Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akanmempertimbangkan unsurunsurtersebut sebagai berikut:1. Unsur Barangsiapa;Menimbang, bahwa terhadap unsur Barangsiapa MajelisHakim berpendapat sebagaiberikut:Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan, bahwaTerdakwa Nursalam alias Calang Bin Nurdin Dg.

Unsur Melakukan Kekerasan terhadap Manusia atau Barang;Menimbang, bahwa terhadap unsur melakukan kekerasan terhadapmanusia atau barang majelis hakim akan mempertimbangkan halhal sebagai berikut:Bahwa kekerasan tidak hanya diartikan menurut ketentuan Pasal 89KUHP namun juga termasuk dalam kekerasan adalah tindakan13melakukan pengurusakan terhadap suatu barang yang merupakan tujuandari tindak pidana yang dilakukan;Bahwa dalam rumusan unsur ketiga disini dianggap telah cukupdengan dicapainya salah satu

Luka tersebut menyebabkan ketidaknyamananpasien dalam beraktifitas seharihari.Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsurmelakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telahterpenuhi menurut hukum;Menimbang, oleh karena semua unsur dari dakwaan altenatif KesatuPenuntut Umum telah terbukti menurut hukum, maka dengandemikian Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama melakukankekerasan terhadap barang, sebagaimana

Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umurminimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberikelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. AlQuran mengisyaratkan bahwaorang yang akan melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu.Firman Allah SWT ;Dan kawinkanlah orangorang yang sendirian di antara kamu dan orangorangyang layak (berkawin) dari hambahamba sahayamu yang lakilaki dan hambahamba sahayamu yang perempuan.

isbath nikahke Pengadilan Agama adalah untuk memenuhi kebutuhan administrasi urusankeluarga serta demi mempunyai kekuatan hukum, maka atas dasar hal tersebutmenurut saya mengabulkan permohonan isbath nikah dari pasangan suami istritersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Epistimologi Hukum Islam,yakni dengan menggunakan methode istislah atau mashlahat berdasarkankonsep Magasidus Syariah (tujuan hukum) dalam Islam, karena dalam konsepmaqasidus syariah diharapkan segala sesuatu yang dikerjakan manusia

(umatIslam) tidak lepas dari kemashlahatan (kebaikan) manusia itu sendiri danmanusia di sekitarnya ;Bahwa menurut saya memberikan pertimbangan hukum dalammengabulkan Isbath Nikah bagi pasangan suami istri yang belum mendapatkanAkte Nikah sudah sesuai dengan magqasidus syariah, yakni Hifzul alNasl(menjaga keturunan) yang sangat penting karena mengandung manfaat yangdapat menertibkan kehidupan masyarakat.

masyarakat bahwa di Toko milikterdakwa sering menjual kosmetik tanpa ijin edar, lalu saat itu saksibersama petugas dari Balai POM melakukan pemeriksaan danpenggeledahan di toko Sinar 2000 milik terdakwa; Bahwa saksi dan petugas Balai POM menemukan 15 item kosmetikdidalam Toko Sinar 2000 milik terdakwa yang kesemuanya tidak memilikiijin edar ; Bahwa barangbarang tersebut diletakkan dibawah meja kasir ; Bahwa barang atau kosmetika yang tidak memiliki ijin edar mengandungbahan berbahaya bagi kulit manusia

pukul 14.00 witbertempat di Toko Sinar 2000, Batu Merah, Kota Ambon;Bahwa saksi adalah petugas dari Balai POM yang ikut dalam operasipemeriksaan bersamasama Tim Korwas PPNS Polda Maluku ;Bahwa saat dilakukan penggeledahan di Toko Sinar 2000 milik terdakwaditemukan 15 item kosmetik yang tidak memiliki ijin edar ;Bahwa barangbarang tersebut berada didalam kantong kresek warnahitam dan diletakkan dibawah meja kasir ;Bahwa kosmetik yang tidak memiliki ijin edar mengandung bahanberbahaya bagi kulit manusia

