Bahwa selain itu karena pihak Penggugat dan Tergugat dalam hal iniadalah Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah menghadap atasanguna melaporkan perceraian yang hendak Penggugat ajukan, sebagaimanadimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 tahun 1984tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Peceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, gunamemohon izin atas maksud dan tujuan Penggugat ingin bercerai denganTergugat karena memang pada dasarnya

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat danTergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator H.HADIYATULLAH, S.H., M.H. namun oleh mediator proses mediasi dinyatakantidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 22Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa sebelum membaca gugatan Penggugat, Bahwa sesuai ketentuanpasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izinperkawinan dan perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil dan Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, Majelis Hakimterlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyataHal. 4 dari 14 hal.

Kar.Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), selanjutnya MajelisHakim menanyakan kepada Penggugat tentang surat Ijin untuk melakukanperceraian dari atasannya tersebut;Bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu 3 bulan pertama kepadaPenggugat untuk mengurus izin tersebut, namun belum memperoleh surat Izinmelakukan perceraian dari pejabat atasan langsungnya akan tetapi sudahberusaha mengurus surat izin tersebut, dan karena ada mutasi pimpinan dikantor Penggugat sampai sekarang surat izin

Negeri Sipil dan SuratEdaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984, MajelisHakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, ternyataPenggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru), selanjutnya MajelisHakim menanyakan kepada Penggugat tentang surat Ijin untuk melakukanperceraian dari atasannya tersebut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi waktu 3 bulan pertamakepada Penggugat untuk mengurus izin tersebut akan tetapi Penggugat belumHal. 8 dari 14 hal.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagidalam membina rumah tangga sejak tahun 2017; Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Jakarta selamasekira 3 (tiga) tahun sejak tahun 2017 karena Pemohon sebagai PNSditugaskan sementara di Jakarta;Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan KepalaSeksi Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Nunukan, dan Pemohontelah menyerahkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/516/IX/2020, TentangPemberian Izin Perceraian

Kepada Pegawai Negeri Sipil Di LingkunganPemerintah Kabupaten Nunukan, atas nama PEMOHON, NIP.19731020.200604.1.017, yang dikeluarkan oleh Bupati Nunukan, tanggal 25Oktober 2020;Bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti berupa:A.

Asli Surat Keputusan Nomor : 188.45/516/IX/2020, Tentang PemberianIzin Perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan PemerintahHal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.NnkKabupaten Nunukan, atas nama PEMOHON, NIP.19731020.200604.1.017, tanggal 25 Oktober 2020, yang dikeluarkan olehBupati Nunukan (bukti P.4);B. Saksi :1.

Nomor XXX/Pdt.G/2020/PA.NnkMenimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadirankedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadirdi muka sidang, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa perkerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipildan Pemohon telah memperoleh izin secara tertulis dari Pejabat di tempatPemohon bekerja untuk melakukan perceraian dengan Termohon, berdasarkanSurat Keputusan

Nomor : 188.45/516/IX/2020, Tentang Pemberian IzinPerceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah KabupatenNunukan, atas nama PEMOHON, NIP. 19731020.200604.1.017, yangdikeluarkan oleh Bupati Nunukan, tanggal 25 Oktober 2020, sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 TentangIzin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon

PUTUSANNomor 114/Pdt.G/2020/PA SgtaDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaracerai gugat yang diajukan oleh:Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan ImamBonjol, RT.04, No. 19 A, Desa Benua Batu ilir,Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur,sebagai Penggugat;MelawanTergugat, umur 54 tahun

Negeri Sipil untuk melakukanperceraian terikat dengan peraturan perundangundangan yang berlaku untukitu Penggugat harus terlebin dahulu mendapatkan surat izin perceraian daripejabat yang berwenang;Bahwa oleh karena Penggugat telah mendapatkan surat izin cerai daripejabat yang berwenang Nomor 800.043/010/BKPP/SIAAA/XI/2019 tanggal26 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kutai Timur,maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat dalampersidangan

Nomor 1Tahun 2016, tidak dapat terlaksana;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat,maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang status Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian, sesuai denganPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan perceraian harusmendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang

Bahwa Tergugat sering cemburu berlebihan setelah penggugatmenjadi Pegawai Negeri Sipil;3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dantergugat terjadi pada akhir tahun 2013, tergugat tibatiba mengantarpulang penggugat kerumah orang tua penggugat, sehingga sejak akhirtahun 2013 antara penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggalhingga sekarang;4.

