PUTUSANNomor 1124/Pdt.G/2017/PA.PtkSESS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 22 Juni 1966,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata ,tempat kediaman di Kota Pontianak sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ketapang, 10 Januari

1962,agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Ketapangsebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 04 Desember2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, dengan Nomor1124

oleh sikap Tergugat yang telah berulangulang kaliketahuan menjalin hubungan dengan perempuan lain;Bahwa Tergugat juga sering bersikap kasar terhadap Penggugat dan anakanak Penggugat dan Tergugat, misalnya Tergugat sering membentakPenggugat dan terlalu keras dalam mendidik anak dan bahkan seringmelakukan pemukulan;Bahwa puncaknya pada tanggal 15 Juli 2013 Penggugat meninggalkanTergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pontianak sehinggahidup berpisah sampai sekarang;Bahwa Penggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil dan telah mendapatkan izinberdasarkan Surat Keterangan Nomor: tertanggal 30 Oktober 2017;Bahwa, dengan sebabsebab tersebut di atas, Penggugat berkesimpulanlebih baik bercerai dengan Tergugat;Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkanakibat perkara ini;Berdasarkan alasan atau dailildalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.

telahdatang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) Nomor 1124/Pdt.G.2017/PA.Ptk. tanggal 19 Desember 2017 dantanggal 19 Januari 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telahdipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa Penggugat selaku Pegawai

Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku ;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Pegawai BandarUdara Mukomuko sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh SuratIzin Untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada Instansi tempatPenggugat bekerja ;Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan suratIzin

negeri sipil;.e Bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulanAgustus 2013 sampai sekarang lebih kurang selama satu tahun dan selama itupulatergugat tidak memberi nafkah lahir bathin kepada penggugat;e Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan mereka namun tidakberhasil;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Penggugat tidak menyampaikankeberatan ;Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikanhalhal sebagaimana tertuang

di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai PegawaiBandar Udara Mukomuko yang akan melakukan perceraian telah memperoleh Surat Izinyang dikeluarkan oleh atas nama Menteri Perhubungan Direktur Jendral PerhubunganUdara Jakarta No.

(Surat Izin Untukmelakukan Perceraian), maka secara formil perkara ini dapat dilanjutkan karena telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa Majelis dan mediator (Drs.Kamardi ,SH,MA ) telahmengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali membina rumah tangga,akan tetapi tidak berhasil.

Negeri Sipil dan hal ituditolak oleh penggugat;e bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat ;e bahwa Tergugat tidak pernah hadir lagi untuk membela kepentingannya dipersidangan setelah diadakan mediasi oleh mediator Drs.

PUTUSANNomor 1092/Pdt.G/2020/PA.PbrZN ZN 2SeyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 10 Desember 1962, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Si, tempatkediaman di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru, No.

Putusan No.1092/Pdt.G/2020/PA.PbrMajelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai denganTergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugatdalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan olehPenggugat;bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat denganPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Penggugat telahmendapatkaan Pembeerian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil An.Helmiar

Sehingga pemeriksaandilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang di awalipembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai denganketentuan Pasal 80 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yangterikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan Penggugat telahmendapatkaan Pembeerian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil An.

PUTUSANNomor 2314/Pdt.G/2014/PA.Bks.BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalamtingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat dalam perkara antara :PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri,tempat tinggal di Perumahan Duren Jaya Blok D Nomor 493 Rt 05, Rw 09Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.; telahmemberikan kuasa kepada

Bambu kuning rayaNo 8A/99 Setiakawan Sepanjang Jaya Rawalumbu Kota Bekas berdasarkansurat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2014 disebut sebagai "Penggugat";melawanTERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D IV, pekerjaan Pegawai Negeri ,tempat tinggal di Perumahan Duren Jaya Blok D Nomor 493 Rt 05, Rw 09Kelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi; selanjutnyadisebut sebagai "Tergugat;Pengadilan Agama tersebutTelah mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;Telah mendengar keterangan