Bahwa ahli adalah PNS pada Balai POM Ambon dengan jabatansekarang Kepala Seksi pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya ; Bahwa menurut ahli kosmetik yang tidak memiliki ijin edar mengandungbahan berbahaya bagi kulit manusia misalnya mercury ; Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 item kosmetikyang disita dari Toko milik terdakwa dan memang benar adanya 15 itemkosmetik tersebut tidak terdaftar pada Balai POM dana kalau ada ijinedar atau nomor notifikasi maka bisa dipastikan bahwa nomor dan

berikut :e Bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa merasa keberatan, karenaterlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri Terdakwa,bahwa Terdakwa bukan berarti hendak lari dari hukum yang akan dijalani,tapi apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama, dandalam tingkat banding sudah membuat Terdakwa merasa tidak percayadiri untuk menghadapi kehidupan ini, namun demikian, Terdakwa telahmengakui bahwa Terdakwa telah bersalah dan berjanji tidak akanmelakukannya lagi, sebagai manusia

normal, Terdakwa punya kesalahandan kehilafan yang bukan disengaja, tapi sudah takdirnya demikian ;e Bahwa Terdakwa tidak pula menyerahkan diri ini pada Hukum dankepada Tuhan dengan pasrah begitu saja, tapi sebagai ummat yangberagama, Terdakwa berhak dapat pengampunan dan maaf dari Allah,walaupun tidak ada unsur pemaaf dari Hukum untuk menghapuskesalahan Terdakwa, tapi Terdakwa melakukan kesalahan adalah karenasalah satu sifat manusia, salah dan khilaf ;Hal. 9 dari 13 hal.

masalah ini secarakekeluargaan dengan cara mengganti dan mengangsur atas semuakesalahan Terdakwa;Bahwa hukuman penjara bagi Terdakwa adalah sangat dirasakan beratsekali, mengingat tanggung jawab dan tulang punggung keluarga beradapada Terdakwa, dengan anakanak yang sedang berada dibangkusekolah, sehingga Terdakwa amat sangat berpatutan bila Majelis HakimAgung menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan dankekhilafan Terdakwa, yaitu dengan hukuman percobaan tanpa dilakukanpenahanan;Bahwa sebagai manusia

Ibnu Sutarto,ST dandiketahui oleh Kepala Laboratorium ForensikCab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ; 2.1 BB00376 / 2011 berupa celana jeans hitam ,BB00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB 00378 / 2011 berupa celana dalam dan BB 00379 / 2011 berupa sandal jepit seperti tersebutdalam Bab.I benar terdapat darah manusia danmempunyai golongan darah yang sama yaitu O ; 2.2 BB 00380 / 2011 berupa obeng , dan BB 00381 / 2011 berupa celana jeans biru sepertitersebut dalam Bab.I tidak terdapat2.3 BB 00382

Ibnu Sutarto,ST dan11diketahuioleh Kepala Laboratorium ForensikCab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ; 2.1 BB00376 / 2011 berupa celana jeans hitam ,BB00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB 00378/ 2011 berupa celana dalam dan BB00379 /2011 berupa sandal jepit seperti tersebutdalam Bab.I benar terdapat darah manusia danmempunyai golongan darah yang sama yaituQO 22 =e2.2 BB 00380 / 2011 berupa obeng , dan BB 00381 / 2011 berupa celana jeans biru sepertitersebut dalam Bab.I tidak terdapatdarah ; 2.3

Ibnu Sutarto,ST dandiketahui oleh Kepala Laboratorium ForensikCab.Semarang Drs.Siswanto, dengan kesimpulan ; 2.1 BB 00376 / 2011 berupa celana jeans hitam ,BB00377 / 2011 berupa kaos ungu, BB 00378/ 2011 berupa celana dalam dan BB 00379 /2011 berupa sandal jepit seperti tersebutdalam Bab.I benar terdapat darah manusia danmempunyai golongan darah yang sama yaitu2.2 BB 00380 / 2011. berupa obeng , dan BB 00381 / 2011 berupa celana jeans biru sepertitersebut dalam Bab.I tidak terdapat2.3 BB 00382 /

.~ Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam hal ini dapatlah diartikan sebagaimengetahui atau menyadari dan menghendaki, dalam arti dalam suatu perbuatan sipelaku mengetahui atau menyadari apa yang timbul dari perbuatannya tersebut adalah dikehendaki dan merupakan tujuan dari si pelaku; ~ Menimbang, bahwa kehormatan diartikan sebagai sesuatu yang disandarkanatas harga diri atau martabat manusia yang bersandar pada tatasusila karenakehormatan adalah merupakan nilai dari pada manusia sedangkan nama baik

