mengenai alasan ke1 sampai dengan ke3;Bahwa terhadap alasan ke1 tidak dapat dibenarkan, karena laporanmediasi tanggal 10 Januari 2017 dari Mediator Drs.
Makaberdasarkan laporan mediasi dan surat pernyataan tersebut, majelis hakimmelanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara a quo;Bahwa terhadap alasan ke2 tidak dapat dibenarkan, karenameskipun tentang hak hadhanah sudah ada Putusan Nomor3287/Pdt.G/2015/PA.JS. yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,akan tetapi pada perjalanan berikutnya, Penggugat mempunyai dugaan kuatbahwa Tergugat tidak cakap dan tidak bertanggungjawab terhadappemeliharaan anakanak yang lahir dari perkawinan antara Penggugatdengan
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2544 B/PK/PJK/2019 Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BUKIT ASAM (PERSERO), TBK;
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
51 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 8 Maret 2019, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1385/WPJ.03/2014, tanggal 23Halaman 4 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 2544/B/PK/Pjk/2019UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 8dan Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Pajak Bumi dan Bangunan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifatPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanmenentukan karena tidak terdapat putusanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Putus : 15-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3144/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 15 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT WIN TEXTILE,
153 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayarsemua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 15 Januari 2020 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya gugatan Penggugat dan membatalkan SuratTergugat Nomor S98/WPJ.09/2019, tanggal 10 Januari 2019, tentangPengembalian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat TagihanPajak yang Tidak Benar Masa Pajak April 2015 Nomor 00014/107/15/441/18,tanggal 1 Februari 2018, atas nama Penggugat NPWP 21.151.087.0441.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat(2) Alinea Ketiga dan Pasal 36 ayat (2) UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17, 18, 23juncto Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Pasal 13 ayat (5) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2, Pasal 17 dan Pasal 18Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/ 2013;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatHalaman 5 dari 7 halaman.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2354/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT MAYA AGRO INVESTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2354/B/PK/Pjk/2018a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Masa Pajak September2013 sebesar Rp50.342.872,00; yang tetap dipertanankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);Menimbang
Putus : 18-09-2018 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/Pdt/2018 Tanggal 18 September 2018 — SYAFIARNI VS RUSLI RASYID
100 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
seadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 September 2017 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:;Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tertanggal 2 Agustus 2017dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanTinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat
dibenarkan, oleh karena Judex Facti telahsalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa alasanalasan kasasi dapat dibenarkan, karena dasar gugatanperkara a guo adalah dikarenakan adanya Cessie/pengalihan piutang olehPT Bank Tabungan Negara (Tbk) kepada Penggugat (pengalihan Hak Tagihdari PT Bank Tabungan Negara (Tbk) kepada Penggugat), maka pihak yangmengalinkan hak tagih harus dilibatkan untuk mempertanggungjawabkanpengalinan hak tagih tersebut;Bahwa disamping itu Judex Facti
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2518/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 — PT TASIK RAJA
VS
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif atas Pajak Masukan sebesarRp125.348.516,00; yang terkait dengan kegiatan menghasilkan barangstrategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari Pengenaan PajakPertambahan Nilai dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam halaman 7 sampaidengan halaman 42 dari 44 halaman Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00 (nihil);Menimbang
Putus : 19-04-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 K/PID.SUS/2018 Tanggal 19 April 2018 — CHRISTIAN SIGIT PAMUNGKAS alias JACK
alias TOMPEL;DK
58 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan: Bahwa Terdakwa II tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 131 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 karenaberdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Ilmempunyai peran signifikan sebagai pelaku lapangan dalam halterjadinya penerimaan dan penyerahan narkotika; Bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan, saksi Loo Yun Longmenghubungi Para Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2016 untukdatang ke Mini Market Alfa
Berdasarkan pertimbangan tersebut alasan kasasi Terdakwa IItidak dapat dibenarkan sebab judex facti tidak salah dalam menerapkanhukum dalam mengadili perkara aquo, oleh karena itu alasan kasasiTerdakwa II tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut danternyata pula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa Il dipidana
Putus : 08-10-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DALEM SAKTI
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas penyerahan yang PPNnyaharus dipungut sendiri Masa Pajak Juni 2011 + sebesarRp422.892.353,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menellti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan
Putusan Nomor 1889/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp132.562.420,00; dengan perincian sebagai berikut :DPP atas Ekspor Rp 0,00DPP
Putus : 03-05-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 772 B/PK/PJK/2018 Tanggal 3 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KUTAI CHIP MILL;
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
membayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 16 Mei 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP266.K/WPJ.14/2014 tanggal 6 Oktober 2014,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor00153/207/11/725/13 tanggal 30 Juli 2013, atas nama Pemohon Banding,Halaman 4 dari 8 halaman.