Kemudian dibacakansurat gugatan Penggugat tertanggal 6 Oktober 2014 yang telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Bekasi tanggal 9 Oktober 2014 dengan register perkara Nomor 2314/Pdt.G/2014/PA.Bks yang isi tetap dipertahankan Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat ijinatasan dengan Surat Keputusan dari Pejabat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten BekasiNomor 800/634/Dishub/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Pemberian Ijin Perceraianatas nama Penggugat

;e Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di Perumahan Duren JayaKelurahan Duren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;e Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat suah tidak rukun dan harmonis lagisejak awal tahun 2013;e Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan hamonis disebabkan masalahTergugat cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas sering keluar rumah dan jarangpulang tidak memberikan nafkah ; Bahwa Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan;e Bahwa Tergugat bekerja sebagai pegawai

negeri ;e Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok mulut sajadan setiap bertemu selalu bertengkar;e Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu tetapiTergugat masih datang kerumah Penggugat;Putusan Nomor 2314/Pdt.G/2014/PA.Bks Page 5e Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidakberhasil Penggugat bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat; Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lebih baikdipisahkan

PUTUSANNomor 670/Pdt.G/2014/PA.Grt w o (OW ps 2 ph > Al piu,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telahmenjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :Penggugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garutyang dalam hal ini memberikan kuasa kepada YADI S.SAPUTRA, SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukumpada

SAPUTRA &ASSOCIATES berkantor di Jalan Hasan Arif Nomor 08 Garut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal21 Maret 2014, sebagai Penggugat ;melawanTergugat umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Kecamatan Karawaci, KotaTangerang, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat

rukun kembali dengan Tergugat, namun tidakberhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan suratgugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil, maka kepadanya diwajibkan mendapat izin dari atasannya sesuaidengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai

Negeri Sipil, namun Penggugat tidak dapat menyerahkansurat izin tersebut dengan dalil surat izin tersebut sampai sekarang belumdikeluarkan oleh pejabat atasannya dan Penggugat menyatakan sanggupmenanggung akibat hukum atau resiko berkaitan dengan kepegawainnyasebagaimana surat pernyataannya tertanggal 10 September 2014;Hal. 3 dari 12 Halaman Put.

Negeri Sipil dalamperkara ini tidak mendapatkan izin dari atasannya, sehingga oleh karenanyatidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,namun demikian Penggugat menyatakan sanggup menanggung akibathukum atau resiko berkaitan dengan kepegawainnya sebagaimana suratpernyataannya tertanggal 16 Juni 2014;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan

Bangun yang bernama TerunaJaya Surbakti mengalami gangguan jiwa selama hampir 8 (delapan) tahun;Bahwa Teruna Jaya Surbakti dahulu kerja sebagai pegawai negeri sipil;Bahwa Teruna Jaya Surbakti tidak bekerja lagi sebagai pegawai negeri sipil(pensiun) karena mengalami sakit jiwa;Bahwa gaji pensiun atas nama Teruna Jaya Surbakti selama ini diterimaoleh TengTeng Br. Bangun;Bahwa selama ini sebelum TengTeng Br.

Bangun yang bernama TerunaJaya Surbakti mengalami gangguan jiwa selama hampir 8 (delapan) tahun; Bahwa Teruna Jaya Surbakti dahulu kerja sebagai pegawai negeri sipil; Bahwa Teruna Jaya Surbakti tidak bekerja lagi sebagai pegawai negeri sipil(pensiun) karena mengalami sakit jiwa; Bahwa gaji pensiun atas nama Teruna Jaya Surbakti selama ini diterimaoleh TengTeng Br. Bangun; Bahwa selama ini sebelum TengTeng Br.

Bangun adalah orang diberi hak untuk menerima hak pensiun dariTeruna Jaya Surbakti;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P10 menerangkan bahwaTeruna Jaya Surbakti diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipildengan hak pensiun karena keuzuran jasmani/rohani tidak dalam dank arenatugas dan mendapat hak gaji pensiun sejumlah Rp1.323.000,00 (satu juta tigasratus dua puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P11 menerangkan bahwaTengTeng Br.