Bandung Baratdengan cara membagibagikan selembaran kertas yang tulisannya berisi Penghinaan / Pencemaran nama baik ; Menimbang, bahwa tuduhan melakukan Pencemaran nama baik adalah berkaitandengan harga diri atau martabat manusia yang bersandar pada tata susia sebagaimana dimaksud dalam unsur ini; ~ Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatasMajelis berpendapat unsur ke2 inipun telah terpenuhi; Ad.3 Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan ;waennnnnnns Menimbang,

Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal iniadalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintapertanggungjawaban dalam segala tindakannya;Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukumtelah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegasUndang undang menentukan lain;Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang ( error inpersona ) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagiTerdakwa

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasidan/atau alat kesehatan; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional,dan kosmetika ( pasal 1 ayat ( 4 ) UU No.36 Tahun2009 Tentang Kesehatan );Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia

dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidanganakan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diriTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula hal hal yang memberatkan danyang meringankan bagi Terdakwa :Hal hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa dapat merusak Sumber Daya Manusia

Biofarma;Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat didepan Penyidik;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, sejak mulai proyekpembangunan fasilitas, riset dan alih teknologi produksi vaksi flu burunguntuk manusia;Bahwa saksi mengetahui ada dana APBNP tahun 2008 di kementriankesehatan yang diperuntukkan pembangunan fasilitas, riset dan aalihteknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia.

Pembangunan Pengadaan Sarana Prasarana System ConnectingFasilitas Produksi dan Chiken Breeding Riset dan Teknologi ProduksiVaksin Flu Burung untuk manusia.

Kegiatan pembangunan fasilitas, riset dan alih teknologi produksi vaksin fluburung untuk manusia sebesar Rp. 341.800.000.000;Hal.544 putusan No.120/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST.. Dr.2.

Pakuningratan No. 76 Yogyakarta.1 (satu) bendel fotocopy legalisir sesuai dengan aslinya Pengajuan nilaipekerjaan tambah kurang, Kegiatan : pekerjaan pembangunan saranaprasarana system coonecting fasilitas produksi dan chicken breeding riset danteknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia PT. Biofarma Jl. PasteurNo. 28 Bandung, Pekerjaan : Pembangunan sarana prasarana systemconnecting fasilitas produksi vaksin flu burung untuk manusia PT.

Anugrah Nusantara;Bahwa untuk Kontrak Pekerjaan Pembangunan Sarana Prasarana SystemConnecting Fasilitas Produksi dan Chicken Breeding Riset dan TeknologiProduksi Vaksin Flu Burung untuk Manusia PT.

Pasal 28 ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yangbersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkanperlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, ayat(5) untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuaidengan prinsip negara hukum yang demokratis, makapelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkandalam peraturan perundangundangan ;c.

Bahwa Surat Keputusan Tergugat sangat merugikan Penggugatbaik secara materiel maupun secara imateriel, dengan terbitnyaobjek sengketa maka hak asasi Penggugat sebagai manusia danhak sebagai Warga Negara Republik Indonesia serta hak politiksebagai anggota masyarakat terampas secara paksa, diperlakukansecara diskriminatif, Penggugat mengetahui bahwa di KementerianDalam Negeri ada usul Pemberhentian Anggota DPRD Provinsiyang sudah melebihi satu tahun tidak diproses, usul PemberhentianPenggugat dalam

,Bahwa Surat Komisi Nasional Hak Azasi Manusia Nomor2.368/K/PMT/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014, perihal PerlindunganHukum yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan tembusannyadisampaikan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, perihalPerlindungan Hukum. Pada intinya surat tersebut menyatakan :1.3.1. Bahwa pada tanggl 7 Februari 2014, Sdr. H.

Arudji Kartawinata yang telah distop sejak dikeluarkannya SKMendagri tanggal 7 Februari 2014.Terkait dengan hal tersebut dan sesuai dengan kewenangan KomnasHAM yang diatur dalam pasal 89 ayat (3) jo. 3 ayat (2) dan pasal 17 UUNo 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM memintaklarifikasi terkait pengaduan ini dan meminta Saudara melaksanakanPutusan Pengadilan tersebut.

