Ditemukan 782685 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : diedarkan dibebankan dimekarkan
Penelusuran terkait : Korupsi (sependapat Tidak dapat dibenarkan) Narkotika (tidak sependapat Dapat dibenarkan) Kekhilafan hakim dan atau kekeliruan nyata tersebut tidak dapat dibenarkan Dapat dibenarkan Terdapat kekeliruan atau kehilafan hakim) Narkotika (tidak dapat dibenarkan Kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata Bahwa permohonan peninjauan kembali melalui/diketahui kepala lembaga pemasyarakatan (lp) rumah tahanan negara (rutan) bagi narapidana yang sedang menjalani pidana tidak dapat dibenarkan Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan pengadilan pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 91 huruf e undang-undang nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 1 pelanggaran pasal 56 ayat (1) kuhap tidak dapat dibenarkan Karena faktanya pemohon telah didampingi oleh penasihat hukum Baik di tingkat penyidikan maupun di tingkat persidangan di pengadilan. dengan demikian Alasan peninjauan kembali pemohon tersebut harus dikesampingkan Karena tidak beralasan menurut hukum; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada ad. 2 adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan Karena dalam putusan judex juris/mahkamah agung yang dimohonkan peninjauan kembali tidak ternyata adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dimaksud Dan pemohon tidak mengajukan bukti-bukti baru (novum) untuk membuktikan dalil hukum peninjauan kembali yang diajukannya; - bahwa mengenai alasan peninjauan kembali selebihnya tidak dapat dibenarkan Karena sifatnya hanya pengulangan dan penegasan dari penilaian hasil pembuktian yang sudah tepat dan telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh judex juris/mahkamah agung; - bahwa pemohon dalam kapasitas sebagai kepala desa mekarwangi telah menggunakan sisa dana bantuan blmp sebesar rp118.000.000 00 (seratus delapan belas juta rupiah) secara menyimpang di luar dari tujuan peruntukannya dan diterima oleh pihak yang tidak berhak untuk itu. oleh karena itu Perbuatan pemohon yang telah merugikan keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam dakwaan kesatu primair; Bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana adanya novum pk-1 sampai dengan pk-7 Yaitu: 1. pk-1 : berupa surat keterangan dari kepala laboratorium bio medik fkik dan ketua klinik utama universitas jambi tanggal 13 april 2018; 2. pk-2 : berupa foto alat kesehatan yang sudah digunakan fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi; 3. pk-3 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 21 februari 2018 dengan judul “identifikasi staphylococcal cassette choromosome mec Methicillin resistent staphyloccus auereus pada sampel klinik dengan polymerase chain reaction”; 4. pk-4 : berupa laporan penelitian fakulats kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 23 februari 2018 dengan judul “hubungan polimoreisme gen bactericidal permeabilityincreasing protein Cluster of differenciatition 14 Interleukin 1 beta da matrix melalloproteinnase-16 dengan sepsis neonatorium”; 5. pk-5 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universitas jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “kadar interferon gamma (ifny) pada pasien toksoplasmosis yang asimptomatik”; 6. pk-6 : berupa laporan hasil penelitian fakultas kedokteran dan ilmu kesehatan universita jambi tanggal 20 februari 2018 dengan judul “perbandingan antara imuno ekspresi snail family transkriptional repressor 1 (snail-1) dan estrogen reseptor (er) sebagai faktor transisi epitelial-mesenkimal (tem) pada fibroadenoma dengan tumor pilodes payudara”; 7. pk-7 : berupa sertifikasi akreditasi program studi sarjana kedokteran universitas jambi dengan peringkat-b; tidak dapat dibenarkan sebab sekalipun alat kesehatan tersebut telah digunakan untuk kegiatan bealjar mahasiswa dan penelitian dosen Tidak membatalkan fakta bahwa alat kesehatan tersebut tidak sesuai spesifikasi teknis dan merek sebagaimana tersebut dalam kontrak. - bahwa alasan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kemblai/terpidana adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata Tidak pula dapat dibenarkan sebab hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dan putusan tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4052/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 29 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT ZINKPOWER BATAM INDO
42 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusanyang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 18 Juni 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 4052/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Tarif Pajak PPh Pasal 26 Masa PajakOktober sampai dengan Desember 2010 menurut Pemohon PeninjauanKembali Tarif Pajak 20%, sedangkan menurut Termohon PeninjauanKembali Tarif Pajak 10% yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon
    Peninjauan Kembali)dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 ayat (1), Pasal 26 ayat (1) UndangUndang Pajak Penghasilanjuncto Pasal 8 ayat (2) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)IndonesiaSingapura;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-01-2021 — Putus : 18-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 B/PK/PJK/2021