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanHalaman 5 dari 8 halaman.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-02-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 B/PK/PJK/2018 Tanggal 19 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MEGASURYA MAS;
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Januari2014, kKlasifikasi pada Pos Tarif 1521.10.00.00 dengan tarif bea keluarsebesar 0% dan ditetapkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali menjadiKlasifikasi Pos 1516.20.52.00 dengan pembebanan tarif bea keluarsebesar 3% sehingga Termohon Peninjauan Kembali diharuskanmembayar bea keluar sebesar Rp22.194.000,00; yang tidak disetujuiTermohon Peninjauan Kembali serta ditetapkan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak yaitu pada klasifikasi pada Pos Tarif 1518.00.60.00 dantidak dikenakan bea keluar; tidak dapat
dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo telah dilakukan pengujian dan penilaian sertapertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak yang menetapkanatas ekspor 72,000 Metric Ton
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga Bea Keluar yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar : Nihil (Rp.0,00);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
Putus : 03-05-2019 — Upload : 26-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1426 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 3 Mei 2019 — GUNAWAN alias GUN
104 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sus/2019Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut:Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwaterbuktimelakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika Golongan bukan tanaman tidak salah dan telah menerapkan
tibatibapetugas kepolisian mengejar Terdakwa dan ketika itu Terdakwa langsungmembuang kotak rokok berisi sabusabu tersebut, kKemudian Terdakwamenghentikan sepeda motornya, dan Terdakwa ditangkap, dan petugaskepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu denganberat netto 0,08 gram;Bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum yang pada pokoknya tidaksependapat dengan lamanya pidana penjara terhadap terdakwa yangterlalu ringan, maka menurut Majelis Hakim, alasan kasasi Terdakwatersebut tidak dapat
dibenarkan, karena menyangkut berat ringannyaHal. 5 dari 8 hal.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2632/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 — PT MAYA AGRO INVESTAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2632/B/PK/Pjk/2018sebesar Rp658.715.775,00; yang tetap dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang
dapat dikreditkan dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidakdapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 1A,Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000.Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat
dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatHalaman 5 dari 8 halaman.
Register : 05-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2928 B/PK/PJK/2018 Tanggal 10 Desember 2018 — PT. MEARES SOPUTAN MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak diterimanya Banding Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap KeputusanTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00556/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 September 2016, tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2014 Nomor: 00052/407/14/091/15 tanggal 13 Juli 2015, oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat
dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktaHalaman 4 dari 7 halaman.
Pasal 1A ayat (1) danPasal 4 ayat (1) huruf a serta Pasal 4A, UndangUndang PajakPertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yang diajukancukup berdasar dan bersifat sangat menentukan, sehingga patut untukdikabulkan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang
Register : 13-02-2019 — Putus : 18-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 777 B/PK/PJK/2019 Tanggal 18 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRO PALINDO SAKTI;
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 September 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP00091/KEB/WPJ.03/2016, tanggal 12Juli 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Februari2013, Nomor: 00048/207/13/308/15, tanggal 22 April 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.462.047.0308.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah
Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan
Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 975/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT FARINDA BERSAUDARA
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Februari 2018 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat
dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00098/KEB/WPJ.14/2016, tanggal 8 Juni 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2012,Nomor: 00053/207/12/725/15, tanggal 23 Maret 2015, atas nama PemohonBanding, NPWP: 01.833.401.1725.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan
dikreditkan, dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 1A, Pasal 9 ayat (5) dan ayat (6) serta Pasal 16B ayat (3)UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 2 ayat (1) huruf aangka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat
dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanHalaman 6 dari 9 halaman.