PUTUSANNomor 188/Pdt.G/2013/PA.BluBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadiliperkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (staf Kantor CamatGunung Labuhan), tempat tinggal di KecamatanBaradatu Kabupaten Way Kanan, sebagai"Penggugat,lawanTERGUGAT

, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil(Sekretaris Lurah Pasar Banjit), pendidikan $1Ekonomi, tempat tinggal di Kecamatan BaradatuKabupaten Way Kanan, sebagai "Tergugat";Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2013yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;SUBSIDAIR :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan untuk perkaraini) Penggugat dan Tergugat telah ternyata datang menghadap sendiri dipersidangan;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan KabupatenWay Kanan dan Penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukanpercerai yang dikeluarkan oleh Bupati Way Kanan Nomor: 848/88/Ill.12WK/2013 tanggal

25 Nopember 2013, oleh karenanya gugatan Penggugat telahmemenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Putusan No. 188/Pdt/G/2013/PA.Blu: Hal. 3 dari 12 halamantentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga sesuaiketentuan Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan berikutnya Tergugattidak pernah hadir lagi di persidangan dan juga tidak mengutus orang lainsebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan danternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalahPenggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihandan

dalam perkara gugatan antara :HANA INDUWEK, Lahir di Manokwari tanggal 9 September 1982, Umur 33Tahun, Bertempat tinggal di Jalan Trikora Andai Manokwari, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Pendidikan Terakhir Starata Satu (S1),Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnyadisebutsebagai Penggugat;Lawan :DEREK SANGGEMI, Lahir di Manokwari, tanggal 4 April 1980, Umur 37 Tahun,Bertempat tinggal di Jalan Trikora Maripi depan Kantor Lurah Maripi Manokwari, Agama Kristen Protestan,Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, Pendidikan Terakhir SMA,Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnyadisebutsebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar pihak Penggugat dan para Saksi;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwaripada tanggal 7 Maret 2018 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Mnk, telahmengajukan gugatan sebagai

Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada LembagaPemasyarakatan Kias IIB Manokwari;Menimbang, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentukkeluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapatterjadi karena alasanalasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

halini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetapmempertahankan rumah tangganya, sehingga kehidupan rumah tangga antaraPenggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagaisuatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetapdipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam UndangUndangPerkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;Menimbang, bahwa Pegawai

Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukanperceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pimpinannya sebagaimanayang telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PP 45/1990), yang padaayat (1) disebutkan bahwa "(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dan Pejabat;Menimbang, bahwa

JthDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat, umur + 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,beralamat di JI. Danau Singkarak No. 28 Komplek Rahmi PermaiDesa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,dalam hal ini memberikan kKuasa kepada H. BASRUN YUSUF, S.H.,H.

Jth.Oktober 2017, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), dimanauntuk mengajukan gugatan cerai diharuskan lebin dahulu mendapat izin dariatasan Penggugat, dan persyaratan itu telah Penggugat penuhi sesuaidengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 474.2/1970yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan danPelatinan (BKPP) Kota Banda Aceh.Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah

12 (duabelas) tahun, maka sangat beralasan hukum hak asuh anak berada ditangan Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi HukumIslam.Bahwa kebahagian yang dirasakan olen Penggugat setelah berumah tanggadengan Tergugat hanya berlangsung 3 (tiga) bulan, karena sering terjadipercekcokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerusdisebabkan prasangka buruk dan perasaan cemburu yang berlebihan dariTergugat terhadap Penggugat sehingga berakibat buruk kepada kinerjaPenggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS) sehariharinya.Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat telah menjadi suami istri sahselama 10 (sepuluh) tahun, namun Tergugat tidak pernah sedikitopun punyarasa percaya kepada Penggugat selaku istrinya dalam hal keuangan danHalaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 278/Pdt.G/2017/MS.Jth.10.11.12.bahkan untuk kebutuhan rumah tangga saja, sudah menjadi tanggunganmasingmasing.Bahwa ketika timbul percekcokan, Tergugat seringkali melakukan pemukulanterhadap Penggugat baik di depan Ibu