Tanggal 18 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT DEUTSCHE BANK AG;
49 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Februari 2020, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri Rp1.258.006.601 ,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan KontraMemori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp67.643.268,00; dengan perincian sebagai berikut:Penyerahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2910 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FORESTALESTARI DWIKARYA;
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2910/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP00507/KEB/WPJ.19/2017,tanggal 27 April 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2011 Nomor 00015/207/11/092/16, tanggal
    01.359.212.6092.000; adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dibatalkannya Keputusan Terbanding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00507/KEB/WPJ.19/2017,tanggal 27 April 2017, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Januari 2011 Nomor 00015/207/11/092/16, tanggal 17 Februari2016, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
    jangka waktu 5(lima) tahun sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perpajakan danoleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan karena tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 29ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan PA BANYUMAS Perdata Agama
Register : 27-10-2008 — Putus : 01-12-2008 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA BANYUMAS Nomor 0901/Pdt.G/2008/PA.Bms
Tanggal 1 Desember 2008 — PEMOHON VS TERMOHON
20 — 1
  • Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya,dibenarkan oleh pihak Pemohon serta diparaf oleh Ketua Majelis, lalu diberi kodeP . 1 . ;2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :3302071408800001 yang dikeluarkan oleh Desa Bogangin, Kecamatan Sumpiuh,Kabupaten Banyumas tanggal 16 Oktober 2008 bermeterai cukup, setelahdicocokkan sesuai dengan aslinya, dibenarkan oleh pihak Pemohon serta diparafoleh Ketua Majelis, lalu diberi kode P.2. ; B. Mat Bukti Saksi, yaitu : 1.
    tahuntidal: pemah'Kernbali ke tcmpat Pernohon ;Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga scbagaimana tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pernohori dan Termohon telah retak, dandengan tindakan Terri siohon sebagaimana tcrsebut di atas, maka Tcrmohon tclahmclalaikan kewajibannya scbagai istri dalam meriguras nnriah tangga scbagaimanayang ditentukan didalzun pasal :34 ayat (2) Undangundarig Nomor Ta,,tum 11974, lol karcnaitu kcbcratan Pcmohon atas tindakan Termohon terscbut dapat dibenarkan
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama Perceraian
Register : 25-05-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 25-02-2019
Putusan PA MAMUJU Nomor 238/Pdt.G/2018/PA. Mmj
Tanggal 12 Februari 2019 — Pemohon Melawan Termohon
15 — 9
  • et bono).Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapbkan, Pemohon danTermohon datang menghadap di persidangan, kecuali pada persidangantanggal 29 November 2018, Pemohon dan Termohon tidak hadir dipersidangan, serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanyayang sah, meskipun Pemohon dan Termohon telah diberitahukan/dipanggilsecara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus2018, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tanpa ada alasanyang dapat dibenarkan
    Mamuju, namunberdasarkan laporan mediator tanggal 29 November 2018, upaya mediasitersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;Bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2018 Pemohon danTermohon tidak hadir di persidangan, serta tidak pula menyuruh orang lainsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon dan Termohon telahdiberitahukan/dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita AcaraSidang tanggal 30 Agustus 2018, dan ketidakhadiran Pemohon dan Termohontersebut tanoa ada alasan yang dapat dibenarkan
    memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2018Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, serta tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon danTermohon telah diberitahukan/dipanggil secara resmi dan patut berdasarkanBerita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2018, dan ketidakhadiran Pemohondan Termohon tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan
Pengadilan PA LUBUK PAKAM Perdata Agama Perceraian
Register : 10-10-2013 — Putus : 03-12-2013 — Upload : 10-05-2014
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 1113/Pdt.G/2013/PA.Lpk
Tanggal 3 Desember 2013 — Mirna Tunika Binti Suyetno Agus Bin Misjan
32 — 3
  • Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya itu enam bulanlamanya ;Kemudian istri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada PengadilanAgama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, danpengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan atau petugastersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talaksaya satu kepadanya.
