Yu Mat Nan Lavik Renag Orang Ko What, tanat wahan sren.Yang artinya saya rela mati demi membela Ibu, Istri dan SaudaraPerempaun dan batas tanah Warisan kami.POIN KE 8Kenapa saya bertindak keras dan pukul penggugat diancam dengan parang dantumbah itu ada lagunya dan syairnya dari Drakel :* Aku ini bukan pintuHalaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 214/Pdt.G/2020/PN Japyang selalu kau bukan kau tutupaku ini manusia yang punya batas perasaanbagi dirimu bagi diri ku tiada berbeda.* Sering kaliengkau

4 Jawab Yesus :Tidak kami Baca, bahwa la yang menciptakan Manusia sejak semulamenjadikan mereka lakilaki dan perempuan? 5 dan FirmanNya:Sebab itu lakilaki akan meninggalkan Ayah dan lbuNya dan bersatudengan Istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 6.Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apayang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan Manusia. 2.

Meningat pada waktu itu Penggugat menangis dan berkata didepanPolisi bahwa yang bisa diceraikan Suami dan Istri hanya Kematianatau maut, Bukan Manusia sehingga saat tarik kembali niat sayauntuk cerai.3.

Bahwa saksi membenarkan selain beragama islam ia juga menganut ajarankejawen yaitu ajaran leluhur nenek moyang orang Jawa;Bahwa kejawen itu merupakan budaya orang Jawa yang menjunjung tingginilainilai penghormatan kepada sesama manusia dan juga Tuhan.

Bahwa saksi memang mengikuti ajaran kejawen yang disampaikan olehRohamim akan tetapi saksi adalah penganut Agama islam,Bahwa saksi sering mendengarkan penyampaian ajaran kejawen dariRohamim di warung adiknya saksi yaitu Aan, dan intinya adalah ajaranuntuk tetap menghormati budaya Jawa seperti hormat pada orang yanglebih tua, bersikap baik terhadap sesama manusia, menghormati leluhurdan lain sebagainyaBahwa saksi tidak merasa Rohamim sebagai gurunya akan tetapi saksi danbeberapa orang lain seperti

terdakwa Toyib, Prayit, Atok, Fadoli, Sigit danAan, setuju dengan ajaran Rohamim sehingga mengikuti Rohamim, akantetapi saksi tetap melaksanakan sholat, puasa dan ajaran islam lainnya;Bahwa ajaran kejawen yang disampaikan oleh Rohamim ini sebenarnyabaik karena merupakan keluhuran budaya orang Jawa yang selalumenghormati leluhur dan harus berperilaku baik sebagai manusia dan tetappercaya kepada Tuhan Sang Pencipta;Bahwa biasanya Rohamim menyampaikan ajaran kejawen itu di warungnyaadik saksi yaitu

Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepadapelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yangmempunyai hak dan kewaJlban serta cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.13Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap kanseorang yang bernama MOHAMAD TOYIB bin HASIM, dengan identitas lengkapsebagaimana tersebut di atas, sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini,yang menurut pengamatan

., telahdilaporkan kepada dan telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia RI, sebagaimana ternyata dalam Surat Kementrian Hukum danHak Asasi Manusia RI tanggal 19 Mei 2009 Nomor AHUAH.01.1006302perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.Indotruba Tengah;Susunan Pemegang Saham Perseroan dimana Pemohon tercatat sebagaipemegang/pemilik 50 % saham di Perseroan yang telah ditempatkan olehdan disetor penuh ke dalam Perseroan (vide Akta tanggal 12 Mei 2009Nomor 53 yang dibuat

dihadapan Notaris Zainal Abidin, S.H.) ditegaskanoleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui SuratKonfirmasi Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RINomor AHU.2AH.01.097157 tanggal 03 September 2010, yangmenyatakan bahwa susunan pemegang saham Perseroan adalah: PT.

Akta Nomor 53, tanggal 12 Mei 2009 yang dibuat dihadapan NotarisZainal Abidin (vide Bukti P9a) didasari olen Keputusan Sirkuler;Bahwa Keputusan Sirkuler yang menjadi dasar dari Pengalihan Hak atasSaham YAKEP dan dasar dari Persetujuan Pemegang Saham untukmendaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tidakditandatangi olen Para Pemegang Saham lain dari Turut Pemohon Kasasi ,yaitu PT. Minamas Gemilang dan PT.

Terdakwa menggunakankedua tangannya sebagai alat untuk melakukan pencabulantersebut.Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi korban menceritakan padasaksi saat kejadian pencabulan tersebut, saksi korban sempatmelakukan perlawanan yaitu. dengan mendorong terdakwa.Namun, kekuatan saksi korban tidak sebanding dengan kekuatanterdakwa dan juga saksi korban ini cacat dimana badan sebelahkanannya tidak bisa berfungsi maksimal layaknya manusia yangHal 8 dari 18 Hal.

Unsur Memaksa Seseorang Untuk Melakukan AtauMembiarkan dilakukan Perbuatan Cabul.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.Unsur Barang Siapa.Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa dalam tindak pidanamenunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal inimanusia pribadi (Natuurliike Persoon) selaku pendukung hak dankewajiban (drager van rechten en plichten);Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatukesimpulan bahwasanya manusia

Putusan Nomor 67/Pid.B/2016/PN EndSavigny dan Feurbach, menyatakan: Jadi yang dianggap sebagai subyektindak pidana adalah manusia (natuurlijkepersoon)Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Buku Il Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kataBarangsiapa atau HJ adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atauterdakwa atau setiap orang sebagai

subyek hukum (pendukung hak dankewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalamsegala bentuk tindakan atau perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijkepersoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyekhukum;Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barangsebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteriakemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab

seperti bandara dan pelabuhan laut yangtelah ditentukan, dengan dokumen yang harus dimilikioleh setiap orang asing yang masuk dan keluar dariWilayah Negara Republik Indonesia yakni :i) Paspor yang masih berlaku dan syah.ii) Memiliki Visa.ili) Tidak termasuk dalam daftar cegah tangkal (Cekal).iv) Masuk dan keluar dari wilayah Negara Indonesiaharus melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)namun, apabila persyaratan tersebut tidak dimilikimaka orang asing tersebut illegal/gelap sehinggapenyelundupan manusia

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahmempertimbangkan segala sesuatunya secara lengkapsesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan tentangperbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan tindakpidana secara bersamasama dan terorganisasi melakukanpenyelundupan manusia sebagaimana tertuang padahalaman 31 sampai dengan 36 didalam Putusan Nomor : 38K/PM.III13/AD/VII/2012 tanggal 24 September 2012.2.

Bahwa atas keberatan ketiga Pengadilan militer IIl13 Madiundalam hal menjatuhkan putusan Terdakwa bersalah Secarabersamasama dan terorganisir melakukanpenyelundupan Manusia sudah benar karena Terdakwasudah terlibat sejak awal menerima permintaan untukmenyelundupkan imigran gelap dengan biaya ratusan jutarupiah dari Sdr.

Majelis Hakim Banding sependapatdengan tanggapantanggapan Oditur Militer sehingga tanggapantanggapan Oditur Militer tersebut dapat diterima.Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III13Madiun Nomor 38K/PM.IIl13/AD/VII/2012 tanggal 24 September2012 Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis TingkatPertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindakpidana dengan Secara bersamasama danterorganisasimelakukan penyelundupan manusia adalah telah memberikanpertimbangan dengan

., Notaris di Jakarta, yang telahmendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Republik Indonesia, Nomor AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukanperubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT Inter Sport Marketing Nomor 05,tertanggal 05 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita, S.H.

,Notaris di Jakarta, yang mana terhadap perubahan tersebut telah dicatatkanperubahan Data Perseroan PT Inter Sport Marketing pada KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.08835.40.22.2014, tertanggal 19 Mei 2014;.

Bahwa sebagai Penerima Lisensi (License) Penggugat dengan penuh itikadbaik telah menjalankan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuanPasal 47 UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yang berbunyi"Perjanjian Asensi tersebut wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal HakKekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta, Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia". Penggugat melalui Kuasa danKonsultan HKI Turman M.

., pada Kantor AbsolutPatent & Trade Mark, telah mengajukan Permohonan Pencatatan Lisensikepada Direktur Hak Cipta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan IntelektualKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jalan H.R. Rasuna SaidKav. 89, Jakarta Selatan, pada tanggal 23 Mei 2014, serta telah diterimadan dicatatkan pada tanggal tersebut 23 Mei 2014;6.

Bahwa saya adalah salah satu orang yang dipercayakanoleh utusan Gereja sebagai Pendeta Pembantu gereja di GBIWood Ward di Jalan Wood Ward kota Palu , dengan jumlahjemaat sekitar 700 (tujuh ratus) orang, dengan identitas diri sayadalam Kartu jabatan Pendeta pembantu Nip .1900187 ( copiterlampir ), sehingga saya sangat diperlukan dalam membangunSumber Daya Manusia/ khususnya pembinaan mental Rohanimanusia Indonesia dan Jemaat GBI Wood Ward khusunya.

Karenaitu jika saya tinggalkan maka sangat berdampak terhadappembangunan manusia Indonesia khususnya Jemaat GBI KotaPalu dari sisi pembinaan mental rohani.b. Bahwa selain itu saya menjabat selaku Ketua Gerakan KasihIndonesia ( GERKINDO ), dengan Tupoksi membagikan kasihberupa material kepada Gerejagereja dan masyarakat secaraumum yang ada di Sulawesi Tengah.

oleh ibuibupenghuni kompleks perumahan kehutanan yang jumlahnya sekitar20 (dua puluh) orang tersebut adalah sangat jauh dari harapanuntuk mendulang suara akan tetapi hal tersebut saya lakukankarena didasari oleh ingin rasa membantu secara kemanusiaankarena dampak bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksiyang terjadi tanggal 28 September 2018 yang lalu adalah kejadianyang sangat hebat sekali yang menggoncang perhatian duniasehingga sangat berdampak luar biasa dan dampaknya traumatisterhadap manusia

Bahwa perbuatan saya yang sifatnya memberikan bantuankepada manusia adalah menurut saya tergolong perbuatanHalaman 14 dari 17 halaman Putusan Perkara Nomor 44/PID/2019/PT PALmulia bukan merugikan orang lain bahkan sangat Mulia didepan Tuhan.i.

Kendala.aKeterbatasan sumber daya manusia bidangkesekretariatan khususnya para pengelolakeuangan dan terjadinya perpindahan posisi danjabatan menjadi tenaga teknis.Belum maksimalnya tingkat kepatuhan terhadapregulasi dan kedisiplinan para pengelolakeuangan.Perlunya dukungan anggaran yang memadaiuntuk melaksanakan kegiatan konsolidasimaupun monitoring evaluasi khususnya dalampelaksanaan penyusunan laporan keuangan.2) Strategi/Kebijakan.a)Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor4 Tahun 2017 tentang

Perencanaan dan Tata Kelola Keuangan.Kendala.)2)a)b)c)d)Terbatasnya sumber daya manusia PengelolaKeuangan yang memenuhi kompetensi khususnyadibidang perencanaan program dan anggaran.Kurangnya pembinaan kepada para staf/pejabat/tenaga fungsional perencana baik di tingkat pusat,banding maupun pertama.Sering berubahnya regulasi yang berkaitandengan pengelolaan keuangan.Belum adanya standardisasi sarana danprasarana peradilan.Strategi/Kebijakan.a)Perlu melaksanakan pendidikan dan pelatihandibidang perencanaan

Kendala.Sumber daya manusia yang menguasai dibidang:1))))5)& w bKeprotokolan lemah.Penatausahaan barang milik negara lemah.Penataan ruang kerja yang belum representatif.Peralatan keamanan yang sudah rusak.Sarana dan prasarana penunjang belum memadai.b.

Kendaia.1)Sarana dan prasarana Diklat. 392) Sumber Daya Manusia.3) Teknologi Informasi dan Komunikasi.Strategi/Kebijakan.1 Pembangunan balai diklat daerah.2) Peningkatan anggaran untuk pemeliharaan sarana danprasarana.,3) Mengoptimalisasikan asset BMN (rumah singgahpimpinan) dengan melakukan alih fungsi.4) permintaan ruang arsip di gedung arsip Pulo Mas.5 Menambah jumlah pengajar (Hakim Tinggi danWidyaiswara) baik yang sifatnya tetap maupun paruhwaktu (memiliki kompetensi khusus).6) Peningkatan kualitas

., yang telahmendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia. tertanggal20 Juli 1991 Nomor: C25950.HT.01.01. TH.91dengan segala perubahannya terakhir AktePerubahan No.5 tanggal 1 Juli 2009 + dihadapanNotaris Hartojo, S.H., yang telah mendapatkanpersetujuan dari Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia tertanggal 10 Agustus2009 Nomor: AHU0051053.AH.01.09 dalam hal inimemilinh tempat kedudukan hukum, di kantorHim. 71 dari 80 him.

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA.1. Deklarasi Universal Hak Asasi manusia :Pasal 171) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersamasama dengan orang lain.2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semenamena;2. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 mengamanatkan :bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi danhak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang.2.

Pasal 36 ayat (2) UndangUndang RI No. 39 Tahun 1999 TentangHak Asasi Manusia menganatkan :bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengansewenangwenang dan secara melawan hukum;52 Bahwa amar putusan Mahkamah Agung No.941 K/PDT/2004tanggal 30 Agustus 2006 yang menyatakan perlawanan atas penyitaan milikTurut Terlawan 1,11 dan Ill telah kadaluarsa, sehingga disini negaramengambil hak milik seseorang / pribadi dengan cara sewenangwenanghanya karena lewat waktu.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat yang telah menyita atastanah dan bangunan milik Turut Tergugat , Il, Ill dan IV secara sewenangwenang dan melanggar hak asasi manusia;Ds Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan dilakukannya lelangeksekusi oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (obscuur libel)karena tidak menjelaskan masingmasing perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat I.e Dalil Penggugat pada halaman 5 angka romawi V poin 5.1, 5.2, 5.3,dan 5.4 pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum yaitu telah menyita atas tanah dan bangunanmilik Turut Tergugat I, Il, Ill, dan IV secara sewenangwenang danmelanggar hak asasi manusia namun Penggugat

Tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum.LsPenggugat dalam dalil posita gugatan halaman 5 angka Vmendalilkan pada intinya bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum karena telah menyita atas tanah danbangunan milik Turut Tergugat I, Il, Ill dan IV secarasewenangwenang dan melanggar hak asasi manusia;Bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawanhukum dengan atasan sebagai berikut:a.

cle Jay Je ail ciel ID, Leal dl Gay dea yy GeNasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengannasab terikatlah individuindividu keluarga dengan ikatan yang kekal abadidari silaturohim yang berdiri diatas dasar satunya darah, daging dan tulangtulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayahadalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunankeluarga yang tidak terputus talinya.

Dan nasab adalah nikmat yang agungyang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatannasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatansilaturohim.

Oleh karena itu Allah swt. menganugerahkan atas manusiadengan nasab dan berfirman dalam surat 25 Al Furgon ayat 54 : ga Gla) ONS 5 gueny Lusi dead pty eLall Gyo GIA call saDan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusiaitu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depanpersidangan yang dihadirkan oleh Para Pemohon ditemukan fakta hukumbahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon (XXXX) dengan PemohonIl

Pasal99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakan sebagaianak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniuntuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan

hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtanya sendiri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mendasarkan pulapertimbangannya kepada hujjah syariyah

;Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkanatau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana.Putusan. No. 481/Pid.B/2013/PN.GS.

menentukan pelaku;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yangternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dariketerangan saksisaksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwaadalah Terdakwa MARTINUS SADIKUN Bin SURANTO yang dihadapkankepersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaanyang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilaibahwa terdakwa sebagai manusia

biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya,sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakansetelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi.

Unsur Barang siapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapaditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatuperbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum( rechts persoon ) dan orang atau manusia ( een natuurlijk persoon ), makadengan adanya terdakwa yaitu Jariyo bin Lastomo in casu dengan identitasselengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiriyang diajukan dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ini telahterpenuhi

terdakwamasingmasing haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dankepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukandimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagaisuatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan),korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidakmengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaanmaka para terdakwa bisa menjadi manusia

yang baik serta dapat diterimamasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlah mulia denganpenuh kehatihatian ;Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini paraterdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanyamasa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwamasingmasing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai

penyidikandan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yangberdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapatdisimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benarterdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai denganidentitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;Hal 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN PbmMenimbang, bahwa dalam hal ini :e Secara obyektif, terdakwa adalah manusia

Terdakwa;Hal 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2014/PN PbmKeadaankeadaan yang meringankan :e = Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenaipidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkanvariabelvariabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosioyuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilainilaikemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia

dan bukansebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada dialam hampa nilai tanpa makna hakiki.

Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaituditujukan kepada subyek hukum pidana yang berupa manusia yangberdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan suatu tindak pidana danuntuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya haruslah dilakukanoleh orang yang sehat akal pikirannya ;Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang lakilakibernama Satino bin Mad Kasimin dengan identitas selengkapnyasebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telahternyata

Perawat, Bidan danApoteker;Menimbang, bahwa orang tidak diperbolehkan/dilarang berjualan obatjika tidak memiliki keahlian atau Kewenangan karena dapat membahayakanpengguna/konsumen yang menggunakan obat tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud obat adalah bahan atau panduanbahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki sistem fisiologi atau kKeadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatandan kontrasepsi untuk manusia

terdakwa belum pernahdihukum, maka majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman atas dasarkewenangan secara subyektif yang tidak terkendali, namun akanmempertimbangkannya dengan berpedoman bahwa hukuman pidana yangdijatunkan ini bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidikTerdakwa ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perludipertimbangkan pula halhal yang memberatkan dan meringankan ;Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan manusia

Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesiapemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikanseseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelinara danterbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;3. Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalamdiri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabatsebagai insan Pancasila ;4.

Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipunseseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina, kemungkinanmemperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalamberpartisipasi Sesuai dengan bidang kehidupannyaMenimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai alatbalas dendam, melainkan pemidanaan itu. sendiri haruslah bersifat mendidikTerdakwa, agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindakpidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat

.;2 Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persedian Padanya, AtauMempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahterdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsurunsur tersebut diatas ;Ad.1 Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untukmenunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindakpidana.

pelaku;Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yangternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dariketerangan saksisaksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwaadalah Terdakwa EDO EFENDI Als PENDI Bin MANSYUR yang dihadapkankepersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaanyang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilaibahwa terdakwa sebagai manusia

biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya,sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapatmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakansetelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi.

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut di atas harus dinyatakansebagai anakanak sah dari para Pemohon;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 UndangUndang Nomor39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa:(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabatmanusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nuraniHim. 10 dari 14 him. Pntp.

No. 114/Pdt.P/2018/PA.Kab.Mn.untuk hidup berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangatpersaudaraan.(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan danperlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum danperlakuan yang sama di depan hukum.(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dankebebasan manusia, tanpa diskriminasi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undangundang Nomor 23tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa setiap anak berhakuntuk

lalu akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan diatas, dalam dakwaan primairTerdakwa telah didakwa, melakukan tindak pidana melanggar : pasal 112 ayat (1) Undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsur sebagai berikut :Unsur ke1 : Setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnyamenunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu darisubjek hukum adalah manusia

;Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundangundangan dibuat olehdan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuanketentuan yangtercantum dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang TentangNarkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009, padadasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindakpidananya;Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidanadalam perkara ini, menurut