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugatdidampingi Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat baru hadir secarain person di persidangan pada saat proses persidangan sudah sampai pada tahappembuktian;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkanKeputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 474.2/1970 tanggal 25 September2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian

Bangun yang bernama TerunaJaya Surbakti mengalami gangguan jiwa selama hampir 8 (delapan) tahun;Bahwa Teruna Jaya Surbakti dahulu kerja sebagai pegawai negeri sipil;Bahwa Teruna Jaya Surbakti tidak bekerja lagi sebagai pegawai negeri sipil(pensiun) karena mengalami sakit jiwa;Bahwa gaji pensiun atas nama Teruna Jaya Surbakti selama ini diterimaoleh TengTeng Br. Bangun;Bahwa selama ini sebelum TengTeng Br.

Bangun yang bernama TerunaJaya Surbakti mengalami gangguan jiwa selama hampir 8 (delapan) tahun; Bahwa Teruna Jaya Surbakti dahulu kerja sebagai pegawai negeri sipil; Bahwa Teruna Jaya Surbakti tidak bekerja lagi sebagai pegawai negeri sipil(pensiun) karena mengalami sakit jiwa; Bahwa gaji pensiun atas nama Teruna Jaya Surbakti selama ini diterimaoleh TengTeng Br. Bangun; Bahwa selama ini sebelum TengTeng Br.

Bangun adalah orang diberi hak untuk menerima hak pensiun dariTeruna Jaya Surbakti;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P10 menerangkan bahwaTeruna Jaya Surbakti diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipildengan hak pensiun karena keuzuran jasmani/rohani tidak dalam dank arenatugas dan mendapat hak gaji pensiun sejumlah Rp1.323.000,00 (satu juta tigasratus dua puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P11 menerangkan bahwaTengTeng Br.

PUTUSANNomor 1916/Pdt.G/2021/PA Tng.PENCE ;SNS DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ceraigugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 22 Desember 1984, agamaIslam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I,tempat kediaman di Kota Tangerang.

pegawai negeri sipil .sebagaimana Keputusan Walikota Tangerang dengannomor: 472/KEP.495BKPSDM/2021 Tentang Pemberian Izin Perceraian a.nWahyu Ratna Dewi, S.SI NIP. 198412222011012002 .Pangkat GolonganPenata .III/c .Penera Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, usahakecil dan Menengah Kota Tangerang;10.Bahwa adanya perselisihan yang terus menerus tersebut mengakibatkanrumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir danbatin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

Kemudian Majelis Hakim menyatakankuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini gunamendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;Bahwa, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telahmenyerahkan Surat Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor 474.2/KEP.495BKPSDM/2021 yang dikeluarkan oleh Walikota Tangerang tanggal 29 Juni2021;Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukunkembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

memeriksa syarat formil danmateril surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yangmasih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberiankuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertibanumum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugattelah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kuasa hukum Penggugatdiizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan hukum Penggugatdalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai

Negeri Sipil(PNS) telah memperoleh Surat Izin untuk Melakukan Perceraian dengan NomorNomor 474.2/KEP.495BKPSDM/2021 yang dikeluarkan oleh WalikotaTangerang tanggal 29 Juni 2021, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, hal tersebut telah terpenuhi sebagaisyarat untuk melakukan perceraian;Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat

kepadapenggugat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan, namun sesampainya diKalimantan, penggugat mendengar jika tergugat tidak merubah sikapnya yangsering minum minuman keras sampai mabuk dan tetap saja main judi kuponputih;Bahwa setelah penggugat mendengar kabar tersebut, tergugat sudah tidak adakabar beritanya dan sudah tidak diketahui keberadaannnya sampai sekarang;Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yanghingga saat ini sudah berjalan 11 tahun lamanya;Bahwa penggugat sebagai pegawai

negeri sipil telah memperoleh surat izincerai dari atasan penggugat sebagaimana nomor 718/02/Huk tertanggal 12Februari 2013;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Mombi nomor: 005/90/Desa Mombi tertanggal 28 Maret 2013, tergugat (TERGUGAT) terakhirtercatat sebagai warga Desa Mombi, namun sejak bulan Januari tahun 2002tergugat pergi tanpa diketahui tempat tujuannya dan sampai sekarang tidakdiketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon

Negeri Sipil telah terlebih dahulumenunjukkan surat izin cerai Nomor: 718/02/Huk, tertanggal 12 Februari 2013 yangdikeluarkan oleh Wakil Bupati Polewali Mandar selaku ketua tim tindak lanjut atasnama Hj.

negeri sipil telahmemperoleh surat izin cerai dari atasan penggugat sebagaimana nomor 718/02/Huktertanggal 12 Februari 2013, sehingga penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin untuk bercerai dari atasannya sehingga terpenuhi maksud PP Nomor10 Tahun 1983 jo.

PP Nomor 45 Tahun 1990, sebagai syarat administrasi bagiseorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugatdatang sendiri menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datangatau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang ke persidanganmaka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akanmempertimbangkan ketidakhadiran tergugat tersebut;Menimbang

Bahwa berhubung pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil makapengangkatan anak ini akan digunakan untuk tunjangan anak untukmasa depan anak angkat tersebut;.

Bahwa oleh karena pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil cukupuntuk biaya hidup pemohon I, pemohon II dan termasuk anak angkat,Penetapan pengangkatan anak ini untuk masa depan anak angkattersebut, dan pemohon dengan dan pemohon II sudah sangat sayangkepada xxx dan tidak mempermasalahkan pengangkatan anak ini;Berdasarkan alasanalasan tersebut pemohon dan pemohon Ilmohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq.

negeri sipilsedangkan pemohon II hanya ibu rumah tangga;Bahwa benar para pemohon telah mengasuh xxx sejakmasih kecil hingga sekarang;Bahwa xxx sekarang telah berumur sekitar 5 tahun lebih;Bahwa saksi tahu selama dalam asuhan dan pemeliharaanpara pemohon, xxx mendapatkan kasih sayang,kebahagiaan dan pendidikan yang cukup;Bahwa saksi tahu tujuan para pemohon mengadopsi anaktersebut adalah agar masa depan xxx lebih baik;2.

Selain itu karena pemohon berprofesi sebagai pegawai negeri sipildan masih memiliki hubugan keluarga meskipun hanya keluarga dalam satusuku namun dirinya bersama isterinya yakin para pemohon akan mampumendidik, megasuh dan memberikan biaya penghidupan serta masa depanyang baik unutk Xxx;Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannyapemohon dan pemohon II telah mengajukan buktibukti baik bukti suratsuratmaupun bukti saksi sebagai tersebut di bawah ini;Meninmbang bahwa bukti surat PI&PII

;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ayah kandung calon anakangkat dan buktibukti yang diajukan di persidangan, majelis hakim menemukanfakta hokum sebagai berikut;1.Bahwa para pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal17 November 2007;Bahwa sejak menikah hingga sekarang para pemohon belummemiliki anak;Bahw pemohon berprofesi sebagai pegawai negeri sipil sedangkanpemohon II sebagai ibu rumah tangga;Bahwa xxx dan xxx adalah pasangan suami isteri yang menikah padatanggal 24 Mei 1993 dan

PUTUSANNomor 047/Pdt.G/2014/PA.PALBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu Klas 1 A yang memeriksa dan mengadiliperkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Banggai,tempat tinggal di Propinsi Sulawesi Tengah, dalam halini memberi kuasa kepada MUSLIM MAMULAI,S.H

,M.H & REKAN, Advokat beralamat Jalan R.A.Kartini No. 08 Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan PaluTimur, Kota Palu, sesuai dengan Surat Kuasa Khususyang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan AgamaPalu Nomor 12/C1/2014 Tanggal 15 Januari 2014selanjutnya disebut Pemohon ;MelawanTERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Sulawesi Tengah,tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebutTermohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah

Selanjutnya,Majelis Hakim berusaha secara sungguhsungguh menasehati Penggugat untukrukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983jo.

Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian telah memperoleh surat pemberian izin perceraianNomor ; .

Negeri Sipil ;e Bahwa setelah Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohonmeninggalkan rumah dinas Camat dan tinggal bersama saya,sedangkan Termohon tetap tinggal di situ ;e Bahwa Pemohon dan Termohon setelah berpisah tempat tinggal tidakpernah rukun kembalie Bahwa Tidak pernah ada usaha Pemohon untuk rukun denganTermohon dan saksi tidak tahu tentang usaha keluarga Pemohon danTermohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon :Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohonmenyatakan menerima

PUTUSANNomor 89/Pdt.G/2021/PA.MshAzo EN :SeyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkanputusan dalam perkara Cerai Gugat antara:SNK BINTI MK, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXX, XX April XXXX, agamaIslam, pendidikan XX, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,tempat tinggal di Negeri XXX, Kecamatan XXX,Kabupaten Maluku Tengah, nomor HP.

Bahwa Karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, makaPenggugat telah mendaptkan izin dari atasan untuk mengajukan perceraianHal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.89/Pdt.G/2021/PA Mshdengan Tergugat dari Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Maluku tengah, Nomor: XXX/2021, tanggal 02 Juli 2021.Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugatmohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :Primer:1.

Bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datangmenghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXX/2021 tanggal 02 Juli 2021 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten MalukuTengah;Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatanPenggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Negeri Sipil(Guru) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah,Penggugat telah memperoleh izin dari atasan yaitu Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Maluku Tengah dengan Surat Nomor XXX/2021 tanggal 02Juli 2021, hal ini sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang jjin perkawinan dan percerain bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat IzinPerceraian yang dikeluarkan oleh atas nama Walikota Baubau, Sekda Kota BaubauNamor 474.2/801, tertanggal 7 April 2014;10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas,Penggugat merasa menderita baik secara lahir bathin dan juga Penggugat sudah tidaksanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Terguga!

Putusan Nomor 0146/Pdt.G/2014/PA.Bb.Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari atasanatau pejabat yang berwenang melalui Keputusan Walikota Baubau Nomor: 474.2/801tertanggal 07 April 2014;Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah menyampaikankepada Penggugat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi

Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dariPejabat dan ternyata Penggugat telah memperoleh izin dimaksud ;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datangmenghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulaipemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinyatetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalildalil gugatannya

harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harusdiperiksa secara verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaituputusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugatuntuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil telahmemperoleh izin dari atasan atau pejabat yang berwenang, maka perceraian Penggugattelah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang padapokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan damai,baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012, rumah tangga Penggugat danHim. 7 dari 12 Him.

sebagai CPNS pada kementrian Riset, Tekniologidan Pendidikan Tinggi dengan Jabatan Pengelola Informasi Kerjasamapada Kopertis Wilayah VI yang memenuhi persyaratan diangkatmenjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana pengumumanCPNS (Terlampir) dalam Pasal 1 huruf a angka 1 PP 10/1983 danRomawi angka 4 huruf a nomor 1 Surat Edaran Kepala BadanAdministrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian, yang meliputiPegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah,termasuk calon Pegawai Negeri Sipil dengan demikian ketentuanperceraian harus dengan izin atasan tersebut juga berlaku bagi CPNS.Dalam hal Pemohon mengajukan Permohonan Talak kepada KetuaPengadilan Agama Sukoharjo sebelum adanya izin cerai sebagaimanaketentuan tersebut diatas adalah Permohonan Yang Prematur