    yang seadiladilnya.Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita PengadilanAgama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi danpatut agar hadir di persidangan pada waktu yang ditentukan;Pada waktu persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir in persondi persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyataketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan
    Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat danTergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksudPasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugathadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidakpula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidakhadiranTergugat tersebut bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan
Pengadilan PN KAB SEMARANG Perdata
Register : 09-11-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 116/Pdt.P/2018/PN Unr
Tanggal 22 Nopember 2018 — Pemohon:
RENY UTAMI
18 — 3
  • Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat oleh paraAhli Waris tanggal 26 Juni 2018 disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Kalirejotanggal 26 Juni 2018 Nomor 490/ 28/ VI/ 2018 dan dikuatkan oleh CamatPenetapan No. 116/ Pdt. P/ 2018/ PN Unr1Ungaran Timur tanggal 26 Juni 2018 Nomor 90/ VI/ 2018 MUHAMMAD ABIPRATAMA sebagai ahli waris dari PUJIYATI;4.
    di RS KEN SARAS(terlampir Akta Kematian).Menimbang, bahwa semasa hidupnya PUJIYATI mempunyai 1 (Satu) oranganak yang bernama : MUHAMMAD ABI PRATAMA Lahir di Kabupaten Semarangtanggal 23 Desember 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiranNomor 3322LT290220160087 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Semarang pada tanggal 02 Maret 2016.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuatoleh para Ahli Waris tanggal 26 Juni 2018 disaksikan dan dibenarkan
    Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat olehpara Ahli Waris tanggal 26 Juni 2018 disaksikan dan dibenarkan olehPenetapan No. 116/ Pdt. P/ 2018/ PN Unr5Lurah Kalirejo tanggal 26 Juni 2018 Nomor 490/ 28/ VI/ 2018 dandikuatkan oleh Camat Ungaran Timur tanggal 26 Juni 2018 Nomor 90/VI/ 2018 MUHAMMAD ABI PRATAMA sebagai ahli waris dari PUJIYATI.
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Pencurian
Putus : 29-12-2010 — Upload : 30-03-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 1120/PID.B/2010/PN.Sda.
Tanggal 29 Desember 2010 — SAMPE dan ABU KHOIRI ALS. ENGES
11 — 1
  • Saksi MISKAL , yang pada pokoknya membenkan keterangan dibawah sumpahsebagai berikut:Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi di BAP dibenarkan semua;Bahwa benar kejadiannya pada hari tidak ingat lagi, bulan Juli 2010 sekirapukul 07.00 Wib. Di desa karang Tanjung Kac. Candi Kab.
    Saksi KHAMIM, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahsebagai berikut:Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi di BAP dibenarkan semua;e Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010, sekira pukul 09.00Wib di desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab.
    Saksi YATIMAH, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpahsebagai berikut:e Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi di BAP dibenarkan semua;e Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2010, sekira pukul 09.00Wib di desa Karang Tanjung Kec. Candi Kab.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-07-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1962 B/PK/PJK/2018
Tanggal 3 September 2018 — PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untukmembayar semua biaya dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 20 Maret 2018, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
    Putusan Nomor 1962 /B/PK/Pjk/2018Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian dan diberikan pertimbangan hukum
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali cukup berdasar dan dapat dibenarkan karenadalildalil yang diajukan merupakan pendapat yang bersifat menentukanHalaman 6 dari 9 halaman.
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-09-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SITUBONDO Nomor 270/Pid.B/2012/PN.STB.
