SRI PERLAK, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan HukumNegara Indonesia, berkedudukan di Jalan HOS CokroaminotoNo.16/36 Medan, dalam hal ini diwakili oleh ALWI, WargaNegara Indonesia, Pekerjaan Presiden Direktur PT. Sri Perlak,beralamat di Medan, Jalan Taman Polonia 1/6. Dalam hal inimemberi kuasa kepada :20202 022201. Sofwan Tambunan, S.H. ;2. Zulisrak, S.H. j nomen e nnn nnn enn ene nen3. HUSMI, SH. j2nnnnnnn cence ccc4. Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum. ;5.

BANKKWSEJAHTERAAN EKONOMI berkedudukan di Jakarta, yang AnggaranDasarnya telah disesuaikan dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana ternyatadalam Akta tertabggal 31 Juli 2008 Nomor 33 dibuat oleh Nyonya JudySentana, SH MHNotaris di Jakarta dan juga telah mendapatkanpersetujuan dari Menteri hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimanaternyata dari Surat Keputusannya tertanggal 22 Desember 2008 Nomor :AHU98554.AH.01.02 dan telah beberapa kali mengalami

Nur Dewata (Indo Persia Destination)Perusahaan dengan fasilitas Perseroan Terbatas yangdidirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan = diDenpasar, Bali beralamat di Jalan By. Pass Ngurah Rai(Pertokoan Puri Alit 12 A) Bali dalam hal ini diwakili oleh DRA.Lusiana, Perempuan, umur 56 tahun, beralamat di JalanDanau Tempe No. 91 Sidakarya Denpasar Selatan, dalamkedudukannya selaku Komisaris PT. Nur Dewata, olehkarenannya sah bertindak untuk dan atas nama PT.

ADHI KARTIKO PRATAMA, Perseroan Terbatas berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman (Hukum) dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor : AHU-91637.AH.01.01.Tahun 2008, berkedudukan di Kendari berkantor di Jalan K.H.

ADHI KARTIKO PRATAMA, Perseroan Terbatas berbadan hukumsesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman(Hukum) dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia, Nomor : AHU91637.AH.01.01.Tahun2008, berkedudukan di Kendari berkantor di JalanK.H.

PENETAPANNo.1000/PDT/G/2020/PN.JKT.SEL.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Telanh membaca surat gugatan yang terdaftar di KepaniteraaanPengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30 Nopember 2020 dengan registerNomor : 1000/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Sel.Dalam perkara antara :PT Pesona Pitu Travelindo, suatu perseroan terbatas yang didirikanberdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai akta pendirian perseroannomor akta 63 Tahun 2019 tanggal

, maka menurut UndangUndang No.1723 Negara itu merupakan peraturan Pemerintah tentang pemisahan166kekayaan Negara itu menyisihkan kekayaan Negara menjadi saham atau mendirikansuatu Perusahaan Perseroan Terbatas, kemudian pada saat Negara mendirikan suatuperusahaan Perseroan Terbatas maka dia tidak lagi berbentuk sebagai BadanHukum Publik tetapi berbentuk Badan Hukum Privat yang tunduk pada UndangUndang Privat, kemudian status uang yang dipisahkan itu yang semula merupakanuang Negara sudah berubah

Patra Jasa ini sesuai dengan AnggaranDasarnya, pada umumnya Ahli sudah pernah lihat dan membaca mengenaiAnggaran Dasar dari suatu Perseroan Terbatas, dan khusus dalam Anggaran DasarPT.

Patra Jasa adalah murni Perseroan Terbatas yangtunduk pada Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan UndangUndangPerseroan Terbatas.Bahwa untuk menjual aset PT.

Patra Jasa sebagaimurni Perseroan Terbatas, maka pedoman pengelolaannya tidak mengacu pada ketentuankeuangan negara seperti APBN ; Menimbang bahwa karena PT. Patra Jasa adalah murni Perseroan Terbatas,maka menurut ketiga saksi ahli tersebut dalam menjual aset PT.

Patra Jasabukanlah BUMN melainkan Perseroan Terbatas sebagaimana Perseroan Terbatas padaumumnya ; Menimbang, bahwa berdasarkan halhal sebagaimana dipertimbangkan di atas,didalam mengambil kebijakan selaku Dirut PT. Patra Jasa berkenaan dengan penjualan danproses penjualan aset PT. Patra Jasa berupa tanah di Jin. Putri Hijau No.5 atau JIn. GuruPatimpus, Kel. Kesawan, Kec.

SUPRAWIRA FINANCE, suatu perseroan terbatas dan berbadanhukum = yang didirikan berdasarkan danmenurut peraturan perundang undangan yangberlaku di Republik Indonesia, berkedudukandi Jl. Kemukus Blok 32/C 5 Jakarta Barat,dalam hal ini diwakil i oleh DirekturPT.SUPRAWIRA FINANCE, JemmyWijaya, Kewarganegaraan Indonesia, beralamatJl.Kemukus Blok 32/C 5, Jakarta Barat,dengan ini memberikan kuasa kepadaDeddy.A.Madong,S.H. ; 2.

GREAT GIANT LIVESTOCK, suatu perseroan terbatas yang didirikanmenurut undangundang Republik Indonesia, berdarsarkanAkta Pendirian Nomor 39 tanggal 6 Maret 1990 dibuatdihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta yang telahmemperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman RepublikIndonesia berdasarkan Surat Keputusan NomorAHU26279.AH.01.02 Tahun 2009 tanggal 5 Juli 2009,beralamat di Jalan Raya Arah Menggala KM. 77, DesaTerbanggi, Lampung Tengah, dalam hal ini diwakili oleh :Didiek Purwanto, Kewarganegaraan

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangyang diajukan oleh Pemohon PKPU;
2. Menetapkan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT DWINAD NUSA SEJAHTERA, suatu perseroan terbatas, yangdidirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor di Gedung The Convergence Indonesia

PKPU;DanERNIWATY HUTAGALUNG, SH, MH, BINSAR H NABABAN, SH, TRIGENDRI RIRIASIH, SH, M.Hum dan FIRMAN AUGUSTINUS, SH, AdvokatAdvokat pada kantor hukum ERNIE HUTAGALUNG & PARTNERS, beralamatdi Graha Sucofindo Lantai 10, Jalan Raya Pasar Minggu, Kav. 34 Pancoran,Jakarta Selatan 12780, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sertamewakili kepentingan hukumPEMOHON PKPUberdasarkan Surat KuasaKhusus No. 55/PT.AESICOM/IV/2019/DM tanggal 5 April 2019;TERHADAP :PT DWINAD NUSA SEJAHTERA,suatu Perseroan Terbatas

Bahwa TERMOHON PKPU adalah suatu) badan hukum berbentukPerseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara RepublikIndonesia, berusaha atau bergerak dalam bidang pertambangan emas di desasukamenang, kecamatan karang jaya, musi rawas, kota lubuk linggau,Sumatera Selatan (selanjutnya disebut Tambang Emas Tembang);3.

Menetapkan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT DWINAD NUSASEJAHTERA, suatu perseroan terbatas, yangdidirikan berdasarkanhukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan,beralamat kantor di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20,Jalan Epicentrum Boulevard Raya, HR Rasuna Said, RasunaEpicentrum, Jakarta Selatan 12940, untuk paling lama 45 (empat puluhlima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;3.

Bukti P1A1B Akta Notaris No. 52 tanggal 22 Maret 2011tentang Pendirian Perseroan Terbatas Akta Notaris No. 99 tanggal 27 Maret 2018 tentang Pernyataan Keputusan Para Hal. 26 Putusan Perk.No.85/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN NIAGAJkt Pst Pemegang Saham Bukti P2A2B Temporary Rental Power Agreement ForGeneration Of 4,5 MW Of Installed CapacityAt 6.6 kV 50 Hz, 0,8 pfFor A Period Of 260Weeks At Tembang Mine Site No.

Menetapkan memberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT DWINAD NUSASEJAHTERA, sSuatu perseroan terbatas, yangdidirikan berdasarkanHal. 55 Putusan Perk.No.85/Pdt.Sus/PKPU/2019/PN NIAGAJkt Psthukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan,beralamat kantor di Gedung The Convergence Indonesia Lantai 20, JalanEpicentrum Boulevard Raya, HR Rasuna Said, Rasuna Epicentrum,Jakarta Selatan 12940, untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hariterhitung

INTER SPORT MARKETING ,Perseroan Terbatas, yang di dirikanberdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia ,berkedudukan di Jakarta Pusat, berkantor di Boutique office parkNomor B/2 , Jalan H. Benyamin Suaeb, blok A6, Kemayoran , Jakarta10630 dalam hal ini diwakili oleh Drs. IMANSYAH BUDIANTO selakuDirektur oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PTINTER SPORT MARKETING memberi kuasa kepada 1,WAHYUPRIYANKA NATA PERMANA, SH. MH 2.

Smgdimasukkan dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Mei 20187 di bawah NomorRegister 6/Pdt.SusHKI/2018 /PN Smg., telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :1.Bahwa PENGGUGAT adalah suatu badan hukum yang didirikanberdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT INTERSPORTS MARKETING (PT ISM), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02,tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Notaris ZACHARIASOMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang

telah mendapatkan pengesahansesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas, tertanggal 23Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahan berdasarkan AktaPernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS)PT INTER SPORTS MARKETING No. 05, tertanggal 05 Mei 2014, yangdibuat dihadapan Notaris IRMA BONITA, SH, Notaris di Jakarta, yang manaterhadap

Bahwa dalam sosialisasi tersebut diketahui langsung pula oleh GeneralManager Hotel Grand Quality Yogyakarta (Hotel milik TERGUGAT) yangsekaligus menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel & RestoranIndonesia (PHRI) Yogyakarta pada saat itu;14.Bahwa TERGUGAT adalah suatu Badan Hukum Perseroan Terbatas yangmana bidang usaha yang dimiliki dan dikelolanya adalah Hotel yang dikenaldengan nama GRAND QUALITY HOTEL YOGYAKARTA, di JI.

Nonbartertanggal 12 November 2013,diberi tanda P17 ;18.Pembaharuan Surat Penunjukan No.010/ISM/Srt.P/V/2014 tertanggal 10Mei 2014, diberi tanda P18 ;19.Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NONTON BARENGBOLA ,diberi tanda P19 ;20.Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.NONTON BARENG BOLA Nomor. 20 tertanggal 29 Oktober2009 diberi tanda P20 ;21.Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa PT.

PUTUSANNOMOR 90 /PDT/2019/PT DKIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut :YUNARTO HALIM, Direktur Utama PT Multi Renaperkasa Abadi, sebuahPerseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Ketentuanperundangundangan Negara Republik Indonesia yangberkedudukan di Jakarta Timur beralamat di Jalan PramukaRaya Kav. 150, Gedung IS Plaza lantai 5

PEMBANGUNAN JAYA ANCOL, sebuahPerseroan Terbatas terbuka yang didirikan berdasarkanKetentuan Perundangundangan Negara RepublikIndonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat diEcovention Building, Jalan Lodan Timur Nomor 7, Jakarta 14430, semula disebut sebagai TERGUGAT sekarangsebagai TERBANDING;Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2018,Terbanding semula Tergugat telah memberikan kuasakepada :1. ACHMAD KHADAFI MUNIR,S.H.,M.H.2. ADINDAADHITA,S.H.3. RESY NOVELIA SIRAIT,S.H.4.

Bahwa memang Tergugat merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah ProvinsiDKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahNomor 4 Tahun 1991 Tentang Penyertaan Modal Daerah DKI Jakarta PadaPembentukan Perseroan Terbatas PT. Pembangunan Jaya Ancol;6.

Bahwa meskipun Tergugat merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan tetapi Perusahaan Tergugat berbentukPerseroan Terbatas sehingga tunduk pada UndangUndang Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;7. Bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:(1).

Riau Griya Mandinri; 1 (satu) unit kKendaraan Merk/Type: Mitsubishi/Strada 2.5L GLS 4X4 M/TDouble Cab, Jenis/Model: Pick Up/Mb, Nomor Rangka:MMBJNK7406F038156, Nomor Mesin: 4D56CK2515, Warna: HitamMutiara/Silver, Nomor Polisi: BM9935 TA, Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor Nomor: 0256764/RU/2007, atas nama Perseroan Terbatas PT.Riau Griya Mandiri; 1 (Satu) bidang tanah dan bangunannya terletak di JI.

Riau Griya Mandiri; 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type: Mitsubishi/Strada 2.5L GLS 4X4 M/TDouble Cab, Jenis/Model: Pick Up/Mb, Nomor Rangka:MMBJNK7406F038156, Nomor Mesin: 4D56CK2515, Warna: HitamMutiara/Silver, Nomor Polisi: BM9935 TA, Surat Tanda Nomor KendaraanBermotor Nomor: 0256764/RU/2007, atas nama Perseroan Terbatas PT.Riau Griya Mandinri; 1 (Satu) bidang tanah dan bangunannya terletak di JI.

diajukan oleh Para Penggugat adalah kurangpihak, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat meminta untuk meletakanSita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas kendaraan berupa:1) 1 (Satu) unit atas kendaraan Merk/Type: Mitsubishi/Strada 2.5LGLS 4X4 M/T Double Cab, Jenis/Model Pick Up/MB, NomorRangka MMBJNK7406F038388, Nomor Mesin 4D56CK3320,Wama: Merah Mutiara/Silver Met, Nomor Polisi: BM 9936 TA,Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nonor:0256763/RU/2007 atas fiama Perseroan Terbatas

RiauGriyaMandiri.2) 1 (Satu) unit atas kendaraan Merk/Type: Mitsubishi/Strada 2.5LGLS 4X4 M/T Double Cab, Jenis/Model Pick Up/MB, NomorRangka MMBJNK7406F038156, Nomor Mesin 4D56CK2515,Wama: Hitam Mutiara/Silver, Nomor Polisi: BM 9935 TA, SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor Nonor: 0256763/RU/2007 atasfama Perseroan Terbatas PT. Riau Griya Mandiri.

Riau GriyaMandiri.2. 1 (Satu) unit atas kendaraan Merk/Type: Mitsubishi/Strada 2.5LGLS 4X4 M/T Double Cab, Jenis/Model Pick Up/MB, NomorRangka MMBJNK7406F038156, Nomor Mesin 4D56CK2515,Wama: Hitam Mutiara/Silver, Nomor Polisi: BM 9935 TA, SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotor Nonor: 0256763/RU/2007atas fiama Perseroan Terbatas PT.

Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut :e Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);e Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));e Bahwa dalam jumlah terbatas

, Narkotika Golongan dapat digunakan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untukreagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obatdan Makanan (Pasal 8 ayat (2));e Bahwa Narkotika Golongan dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalamproses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untukkepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat (1));e Bahwa lembaga ilmu pengetahuan

melaluisuntikan;e Menolong orang sakit dalamm keadaan darudat dengan memberikanNarkotika melalui suntikan, ataue Menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek;(Pasal 43 ayat (4));e Bahwa Narkotika dalam bentuk suntikan dalam jumlah tertentu yangdiserahkan oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapatdiperoleh di apotek (Pasal 43 ayat (5));e Bahwa untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis,dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalamjumlah terbatas

Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa untuk mengetahui, apakah yang dimaksud dengantelah melakukan tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid) sebagaimana yangdiatur dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalahsebagai berikut :e Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan (Pasal 7);e Bahwa Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1));e Bahwa dalam jumlah terbatas

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4Tahun 2016 bersifat imperatif dan limitatif, tegas dan terbatas,tidak dapat ditafsirkan, diperluas ataupun diartikan lain.B.

merupakan lingkupkewenangan lembaga praperadilan terhadap permohonantentang tidak sahnya penetapan tersangka sebagaimana diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.Posita Penggugat yang membandingkan keberlakuan ketentuanPasal 32 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) denganketentuan Pasal 97 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan terbatas

materi perkara sehingga lembagapraperadilan sama sekali tidak berwenang untuk mengujipenyalahgunaan wewenang sebagaimana telah diatur dalam UUNomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan danPeraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentangPedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur PenyalahgunaanWewenang.Lingkup kewenangan permohonan praperadilan tentang tidaksahnya penetapan tersangka telah diatur dalam PeraturanMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang bersifat imperatifdan limitatif, tegas dan terbatas

Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASTICA MAS No. 02,tanggal 05 November 2007 pada Notaris NEDI HERYANDI, SH BANDARLAMPUNG, diberi tanda bukti P.1;. Fotocopy Akta Jual Beli Saham antara Pengurus lama Tuan RD (Raden)HIKMAT GUNANSYAH dijual ke Pengurus Baru Tuan Insinyur Heri DB,No. 09 Tanggal 14 Juli 2011 pada Notaris Rahma Diyanti, SH., MKn,BANDAR LAMPUNG, diberi tanda bukti P.2;.

Fotocopy Akta Pernyataan keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.ASTICA MAS, Nomor 79, tanggal 23 Mei 2013 pada NotarisNy. Elmadiantini, SH.,.MKn., PALEMBANG, diberi tanda bukti P.9;10.Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.ASTICA MAS, Nomor 108, tanggal 31 Oktober 2014 pada Notaris Ny.Elmadiantini, SH.,MKn, PALEMBANG, diberi tanda bukti P.10;11.Fotocopy Surat dari Menkum Ham , perihal Penerimaan Pemberitahuanperubahan data Perseroan PT.ASTICA MAS Nomor.

IDAPRATY LESTARI PHUSAKA yang digunakan untukmempermudah Terdakwa IDA BAGUS SUTISNA ADIBERATA Alias GUS ADImemberitahukan keuntungan bagi kKonsumen supaya tertarik mau membelidan ikut memasarkan minyak Achilles Mahasidi milik Perusahaan yangberbadan usaha Perseroan Terbatas yaitu PT.

RIAWAN sepakat mendirikan Perseroan Terbatas, sedangkan saksi GUSTI MADE SULASTRI,S.Ag dan saksi PUTU S.

RIAWAN bertugas untukmengelola, memasarkan atau melakukan penjualan produk minyak herbalmerk Achilles Mahasidi di seluruh Wilayah Provinsi Bali dalam wadahHalaman 5 dari 56 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2021/PN AmpPerusahaan yaitu PT.IDAPRATY LESTARI PHUSAKA berdasarkan AktaPendirian Perseroan Terbatas Nomor 11 tanggal 11 Mei 2020, KeputusanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0024269.AH.01.01.Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian BadanHukum Perseroan Terbatas PT.

Selogiri Kab.Wonogiri , untuk selanjutnya disebut PENGGUGAT MELAWANPT.BANK MEGA Tbk ,berkedudukan di Jakarta, suatu Bank berbentukPerseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum RepublikIndonesia dengan Kantor Cabangcabang antara lain Kantor CabangSurakarta dengan alamat Jalan Slamet Riyadi 323 Surakarta dan KantorCabang Pembantu Sukoharjo dengan alamat Jalan Jendral Sudirman 119Sukoharjo untuk selanjutnnya disebut TERGUGAT 1 ;KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG ( KPKNL)SURAKARTA

Menyatakan batal Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 46/LandasanUlin Tengah, Tanggal 17 Januari 2000, Surat Ukur No:25/LUThH/1999 tanggal 12 Agustus 1999, Luas 149.872 M2, atasnama PERSEROAN TERBATAS BANJAR GAWI MAKMUR, sepanjangyang tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor1973/Landasan Ulin Tengah, Tanggal 21 Mei 1990, Gambar SituasiNomor 713/1985 tanggal 22 Juli 1985, Luas 9.996 M2, atas namaTJOA TJITRA BINTORO;

Memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan penagihandan/atau tindakantindakan hukum yang diperlukan termasuk tetapitidak terbatas pada gugatan perdata kepada Emiten atau pihak yangmenggantikan Emiten dan/atau pihak pihak lain yang bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pemegang ObligasiSubordinasi untuk membayar jumlah terhutang dan biayabiayaHalaman 67 dari 145 hal. Put.

(Halaman 13 Surat Gugatan), TERGUGAT VI s/dTERGUGAT dianggap melanggar Pasal 97 UndangUndang Nomor 1Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (halaman 13 surat gugatan),Tergugat XIIl dan Tergugat XIV dianggap melanggar Pasal 80 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (halaman 16surat gugatan).

Nomor 1455 K/Pdt/2017Pertimbangan hukum Judex Facti tersebut tidak cukup, tidak lengkap atausama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum sehingga salah dankeliru dalam menerapkan hukum karenanya putusannya bertentangandengan hukum khususnya Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, karena: Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(UUPT) vide bukti T129 dengan tegas diatur dan dipisahkan mengenaibatas tanggung jawab antara Pemohon Kasasi selaku PerseroanTerbatas

yang mulai berlaku sejak tanggal 16 Agustus2007, sedangkan Bank Global Internasional sekarang Bank Global Internasional(dalam likuidasi) menerbitkan obligasi subordinasi Tahun 2003;berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya dan sepatutnya Majelis HakimPengadilan Negeri dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara a quo dalam pertimbangan hukumny mengacu pada undang undangNomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bukan kepadaUndang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pengetahuan auditor tentangmasalah dan pengendalian intern terbatas pada yang diperoleh melaluiaudit. Oleh karena itu, penyajian wajar sesuai dengan prinsip akuntansiHalaman 131 dari 145 hal. Put.

dalam hal ini Pengadilan sependapat danmengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, oleh karena itu dapatdisimpulkan akad nikah yang dilangsungkan oleh para Pemohon telahmemenuhi ketentuan dalam Hukum Islam sehingga berdasarkan ketentuanPasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwaperkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannyasebagai perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa ketentuan dalam pengajuan pengesahanperkawinan di Pengadilan ditentukan terbatas

sebagaimana dalam ketentuanPasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Dalam halperkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akad Nikah, dapat diajukan itsbatnikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam ayat (3) disebutkan Itsbat nikahyang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai halhal yangberkenaan dengan : (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaianperceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atautidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanyan perkawinan

Tergugat kurang terbuka masalah keuangan dan dalammencukupi kebutuhan rumah tangganya sangat terbatas sehingga saksiyang harus membantu untuk menutup kekurangannya.