MAHLAN bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa senjata tajam, sebagaimanadiatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951dalam dakwaan JPU.2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI Bin H.

2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951;Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan perbuatanyang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan untuk itu harus dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di depan persidangan dalamperkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan halhal yang dapat melepaskan terdakwa daripertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun

1 (atu) bilah senjata tajam jenis pisau belati warna hitam dengan gagang darikayu berwarna coklat kehitaman pada pangkal gagang diberi anyaman talinilon warna coklat, dengan kompang dari kayu warna coklat yang dililit plesterwarna hitam, panjang keseluruhan dari ujung mata pisau sampai ujung gagangsepanjang 22 cm;berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut ternyatamerupakan barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan sesuatu perbuatanyang dilarang dalam Pasal

2 ayat (1) UU Drt.

MAHLAN.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akanditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, sertaPeraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa RUDI Bin H.

Islam, maka berdasarkanPenjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat sertatelah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yangsah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, KabupatenTegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi.

Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yangsah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukanperkara ini (legal standing in judicio);hIm. 5 dari 10 hIm.

Wtp, tanggal 22Agustus 2014 tentang penentuan hari persidangan ;Telah mendengar :Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 September2014 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk memutus sebagai berikut :1 Menyatakan terdakwa Akmal Bin Sise bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951 ;2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa

Aco dan tidak mempunyai izindari pihak yang berwenang sehingga dari pidak kepolisian membawa terdakwa bersama denganbarang buktinya tersebut guna untuk penyelidikan lebih lanjut ;Bahwa perbuatan terdakwa Akmal Bin Sise tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951/LN No. 78 Tahun 1951 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan saksisaksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuaidengan agamanya

2 ayat (1) UU Drt No. 12/LN No. 78 Tahun 1951 yangunsurunsurnya sebagai berikut :1 Barang siapa ;2 Tanpa Hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan senjata tajam, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;Ad.1.

terhadap diri terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dalam status tahanan rutanmaupun tahanan rumah dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanuntuk membebaskan terdakwa dari tahanan rumah tersebut, oleh karenanya pidana yangdijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan rutan dan tahanan rumah yang telahdijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;Mengingat, Pasal

2 ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951/LN No. 78 Tahun 1951 dan ketentuanketentuan undangundang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Menyatakan terdakwa Akmal Bin Sise tersebut terbukti secara sah dan menyakainkanbersalah melakukan tindak pidana Membawa, menguasai, menyimpan tanpa haksenjata penusuk,2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan ;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkanseluruhnya

Menyatakan terdakwa RUDI TARIGAN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawaatau memiliki Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12Tahun 1951 dalam Dakwaankami;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI TARIGAN dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masatahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;3.

saat itu terdakwa diamankan olehwarga didalam rumah didekat pajak Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit.Kemudian para saksi Polisimelakukan pemeriksaan dan penggeledahan dandari dalam kantong jaket sebelah kiri terdakwa ditemukan 1(satu) bilah pisaupanjang, dan untuk itu terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Pancur Batu untukdiproses sesuai dengan hukum yang berlaku.wnnnn Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatak mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;Menimbang, bahwauntukmembuktikandakwaannya,Penuntutumumtelahmengajukansaksisaksi di bawahsumpah yang padapokoknyamenerangkansebagaiberikut:1.

2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yangunsurunsurnya terdiri dari :1.

2 ayat (1) UUDarurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakantelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,maka harus

tanpadilengkapi surat ijin yang sesuai dengan Undangundang atauketentuan yang berlaku maupun dari instansi yang berwenang,selanjutnya para saksi (anggota Polri) membawa Terdakwaberikut barang buktinya untuk dilakukan proses hukum lebihlanjut;e Bahwa Terdakwa mengakui ia memiliki atau menyimpansenjata tajam berupa senjata penusik jenis clurit denganmaksud dan tujuan untuk menjaga diri, karena situasi saat inicukup rawan;woneennee Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun1951 (Lembaran Negara No. 78/1951);Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidanganPenuntut Umum telah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut : disumpahmenurut agamanya dan didengar keterangannya yang pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :1.

2 ayat (1)Undangundang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1.

2 ayat (1) Undangundang Darurat Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum dapatdibuktikan secara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwaharus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukannya;Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini tidakdiketemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapatmeniadakan pemidanaan atas diri terdakwa, sehingga untuk itu kepadaterdakwa

2 ayat (1) Undangundang Darurat Nomor 12Tahun 1951, Undangundang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI :1.

rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 925/151/VII/201 tanggal 25 Juli 2011 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan PamijahanKabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 24 Juli 2011;Hal 6 daril1hal Putusan Nomor 3748/Pdt.G/2016/PA.CbnMenimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah

bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;2.

Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 dankarenanya demi hukum dapat dinyatakan pailit ;Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas ternyata Pemohon terbuktitidak dapat membayar kepada para Termohon (para kreditur) suatuutang yang telah jatun tempo dan dapat ditagih adalah sebesarRp. 584.508.046.301, ;Bahwa dengan didasarkan dengan bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) sebagai berikut : Debitor yang mempunyai

Bahwa kewenangan Majelis Hakim dalam perkara Pailit adalahsebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun2004, telah mengatur :Hal. 27 dari 32 hal. Put.