Tanggal 6 September 2012 — Pidana - DHANDY TRETY MUSLI Alias DANDY Bin SUTRISNO
25 — 5
  • luka pada tangan kanannya sedangkan terdakwa juga sudahtidak ada di tempat; Bahwa sebelumnya terdakwa sering membuat keributan dan mabuk, dan apabiladiingatkan terdakwa malah nantang, sehingga pernah terjadi keributan antaraterdakwa dengan keluarga saksi, bahkan terdakwa pernah mengancam akanmembunuh keluarga saksi; Bahwa setelah kejadian malam itu saksi langsung membawa Amir ke rumah sakitdan setelah itu) malaporkan kejadian tersabut ke Polres Situbondo;Bahwa luka sebagaimana tersebut dalam Visum dibenarkan
    saksi;Bahwa saksi dapat memaafkan perbuatan terdakwa dan terdakwa telah mintamaaf kepada saksi dipersidangan dan diantara terdakwa dan saksi sudah salingmemaafkan; Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak merasakeberatan; Saksi AMIR ZAKARIYA DWI WAHYUDI :Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 April 2012 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Argopuro Kabupatan Situbondo, saksi mamasukan mobilkedalam garasi, dan pada saat saksi pulang kerumahnya tiba tiba datang terdakwamenghampiri
    mendengar kalimat itu adiknya sudahpulang, dan saksi melihat terdakwa menuju ke kakak saksi yang sedang memarkirmobil sambil membawa pisau; Bahwa selanjutnya saksi memberitahu kepada Bapaknya masalah kejadiantersebut, setelah bapaknya menuju ke tempat Amir memarkir mobil saksi tetapmenunggu di rumah; Bahwa saksi melihat luka ditangan Amir dan selanjutnya Amir dibawa ke rumahsakit oleh bapaknya; Bahwa saksi tahu sebelumnya antara terdakwa dangan keluarga saksi adapermasalahan; Bahwa keterangan saksi dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3057 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT. NEWMONT NUSA TENGGARA VS GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT (PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA BARAT);
89 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1.672.000BermotorJumlah 0 1.672.000 Nihil 1.672.000 Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 13 Agustus 2014, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
    Putusan Nomor 3057/B/PK/Pjk/2018Pemohon Peninjauan Kembali) Keputusan Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) Nomor 973/1966/02/Dipenda tanggal 3Desember 2012 mengenai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PajakKendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor(BBNKB) Jenis Alat Berat dan Besar Tahun Pajak 2011 Nomor 358/XI/AB/07E tanggal 16 November 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam
    dahulu Pemohon Banding dikenakanPajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Termohon Peninjauan Kembalidahulu Terbanding selama Perjanjian Kontrak Karya itu belumberakhir;dan oleh karenanya koreksi Terbanding (Ssekarang TermohonPeninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 271/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SRI KUALA
57 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 25 April 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kemballidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 271/B/PK/Pjk/2020NPWP: 01.128.695.2105.001; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Pajak Masukan yang Dapat DiperhitungkanPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2015sebesar Rp24.984.158,00; yang tidak dipertahankan Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali
    sekarangPemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 1 angka 17, angka 18 danangka 23, Pasal 4 dan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (8) serta Pasal 13 ayat(5) UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai;.bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 19-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 393 B/PK/PJK/2018
Tanggal 6 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HEXINDO ADIPERKASA, TBK;
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membayar semua biaya dalam perkara a quo.Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 5 Juli 2017, yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 atas KomisiPenjualan sebesar Rp4.663.886.212,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp76.627.956,00; dengan perincian sebagai berikut:350.576.558.021Pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 28-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 761 B/PK/PJK/2021
Tanggal 15 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TUNGGAL MITRA PLANTATIONS;
38 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • biaya dalam perkara a quo;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa danmengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan untuk perolehan BKP yangatas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasar Pasal16B ayat (3) sebesar Rp485.957.011,00; yang tidak dapat dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalamMemori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali danTermohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra
    quo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Pasal 1 angka 15, Pasal 1A ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat(5) dan ayat (6) serta ayat (8), Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PajakPertambahan Nilai jo Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun2007 juncto Pasal 2 ayat (1) huruf a angka (1) Peraturan MenteriKeuangan Nomor 575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-01-2020 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 B/PK/PJK/2020
Tanggal 18 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. INDO-RAMA SYNTHETICS TBK
94 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 12 Juli 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    25/B/PK/Pjk/2020a. bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (Semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP03161/NKEB/WPJ.07/2017tanggal 19 Desember 2017 tentang Penghapusan Sanksi AdministrasiAtas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00124/107/11/054/16 tanggal 26 Juli 2016 Masa Pajak Agustus 2011 olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 25/B/PK/Pjk/2020Nomor 73/PMK.03/2011 junctis Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP754/PJ/2001;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan PengadilanPajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf eUndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 8 April 2019 — PT MEROKE TETAP JAYA vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
40 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • baik, mohon keadilan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Desember 2014 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan
    pos 1, jenis barang PatentkaliGranular Fertilizer, negara asal Germany, yang diberitahukan olehPemohon Banding dalam PIB Nomor 025650, tanggal 10 September2012, klasifikasi barang pada pos tarif 3104.90.00.00 dengan tarif posbea masuk sebesar 0%, dan ditetapkan oleh Terbanding menjadiklasifikasi pos tarif 3104.30.00.00 dengan tarif pos bea masuk sebesar5% sehingga Pemohon Banding diharuskan membayar kekuranganpembayaran berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebesarRp231.941.000,00 dapat dibenarkan
    Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat yangdisampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifatmenentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama Perceraian
Register : 26-09-2013 — Putus : 19-05-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PA SURABAYA Nomor 4268/Pdt.G/2013/PA.Sby
Tanggal 19 Mei 2014 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
8 — 0
  • Hakim Pengadilan AgamaSurabaya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada persidangan kedua dan selanjutnya Tergugattidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasanyang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secarapatut;Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkandengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang,
    pada pokoknya didasarkankepada adanya pertengkaran dan perselisinan yang terus menerus, hal ituterjadi karena Tergugat pernah memukul dan menyakiti Penggugat ,Tergugattidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering berbicarakasar kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan hanya satu kali danpada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan
    menurut hukum,meskipun telah dipanggil secara patut karena pemeriksaan tetap dilanjutkandengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap telah membenarkandalildalil/ouktibukti yang disampaikan Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan buktibukti baik suratmaupun saksi dan alat bukti surat yang berupa Foto copy telah dicocokkandengan aslinya serta bermaterai cukup, sedangkan dua orang saksi telahdisumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, olehkarenanya, baik formil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT HAGIHARA WESTJAVA INDUSTRIES
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 28 Agustus 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Putusan Nomor 651/B/PK/Pjk/2020NPWP: 01.081.636.1052.000; sehingga pajak yang masih harus dibayarmenjadi Rp24.635.960,00; adalan sudah tepat dan benar denganpertimbangan:a.bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi reklasifikasi dari Penyerahan yang PPNnyatidak dipungut menjadi Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp1.330.796.836,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti
    peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 ayat (1),Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 16B ayat (1) huruf b UndangUndang PajakPertambahan Nilai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 junctisPMK.120/PMK.04/2013;b. bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus ITE
Putus : 20-12-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1968 K/PID.SUS/2018
Tanggal 20 Desember 2018 — PROF. DR. H.M. JAFAR HARUNA, S.Pd., M.S. bin HARUNA
329 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusanjJudex facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan judexfacti/Pengadilan Negeri untuk selurunnya merupakan putusan yang tidaksalah menerapkan hukum, yang secara tepat dan benarmempertimbangkan faktafakta hukum yang relevan secara yuridissebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alatalatbukti yang disajikan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaituTerdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
    Bahwa perkara a quo timbul atas adanya pengaduan dari Terlapor yangmerasa keberatan atas berita SMS yang dibuat oleh Terdakwa, namunmeski sudah dicabut akan tetapi pencabutan tersebut telah lewat waktusehingga tidak dapat dibenarkan jika pemeriksaannya dihentikan;Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1968 K/PID.SUS/20183.
    Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karenaberkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, yang pemeriksaannyatidak tunduk pada tingkat kasasi karena pemeriksaan tingkat kasasi hanyamengenai tidak diterapbkannya peraturan hukum atau tidak diterapkanperaturan hukum itu sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak sesuaidengan ketentuan undangundang atau melampaui batas kewenangannyasebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KUHAP;5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1693/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PRIMABAHAGIA PERMAI
131 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 24 Oktober 2019 yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan
    Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor : KEP01234/NKEB/WPJ.14/2018tanggal 27 September 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Agustus2015 Nomor 00010/104/15/725/17 tanggal 13 September 2017Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajakoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan
    dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 ayat (1), Pasal 32A, Pasal 26 UndangUndang PajakPenghasilan juncto Pasal 4 dan Pasal 9 serta Pasal 13 PenjelasanPasal 13 UndangUndang Nomor24 Tahun 2000 tentang PerjanjianInternasional juncto Vienna Convention juncto Article 38 Statuta TheInternational Court of Justice juncto Pasal 1 dan Pasal 11 PerjanjianPenghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan Malaysia;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan