Menyatakan terdakwa CUI KHUN MIN ALS AMIN, terbukti secara sahdan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanaperjudian, sebagaimana diatur diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UURI No Nomor 7 Tahun 1974 TentangPenertiban Perjudian, sebagaimana dalam dakwaan pertama.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CUI KHUN MIN ALS AMINdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agarterdakwa tetap

2 ayat(1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.ATAUKEDUA:Bahwa terdakwa CUI KHUN MIN ALS AMIN, pada hari Jumat tanggal 19November 2011 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaktidaknya dalam bulanNovember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010, bertempat didalamsebuah rumah milik sdr.

Putusan No. 16/Pid.B/2011/PN.Sbs.sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif, dimanaPenuntut Umum telah mendakwa terdakwa atas dakwaan:Kesatu : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RINomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;AtauKedua : Melanggar pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RINomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatiftersebut Majelis Hakim mempunyai wewenang

untuk memilin salah satu daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akanmempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut yang dianggap memenuhiunsurunsur sebagaimana faktafakta di persidangan, yaitu dakwaan Keduapasal 303 ayat (1) ke2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1974Tentang Penertiban Perjudian, yang terdiri dari unsurunsur sebagai berikut:1) Barang siapa;2) Tanpa hak;3) Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judikepada umum, atau sengaja

2 ayat (1) UU RINomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan hukum yangbersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI :1.

TERMOHON TELAH MEMENUHI UNSUR PASAL 2 AYAT 1 UNDANGUNDANG No. 37 tahun 2004 dan DINYATAKAN PAILIT DENGAN PUTUSANPENGADILAN.Putusan Hal.6 Nomer: 3/Pdt.SusPailit/2018/PN.Niaga.Sby1.Bahwa ketentuan pasal 2 ayat 1 Undangundang No. 37 tahun 2004, tentangKepailitan dan PKPU : Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dantidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dandapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan , baik ataspermohonannya sendiri maupun atas permohonan

Oleh sebab itupermohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh para Pemohon tersebutsesungguhnya tidak memenuhi syarat menurut Pasal 2 ayat (1) UU KPPU.Bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah permohonan yangpremature atau belum pada waktunya. Mengapa?

Meskipun Pasal 2 ayat (1) tidakmengecualikan kreditor preferen untuk mengajukan permohonanpernyataan pailit kepada debitor, namun mengingat belum dilakukannyaeksekusi terhadap Hak Tanggungan maupun jaminan lain yang telah ada,maka permohonan pailit seharusnya menjadi alternatif terakhir apabilajaminan khusus ternyata tidak mencukupi untuk pelunasan utang Termohon kepada Pemohon I.

2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37,Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangyang menyatakan Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidakmembayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatun waktu dan dapat ditagih,dinyatakan Pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendirimaupun atas permohonan satu atau lebih KreditorMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 37, Tahun 2004 tersebut, untuk dapat dikabulkannya

No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan danPenundaan Pembayaran Utang, maka permohonan Para Pemohon haruslahdinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ditolak, maka menjadikewajiban hukum bagi Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yangbesarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ;Memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 ayat (4) UndangUndang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan PembayaranUtang, serta peraturan perundangan lainnya

2 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1974 tentangPenertiban Perjudian ; Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukankeberatan ; Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 5(lima) orang saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :1.

Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian atau Keduamelanggar Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP jo.

Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1974 tentang PenertibanPerjudian;n Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentukalternatif maka dalam hal ini Majelis dapat memilih salah satu dakwaan untukmempertimbangkan dan membuktikan yang sesuai dengan faktafakta yangterungkap di persidangan ; Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganmaka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Keduayaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP

jo Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1974 tentang PenertibanPerjudian; Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP jo.

Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNo.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI :1 Menyatakan Terdakwa SUWARDI Alias TEMBONG Bin MITROWIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatankepada khalayak umum untuk wmelakukan permainan judi2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 (empat

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985Tentang Bea Materai Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukumPengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yangkemudian telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan

terakhir telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara iniadalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMaterai Jo

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alatbukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yangmasih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat telahmempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing injudicio);Him. 11 dari 18 him.

Putusan No. 2009/Pdt.G/2020/PA.BbsMenimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalildalil gugatannyatelah pula mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, sedangkanTergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya hanya mengajukan buktiseorang saksi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun

1985 Tentang BeaMaterai Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Materai) sehingga dapat dinyatakan sebagai alatbukti yang sah, terbukti anak bernama Bobby dan Fathan adalah anak dariPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa bukti P.4 bermaterai cukup (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang BeaMaterai Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000Tentang Perubahan Tarif Bea Materai) sehingga

tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 29 Mei 1996 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, KabupatenBogor, Provinsi Jawa Barat alat bukti tersebut telah bermeterai cukup sertatelah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang BeaMeterai jo.

Pasal 1 hurufadanfdan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berhargaoleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terobukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 29 Mei 1996;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 06 Januari 2014 yangHal 6 dari 11 Putusan Nomor 2163/Pdt.G/2016/PA.Cbndikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede KabupatenBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 hurufadan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terobukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 04 Januari 2014;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/118/IV/1999 tanggal 11 April 1999 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri KabupatenBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 11 April 1999;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf aHalaman 6 dari 11, Putusan Nomor 2950/Padt.G/2016/PA.Cbndan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah

hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 10 Nopember 2014yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dramaga KabupatenBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 hurufadan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terobukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 08 Nopember 2014;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Hal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 2332/Pdt.G/2016/PA.CbnMenimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan

dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XXX/XXXX tanggal 15 Desember2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua,Kabupaten Bogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telahdinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga olehkarenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 295 1/Pdt.G/2016/PA.CbnMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 15 Desember 2004;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat

yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (8)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 08 Januari 2007 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede KabupatenBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf adan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 hurufadan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatHal 6 dari 11 hal Putusan Nomor 3210/Pdt.G/2016/PA.Cbnbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan olehPenggugat terobukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dantelah terikat perkawinan sejak tanggal 07 Januari 2007;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang

telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugatdan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cibinong, oleh karenanya gugatan

Islam, maka berdasarkanPenjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti asli surat sertatelah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alatbukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, yangtermasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi.

wilayah Republik Indonesia, makaberdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan PengadilanAgama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yanghim. 5 dari 10 him.

Cibungbulang , Kab.Bogor alat bukti tersebut telahbermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesualdengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.L yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 19 Juni 2005;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaguo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.2 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui

lagi untuk hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Akta nikah tanggal 22 Januari 2009 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor alat bukti tersebuttelah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuaidengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harusdinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 22 Januari 2009;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di

Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P3 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P3 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui

meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 05 Februari 2021Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor 2105/Padt.G/2021/PA.Cbnyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, KotaDepok. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 03 Maret 2015;Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan

Pasal 132 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, alatbukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 dansecara Materiil alat bukti tersebut sangat relevan berkaitan dengan perkaraaquo oleh karena itu Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.2 akandipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan Tergugat telah tidakdiketahui lagi keberadaannya di wilayah Indonesia telah dikuatkan dengansaksisaksi di persidangan dan alat bukti P.2 oleh karena itu Majelis Hakimberkesimpulan bahwa Tergugat telah tidak diketahui

hiduprukun dalam rumah tangga mereka;Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalildalil gugatan, Penggugattelah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannyasebagai berikut;Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupafotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1033/101/V1I/2012 tanggal 11 Juni 2012yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede KabBogor alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen dikantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat(3) UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.L yang diajukan oleh Penggugatterbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikatperkawinan sejak tanggal 10 Juni 2012;Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi KTP atas namaPenggugat yang telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor

pos,hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)UndangUndang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo.

Pasal 1 huruf adan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alatbukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapatditerima sebagai alat bukti;Halaman 6 dari 11, Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/20xx/PA.CbnMenimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenangPengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islamdan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, jugaberdasarkan alat bukti P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan

makaberdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkaratersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P21 yang merupakan fotokopiserta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yangberlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000)sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugatberdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu sesuaidengan pasal 73 ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 dan perubahankedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasukdalam kewenangan Pengadilan Agama Brebes untuk memeriksa danmengadilinya;Menimbang, bahwa

berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat telah mempunyai alasan

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara tersebut termasuk dalamkewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus' danmenyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di Desa Xxxxx,Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Slawi.

Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan Pengadilan AgamaSlawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dansesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberimaterai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1)hIm. 5 dari 10 hIm.

Putusan No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Slw.huruf a dan ayat (3) Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakansebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suamiisteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohontelah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (/egal standingin judicio);Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohonagar Pemohon diberi izin untuk menceraikan

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yangtermasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi.

Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutusdan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yanghim. 5 dari 10 hlm.

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon berdomisili RT 02 RW 02 Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Tegal,yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi.

wilayah Republik Indonesia, makaberdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan PengadilanAgama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yangsah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukanperkara ini (legal standing in judicio);Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3

(2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon berdomisili di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, yang termasukdalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi.

wilayah Republik Indonesia, makaberdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo termasuk dalam kewenangan PengadilanAgama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuaidengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdata) serta telah diberi materai sesuaiketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal

2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)Undangundang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbuktiPemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yangsah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukanperkara ini (legal standing in judicio);Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuaidengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3