2 ayat (1) telahdipenuhi .9.

No. 650 K/Pdt.Sus/2010pembuktian sederhana tersebut sebagaimana yang diatur didalamPasal 1 angka (6), Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.4.

Bahwa tujuan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon II adalah memperolehkepastian hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon dan Pemohon II telahterbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim = akanmempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sahapabila

Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam KompilasiHukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 pasal 4 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991)disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukumIslam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 16Tahun 2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;Hal 8 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.LbjMenimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi

2 ayat (1);Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar padaKantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan jugaperkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 12 April 2006 setelahberlakunya UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhiketentuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2),

9Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon denganPemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahantersebut telah sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019Hal 12 dari 14 Penetapan Perkara Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Lbjperubahan atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo.Kompilasi Hukum Islam Pasal 7

ayat (3) huruf e, maka permohonan itsbat nikahpara Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor16 Tahun 2019 perubahan atas UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 TentangPerkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1)Jo.

2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yangdiberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 junctoKeputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwaperkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai denganHal 9 dari 16 Penetapan Perkara Nomor NomorPerkara/Pdt.P/2018/PA.Lbjketentuan Pasal 2 Ayat (1)

(BughyatulMusytarsyidin : 298).Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonanaquo, terlebin dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukundan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukumIslam;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon telah terbuktimemenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohontelah sah sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 14 jo UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1);Menimbang

, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar padaKantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan jugaperkawinan para pemohon terjadi pada tanggal O08 Juni 2006 setelahberlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telahmemenuhi ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dengan demikian ketentuan ayat (1)dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukanmenurut

ule ule prio awlaol 5Menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarikkemaslahatan;Hal 13 dari 16 Penetapan Perkara Nomor NomorPerkara/Pdt.P/2018/PA.LbjMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaHakim Tunggal berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehinggapernikahan tersebut telah sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 pasal 2 ayat (1) jo.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf e, makapermohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatukeharusan undangundang sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun1974 Pasal 2 ayat (1) Jo.

Menyatakan terdakwa Ramdani terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan Tindak Pidana Sajam sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951,dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan terdakwa Ramdani dengan pidana penjara selama 2 (dua)Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamatahanan.3.

2 ayat (1) UUDarurat No. 12 Tahun 1951, Atau Kedua melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawabterdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akanmempertimbangkan sejauh mana unsurunsur dari pidana yang didakwakandipenuhi oleh terdakwa ;Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut UmumMajelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaituakan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk danKeterangan

2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yangunsurunsurnya sebagai berikut :1.

2 ayat (1) UndangUndang Darurat No. 12Tahun 1951 yang mengkualifisir adanya bentuk senjata dengan menyatakan ...sesuatu pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, ofstootwapen);Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor12 tahun 1951 terdapat pengecualian sebagaimana diatur pada ayat (2)sebagai berikut:Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusukdalam pasal ini, tidak termasuk barangbarang yang nyatanyata dimaksudkanuntuk dipergunakan

2 ayat (1) Dari UndangUndang DaruratRepublik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Menyatakan Terdakwa Suhaimi alias Rohimi Bin Hamdan, bersalah melakukan tindakpidana Undang Undang Darurat menegenai Senjata Tajam sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang No.12 Tahun 1951 tetangUndang Undang Darurat.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhaimi alias Rohimi Bin Hamdan denganpidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan , dikurangi seluruhnya selamaterdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.3.

2 ayat (1) Undangundang Darurat RINomor 12 Tahun 1951 yang unsurunsurnya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Darurat Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 1951 unsur unsurnya adalah sebagai berikut:1.

Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkandari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang DaruratNomor 12 tahun 1951 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaiberikut:Ad.

2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia DaruratNomor 12 tahun 1951 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmembawa senjata tajam jenis penusuk .Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidakmenemukan adanya faktorfaktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baikberupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanyaalasan lainnya yang dapat menghapus

2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor12 Tahun 1951, Undangundang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sertaketentuan Perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI1.

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo, Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam namun yang menjadi pokok masalah adalah apakahbenar pernikahan Pemohon dan Pemohon !

telah dilaksanakan pada tanggal 1997 danapakah benar pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat danrukun pernikahan ;Halaman 6 dari 14 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan. dengan perkawinan dansesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal4 Kompilasi Hukum Islam jo.

Timur, Desa Setanggor,Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang dikehendakioleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

tersebut telahmemenuhi syarat dan rukunnya sehingga telah sah sebagaimana yang dimaksudkan olehketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KompilasiHukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo.

2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo.

2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974.ATAUKEDUA Bahwa mereka terdakwa MISYO al MIS bin (alm) SUNAMA dan terdakwa IIRAHIM bin PRAYUDI bersamasama dengan SURA, NUR dan IDA (Semuanya DPO)pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di depan rumah masuk Dsn.Sumberbringin Ds.

