Desember 2008 yang masih harus dibayar versi keputusanTerbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelum banding ini, menjadi sebagaiberikut: JUMLAHPAJAK TERUTANGKREDIT PAJAKJUMLAH PAJAK YANG KURANG/LEBIH DIBAYARMenimbangMASA PAJAKNILAl OBJEK PPN TARIF PPN TOTAL KOREKSIVERSI PAJAK VERSI JUMLAH PAJAKMAJELIS VERSI MAJELIS (Rp)VERSI (Rp) TERBANDING (Rp)TERBANDING (Rp)(Rp)3 4 5 6 (3x5) 7 (4x5) 8(67)5.293.959.121 4.905.663.984 10% 529.395.912 490.566.398 38.829.5145.293.959.121 4.905.663.984 490.566.398

Desember 2008 yang masih harus dibayar termasuk sanksiadministrasi versi keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding sebelumbanding ini, menjadi sebagai berikut:VERSI TERBANDING VERSI MAJELIS KOREKSI!

OLEH (Rp) (Rp) MAJELIS(Rp)1 2 3 4 (23)Pajak Terutang 529.395.912 490.566.398 38.829.514Kredit Pajak (407.829.513) (407.829.513) 0Jumlah yang kurang/lebih dibayar 121.566.399 82.736.885 38.829.514Sanksi Administrasi: 78.521 .486 37.218.507 41.302.979 Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP 0 0 0 Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUPJumlah yang masih harus dibayar 200.087.885 119.955.392 80.132.493Menimbang: bahwa oleh karena itu jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April s.d.Desember 2008 termasuk sanksi

121.566.399 0 121.566.399 38.829.514 82.736.885Sanksi Administrasi 78.521.486 0 78.521 .486 41.302.979 37.218.507Jumlah yang masih harus/lebih dibayar 200.087.885 0 200.087.885 80.132.493 119.955.392: bahwa oleh karena atas jumlah yang masih harus/lebih dibayar yang disengketakanversi murni Pemohon Banding dalam surat banding sebesar Rp200.087.885,00,dikabulkan sebagian oleh Majelis sebesar Rp80.132.493,00, maka Majelisberdasarkan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang

Jumlah Rp 4.905.663.984,00Pajak terutang (Pajak Keluaran) Rp 490.566.398,00Kredit Pajak (Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan) Rp (407.829.513,00)Jumlah PPN yang kurang/lebih dibayar Rp 82.736.885,00Sanksi Administrasi:5.a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp = 37.218.507,005.b.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 447.0444.729 447.044.729b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 676.454.118 362.914.871 313.539.247c. Lainlaind. Jumlah Pajak Masukkan yang dapat di; 676.454.118 362.914.871 313.539.247perhitungkanJumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) b(229.409.389) 84.129.858 313.539.247bayar3. Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke; 229.409.389 229.409.389masa BerikutnyaPPN yang kurang ( Lebih) dibayar 313.539.247 313.539.247a.

Jumlah PPN yang masih harus (Lebih) dibayar Nihil 583.330.968 ll. KEPUTUSAN KEBERATANKetentuan Formala. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan PPN Masa November 2007terhadap Pemohon Banding yang dilakukan oleh KPP Pratama Rengat,telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPNHalaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/B/PK/PJK/2016 Nomor: 0001 1/207/07/213/13 tanggal 25 April 2013 (lampiran 1);b.

Bahwa dalam proses Keberatan, Terbanding (Tim Peneliti Keberatan)menolak Keberatan Pemohon Banding dan mempertahankan jumlahPajak yang masih harus dibayar Pemohon Banding;c.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar 447.044.729b. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 676.454.118c. Lainlain d. Jumlah Pajak Masukkan yang dapat diperhitungkan 676.454.118Jumlah Perhitungan PPN kurang (lebih) bayar (229.409.389)Kelebihan Pajak Yang Dikompensasikan ke Masa Berikutnya 229.409.389PPN yang kurang ( Lebih) dibayar a. Sanksi administrasi Pasal 13 (2) KUP b.

sendiri Rp. 447 .044.729,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 676.454.118,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. (229.409.389,00)Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 229.409.389,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00 Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 200/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put59692/PP/M.XVA/16/2015, Tanggal 23 Februari 2015, diberitahukan kepada

dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

sebelum ikrar talak diucapkan;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SAEPULLAH Bin SODIKIN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TRI LESTARI HANDAYANI Binti MULYONO) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
3. Menghukum Pemohon membayar Mutah kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar saat pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian
2. Menghukum Tergugat membayar Nafkah Iddah selama tiga bulan kepada Pengugat sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) dibayar saat pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Norma ini juga disepakati dalamRapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkandalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017 yangmenegaskan bahwa kewajiban pembayaran akibat perceraian dapatdicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar saat pengucapanikrar talak.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, demi untukmenjamin terpenuhinya hakhak Penggugat Rekonvensi atau istri dalampembayaran beban akibat talak Tergugat Rekonvensi atau suami, maka MajelisHakim

Menghukum Pemohon membayar Mutah kepada Termohon sejumlahRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibayar saat pengucapan ikrar talak;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian;2.

Menghukum Tergugat membayar Nafkah /ddah selama tiga bulankepada Pengugat sejumlah Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah)dibayar saat pengucapan ikrar talak;Dalam Konvensi dan RekonvensiMembebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp280.000,00 ( dua ratus delapan puluh ribu rupiah);Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjardalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari , tanggal ...

Menyatakan kredit Penggugat kepada Tergugat macet karena adanya piutang Penggugat yang belum dibayar ;----------------------------------------------3. Menyatakan Kredit Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.952 .511. 250 ( Satu milyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah) ,dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;----------------------------4.

;Bahwa awalawalnya usaha Penggugat lancar, akan tetapi lama kelamaanorangorang yang sudah diberikan uang tidak menyerahkan kayunya kepadaPenggugat, serta tidak pula mengembalikan uang yang sudah dierima,walaupun Penggugat berulang kali melakukan upaya penagihan kepadaorangorang tersebut, dan ada pula yang sampai saat ini menghilang,sehingga kayu tidak ada yang terkirim dan uang Penggugat tidak kembali13sehingga angsuran sebesar Rp.20.000.000 , ( dua puluh juta rupih) kepadaTergugat tidak dapat dibayar

posisi masingmasing pihak adalah seimbang, danpada hakekatnya tidak ada pihak yang ingin dirugikan dihubungkan dengan YurisprudensiMahkamah Agung tersebut di atas , maka beralasan pula agar petitum pada angka 9dikabulkan , dan majelis Hakim Haruslah menyatakan bahwa Pembayaran kreditPenggugat kepada Tergugat ditambah dengan bunga sebesar Rp.1.952.511. 250, ( Satumilyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluhrupiah) dengan jaminan sertifikat tersebut di atas dibayar

gugatan Penggugatdikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian , makaTergugat berada dipihak yang kalah ,maka haruslah dihukum untuk membayar biayaperkara ini ;Mengingat dan memperhatikan ketentuanketentuan dalam HIR, KUHPerdata danperaturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI:1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian ;2 Menyatakan kredit Penggugat kepada Tergugat macet karena adanya piutangPenggugat yang belum dibayar

; 3 Menyatakan Kredit Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp.1.952 .511.250 (Satumilyar sembilan ratus lima puluh dua juta lima ratus sebelas ribu dua ratus limapuluh rupiah) ,dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat setelah perkara inimempunyai kekuatan hukum tetap ;4 Menghukum Tergugat untuk mencabut somasi kepada Penggugat sampai perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap;5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.491.000, (satujuta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam denganwali nikah pada saat pernikahan adalah ayah kandung Pemohon Ilbernama: WALI NIKAH, dan yang mengakad nikahkan adalah,PENGHULU dengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : SAKSI NIKAH 1Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.Pmkdan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tidak dicatatkan secara resmi di Kantor

dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksitetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Senin, tanggal02 Februari 2007;Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.PmkBahwa yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon Il bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULUdengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus riburupiah) dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya;Bahwa status Pemohon !

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalahSAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undanganlainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon Il adalah jejaka dalam usia 21tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam;Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.Pmk Bahwa Pemohon dan Pemohon II kumpul baik sebagaimana layaknyasuami isteri dan telah dikaruniai 2 orang

serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafaktakejadian sebagai berikut: Bahwa pada Senin, tanggal O02 Februari 2007 di di KABUPATENPAMEKASAN, telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon (PEMOHON 1) dengan Pemohon II ( PEMOHON 2), yang menjadi walinikah ayah kandung Pemohon II sendiri bernama WALI NIKAH dengandisaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 serta para undangan lainnya dengan maskawin berupa uangsebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar

berikut: Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 21Agustus 1998, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara AgamaIslam sebagai berikut : Wali Nikah Katiran (Ayah Kandung pemohon II ) ; Saksi nikah masing masing bernama (1) P Riban alamat di Desa YosoratiKecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember dan (2) Yualian dwi abni alamat diDesa yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Maskawin / mahar berupa Rp.100.000, dibayar

tunai telah dibayar tunai ;hal. 1 dari 7 hal.

Nomor 0861 /Pdt.P/2017/PA.Jrhadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undanganlainnya; Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Katiran (AyahKandung pemohon Il ) dengan maskawin berupa Rp.100.000, dibayar tunaitelah dibayar tunai ; Yang menikahkan Katiran sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ; Pada saat pernikahan itu Pemohon berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatusPerawan ; Antara Pemohon dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungankeluarga ; Setelah

tinggal diDesa Yosorati Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember;Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut : Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga Pemohon; Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon dan Pemohon II padaTanggal 21 Agustus 1998, di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember ; Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Katiran(Ayah Kandung pemohon II ) dengan maskawin berupa Rp.100.000, dibayartunai telah dibayar

bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti sertasaksisaksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukanfakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut: Pemohon dan Pemohon II telah menikah pada pada Tanggal 21 Agustus 1998,di Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember; Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaituwali nikah Katiran (Ayah Kandung pemohon II ), lafad ijab oleh wali dikuasakankepada Katiran, maskawin berupa Rp.100.000, dibayar

Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandungPemohon II bernama Sapan, dikawinkan oleh Imam setempat bernamaSubbe, saksi nikahnya masingmasing bernama Untung dan Lukmandengan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus riburupiah) dibayar tunai;Hal 1 dari 8 Hal. Pen. No. 474/Pdt.P/2017/PA.Plp3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan;4.

sebagai berikut:1.SAKSI, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut: Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II; Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan PemohonIl; Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 18 April1999 di Kabupaten Luwu; Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon IIbernama Sapan dan dinikahkan oleh Subbe; Bahwa saksi nikahnya bernama Untung dan Lukman, dengan maharberupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar

SAKSI Il, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaiberikut:Bahwa saksi kenal Pemohon dan Pemohon II;Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Pemohon II menikah;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II dilangsungkan padatanggal 18 April 1999 di Kabupaten Luwu;Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon IIbernama Sapan dan dinikahkan oleh Subbe;Bahwa saksi nikahnya bernama Untung dan Lukman, dengan maharberupa uang sebesar Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

memenuhi syarat untukdidengar keterangan sebagai saksi;Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan berdasarkanpengetahuan sendiri atau keduanya menyaksikan langsung perkawinanPemohon dan Pemohon Il, bahwa Pemohon dengan Pemohon II menikahpada tanggal 18 April 1999 di Kabupaten Luwu, yang dinikahkan oleh Subbedengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Sapansedangkan saksi nikahnya bernama Untung dan Lukman, dengan maharberupa uang sebesar Rp. 100.000, (Seratus ribu rupiah) dibayar

para Pemohon yangdikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukanfakta hukum sebagai berikut: Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 April1999 di Kabupaten Luwu; Bahwa pada saat pernikahan ada wali nikah yaitu ayah kandung PemohonIl yang bernama Sapan; Bahwa Pemohon dan Pemohon II dinikahkan oleh Subbe; Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Untung dan Lukman; Bahwa pada saat itu ada mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dibayar

Nopember2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1568/Pdt.P/2013/PA.Jr mengajukan halhal sebagai berikut: e Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 13 April 1983, di DesaSarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember; e Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islamsebagai berikut :e = Wali Nikah WALI NIKAH ;e =Saksi nikah masing masing bernama (1) SALIM dan (2) MISWANTO ; e Maskawin/ mahar berupa Uang Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar

keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;oeSaksi tahu dan kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga PEmohon;Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 13 April 1983 di DesaSarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadirpada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh para undangan lainnya;Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah JANI (ayah kandumngpemohon IT) dengan maskawin berupa Uang Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar

tunaitelah dibayar tunai ;Yang menikahkan ISMAIL sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ;Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri danterakhir bertempat tinggal di Dusun Sariagung RT.013 RW. 004 Desa SarimulyoKecamatan Jombang Kabupaten Jember sudah mempunyai orang anak YUSRONPRIBADI umur 28 tahun

danPemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;Saksi I;2 22229222022 2Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi tetangga PEmohon;Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 13 April1983, di Desa Sarimulyo Kecamatan Jombang Kabupaten Jember ;Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah WALI NIKAHdengan maskawin berupa Uang Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar

bahwa berdasarkan keterangan para pihak, buktibukti serta saksisaksiyang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalampersidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:e Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada pada 13 April 1983, di Desa SarimulyoKecamatan Jombang Kabupaten Jember; e Pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikahWALI NIKAH, lafad ijab oleh wali dikuasakan kepada ISMAIL, maskawin berupaUang Rp. 1.000, (seribu rupiah) dibayar

Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113856.13/2011/PP/M.XIIA Tahun 2019, tanggal 4 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa tidak ada PPh Pasal 26 yang kurang dibayar

Putusan Nomor 886/B/PK/Pjk/2020 Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 23.537.040,00 PPh Pasal 26 yang terutang Rp 2.353.704,00Kredit Pajak : Rp 2.353.704,00Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan

Tahun 2000 tentangPerjanjian Internasional, juncto Article 26 dan Article 27 Vienna Convention,Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 886/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Rp 23.537.040,00PPh Pasal 26 yang terutang Rp 2.353.704,00Kredit Pajak : Rp 2.353.704,00Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena

Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim yang Mulia agar berkenan menerima seluruhnya permohonanbanding Pemohon Banding dan membatalkan seluruh koreksi DPP PPN danPajak Keluaran yang terkait atas penyerahan jasa sewa sebesarRp2.501.970.370,00;Bahwa perhitungan PPN Masa Juli Tahun 2011 menurut PemohonBanding adalah sebagai berikut:Penyerahan yang PPN harus dipungut sendiri Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 5.231.831PPN Lebih dibayar

(5.231.831)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 5.231.831PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak, NomorPUT111882.16/2011/PP/M.XA Tahun 2018, tanggal 28 Mei 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Halaman 2 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1392/B/PK/Pjk/2019yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa ygterutang PPNa.1.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5.231.831Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (5.231.831) Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 5.231.831 Halaman 7 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 1392/B/PK/Pjk/2019 PPN yang kurang dibayar Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang

Menurut Pemohon BandingUraian(Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 101.185.245,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 7.432.858.368,00Jumlah Seluruh Penyerahan 7.534.043.613,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 10.118.525,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.935.761.632,00PPN kurang (lebih) bayar (3.925.643.107,00)Kompensasi lebin bayar pada masa berikutnya 3.925.643.107,00PPN kurang (lebih) bayar 0,00Sanksi Administrasi Pasal

13 (3) KUP 0,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar 0,00 Bahwa Terbanding dalam koreksi PPN terhutang dengan dasar bahwalawan transaksi Pemohon Banding, yaitu PT.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp1.486.571.674,00; dengan perincian sebagai berikut: Uraian

(Rp)Dasar Pengenaan Pajak (DPP)Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 7.534.043.613,00Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00Jumlah Seluruh Penyerahan 7.534.043.613,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 753.404.362,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 3.935.761.632,00PPN kurang (lebih) bayar (3.182.357.270,00)Kompensasi lebih bayar pada masa berikutnya 3.925.643.107,00PPN kurang (lebih) bayar 743.285.837,00Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP 743.285.837,00Jumlah

PPN yang masih harus dibayar 1.486.571.674,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Halaman 6 dari 8 halaman.

Dibayar dengan NPWP sendiri Rp 4.682.814.575,00b.5. Lainlain Rp 0,00b.6. Jumlah Rp 33.394.640.194,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP Rp 0,00d. Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp 33.394.640.194,00e. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 6.211.124,003 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 901.306,00b. Dikompensasikan ke masa pajak ...... (karena pembetulan) Rp 0,00c.

Jumlah Rp 901.306,00Jumlah yang kurang dibayar Rp 7.112.430,00Sanksi Administrasi:a. Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 2.747.801,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0,00MemperhatikanMengingatMemutuskand. Kenaikan Pasal 13A KUP Rp 0,00e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Rp 0,00f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP Rp 0,00g.

Jumlah Rp 2.747.801,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 9.860.231,00: Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaanserta pembuktian dalam persidangan.: 1. Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.2.

2009 MasaPajak Januari sampai dengan Desember 2007, sehingga Pajak PertambahanNilai yang terutang Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007dihitung kembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp 334.105.687.179,00Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 33.400.851.318,00Jumlah Pajak Yang Dapat Diperhitungkan Rp 33.394.640.194,00Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Rp 6.211.124,00Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 901.306,00Jumlah yang kurang dibayar

Rp 7.112.430,00Sanksi Administrasi:Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 2.747.801,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 9.860.231,00

5.222.714.281 5.222.714.281Perighasilan neto 8.854.976.463 8.854.976.463Biaya dari Luar Usaha (3.356.454.555) (3.356.454.555)Penyesuaian Fiskal Positif 2.660.646.732 656.521.040 2.004.125.692Penyesuaian Fiskal Negatif (99.729.379) (99.729.379) 0Jurniah Perianasilal Neto 8.059.439.261 6.055.313.569 2.004.125.692Penghasilan Kena Pajak 8.059.439.261 5.055.313 569 2.004.125.692Pajak Terutang 2.014.859.750 1.513.828.250 501.031.500Kredit Pajak (2.085.515.515) (2.085.515 515) 0Jumlah PPh Kurang (Lebih) Dibayar

Nomor: 00004/406/10/915/12 tanggal 26 April 2012 atas Nama: PT.NPWP: 02.231.749.9915.000, beralamat di:Pelabuhan Lembar, Persiapan Lembar Dasan Tapen, Gerung, LombokSarana Lombok Utama,Barat, sehingga Perhitungan Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut: Majelis(Rp)7.630.381 .9617.630.381 .9611.907.595.250(2.085.515 515)(177.920.265)Keterangan Jurnlah Penghasilan NetoPenghasilan Kena PajakPajak TerutangKredit PajakJumlah PPh Kurang (Lebih) Dibayar

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding untukmengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali PajakPenghasilan Badan tahun 2010 yang telah dibayar oleh PemohonPeninjauan Kembali kepada Termohon Peninjauan Kembali:4.

Putusan Nomor 184/B/PK/Pjk/2021NPWP : 02.231.749.9915.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadiRp177.920.265,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Koreksi Penyesuaian Fiskal Positif MasaPajak Januari s.d Desember 2010 sebesar Rp1.575.068.392,00; yangtetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan

dihitung kembali menjadisebesar Rp177.920.265,00; dengan perincian sebagai berikut:Jurnlah Penghasilan Neto Rp 7.630.381.961Penghasilan Kena Pajak Rp 7.630.381.961Pajak Terutang Rp 1.907.595.250Kredit Pajak Rp (2.085.515 515)Jumlah PPh Kurang (Lebih) Dibayar Rp (177.920.265)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp. 1.393.834.495Dikurangi:a.

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 2.021.132.228"3 PPN yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp. (627.297.733) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 14 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88370/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 9 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00394/KEB/WPJ

Putusan Nomor 1915/B/PK/Pjk/2018Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar vane png 1.393.834.495 00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan 2.021.132.228,00 PPN Kurang (Lebih) Bayar (627.297.733,00)0,00dKelebihan yang sudah dikompensasikan PPN Kurang (Lebih) Bayar (627.297.733,00)ovo WOU WOT WTC DHO DFASanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP n 0,00pR Bunga Pasal 13 (3) UU KUP 0,00p; RPPN Yang Kurang (Lebih) Bayar (627.297.733,00)p Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Pertambahan Nilai junctoPasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar

dihitung kembali menjadisebesar Rp627.297.733,00; dengan perincian sebagai berikut: DPP PPN Rp 99.303.311.780,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 1.393.834.495,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.021.132.228,00PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (627.297.733,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 0,00PPN Kurang (Lebih) Bayar Rp (627.297.733,00)Sanksi Administrasi:Halaman 6 dari 9 halaman.

nama PT Pamapersada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000, alamat Jalan Rawagelam , Nomor 9, Kawasan IndustriPulogadung, Cakung, Jakarta Timur 13930, sehingga dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: DPP Pajak:Pertambahan Nilai Rp2.047.247.876.622,00PPN Terutang Rp 67.676.905.222,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 233.427.064.436,00PPN Kurang (lebih) Bayar (Rp 165.750.159.214,00)Kelebihan Pajak yang sudahDikompensasikan ke Masa Pajak berikut nya Rp 166.524.533.187,00Pajak yang tidak/kurang dibayar

Rp 1174.373.973,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) Rp 1174.373.973,00KUPJumlah yang masih harus dibayar Rp 1.548.747 .946,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 11 Desember 2018, dengan disertai alasanalasannyayang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00796/KEB/WPJ.19/2016, tanggal 24November 2016, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2013 Nomor 00093/207/13/091/15, tanggal 14 September 2015,atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.338.618.0091.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar

Putusan Nomor 199/B/PK/Pjk/2020Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp1.548.747.946,00 dengan perincian sebagai berikut: DPP Pajak:Pertambahan Nilai Rp 2.047.247.876.622,00PPN Terutang Rp 67.676.905.222,00Pajak Masukan yang dapat Rp 233.427.064.436 ,00diperhitungkanPPN Kurang (lebih) Bayar Rp (165.750.159.214,00)Kelebihan Pajak yang sudah Rp 166.524.533.187 ,00Dikompensasikan ke Masa PajakberikutnyaPajak yang tidak/kurang dibayar Rp 114.373.973,00Sanksi

Administrasi Kenaikan Pasal Rp 114.373.973,0013 (3) KUPJumlah yang masih harus dibayar Rp 1.548.747 .946,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor

berikut: Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP0065/KEB/WPJ.21/2018, tanggal 3Juli 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015 Nomor 00007/206/15/046/17, tanggal 05 Mei 2017, atas nama PT Serasi Autoraya,NPWP 01.357.583.2046.000, beralamat di Jalan Mitra Sunter BoulevardBlok C2 Kav.90 Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350,sehingga perhitungan PPN yang kurang/(lebih) dibayar

sebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp)Penghasilan Kena Pajak 223.363.324.837PPh Terutang (Penghasilan Kena PajakRp23.363.324,00 x tarif 25%) 5.840.831 .000Kredit Pajak 24.959.075.730PPh Kurang (Lebih) dibayar (19.118.244.730)Sanksi Administrasi Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3900/B/PK/Pjk/2020 Uraian Jumlah (Rp)Jumlah pajak ymh (lebih) dibayar (19.118.244.730) Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Desember 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 28 Januari 2020, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari2020

Putusan Nomor 3900/B/PK/Pjk/2020atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.357.583.2046.000;sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih bayarsebesar Rp19.118.244.730,00; adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.

Putusan Nomor 3900/B/PK/Pjk/2020Kredit Pajak Rp 24.959.075.730PPh Kurang (Lebih) dibayar Rp (19.118.244.730)Sanksi administrasi Rp Jumlah pajak ymh (lebih) dibayar Rp (19.118.244.730)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada

Kavling I14, Kota Industri Suryacipta Karawang, JawaBarat, sehingga penghitungan jumlan PPN yang masih harus dibayarmenjadi sebagai berikut: Uraian (Rp)Dasar Pengenaan Pajak:EksporPenyerahan yang harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya tidak dipungutJumlah seluruh penyerahan 95.427.291.045,0051.661.504.898,008.931.636.019,00116.020.431.962,00 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri5.166.150.491,00 Dikurangi: Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan8.733.369.689,00 PPN yang Kurang/(lebih) Dibayar

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00078/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 11Januari 2018 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2013 Nomor 00116/207/13/055/16, tanggal 15 November 2016, atas namaPemohon Banding, NPWP 01.071.792.4055.000; sehingga pajak yangmasih harus dibayar

ayat (8) UndangUndangPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2649/B/PK/Pjk/2020Dasar Pengenaan Pajak:Ekspor RpPenyerahan yang harus dipungut sendiri RpPenyerahan yang PPNnya tidak dipungut RpJumlah seluruh penyerahan RpPajak keluaran yang harus dipungut sendiri RpDikurangi: Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan RpPPN yang Kurang/(lebih) Dibayar RpDikompensasikan ke masa pajak berikutnya RpPPN kurang dibayar RpSanksi kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP RpPPN yang masih harus dibayar RpMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan55.427.291.045,0051.661.504.898,008.931.636.019,00116.020.431.962,005.166.150.491,008.733.369.689,00

Bahwa perkawinan saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam denganwali nikah pada saat pernikahan adalah saudara kandung Pemohon Ilbernama: WALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah, PENGHULUHalaman 1 dari 8 halamandengan dihadiri oleh 2 orang saksi yakni : SAKSI NIKAH 1 dan SAKSINIKAH 2 dengan maskawin uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah )dibayar tunai, namun pernikahan Pemohon dengan Pemohon II tidakdicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar,Kabupaten Pamekasan

tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpahmenerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena saksisaudara sepupu dari Pemohon ;Halaman 3 dari 8 halamanBahwa saksi tahu perkawinan antara Pemohon dan Pemohon Ildilaksanakan di KABUPATEN PAMEKASAN pada hari Rabu tanggal07 Januari 2015;Bahwa yang menjadi wali nikah Saudarakandung Pemohon II bernamaWALI NIKAH dan yang mengakad nikahkan adalah PENGHULU denganmas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah)dibayar

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 23tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon!

tunai dibayar tunai dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSINIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dan juga dihadiri undangan lainnya ;Bahwa status Pemohon dan Pemohon ll adalah jejaka dalam usia 23tahun dan perawan dalam usia 17 tahun, dan antara keduanya tidak adahubungan mahram, dan selama menikah tidak pernah bercerai dan tetapberagama Islam ;Bahwa Pemohon!

, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan faktafaktakejadian sebagai berikut: Bahwa pada Rabu tanggal 07 Januari 2015 di di KABUPATENPAMEKASAN, telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon (PEMOHON 1) dengan Pemohon Il ( PEMOHON 2), yang menjadi walinikah Saudara kandung Pemohon Il sendiri bernama WALI NIKAHdengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 danSAKSI NIKAH 2 serta para undangan lainnya dengan maskawin berupauang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) dibayar