Negeri Sipil telah mempunyia ijin dari atasan yangberwenang, sehingga telah terbukti Penggugat telah mempunyai jjin untukmelakukan perceraian;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat telah pulamengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalildalil gugatannya, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwasejak pertengahan tahun 1997 rumah tangganya tidak lagi harmonis karenasering terjadi pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengarpertengkaran mereka,

Negeri Sipil dan punya usaha meubelair selain itu PemohonPemohon dan Pemohon Il juga menyatakan dengan pengangkatan anaktersebut diharapkan akan membawa maslahat bagi anak tersebut ;Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandunganak angkat Pemohon dan Pemohon Il yang bernama IBU KANDUNG ANAKyang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa, benar CALON ANAK adalah anak kandungnya ;Bahwa ibu kandung CALON ANAK bekerja sebagai tenagahonor di SMPN 2 Semen;Bahwa, pada dasarnya ibu kandung

Negeri SipilPemerintah Kota Kediri bulan September 2015, yang bermeteraicukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuaidengan aslinya (P.14);15.Fotokopi Laporan Sosial Nomor : 463/1743/419.50/2015 tanggal16 Oktober 2015, yang ditandatangani Kasi Bina Swadaya Sosialyang diketahui Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri,yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya danternyata sesuai dengan aslinya (P.15);16.

SAKSI 1, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempattinggal di Kabupaten Kediri, saksi tersebut memberikan keterangan dibawahsumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut : Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena saksiayah Pemohon II ;Bahwa, saksi kenal dengan IBU KANDUNG ANAK sebagaiibu kandung Ibad Mohammad Pasha;Bahwa CALON ANAK adalah anak kandung IBUKANDUNG ANAK ;Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildan mempunyai usaha meubelair;Bahwa, Pemohon dengan

SAKSI 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, saksi tersebut memberikanketerangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut ; Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon Il, karena saksiadalah ibu Pemohon Il;Bahwa, saksi kenal dengan IBU KANDUNG ANAK sebagaiibu kandung Ibad Mohammad Pasha;Bahwa CALON ANAK adalah anak kandung IBUKANDUNG ANAK ;Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipildan mempunyai usaha meubelair;Bahwa

Negeri Sipil telah mempunyai penghasilan setiapbulannya sekitar Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), sehingga keduanya sudahdikategorikan mampu untuk menjadi orang tua angkat dari CALON ANAK ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16, memberi buktibahwa Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri telah menyetujuiPemohon dan Pemohon Il untuk mengangkat anak kandung dari IBUKANDUNG ANAK yang bernama lbad Mohammad Pasha. ;11Menimbang, bahwa dalam permohonan pengangkatan anak disampingharus

PENETAPANNomor 44/Pdt.P/2014/PA Plp.os > Abe > SW Ue iw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkarapengangkatan anak yang diajukan oleh:Xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (xxx), bertempattinggal di Jalan xxx, RW.002, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx,selanjutnya disebut Pemohon.Pengadilan Agama tersebut.Telah membaca berkas

Bahwa ibu kandung xxx adalah sepupu tiga kali pemohon.Hal. dari 9 Hal.Pen.No.44/Pdt.P/2014/PA Plp.4 Bahwa masingmasing kedua orang tua xxx tidak keberatan apabila anak tersebutdijadikan anak angkat oleh pemohon.5 Bahwa pengangkatan kedua anak tersebut dimaksudkan untuk diasuh dandibimbing semoga menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan Negara.6 Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang mempunyaipenghasilan tetap dan tidak mempunyai anak kandung sehingga mampumembiayai dan mendidik anak

Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil.

Sos.Menimbang, bahwa bukti P5 berupa Kutipan Akta Nikah dari pemohon yangdikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Pemohonmempunyai suami namun belum dikaruniai anak.Menimbang, bahwa bukti P6 berupa daftar gaji atas nama pemohonmenunjukkan bahwa pemohon adalah pegawai Negeri Sipil yang berpenghasilantetap.Menimbang, bahwa bukti P7 berupa Surat Pernyataan dari orang tua asal anakangkat yang menyatakan rela dan tidak keberatan.

Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhipersyaratan pengusulan Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemohon dankepentingan hukum lainnya, dimana nama di seluruh dokumen harus benar,jelas dan sama (konsisten) yaitu NAMA BENAR PEMOHON bin AYAHPEMOHON ;6.

1171022005610001, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 08052012, bermaterai cukup, Sesuai aslinya ( Bukti P.1) ;Fotokopi ljazah Sekolah Pembantu Ahli Gizi atas nama NAMA BENARPEMOHON Nomor 75/Kanwil/SK/PPE/86 tanggal 30 Juli 1986, yangditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Depkes Propinsi DaerahIstimewa Aceh tanggal 22 Oktober 1986, bermaterai cukup sesuaiaslinya (Bukti P.2);Fotokopi Surat Keputusan Bupati Aceh Besar tentang KenaikanPangkat atas nama PEgawai

Negeri Sipil Nomor : PEG.823.3/07/2010atas nama NAMA BENAR PEMOHON tanggal 01 April 2010,bermaterai cukup sesuai aslinya (Bukti P.3);Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh Nomor155/ 12/1988 tanggal 16 Desember 1988, bermeterai cukup sesuaiaslinya (Bukti P.4) ;Fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Pemohon NIK 1171020909090005atas nama NAMA BENAR PEMOHON yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Masyhuri, akan tetapi dalam Buku KutipanAkta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Acehyang Pemohon terima ternyata di dalamnya terdapat kesalahan penulisannama Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Rusi A.R, padahal namaPemohon NAMA BENAR PEMOHON sebagaimana tertera dalam dokumendokumen milik Pemohon, sehingga akibat dari kesalahan tersebut, Pemohonmengalami hambatan dan kesulitan dalam mengurus administrasi pengusulanPensiun Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu Pemohon

Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perbaikan/perubahan namadalam Akta Nikah untuk pengusulan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dapat disimpulkanbahwa Pemohon yang bernama PEMOHON sebagaimana yang tertulis dalamRegister Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta Alam KotaBanda Aceh dengan Nomor 155/12/1988 tanggal 16 Desember 1988 namasebenarnya adalah NAMA BENAR PEMOHON sebagaimana tercantum dalamjazah, SK Kenaikan Pangkat PNS, Kartu Tanda Penduduk

SAKSIIL: HERIKURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama SITI MARLENA;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama RADIAN SYAPUTRA, Jenis kelamin

SAKSIIl: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama SITI MARLENA;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama RADIAN SYAPUTRA, Jenis kelamin lakilaki, diDs.Belit pada tanggal

);Foto copy surat surat tersebut telah dibubuhi materai, dimana setelah foto copy tersebutdicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalau aslinya dikembalikan kepada pemohonsedangkan foto copy dimasukkan kedalam berkas perkara ;Selanjutnya dipersidangan pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2(dua) orang yangsekarang menunggu diluar sidang ;Atas perkenan Hakim, kemudian dipanggil masuk saksi keI yang mengaku bernama :SAKSI 1; HERI KURNIA WAN .SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal diKampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yangsebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke I memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

Memang kelahiran anak Pemohon tersebut belum di catatkandi catatan sipil sehingga belum mempunyai akta kelahiran.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;Kemudian saksi ke2 dipanggil masuk keruang sidang,atas pertanyaan Hakim, saksi ke2mengaku bernama :SAKSI TL: ZURMAWATLUmur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru,Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut

Bahwa Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah dan telah mendapatkan surat izin ceraiberdasarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor:800/42/BKPSDM.03 tanggal 27 September 2021 yang ditetapkan di KotaBontang oleh Wali Kota Bontang;10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yangditimbulkan dalam perkara ini.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepadaKetua Pengadilan Agama Bontang cq.

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Botgsebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acarapanggilan (Relaas) Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.Botg yang dibacakan di dalamsidang telah diapnggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyataketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, makaperkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperolehizin untuk melakukan perceraian dari atasannya/Pejabat yang berwenangberdasarkan

Pengadilan Agama untuk memeriksadan mengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon = dalampermohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman diwilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UndangUndang Nomor 50Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan AgamaBontang untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai

Negeri Sipil (PNS) telahmemperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya/Pejabat yangberwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor800/42/BKPSDM.03 tentang Pemberian Izin Perceraian yang ditetapkan diBontang pada tanggal 27 September 2021 oleh Wali Kota Bontang, oleh karenaitu telah terpenuhi syarat administratif perceraian PNS sebagaimana ketentuanHal. 6 dari 16 Hal.

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2021/PA.BotgPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama RAHAYU;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama SISIL CADISKA, Jenis kelamin perempuan, diDesa

SAKSHI II: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama RAHAYU;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama SISIL CADISKA, Jenis kelamin perempuan, diDesa Belit pada tanggal

P6);Foto copy surat surat tersebut telah dibubuhi materai, dimana setelah foto copy tersebutdicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalau aslinya dikembalikan kepada pemohonsedangkan foto copy dimasukkan kedalam berkas perkara ;Selanjutnya dipersidangan pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2(dua) orang yangsekarang menunggu diluar sidang ;Atas perkenan Hakim, kemudian dipanggil masuk saksi keI yang mengaku bernama :SAKSI I: HERI KURNIAWAN .SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal diKampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yangsebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke I memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

Memang kelahiran anak Pemohon tersebut belum di catatkandi catatan sipil sehingga belum mempunyai akta kelahiran.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;Kemudian saksi ke2 dipanggil masuk keruang sidang,atas pertanyaan Hakim, saksi ke2mengaku bernama :SAKSI IL: ZURMAWATL.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru,Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut

Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BAKN)tentang SK pensiun almarhumah sebagai Pegawai Negeri Sipil ( Guru),Nomor 030974/KEP/KRIV/KC600/A/12, ditetapbkan di Makassar padatanggal 21 September 2012 A.n. Kepala Badan Kepegawaian Negara,Kepala Bagian Umum. (P.3).b. Saksisaksi,Saksi , Muhammad Lutfi, SE, umur (80 tahun), memberikan keterangandibawah sumpahnya dan disimpulkan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal para pemohon dan almarhumah Hj. St.

Asiah binti H.Ahmad, telah meninggal dunia pada tanggal 24 Nopember 2013 di Makassar.Menimbang, bahwa bukti P3 yang diajukan oleh para pemohon berupafotokopi Surat Keputusan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BAKN) tentangSK pensiun almarhumah sebagai Pegawai Negeri Sipil ( Guru), Nomor 030974/KEP/KRIV/KC600/A/12, ditetapbkan di Makassar pada tanggal 21 September 2012A.n.

Kepala Badan Kepegawaian Negara, Kepala Bagian Umum, bukti tersebutmenunjukkan bahwa benar almarhumah sebelum meninggal dunia adalah seorangPensiunan Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh gaji/penghasilan dari negara,hal mana almarhumah telah memiliki harta simpanan berupa uang tabungan yangdisimpan/ditabung pada Bank BRI Cabang Watansoppeng.Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:e Bahwa kedua saksi mengetahui para

Anmad meninggal dunia diMakassar pada tanggal 24 Nopember 2013 adalah merupakan saudara kandung daripara pemohon, tidak mempunya ahli waris yang lain selain dari para pemohon,sebelum meninggal dunia adalah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yakni guru diMakassar. Dan memiliki simpanan/tabungan sejumlah uang pada Bank BRI CabangWatansoppeng.Hal 5 dari 7 Hal.

Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :PRIMER :1 Mengabulkan gugatan Penggugat;2 Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER :Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah melampirkan Surat Izin Perceraian dari Walikota Pareparenomor : 337 tahun 2011 tertanggal 6 Juli 2011;Menimbang,

berusaha untuk merukunkankembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusandan tidak mengajukan apapun lagi;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,maka ditunjuklah kepada halhal sebagaimana tercantum dalamBerita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuandengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipiltelah mendapatkan Surat Izin Perceraian dari pejabat yangberwenang sehingga secara administratif telah memenuhi ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo.

Pasal 3ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secarapatut dan sah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1 3)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang PeraturanPelaksana Undangundang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyataketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan

Bahwa Penggugat adalah seorang guru Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapat izinatasan dengan Nomor 800/1294/1.01.02/2011;.

persidangan yang telah ditetapkan, Penggugattelah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pulamenyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil secararesmi dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasehat kepadaPenggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidakberhasil, sedangkan upaya untuk mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugattidak pernah hadir di persidangan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) Kabupaten BangkaBarat, telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat/atasannya,sebagaimana Surat Izin atasan Nomor : 420/064/DIK/SDN 15/2012, tanggal 21 April2012;Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukanbuktibukti tertulis berupa :1.

SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan (PNS), tempat kediaman diBangka Belitung, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahyang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; bahwa saksi adalah teman baik Penggugat; bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suamiisteri; bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal dan membina rumahtangga di Bangka, karena Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil diBangka; bahwa

Negeri Sipil (PNS), telah memperoleh suratizin untuk melakukan perceraian dari atasannya sebagaimana Surat Izin PerceraianNomor : 420/064/DIK/SDN 15/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD,tanggal 21 April 2012;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggaldi Palembang, sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini adalah wewenang Pengadilan AgamaPalembang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat,

Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil yangdipekerjakan di Pemerintah Kabupaten Buleleng, sebagai pegawaipada Kantor Camat Gerokgak, adapun riwayat Penggugat selamamenjadi PNS sebagai berikut : a) Sebagai Kaur Umum pada Kantor Desa Pejarakan terhitungmulai tanggal 21 Januari 1993 Berdasarkan SK CamatGerokgak Nomor :05 Tahun 1998 ; b) Sebagai Sekretaris Desa di Desa Pejarakan terhitung mulaitanggal 18 Juni 2001 Berdasarkan SK Bupati Buleleng Nomor :274 Tahun 2001; c) Sebagai...Cc)Sebagai Pegawai

Negeri Sipil terhitung mulai tanggal : 1Desember 2009 berdasarkan keputusan Bupati BulelengNomor : 821.1/5211/BKD ;Pemberhentian sementara sebagai Aparatur Sipil Negaraterhitung mulai tanggal 06 Juli 2015 berdasarkan KeputusanBupati Buleleng Nomor : 887/607/HK/2015, tanggal 22 JuliPengangkatan Kembali sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negaraterhitung mulai tanggal 04 April 2016 bedasarkan KeputusanBupati Buleleng Nomor : 887/557/HK/2016 tanggal 27 JuniSebagai Staf pada Kasi Sosial Budaya Kecamatan

Bahwa mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003,sebelum Tergugat menerbitkan surat keputusan pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat,halmana dilingkungan pemerintah Kabupaten Buleleng baik padamasa...masa kepemimpinan Bupati Buleleng sekarang ( Bapak Putu AgusSuradnyana S.T.) dan pada masa kepemimpinan Bupati Bulelengsebelumnya ( Bapak DRS.

Bahwa berdasarkan fakta hukum seperti yang diuraikan diatas makakeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugatberupa surat keputusan Bupati Buleleng Nomor : 887/707/HK/2016,tanggal 26 September 2016 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, jelas dilakukan atas dasarbertentangan dengan berbagai ketentuan hukum yang berlaku yaitu :a)Pasal 2 huruf j dan , Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi penyelenggaraankebijakan dan

PUTUSANNomor 2087/Pdt.G/2020/PA.Tng.ya heDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadiliperkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakimtelah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :Penggugat, Islam, Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 10 Agustus 2020, alamatPenggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepadaSamuel M.P. Hutabarat, S.H., M.Hum., LintangSuryaningtyas, S.H.

,dan Gabriela Christin Oktaviani, S.H., selakuAdvokat dan Penasehat Hukum pada KantorHukum ANDRIANI, RIANI & HUTABARAT,beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lantai 19,Jenderal Sudirman, Kavling 5253, Jakarta Selatan,Kode Pos 12190. untuk selanjutnya disebutPENGGUGATMelawanTergugat, Islam, Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kota Tangerangselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT :Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca surat gugatan Penggugat;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksisaksi;Telah

Penggugat Telah Mendapat Izin Bercerai Dari Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia Republik Indonesia.Bahwa terkait status Penggugat dan Tergugat sebagai PegawaiNegeri Sipil di Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tunduk padaPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang PerubahanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3ayat (1), yang mengatur Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PegawaiNegeri Sipil, pada Pasal 6 ayat (2) mengatur Apabila alasanalasan dan syaratsyarat yang dikemukakan dalam permintaanizin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus memintaketerangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipilyang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yangHalaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor: 2087/Pdt.

G/2020/PA.Tng.27.28.29.Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dan Tergugattunduk pada peraturan perundangan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang IzinPerkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yangdiubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil.Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun1983

PUTUSANNomor: 3472/Pdt.G/2012/PA.Smdg.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sumedang yang mengadili perkaraperkara perdata padatingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimanatersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :PEMOHON, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru),bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebutPEMOHON.LAWAN:TERMOHON, Umur 48 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru),bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebutTERMOHON.Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di depan sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang ditandatanganinyasendiri tertanggal 21 Desember 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Sumedang dengan register Nomor : 3472/Pdt.G/2012/PA.Smdg., tanggal 21Desember

datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sahmeskipun berdasarkan Berita Acara Pemanggilan (relaas) tanggal 8 Januari 2013, dan 18Januari 2013 kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohonagar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmendapat Surat Izin Cerat Nomor : XXX.

Bahwa oleh karena itu Termohon harusdinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil GuruKabupaten Sumedang telah mendapat Surat Izin Cerai Nomor : XXX.X/XXX.XX/XXX/XXXX, yang diterbitkan oleh Bupati Sumedang tertanggal XX/XX/XXXX, oleh karenaitu telah terpenuhi ketentuan Pasal

SARDI SIAM dan SRI SUSANTI (P4);Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1905010505080047 atas nama Kepala KeluargaSARDI (P5);Menimbang, bahwa selain bukti suratsurat tersebut diatas, Kuasa HukumPemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/berjanjimenurut agamanya masingmasing memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :1.HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan

SAKSHI Il: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon bernama SARDI, jenis kelamin lakilaki, lahirdi Solo tanggal 24 Oktober 1956 dari perempuan bernama SIYAM;e Bahwa kepentingan Pemohon mengajukan permohonan karena Kelahiran SARDIbelum dicatatkan;e Bahwa kelahiran SARDI

HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dariyang sebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

SAKSIIL: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung JawaBaru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten BangkaBarat;Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dariyang sebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke Il memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

PUTUSANNomor : 2133/Pdt.G/2012/PA.Badg.BISMILLAAHTRRAHMAANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:Penggugat asli. umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat kediaman di Kota Bandung, sebagaiPENGGUGAT;Melawan:Tergugat asli, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;Mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipiltelah menyampaikan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor :474.2/795/Kesdis/BKD, tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KepalaBadan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan demikanMajelis

dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telahpecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 UndangUndang Nomor Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran SuratArRum ayat 21, bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suamiistri, agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintaidan saling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku Pegawai

Negeri Sipiltelah menyampaikan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yangberwenang (Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 474.2/759/Kesdis/BKD, tanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala BadanKepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat), dengan demikan gugatantersebut telah sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983jo.

RUAENI;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Jonoge Kecamatan Biromaru,Kabupaten SigiPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ ASN Kabupaten Sigi,Prov. Sulawesi TengahDalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 3 Desember 2018 diwakili olehkuasanya bernama:1. ISWADI, S.H;2. HENDRIK LUMABIANG, S.H., M.H;Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Iswadi, SH, Dkk beralamat di JI.Emmy Saelan No. 116 Palu.

memori banding, bukti surat, keterangan saksi dansuratsurat lainnya yang termuat dalam berkas perkara banding ini, maka akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batalatau tidak sah karena bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku dan asasasas umum pemerintahan yang baik adalah :Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor :880294 Tahun 2018, tanggal 24 Agustus2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai

Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sigi atas namaDra..RUAENI";Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugatuntuk seluruhnya.

Alasan penolakan gugatan Penggugat tersebut pada pokoknyadidasarkan pada pertimbangan hukum yang menyatakan bahwaalasanpemberhentian Pembanding dahulu Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemenuhi alasan hukum yang ditentukan dalam peraturan perundangundanganyang berlaku dan asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (Halaman 43 alinea 3Putusan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa berdasarkanBukti T7 = P25 yaitu Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor329/Pid.Sus/2017/PN.Dgl., tanggal

Putusan Nomor 85/B/2019/PTTUN Mks.manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk dihukumpidana penjara selama 5(lima) bulan dan denda sebesar Rp.2000.000, jabatansebagai Kepala UPTD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KabupatenSigi, oleh karena itu tindakan Tergugat in casu Bupati Sigi menebitkan objekperkara a quo (Surat Keputusan Bupati Sigi Nomor :880294 Tahun 2018,tanggal 24 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil

Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkaraWali Adhal atas perkara yang diajukan oleh :Pemohon, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer padaRumah Sakit Daerah Luwuk, bertempat tinggal di KelurahanSimpong (Kompleks Masjid Kompi), Kecamatan Luwuk,Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;Dengan ini mengajukan permohonan penetapan wali adhal terhadap :Wali Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil,bertempat tinggal di Kelurahan Simpong (Kompleks MasjidKompi), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,selanjutnya disebut sebagai Wali Pemohor ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkaranya ;Telah mendengar keterangan Pemohon dan buktibukti dalam persidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk padaRegister Perkara Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk, tanggal 16 Januari

Bahwa Pemohon bermaksud menikah dengan seorang lelakibernama ,umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempattinggal di Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai,sebagai calon suami Pemohon ;2. Bahwa dari susunan perwalian ayah kandung Pemohon dan kakekPemohon) telah meninggal dunia yang ada kakak kandung Pemohonbernama : Wali Pemohon dan paman Pemohon bernama ;3.

Negeri Sipil di KantorKejaksaan Negeri Luwuk dan calon suami Pemohon, normal dan mampumenafkahi Pemohon secara lahir dan batin ;e Bahwa antara Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Undangundang maupun halangan secara syari ;.

Negeri Sipil di KantorKejaksaan Negeri Luwuk dan antara Pemohon dan calon suamiPemohon tidak ada larangan/halangan untuk melangsungkanpernikahan, baik menurut Undangundang maupun halangan secarasyarl ;Putusan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Lwk.Bahwa terhadap bukti P dan keterangan saksisaksi dipersidangan calon tersebut di atas, Pemohon menyatakan dapatmenerima dan selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk

eePENETAPANNomor 116 / Pdt.P / 2020/ PN.Amb DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili Perkara PerdataPermohonan telah membuat penetapan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon :MARTHIN HARRY MATAHELUMUAL, Umur 57 tahun, lahir di Ambon tanggal 12Maret 1963, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl.

Saksi Dhea Lidya Pisarahu; (memberikan keterangan tanpa disumpah);Bahwa saksi mengenal Pemohon adalah adik Kandung dari Frisco H.Matahelumual;Bahwa saksi tahu Kakak Kandung Pemohon telah Menikah dengan ChyntiaLekatompessy dan mempunyai 1 (Satu) orang anak yang bernama FRIDZCHYAJUSDWYNE MATAHELUMUAL;Bahwa pada tanggal 05 Juli 2018 Anak Pemohon yang bernama Frisco HuberthMatahelumual telah meninggal dunia di Tarakan;Bahwa Almarhum Frisco Huberth Matahelumual semasa hidupnya bekerja sebagaiPNS (Pegawai

Negeri Sipil);Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah denganseorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal12 Pebruari 2019, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 81171CR120220160002;Bahwa setelah anak Pemohon bercerai anak dengan Almarhum Frisco HuberthMatahelumual tetap berada dalam asuhan dan hidup bersama dengan Pemohon;Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan untuk pengurusan hakhak dariAlmarhum Frisco Huberth Matahelumual;Menimbang, bahwa

Negeri Sipil);Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah denganseorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal12 Pebruari 2019, sesuai Kutipan Akta Perceraian Nomor 81171CR120220160002;Bahwa setelah anak Pemohon bercerai anak dengan Almarhum Frisco HuberthMatahelumual tetap berada dalam asuhan dan hidup bersama dengan Pemohon;Hal 3 dari hal 6 Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2020/PN.

FRIDZCHYA JUSDWYNE MATAHELUMUAL yanglahir di Ambon pada tanggal 29 September 2006, pada saat ini belum dewasa; Bahwa benar pada tanggal 05 Juli 2018 Anak Pemohon yang bernama Frisco HuberthMatahelumual telah meninggal dunia di Tarakan; Bahwa Almarhum Frisco Huberth Matahelumual semasa hidupnya bekerja sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil); Bahwa Anak Pemohon Almarhum Frisco Huberth Matahelumual menikah denganseorang perempuan bernama Chyntia Lekatompessy telah bercerai pada tanggal 12Pebruari 2019, sesuai