2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974.n Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidakmengajukanOs awonnnnn Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut1.SAKSI SUS JAYANTO,SH,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut!

2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 yang unsur unsurnya adalahsebagai berikut :1.

2 ayat (1) UU No. 7 tahun 1974 tidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu, sehingga para Terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan primertersebut;wonnn Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaansubsider yaitu pasal 303 Bis ayat (1) ke2 KUHP Jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 tahun1974 yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.

2 ayat (1) UU No. 7tahun 1974 tentang penertiban perjudian serta Undang undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI :1.

2 ayat(1) UndangUndang Darurat nomor 12 tahun 1951;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 91/Pid.B/2017/PN BonSaksi ZAINUDDIN bin (alm) MARZUKI, di bawah sumpah dan telah didengarketerangan di persidangan yang pokoknya menerangkan: Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 22.30

2 ayat (1) undangundang darurat nomor 12 tahun1951;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaankumulatif yang mensyaratkan bahwa perbuatan Terdakwa harus memenuhiseluruh unsur dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagai berikut;Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 363 ayat (1) ke3 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Unsur Barang siapa;2.

2 ayat (1)undangundang darurat nomor 12 tahun 1951, yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut:1.

2 ayat (1) UUdarurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Pasal 2 ayat (1) UU daruratNo. 12 tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan keuda Penuntut Umum makaterdapatlah cukup buktibukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagiMajelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatansebagaimana yang didakwakan tersebut yakni Tanoa Hak Membave SenjataTajam;Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbuktiadanya

2 ayat (1)undangundang darurat nomor 12 tahun 1951, Undangundang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;1.

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,Hal. 10 dari 19 hal. Penetapan No. 35/Pdt.P/2020/PA.MS.dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo.

Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai danBesarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai,dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok denganaslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya BatasPengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebutberhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskantentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama HendraGunawan bin Langgo dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendahara,oleh karenanya Hakim menilai bukti P.5 tersebut telah memenuhi syaratformal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian

tersebut adalah Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam namun yang menjadi pokok masalah adalah apakahbenar pernikahan Pemohon dan Pemohon ! telah dilaksanakan pada tangga!l 1993 danapakah benar pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat danrukun pernikahan :Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dansesuai dengan ketentuan Pasa! 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Bahwa Pemohon dan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah tersebutdalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan pembuatan akta nikah karenapernikahannya tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama KecamatanPraya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan untuk memenuhi salah satupersyaratanpembuatan akta kelahiran anaknya tersebut serta kepentingan hukumlainnya ;Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo.

Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwaperkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agama dankepercayaannya itu dan perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum Islamsesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas, maka Hakim berkesimpulanbahwea telah terbukti Pemohon dan Pemohon !!

telah dapatmembuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut telahmemenuhi syarat dan rukunnya sehingga telah sah sebagaimana yang dimaksudkan olehketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KompilasiHukum Islam jo. Pasal 283 R.Bg. jo.

petitum angka 1patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena sahnya perkawinan antara Pemohon denganPemohon lI telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Hekim berpendapatbahwa petitum angka 2 dari permohonan Pemohon dan Pemohon Il tersebut patut untukdikabulkan dan harus dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon ! dan Pemohon !!(SAPRI Bin H.

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah ada yangmenggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64Undangundang nomor tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan HukumIslam sebagaimana

tersebut pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 2005 di Desa ..., Kecamatan ..., KabupatenBone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat

(1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab I'anatul Thaalibin Juz IVhalaman 254 yang artinya pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapatdikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksipernikahan

Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah ada yangmenggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64Undangundang nomor tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan HukumIslam sebagaimana

Kecamatan ..., KabupatenBone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hokum pernikahantersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk,sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974.Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupaHadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal64 Undangundang nomor 1 tahun 4974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islam gsebagaimana tersebut

pada Pasal 4 KHI.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada bulan Nopember 4989 di Dusun Kaccope, Desa Bulu Tanah,Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun = untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiyang ditunjuk, sesuai maksud

Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Artinya :Hal. 5 dari 7 halaman 254 yang artinya pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapatdikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksipernikahan, pendapat ini selanjutnya diambil alin sebagai pendapat hakim,sehingga pernikahan Pemohon dan Pemohon ll tersebut dapat diistbatkan.Menimbang

Bahwa antara Pemohon dengan Pemohon Il tersebut tidak ada hubunganmuhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupunmenurut peraturan perundangundangan yang berlaku dan tidak pernah adayang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.Menimbang, bahwa sesuai dengan faktafakta tersebut di atas makaperkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal64 Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan Hukum Islamsebagaimana tersebut

pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.Menimbang bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yangdilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1978 di Bulu Tanah, Desa Mattampa Walie,Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone dapat diistbatkan.Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dankepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukumpernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansiyang

ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974.Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis NabiSAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :Hal. 5 dari 8Artinya:" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan duaorang saksi yang adil"Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab lanatul Thaalibin Juz IVhalaman 254 yang artinya pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapatdikuatkan sahnya pernikahan tersebut dari