Bahwa dengan Putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta, telah merampas Hak Azasi Manusia PemohonKasasi/Terbanding/Penggugat sebagai manusia yang dilindungi UndangUndang, merampas hak konstitusional Pemohon Kasasi / Terbanding /Penggugat sebagai warga negara Indonesia, telah merampas amanahyang diberikan oleh konstituen "pemilih" Pemohon Kasasi / Terbanding /Penggugat hasil Pemilu tahun 2009 secara paksa, tanpa alasan, tanpakesalahan, tanpa pemberitahuan, tanoa pemberhentian

Stb tanggal 12 Juli 2013, untuk selanjutnya disebut sebagaiPARA PENGGUGAT> Lawan: DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA,berkantor di Jalan Kramat VI No. 8 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili kuasahukumnya bernama YMRON FARCHAM, SH, ACH SYAICHUDDIN, SH,SUPRIYONO, SH, M.Hum dan IDE PRIMA,SH advocat pada Badan Hukum danHak Asasi Manusia ( BAKUMHAM) DPW PKNU Jawa Timur, berkantor diGedung Astranawa Jalan Gayungsari Timur VIII IX Blok MGR Surabayaberdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

DEWAN PENGURUS WILAYAH PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL SYAICHUDDIN, SH, SUPRIYONO, SH, M.Hum dan IDE PRIMA,SHadvocat pada Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia ( BAKUMHAM)DPW PKNU Jawa Timur, berkantor di Gedung Astranawa JalanGayungsari Timur VIII IX Blok MGR Surabaya berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 22 Agustus 2013 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Situbondo No. 77/Pendf/VIII/2013/PN.STB tanggal 22Agustus 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGATuntuk Tergugat dan Tergugat

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quomenjatuhkan pidana percobaan bagi Terdakwa, yang nantinyadipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilainilaihukum serta keadilan, disamping karena masih adanyahalhalmeringankan ditemukan dalam diri Terdakwa secara subyektif, sertamengingat bahwa tujuan atau orientasi pemidanaan sekarang ini tidaklagi melulu atau mengacu kepada pembalasan dendam akan tetapilebin berorientasi kepada proses untuk mendidik Terdakwa supayadapat kembali menjadi manusia

yang lebih baik, akan tetapi tetapdengan mengingat keseimbangan antara kompensasi bagi korbandengan kepentingan bagi diri Terdakwa sebagai Seorang manusia yangmasih dapat diharapkan untuk menjadi baik, sehingga dengandemikian dalam penjatuhan pemidanaan oleh Hakim PengadilanNegeri Rantauprapat haruslah dibatalkan;.

Bahwa Pemohon telah mendapatkan kewarganegaraan Indonesia sesuaiSurat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor AHU.AH.10.02 41 Tahun 2019 tentangKewarganegaraan Republik Indonesia atas nama SACHIKO TAKEUCHI,tertanggal 07 Februari 2019;4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu) Tanda Penduduk dengan NIK:5104015602730001 dan tercatat dalam Kartu.

bahwa maksud Pemohon tersebut ternyata didukung olehketerangan saksisaksi yang pada pokoknya keduanya menyatakan bahwatujuan perubahan Pemohon tersebut sematamata karena Pemohon telah lamatinggal di Indonesia khususnya di Bali serta melangsungkan perkawinan pada28 Desember 2000 di Kabupaten Jembrana dan dikaruniai 2(dua) orang anak,sehingga Pemohon bermaksud tinggal dan melanjutkan keturunannya diIndonesia (Vide bukti surat P1 dan P2), kemudian berdasarkan SuratKeputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

B1723062, yang dikeluarkanoleh Kantor Imigrasi Mataram (vide bukti P5);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayatHalaman 4 dari 7 Penetapan nomor 311/Pdt.P/2020/PN Mtr.1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentangPaspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur :"Dalam hal terjadi

September 1963 menjadi Selfi APuluhulawa yang lahir di Gorontalo pada tanggal 6 September 1961 ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkanseluruhnya maka Pemohon harus dihukum untuk membayar ongkos perkara yangbesarannya ditentukan dalam amar putusan;Mengingat akan ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia

pernah memiliki Buku Nikah dariKantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahandilangsungkan sebelum berlakunya Undangundang Nomor Tahun 1974tentang Perkawinan;Bahwa, semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep056/03/31/AXVII/VII/1987 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 20 Juli 1987 yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga, Manusia

Bukti Surat :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pati binti Wakkasang)Nomor : 7317217112420021 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,Kabupaten Luwu, tanggal 1 November 2013, kode P.1;Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7317210111130001 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, P.2;Fotokopi Surat Keputusan Anggota Veteran Republik Indonesia Nomor : Skep 056 / 03/31 / AXVII / VIL / 1987 yang dikeluarkan oleh Direktur JendralPersonil, Tenaga Manusia

Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.Bahwa pemohon dengan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikahdari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karenapernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya UndangUndang No.1 tahun1974 tentang perkawinan.Bahwa semasa hidup suami pemohon adalah anggota Veteran RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Skep026/03/36/AX VII/V/1987, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia, yangdikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia

731704711350058,tertanggal 27 Maret 2010, atas nama Biring, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, (P1).234Fotokopi Kartu) Keluarga Nomor 7317042703100001 atasnama oo... , tertanggal 27 Maret 2010, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, (P2).Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor : Skep026/03/31/AX VII/V/1987, tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia,dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia

berkendakmenikahkan anaknya karena takut anaknya berbuat melanggar norma agamadan norma hukum, karena anaknya dengan calonnya telah saling mencintaidan telah ditunangkan selama setahun terakhir ini akan tetapi justru anakPemohon telah melanggar norma agama, sehingga rasa ketakutan tersebutsudah hilang dan sudah tidak dapat dijadikan alasan lagi;Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah termasuk anak (belumdewasa) sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang UndangNomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;Menimbang, bahwa setiap orang tua atau walinya wajidb memenuhi hakatas anaknya perlindungan dan dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik,diarahkan serta dibimbing kehidupannya sampai dewasa sesuai denganHalamana 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 0470/Padt.P/2018/PA.Kab.Kdrketentuan peraturan perundangundangan (vide Pasal 52 dan Pasal 57Undang Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

keluar Negeri (Saudi Arabia) dankemudian membuat Paspor atas nama FATMA SUDIRALI ALI UMAR dengantempat/tanggal lahir Pagar Alama, pada tanggal 28 Februari 1970, yang tercatatdalam Paspor No.AS981031, yang dikeluarkan oleh KJRI Jeddah (vide buktiP5);Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 UndangUndangNomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan PemerintahNomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkanpertimbangan tersebut petitum keempat beralasan untuk dikabulkan;Mengingat akan ketentuan Pasal 33 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013tentang Peraturan Pelaksana UU Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan SuratPerjalanan Laksana Paspor, serta peraturan perundangundangan lain yangberhubungan dengan perkara ini;MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan

Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwadalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputiperubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukanHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2021/PN Pyapermohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atauPejabat

Imigrasi;Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkanprosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:a. pengajuan permohonan;b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat imigrasi; danCc. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati buktibukti serta peraturan terkait

., yang terdaftar di DepartemenHukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU.AH.04.0390, beralamat kantor di Apartemen Kebagusan City, Tower C,Nomor KC30, Jalan Baung, Kebagusan, Jakarta Selatan;sebagai Pengurus dalam proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU), Para Termohon PKPU (CV 369Tobacco/ Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon PKPU), Goenadi (Termohon I PKPU) dan Leny Hendrawati(Termohon Ill PKPU), selanjutnya sebagai Kurator apabila ParaTermohon PKPU (CV 369 Tobacco/Perusahaan Rokok

Muhamad Arifudin, S.H., yangterdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia denganNomor AHU.AH.04.0390, beralamat kantor di Apartemen KebagusanCity, Tower C, Nomor KC30, Jalan Baung, Kebagusan, JakartaSelatan sebagai Pengurus dalam proses Penundaan KewajibanPembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU (CV 369Tobacco/Perusahaan Rokok CV 369 Tobacco (Termohon PKPU),Goenadi (Termohon II PKPU) dan Leny Hendrawati (Termohon IIIPKPU), selanjutnya sebagai Kurator apabila Para Termohon PKPU(CV 369 Tobacco

KEMENTERIANHUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq. DIREKTORATMEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 89,Jakarta Selatan 12940:Halaman 17 dari 9 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt.

Menyatakan permohonan merek atas nama DC COMIC, yaitu MerekSUPERMAN Nomor Agenda IDMO000640956 Kelas 30, tanggalpenerimaan 29 Maret 2018 dan tanggal pendaftaran 24 April 2019, pemilikDC COMIC adalah merek yang mempunyai persamaan pada pokoknyaatau keseluruhan dengan merek SUPERMAN milik PT Marxing FamMakmur (in casu Penggugat Rekonvensi), Nomor pendaftaranIDM000374439 tanggal pendaftaran 7 Maret 1993, atas nama pemilikmerek saat ini PT Marxing Fam Makmur;Memerintahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia