Transmigrasi dan Kependudukan KabupatenPulau Taliabu di Bobong, selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat III;10.11.12.13.14.15.16.Kepal Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pulau Taliabu diBobong, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;AKRAWI OEI, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, AgamaIslam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Bobong Kec.Taliabu BaratKab.Pulau Taliabu.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;LA EMPI HAMID,SE, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki,Agama Islam, Pekerjaan PNS

TaliabuBarat Kab.Pulau Taliabu.Selanjutnya disebut sebagai TurutTergugat VI;MAARUF, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan PNS, Alamat Desa Bobong Kec.

Taliabu Barat Kab.PulauTaliabu.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII;RUSIADI, Umur 54 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, Agama Islam,Pekerjaan Anggota Polri, Alamat Desa Bobong Kec.Taliabu BaratKab.Pulau Taliabu.Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;ARWIN TAMIMI,ST, Umur 46 Tahun, Jenis Kelamin Lakilaki, AgamaIslam, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Kilong Kec.Taliabu BaratKab.Pulau Taliabu.

PENETAPANNOMOR: 563 /Pdt.P/2012/PA.SbyBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkarayang diajukan oleh:PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini.Setelah mendengar

XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, yang telah memberikan keterangan dibawa sumpahpada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman kerjaPemohon.e Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum XXXX pada tahun1988.e Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2010.e Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai 3 orang anak; yang pertamaberumur 23 tahun, kedua berumur 19 tahun dan yang ketiga berumur 12tahun.e

XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal diXXXX, Kec.

PENETAPANNomor : 116/Pdt.P/2019/PN.SON.Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha EsaPengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdatadalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalampermohonan;ANACE DIMARA, SH, Tempat dan Tanggal Lahir, Manokwari O05 Januari 1980Pekerjaan, PNS/ASN, Umur, 39 tahun, alamat.bunga sokano.24 kel.

dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkutpermohonan Pemohon untuk membuat atau mengurus akta kematian ibunya padakantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong ; Bahwa pemohon adalah anak kandung dari ibu NELLA KABAREK dan bapakMARTHEN DIMARA Bahwa ibu Pemohon yang bernama NELLA KABAREK. telah meninggal dunia padatanggal 14 April 1995 dan dikebumikan pada tanggal 15 April 1995;Halaman 2 Penetapan nomor 35/Pdt.P/2018/PN.SON Bahwa semasa hidupnya almarhum isteri Pemohon bekerja sebagau PNS

TIELDA MERLINA WELJU Bahwa;saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan kali ini yakni menyangkutpermohonan Pemohon untuk membuat atau mengurus akta kematian ibunya padakantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong ; Bahwa pemohon adalah anak kandung dari ibu NELLA KABAREK dan bapakMARTHEN DIMARA Bahwa ibu Pemohon yang bernama NELLA KABAREK. telah meninggal dunia padatanggal 14 April 1995 dan dikebumikan pada tanggal 15 April 1995; Bahwa semasa hidupnya almarhum isteri Pemohon bekerja sebagau PNS

PENETAPANNOMOR 616/Pdt.G/2020/PA.TPISFr .Lae DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadiliperkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan HakimMajelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :Pemohon, Tempat Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 03031982, PekerjaanPegawal Negeri Sipil (PNS), NIP198203032008031002 Agama Islam, Alamat KotaTanjungpinang, dalam hal ini memberikan kuasakepada Adalah Advokat, yang

Bahwa sehubungan Pemohon Pekerjaannya adalah seorang PNS(Pegawai Negeri Sipil) maka bilamana hendak bercerai si Pemohonharus mengajukan izin Perceraian kepada Pimpinannya dan tentunyadiatur berdasarkan :e Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 J.O PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)e SE BKN No. 08/SE/1983 dan No. 48/SE/1990 Tentangpetunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun1990 J.O Peraturan Pemerintah No. 10 tahun

Membebankan biaya perkara menurut hukum ;Subsider :Atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya.Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili olehkuasanya hadir sendiri di persidangan;Bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Kotabaru danketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah;Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan bahwa Penggugat sebenarnyaadalah seorang PNS Guru, namun 2 tahun

yang telah mengajukanpermohonan pengunduran diri sebagai PNS, namun sampai sekarang SuratKeputusan persetujuan pengunduran diri dari atasan Penggugat tersebut belumterbit dan Kuasa Penggugat memohon agar mencabut perkaranya;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwalsebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

bahwa persidangan yang telah ditentukan Penggugatdiwakili oleh Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan telah dipanggil secararesmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat memohon mencabutperkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabarudengan Nomor 439/Pdt.G/2019/PA.Ktb tanggal 27 November 2019 denganalasan untuk menunggu Surat Keputusan tentang pengunduran diri Penggugatsebagai seorang PNS

Mewajibkan Tergugat untuk memproses usulan pensiun Batas UsiaPensiun (BUP) PNS atas nama Penggugat tertanggal 09 Juli 2018dengan surat Nomor 800/314/BKPMD/VII/2018, sesuai denganperundangundangan yang berlaku;5.

,M.Si;Mewajibkan Tergugat untuk memproses usulan pensiun Batas UsiaPensiaun (BUP) PNS atas nama Penggugat tertanggal 09 Juni 2018dengan Surat Nomor 800/314/BKPMD/VII/2016 sesuai perundangundangan yang berlaku;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat

kembalidalam peraturan perundangundangan yang menggantikannya, yaitudalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Juncto Pasal 250huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga kewajiban hukumTergugat untuk menerapkan norma hukum yang tetap berjalan dan tetapdapat diterapkan kepada Penggugat, karena pada saat objek sengketaditerbitkan Penggugat pun masih berstatus PNS

Bahwa Tergugat telah menghilangkan hakhak Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol. Pengatur, II/c, sebagaiTenaga Fungsional Umum Dinas Kepemudaan dan OlahragaPemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;Halaman 14 dari 69 hal.Put.137/G/2019/PTUNMdn3.

PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,JPT madya, dan JF ahli utama; ataub.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketayang ditetapkan tanggal 21 Desember 2018, sehingga objek sengketatelah bertentangan dengan peraturan perundangundangan, yaituPeraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal252 yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindakpidana (dan atau korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulansejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap;Bahwa dengan ditetapkannya

Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil diatur bahwa :(1) Presiden selaku pemegang kekuasan tertinggi pembinaan PNSberwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentianPNS;(2) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkanpengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:a. Menteri di Kementerian;b.

Dalam hal iniMajelis Hakim juga berpendapat bahwa ada tidaknya surat usulan dari PyBkepada PPK, tidak mengurangi atau menghilangkan kewenangan PejabatPembina Kepegawaian dalam mengambil keputusan atau menjatuhkanSanksi Administratif berupa Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormatkepada PNS yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan.

Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.JS* Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkanPemohon dan Termohon; Bahwa Pemohon udah pensiun sebagai PNS di Dinas tataKota DK; Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan Hj. Kariahdan telah dikarunia seorang anak yang saat ini telag duduk dibangku sekolah SMA; Bahwa tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon diIndramayu;* Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikannafkah untuk Termohon;2.

Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dantelah dikaruniai dua orang anak; Bahwa sejak bulan Agustus tahun 1992 rumah tanggaPemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena seringterjadi pertengkaran; Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Termohon tidakmenghormati Pemohon dan tidak akur dengan keluarga Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejaktahun 2016; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkanPemohon dan Termohon; Bahwa Pemohon udah pensiun sebagai PNS

Bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Pemohon selingkuhdengan wanita lain, bahkan Pemohon telah menikahi wanitatersebut dan telah mempunyai seorang anak yang berumur 20tahun; Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejaktahun 2016 dan yang meninggalkan rumah kediaman bersamaPemohon; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkanPemohon dan Termohon;* Bahwa Pemohon sekarang tinggal di Indramayu danmempunyai usaha tambak ikan;SAKSI II TERMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaanpensiunan PNS

Bahwa Pemohon udah pensiun sebagai PNS di Dinas tata KotaDKI;Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2019/PA.JSg.

Bahwa Pemohon disamping sebagai pensiunan PNS mempunyaiusaha tambak ikanMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohontelah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisahtempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih selama 3 tahun, dantidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidaksaling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hatiuntuk bercerai dengan Termohon;Menimbang

Bahwa, Pemohon saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) diDinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Bengkuludan telah mendapatkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu NomorN.1367 Tahun 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 5November 2019;8.

Kelurahan Bajak Bengkulu dirumah orang tua termohon, dikarenakan Pemohon belum ada pekerjaandan masih menyelesaikan kuliah, selanjutnya selesai kuliah pindahmengontrak di bedengan di Anggut sambil mencari pekerjaan serabutandan pindah ke Lubuk Puding Kabupaten Empat Lawang lebih kurang 1,5tahun dan bekerja menjadi petani, dikarenakan tidak ada perubahanekonomi orangtua Termohon menyuruh kembali ke Sekayun dan diberimodal untuk berdagang, lebih kurang 5 tahun berdagang sambil mencarikerja / Tes PNS

di Kabupaten Kepahiang dengan dibantu biaya orang tuaTermohon pada tahun 2006 maka pemohon lulus tes PNS dan kamipindah ke Kabupaten Kepahiang dan menetap dan bertempat tinggal diKepahiang lebih kurang 10 tahun yakni dari 2006 s.d 2016 dan dikaruniai3 orang anak; Bahwa sekitar tahun 2012 Pemohon dan Termohon membeli tanah danrumah di JL.

Namun setelah tamat kuliah sampai dengan tahun 2005pada umumnya orang tua kami selaku termohon lebih banyakmembantu dalam urusan rumah tangga kami termasuk juga dalambiaya untuk tes PNS di Kabupaten Kepahiang tahun 2006 Termohontidak menghargal pemohon layaknya seorang istri;> Hal mana lagi Termohon yang tidak menghargai pemohonsebagai suami, Termohon selalu mematuhi dan mengikuti tiap perintahsuami, selaku seorang istri, mulai dari awal pernikahan sampai dengansekarang, memang itulah kewajiban dan

sebagai termohon secara sadar belum siap bercerai,mengigat anakanak masih sangat membutuhkan bimbingan danpendidikan karena mereka belum mengerti, takut terganggupsikologisnya karena orang tua bercerail; Bahwa jika Termohon melapor pemohon berselingkuh denganorang lain atau ada WIL dapat Termohon lakukan, dan cukup buktitapi Termohon tidak mau lakukan karena memikirkan pemohonadalah PNS dan juga memikirkan anakanak, tentunya membinabahtera rumah tangga 24 tahun Termohon rasa sudah cukup lama,sudah

PUTUSANNomor : 0413/Pdt.G/2018/PA.TnkBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, yang mengadili perkara perdatapada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatunkan Putusansebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan PNS di BPN KotaBandar Lampung, tempat tinggal di Kecamatan Kemiling KotaBandar Lampung Provinsi Lampung, dalam hal ini

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diselesaikan di Kantortempat Pemohon bekerja di BPN Kota Bandar Lampung dan Kanwil BPNProvinsi Lampung ,dimana sebagai seorang PNS dalam hal perceraian harusmendapat izin perceraian terlebih dahulu sebagaimana Peraturan PemerintahNo.10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentangperubahan sebagaimana Peraturan pemerintah No.10 tahun 1983 tentang izinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil , dan itu telah dilakukansehingga Pemohon

Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang sebagaimediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 23 April2018, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang nomor : XXXX, tanggal 13 Maret2018;Bahwa, selanjuinya pada persidangan tanggal 30 April 2018 dibacakanlahsurat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, atas permohonan Pemohon

SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SD Di LampungBarat), bertempat tinggal di, Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat,selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah AyahKandung Pemohon; Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tahun 2014 dansudah belum punya anak; Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula ngontrak rumah,kemudian tinggal dirumah sendiri di

Bahwa Pemohon adalah PNS Golongan Il pada Badan Pertanahan ProvinsiLampung dengan gaji sebesar Rp. 2.701.800,8.

PUTUSANNomor 0159/Pdt.G/2019/PA.Wgw.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan AgamaWangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraitalak antara :PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 39 tahun, agamaIslam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS), tempat tinggal di LingkunganXXXXKXKKXKKXKX, Kelurahan XXKXXXKXXKXKXX,Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi,dalam hal ini memberi kuasa

Bantea II, Kelurahan Mandati Il, KecamatanXXXKXKXXKXKXKXKX Selatan, Kabupaten Wakatobiberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor018/Adv.SRN/VIII/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama WangiWangi dengan register Surat Kuasa Nomor26/SK/Pdt.G/2019/PA.Wgw tanggal 03 September 2019,sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;melawanTERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 34 tahun,agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaanPegawai Negeri Sipil (PNS

mengurus suami;Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak April2019 dan Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersamakarena diusir oleh Pemohon;Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakankewajibannya masingmasing sebagai seorang suami dan isteri, bahkanPemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasehati dan dirukunkanoleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon berporfesi sebagai PNS

, sedangkan Termohon sebagaiguru PNS, namun saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Pemohon sebulan;Bahwa Pemohon telah menjadi PNS setelah menikah dengan TermohonBahwa Pemohon juga memiliki usaha jual beli pakan ternak;.

, sedangkan Termohon sebagaiguru PNS, namun saksi tidak tahu berapa jumlah gaji Pemohon sebulan; Bahwa Pemohon telah menjadi PNS setelah menikah dengan Termohon;Bahwa pada akhirnya kedua belah pihak berperkara menyatakan dipersidangan sudah mencukupkan keterangan dan buktibukti dan masingmasing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknyasebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara

JOHANIS SAPOE, Umur 72 tahun, lakilaki, pekerjaan Pensiunan PNS,bertempat tinggal di RT 001/001 Getengan,Kelurahan Rantekalua, Kec. Mengkendek, KabTana Toraja, sebagai PENGGUGAT V ; 6. DOKAS TAMBAI alias NE ALIK, Umur 77 tahun, perempuan, pekerjaanTani, bertempat tinggal di RT Pao, Dusun Palipu,Kec Mangkendek, Kab. Tana Toraja, sebagaiPENGGUGAT VI ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ANDREAS LUMME, SH.MH.,ANSELMUS A.R.

YULIUS SANTE, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT LempeGetengan, Kelurahan Rantekalua, Kec.Mengendek, Kab. Tana Toraja, sebagaiTERGUGAT Il 2 eeseescesinnascsceennneneseennns3. YUSUF BAERU alias TALLO, Pekerjaan Guru SD Perrindingan, bertempattinggal di Komplek SD Perrindingan, LembangPerrindingan, Kec. Gandang Batu Sillanan, Kab.Tana Toraja, sebagai TERGUGAT III ; 4. MARGARETA SANGGALANGI alias KALA, Pekerjaan Ibu RumahTangga, bertempat tinggal di RT Tanete, DusunTanete, Lembang Palipu, Kec.

MARTA SAMPE, Pekerjaan PNS, terakhir bertempat tinggal di Lombok, RTTanete, Dusun Tanete, Lembang Palipu, Kec.Mengkendek, Kab. Tana Toraja sekarang tidakdiketahui lagi tempatnya / domisilinya dalamwilayah Negara Republik Indonesia, sebagaiTERGUGAT IX ; 10. TIBAYAN alias PAPA PALLI, Pekerjaan PNS, terakhir bertempat tinggal diLombok, RT Tanete, Dusun Tanete, LembangPalipu, Kec. Mengkendek, Kab.

Tana Toraja,sebagai TERGUGAT XI ; 12.F A RID A, Pekerjaan PNS, terakhir bertempat tinggal di Lombong,RT Tanete, Dusun Tanete, Lembang Palipu,Kec. Mengkendek. Kab. Tana Toraja, sekarangtidak diketahui lagi tempat tinggalnya/domisilinyadalam wilayah Negara Republik Indonesia,sebagai TERGUGAT XI ; 13. DO RCE, Pekerjaan tidak ada, terakhir bertempat tinggal di Lombok,RT Tanete, Dusun Tanete, Lembang Palipu,Kec. Mengkendek, Kab.

SAMPE Lakilaki, Pekerjaan Purnawirawan TNI, beralamat diKompleks BTN Kodam PEPABRI Blok S No , Sudiang, Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat VIII : MARTA SAMPE, Perempuan, PNS, beralamat di Rumah Sakit Umum (RSU)Lasinrang, Jl. Macam No.9 Pinrang, Kabupaten Pinrang, Provinsi SulawesiSelatan, sebagai Tergugat IX ;TIBAYAN ALIAS PAPA PELLI, Lakilaki Pekerjaan PNS, beralamat diJl.

., beralamat di Jalan K.H.Ahmad Dahlan No.5 Trenggalek, sebagai Pemohon ;LAWANTERMOHON umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS , tempat tinggal di Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut; n2 2m 0 nono merc nn nnn nnn nnn nnnncnsSetelah membaca suratsurat dalam berkas perkaraSetelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksisaksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak kePengadilan Agama Trenggalek

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,namun sejak bulan Juni 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohonmulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan sejak Termohon diangkat sebagai PNS, sikap dan perbuatanTermohon mulai berubah, dimana Pemohon merasa tidak dihargai dandiremehkan sebagai suami dikarenakan Termohon merasa mempunyaipenghasilan yang lebih dari Pemohon ;6.

PENETAPANNomor. 1711/Pdt.G/2015/PA.Sr.BISMILLAAHIRRAHMAANIRROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili Perkaraperkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaiberikut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang telah diajukan oleh ;PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan pns, bertempat tinggal diKecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selanjutnyadisebut Pemohon;MELAWANTERMOHON, umur 28 tahun, Agama

Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggaldi Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, selanjutnyadisebut Termohon;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September2015, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen denganperkara Nomor 1711/Pdt.G/2015/PA.Sr. telah mengemukakan halhal sebagaimanaterurai dalam surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon telahbermohon;

:ceeeees Hakim.BUDI ASTONO, ....cecceceeeseeeeeeeeneen ene Panitera Pengganti .Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh PemerintahKabupaten CilacapSatuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik PNS tanggal 22Oktober 2020 Nomor: BAP.Tipiring//21/PPNS ;1. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian tersebut,;2. Keterangan saksisaksi di persidangan bernama 1.WASIS NURCAHYO,2.WASMUN, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;3.

Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebutdengan dibantu oleh BUDI ASTONO Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriCilacap serta dihadapan Penyidik PNS selaku kuasa dari Penuntut Umum danterdakwa;Hakim,SIGIT SUSANTO, SH.MH.Panitera Pengganti,BUDI ASTONO.

:ceeeees Hakim.BUDI ASTONO, ....cecceceeeseeeeeeeeneen ene Panitera Pengganti .Hakim membaca uraian singkat kejadian yang diajukan oleh PemerintahKabupaten CilacapSatuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik PNS tanggal 22Oktober 2020 Nomor: BAP.Tipiring//21/PPNS ;1. Terdakwa mengakui uraian singkat kejadian tersebut,;2. Keterangan saksisaksi di persidangan bernama 1.WASIS NURCAHYO,2.WASMUN, dimana keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;3.

Putusan tersebut diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebutdengan dibantu oleh BUDI ASTONO Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriCilacap serta dihadapan Penyidik PNS selaku kuasa dari Penuntut Umum danterdakwa;Hakim,SIGIT SUSANTO, SH.MH.Panitera Pengganti,BUDI ASTONO.

EDIF HAYUNAN , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah PNS pada badan Kepegawaian daerha (BKD) Kab.Trenggalek dengan jabatan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai sejak tahun 2010.Bahwa sebelumnya saksi berdinas di Kec. Durenan.

YENI KRISTUTI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi adalah PNS di Inspektorat Kab. Trenggalek sejak tahun 2005 denganjabatan sebagai staf Bendahara. Bahwa saksi tidak tahu rekruitmen CPNS kab. Trenggalek melibatkan Inspektorat atau tidak.Bahwa saksi saat mendaftar menjadi CPNS dengan cara mengikuti test tidakmemakai uang. Bahwa di Inspektorat kab. Trenggalek ada PNS nama Nanang Mardiantoro.

Bahwa Nanang Mardiantoro adalah PNS Golongan I yang bertugas di bidang TataUsaha yang bertugas membersihkan kantor dan membuka / menutup kantor.

lanjuti dengan Juklak Nomor 20 /2009 dan tidak pula sebagai pihak ketiga yang ditunjuk berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2002;Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edif Hayunan, PNS pada Badan Kepegawaian Kab.Trenggalek selaku Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Pegawai, diketahuiberdasarkan PP nomor 98/2000 jo PP Nomor 11/2002 ditindak lanjuti dengan JuklakNomor 20 /2009, dalam kegiatan pengadaan CPNS Kab.

S.Pd, Nang, mumpung iki ono singnawari dalan untuk masuk PNS, mbokmenowo ono dulur sing gelem melu masuk CPNStahun 2009 tawarono, dalane ki langsung kanjenge dan kepala BKD, ndak usah melu testwis iso masuk CPNS dan syarate ngumpulne FC kartu kuning, FC KTP, FC ijasahterakhir, pas foto hitam putih 4 X 6 karo surat lamaran, ijasah D3 mbayar wolung puluhyuto rupiah, ijasah S1 mbayar sangang puluh yuto rupiah (dalam bahasa Indonesia, Nangini ada yang menawari jalan untuk masuk PNS, mungkin ada saudara

PUTUSANNomor 1162/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg7 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadiliperkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut, antara pihakpihak:NUZUL WAHYUNI, S.Pt binti R.JEKI, umur 34 tahun, agama Islam,pendidikan Strata 1, pekerjaan PNS (Dinas Pemuda dan OlahragaKepanjen), tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani RT.008 RW.001No. 38 Desa Gondanglegikulon, Kecamatan Gondanglegi,Kabupaten Malang

);Bahwa, Majelis Hakim telah mengingatkan kepadaPenggugatmengenai kewajiban Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS),untuk mengurus Surat Ijin Melakukan Perceraian kepada pejabat yangberwenang, namun Penggugat menyatakan belum memperoleh Surat IzinUntuk Melakukan Perceraian tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakantetap melanjutkan perkara dengan menyerahkan surat pernyataan siapmenerima segala resikonya tertanggal 09 Agustus 2018 dan bermeterai cukup;Bahwa, Majelis Hakim pada setiap persidangan

Saya merasakan Suami Saya berada dizona nyaman karena Saya mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tanggadari penghasilan Saya sebagai PNS, sehingga tak ada lagi beban dipundaknya.Itulah sebabnya Saya menyimpulkan Suami Saya malas berpikir dan bertindaklebih demi kemajuan perekonomian rumah tangga kami;Puncak dari konflik ini adalah Saya sudah merasa sabar dan bertahuntahunrela tak mendapat hak, akan tetapi apa yang Saya dapatkan dari hasilkesabaran Saya? Suami Saya semakin semenamena.

Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan DanPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa SEMA No. 5/1984 menganjurkan pengadilan agarmemberi kesempatan bagi PNS atau yang dipersamakan dengan PNS yanghendak bercerai untuk melengkapi permohonannya dengan surat izin pejabat,jika belum melengkapi, diberi kesempatan selamalamanya 6 bulan, setelahtenggang waktu itu dilalui dan izin pejabat

belum diperoleh, maka pemeriksaanperkara dilanjutkan dengan terlebin dahulu memperingatkan PNS atau yangHalaman 11 dari 25 halamanPutusan Nomor 1162/Pat.G/2018/PA.Kab.MIgdipersamakan dengan PNS bersangkutan dengan ketentuan PP 10/1983 PP45/1990.

Gugatan Penggugat adalah PrematurBahwa memperhatikan identitas Penggugat sebagaimana yang tertuangdalam Gugatan Percerainnya Khusus Mengenai Identitas PekerjaanPenggugat yakni sebagai pegawai Negeri Sipil (PNS), hal mana telahmenunjukan dalam mengaju Gugatan Perceraian, PenggugatBerkapasitas/Berstatus Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang manaberdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan perubahannya PP No. 45 Tahun1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagai Pegawai NegeroSipil pada pasal 1 berbunyi

(1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil berbunyi: Pegawai Negeri SipilYang Akan Melakukan Perceraian Wajid Memperoleh Izin Atau SuratKeterangan Lebih Dahulu Dari PejabatBahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta dihubungkan dengangugatan yang status hukumnya Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS

)pada saat mengajukan Gugatan yang akan bercerai Tergugat SamaSekali Tidak ada/tanpa melampirkan surat izin ataupun surat keterangandan instansi atasan tempat Penggugat bekerja sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS);Bahwa dipihak lain yakni Tergugat juga berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil dalam kedudukan sebagai PNS di Lingkungan PemerintahSerdang Bedagai sebagai Guru SD Negeri dan sehubungan denganadanya Gugatan perceraian tersebut, instansi tempat Tergugat bekerjajuga tidak mengetahuinya, hal mana

No. 10 Tahun 1983 danperubahannya PP No. 45 tahun 1990 Tentang ijin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil secara nyata dan jelas Tergugatyang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil selaku pihak Tergugatjuga sama dengan penggugat juga harus memberikan izin bersediadicerai thalak olen Penggugat, sedangkan hal tersebut sama sekali belumdiketahui oleh atasan Tergugat;Bahwa memperhatikan identitas Penggugat maupun tergugat yang manakedua belah pihak samasama berstatus PNS yang mana dalam

) maka dengan demikian Penggugat dk/ Tergugatdr berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 dan Perubahannya PP No. 45 Tahun1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilpada pasal 1 ayat 1 yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 tahun 1974sehingga dengan demikian segala tindakan hukum Penggugat dk (lc.Gugatan Perceraian) yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil(PNS) tunduk dan mengacu kepada ketentuan hukum yang diatur oleh PPNo.

Lebong, terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa bisa mengurus saksi ARZONMUPI lulus mejadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan persyaratan uang Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) dan jika saksi ARZON MUPI tidak lulus maka uangRp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) akan dikembalikan oleh Terdakwa;Bahwa setelah saksi DELZON TAHUI Bin PIHANDI mendengar penjelasan dariterdakwa bahwa terdakwa bisa mengurus meluluskan Tes CPNS atas nama saksiARZON MUPI Bin PIHANDI di Pemkab Lebong tersebut, lalu persyaratan

Lebong danmemiliki koneksi untuk memasukan orang jadi PNS; Bahwa kemudian saksi dihubungkan via telephone dengan Terdakwa yang intinyajika ingin lulus CPNS di Kabupaten Lebong pihak kami harus menyiapkan danasebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah); Bahwa, karena kami diyakinkan oleh terdakwa yang mengaku sebagai kepala dinasdi Kabupaten Lebong dan mengatakan terdakwa bisa menguruS memasukkanorang menjadi CPNS di Kabupaten Lebong dengan bersumpah dan mengatakancopot PNS Terdakwa jika terdakwa

FARIZAL Terdakwa HENDRA bisa memasukan orangmenjadi PNS di Kabupaten Lebong karena dia adalah Kepala Dinas di Kab. Lebongdan memiliki Koneksi untuk memasukan orang jadi PNS di Kab. Lebong;Bahwa kemudian saksi dihubungkan oleh Sdr.

FARIZAL Terdakwa HENDRA bisa memasukan orangmenjadi PNS di Kabupaten Lebong karena dia adalah Kepala Dinas di Kab.Lebong dan memiliki koneksi untuk memasukan orang jadi PNS namun sesuaipermintaan Terdakwa, dibutunkan dana dana sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah);Bahwa, karena saksi sangat diyakinkan oleh Saksi ARZON dan mengingat SaksiARZON belum memiliki pekerjaan tetap karena sayang dengan anak dan demimasa depan Saksi ARZON saksi bersedia menyiapkan dana tersebut dengan caramenjual kebun

FARIZAL untuk membicarakan sesuatu jikaTerdakwa bisa membantu Saksi ARZON lulus PNS di Kab.