Negeri Sipilyang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rebublik Indonesia Nomor 45Tahun 1990 adalah untuk Pegawai Negeri Sipil sedangkan Pemohon statusnyabaru lulus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil terlebih lagi sewaktu Pemohonmedaftarkan perkaranya yaitu pada tanggal 2 Januari 2019 belum adapengumuman tentang kelulusan Pemohon sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilkarena berdasar bukti P.3 dan T.5 pengumuman tersebut diumumkan padatanggal 11 Januari 2019, oleh karenaya eksepsi Termohon tersebut

Negeri Sipil sehingga belum mempunyai penghasilan danuntuk waktu/lamanya nafkah lowong menurut Tergugat Rekonpensi adalah mulaiFebruari 2019 karena pada bulan Januari 2019 Tergugat Rekonpensi masihmemberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan menolak tentang pemberianseparoh dari gajinya karena saat ini Tergugat Rekonpensi belum bekerja dan jugabelum menerima SK sebagai CPNS;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam replik rekonpensinyapada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan rekonpensinya

Negeri Sipil dan belum ada buktiyang menunjukkan Tergugat Rekonpensi telah diangkat sebagai Calon PegawaiNegeri Sipil oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tentang pembagiangaji Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima lagi pula tentang pembagian gajiPegawaia Negeri Sipil akibat dari perceraian tersebut adalah merupakan aturanadministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk alat bukti surat baik yang diajukan olehPenggugat Rekonpensi dan juga yang diajukan Tergugat Rekonpensi,

NORMA TARIGAN, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perikanan dan Kelautan Deli Serdang, Alamat Desa Limau Mungkur Dusun V Bintang Meriah No. 135, Kec. STM Hilir, Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;2. SAPTO SURONO, Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Desa Limau Mungkur Dusun V Bintang Meriah No.135, Kec. STM Hilir, Kab.

NORMA TARIGAN, Jenis kelamin: Perempuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipildi Dinas Perikanan dan Kelautan Deli Serdang, Alamat Desa LimauMungkur Dusun V Bintang Meriah No. 135, Kec. STM Hilir,Kab. Deli Serdang Sumatera Utara, selanjutnya disebutsebagai TERGUGAT I;2. SAPTO SURONO, Jenis kelamin: Lakilaki, Pekerjaan: Swasta, Alamat: DesaLimau Mungkur Dusun V Bintang Meriah No.135, Kec. STM Hilir,Kab.

Pdt.G/2017/PN.Lbp, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalahsebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dan Penggugat Il (Para Penggugat) adalah merupakansuami istri dan Tergugat dan Tergugat Il (Para Tergugat) juga merupakan suamiistri;Bahwa sebelumnya Penggugat Il dan Tergugat adalah sama sama PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, akan tetapi saat ini Penggugat II sudahpensiun, sedangkan Tergugat masih aktif sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS)pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utarasampai sekarang;Bahwa awalnya antara Penggugat Il dan Tergugat sewaktu sama sama bekerjadi kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utaramerupakan rekan kerja yang saling mempercayai satu sama lain, sehingga padasuatu waktu sekitar tahun 2008 Tergugat datang dengan meminta tolongkepada Penggugat Il untuk meminjam uang;Bahwa kemudian atas bujuk rayu Tergugat kepada Penggugat , akhirnyaberdasarkan

inisebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatanPara Penggugat adalah sebagaiberikut :Bahwa Penggugat dan Penggugat Il (Para Penggugat) adalah merupakan suamiistri dan Tergugat dan Tergugat Il (Para Tergugat) juga merupakan suami istri;Bahwa sebelumnya Penggugat Il dan Tergugat adalah sama sama PegawaiNegeri Sipil (PNS) yang bekerja di kantor Dinas Perikanan dan KelautanKabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, akan tetapi saat ini Penggugat Il sudahpensiun, sedangkan Tergugat masih aktif sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS)pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utarasampai sekarang;Bahwa awalnya antara Penggugat Il dan Tergugat sewaktu sama sama bekerjadi kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utaramerupakan rekan kerja yang saling mempercayai satu sama lain, sehingga padasuatu wakiu sekitar tahun 2008 Tergugat datang dengan meminta tolong kepadaPenggugat Il untuk meminjam uang;Bahwa kemudian atas bujuk rayu Tergugat kepada Penggugat , akhirnyaberdasarkan

negeri sipil (SKCPNS), asli Surat keputusan pegawai negeri sipil (SK PNS), asli suratkeputusan pertama (SK Pertama), asli Surat keputusan pangkat terakhir(SK Pangkat Terakhir), asli Taspen dan asli kartu pegawai danrekomendasi dari Kepala Sekolah tempat terdakwa mengajarsebagaimana yang disyaratkan oleh KSP Pundi Nega Solusi Makassar,akan tetapi seluruh asli SK CPNS, asli SK PNS, asli SK Pertama, asliPangkat Terkahir, asli Taspen dan asli Kartu Pegawai yang dimiliki olehterdakwa telah dijaminkan

negeri sipil (SKCPNS), asli surat keputusan pegawai negeri sipil (SK PNS), asli suratkeputusan pertama (SK Pertama), asli Surat keputusan pangkat terakhir(SK Pangkat Terakhir), asli Taspen dan asli kartu pegawai danrekomendasi dari Kepala Sekolah tempat terdakwa mengajarsebagaimana yang disyaratkan oleh KSP Pundi Nega Solusi Makassar,akan tetapi seluruh asli SK CPNS, asli SK PNS, asli SK Pertama, asliPangkat Terkahir, asli Taspen dan asli Kartu Pegawai yang dimiliki olehterdakwa telah dijaminkan

negeri sipil (SK CPNS), asli suratkeputusan pegawai negeri sipil (SK PNS), asli surat keputusan pertama (SKPertama), asli Surat kKeputusan pangkat terakhir (SK Pangkat Terakhir), asliTaspen dan asli kartu pegawai dan rekomendasi Kepala Sekolah tempatterdakwa mengajar sebagaimana yang disyaratkan oleh KSP Pundi NegaSolusi Makassar; Bahwa menggunakan surat palsu untuk bermohon dan mencairkankredit di KSP Pundi Neka Solusi Jin.

negeri sipil (SK CPNS), asli suratkeputusan pegawai negeri sipil (SK PNS), asli surat keputusan pertama (SKPertama), asli Surat kKeputusan pangkat terakhir (SK Pangkat Terakhir), asliTaspen dan asli kartu pegawai dan rekomendasi Kepala Sekolah tempatterdakwa mengajar sebagaimana yang disyaratkan oleh KSP Pundi NegaSolusi Makassar.

Lahir : Padang/02 November 1986Umur : 32 tahunJenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Talao Hilir Nagari Talu Kecamatan TalamauKabupaten Pasaman BaratAgama :IslamPekerjaan : Pegawai Negeri SipilSelaku Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Pemerintah DaerahKabupaten Pasaman Barat, bertindak atas nama Bupati Kabupaten PasamanBarat selaku Tergugat 1 berdasarkan surat kuasa khusus nomor180/14/SKK/HK/X1I/2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan NegeriPasaman

Lahir : Sawahlunto Sijunjung /22 Oktober 1981Umur : 37 tahunJenis Kelamin : PerempuanKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Perumahan Taman Graha Indah Lestari No.10 Kelurahan Kampung Lapai Kota PadangAgama :IslamPekerjaan : Pegawai Negeri SipilSelaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada PemerintahDaerah Kabupaten Pasaman Barat, bertindak atas nama Kepala DinasPekerjaan Umum dan Tata Ruang selaku Tergugat 2;Nama : BAMBANG SUMARSONO, S.T.Tempat/Tgl.

Lahir : Kayu Aro /23 Juni 1977Umur : 41 tahunJenis Kelamin : LakilakiKebangsaan/Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jorong) Padang ODurian Hijau NagariLingkuang Aua Kecamatan PasamanKabupaten Pasaman BaratAgama :IslamPekerjaan : Pegawai Negeri SipilSelaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan TataRuang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, bertindak atasnama Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umumdan Tata Ruang selaku Tergugat 3;Untuk selanjutnya