;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tapisejak bulan Juli tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan a.Pemohon sudahsangat sibuk bekerja, sehingga Pemohon menginginkan agar termohonbisa maksimal dirumah untuk mengurus rumah tangga dan anakanakb.Pemohon menginginkan agar Termohon praktek dokter sendiri yangwaktunnya bisa disesuaikan, tidak sebagai dokter Pegawai Negeri yangmenyita banyak waktu akan tetapi Termohon menolak

;ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih danbertengkar yang disebabkan a.Pemohon sudah sangat sibuk bekerja,sehingga Pemohon menginginkan agar termohon bisa maksimaldirumah untuk mengurus rumah tangga dan anakanak b.Pemohonmenginginkan agar Termohon praktek dokter sendiri yang waktunnyabisa disesuaikan, tidak sebagai dokter Pegawai Negeri yang menyitabanyak waktu akan tetapi Termohon menolak dan tidak menyetujuipermintaan Pemohon;ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah

Halaman 5 dari 11 halamanmenginginkan agar Termohon praktek dokter sendiri yang waktunnyabisa disesuaikan, tidak sebagai dokter Pegawai Negeri yang menyitabanyak waktu akan tetapi Termohon menolak dan tidak menyetujuipermintaan Pemohon;ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempattinggal 3 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah salingmengunjung!

pernah bercerai;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Juli tahun2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah,setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihandan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah sangat sibuk bekerja,sehingga Pemohon menginginkan agar Termohon bisa maksimal dirumahuntuk mengurus rumah tangga dan anakanak, Pemohon menginginkan agarTermohon praktek dokter sendiri yang waktunnya bisa disesuaikan, tidaksebagai dokter Pegawai

Negeri yang menyita banyak waktu akan tetapiTermohon menolak dan tidak menyetujui permintaan Pemohon, dan akhirnyaberpisah selama 3 tahun dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupunbathin ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangantanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secarapatut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnyaTermohon (Verstek) sesuai dengan Pasal

Penetapan perwalian ini akan digunakan oleh Pemohon untukmengurus kelangsungan hidup anak yang bernama HF, di samping itujuga untuk mengurus keperluan terhadap hakhak almarhum Msebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu mengurus pencairan uang pensiunan(TASPEN.Menimbang, bahwa perkara yang diajukan pemohon adalahperkara perwalian/penunjukkan wali, yang berdasarkan Pasal 49UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannyamerupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, dan berdasarkansurat permohonannya

Fotokopi Surat Keputusan Bupati Kutai Barat, NomorSK.823.3/207/BKDIX/2008, bertanggal 4 September 2008,tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, atas nama M,bermeterai cukup dan bertanda P.8.9.

berwenang, sehinggamenurut ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakanbukti lengkap/sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya, olehkarena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Ahmad Zaini bin TamrinHusni telah meninggal dunia karena saskit pada tanggal 1 Oktober2010, dan Ismidayana binti Ishak telah meninggal dunia karenakecelakaan pada tanggal 9 Juni 2008.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.4.berupa potokopi Surat Keputusan Walikota Samarinda, tentangKenaikan Pangkat Pegawai

Negeri Sipil, karena dibuat berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku oleh pejabat yangberwenang, sehingga menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa aktaotentik merupakan bukti lengkap/sempurna, selama tidak dibuktikankepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa AZadalah seorang yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil padaKantor Perikanan Kota Samarinda.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.5.berupa potokopi Kartu Peserta TASPEN adalah suatu akta otentik

waktu) dan menurut tata cara yang ditentukanoleh undangundang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang dikemukakanoleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnyatersebut pada pokoknya ialah sebagai berikutbahwa Pengadilan Negeri tidak cermat dalam memeriksa danmemutus perkara ini, antara lain tentang = adanyaperbedaan status/pekerjaan Terbanding/Penggugat,dimana dalam gugatan disebutkan status atau pekerjaanPenggugat adalah Pegawai

Negeri Sipil, akan tetapidalam Surat Kuasa kepada Kuasanya disebutkan bahwapekerjaan Penggugat adalah Ibu Rumah Tangga ;bahwa Pengadilan Negeri tidak cermat dalam membuatpertimbangan dan putusan, oleh karena berpendapatbahwa posita gugatan poin 2 sampai dengan 6 tidakterbukti atau tidak dapat dibuktikan yang berartialasan alasan untuk menuntut' perceraian tidak adalagi / tidak terpenuhi / tidak terbukti sehinggaseharusnya gugatan Penggugat ditolak, akan tetapiyang terjadi justru kebalikannya, Pengadilan

pasal 21 ayat 2Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan = yangPage 9 of 14diajukan Penggugat terlalu dini atau belum~ saatnyadiajukan sehingga seharusnya dinyatakan tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa selain dari pada itu telahterungkap pula bahwa Penggugat adalah seorang pegawainegeri sipil, sehingga berlaku ketentuan yang diaturdalam Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 jo PeraturanPemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil =;Menimbang, bahwa menurut PP.

No. 10 Tahun 1983seorang pegawai negeri sipil seperti halnya Penggugatdalam perkara ini, yang akan melakukan perceraian danbertindak sebagai Penggugat, terlebih dahulu siharusmemperoleh izin dari pejabat yang berwenang / atasannya.Apabilan ketentuan tersebut dilanggar maka ia dapatdikenakan sanksi berupa pemberhentian sebagai pegawainegeri sipil tidak atas permintaan sendiri =;Menimbang, bahwa ternyata dalam gugatannya tersebutPenggugat sebagai seorang pegawai negeri sipil yangingin bercerai tidak

SAKSI I: HERI KURNIAWAN.SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggaldi Kampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru KecamatanMentok Kabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama KETTY NURLELA;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama MUHAMMAD FAKIH AL FALAH, Jenis

SAKSIIl: ZURMAWATI.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di KampungJawa Baru, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat;Dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuanbernama KETTY NURLELA;e Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon sudah mempunyai beberapa orang anakyang salah satunya bernama MUHAMMAD FAKIH AL FALAH, Jenis kelaminlakilaki, di Mentok

P4);Foto copy surat surat tersebut telah dibubuhi materai, dimana setelah foto copy tersebutdicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalau aslinya dikembalikan kepada pemohonsedangkan foto copy dimasukkan kedalam berkas perkara ;Selanjutnya dipersidangan pemohon telah mengajukan saksi sebanyak 2(dua) orang yangsekarang menunggu diluar sidang ;Atas perkenan Hakim, kemudian dipanggil masuk saksi keI yang mengaku bernama :SAKSI 1: HERI KURNIAWAN .SE,Umur 35, jenis kelamin laki laki, pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil, bertempat tinggal diKampung Tegal Rejo, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan MentokKabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dianutnya, iamenerangkan bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yangsebenarnya ;Atas pertanyaan Hakim, saksi ke I memberikan keterangan sebagai berikut :Apakah sdr. kenal dengan pemohon ?

Memang kelahiran anak Pemohon tersebut belum di catatkandi catatan sipil sehingga belum mempunyai akta kelahiran.Atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;Kemudian saksi ke2 dipanggil masuk keruang sidang,atas pertanyaan Hakim, saksi ke2mengaku bernama :SAKSI IL: ZURMAWATL.Umur 53 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Kampung Jawa Baru,Rt.003/Rw.002, Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat; Selanjutnya saksi mengucapkan sumpah menurut

PUTUSANNomor 293/Pdt.G/2015/PA.PALear I yer Jl all exwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;Pemohon umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjanah Ekonomi,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikandan Kebudyaan Provinsi Sulawesi Tengah, tempatkediaman di Jalan Kelurahan Kecamatan Kota Palu, sebagai Pemohon

;MelawanTermohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjnah Ekonomi,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor GubernurPalu, tempat kediaman di Jalan Kelurahan Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon;Telah mendengar keterangan saksisaksi Pemohon;DUDUK PERKARAMenimbang,bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu,Nomor 293/Pdt.G

warahmah dengan Termohon, namun tidak berhasil,sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohontidak pernah datang menghadap di persidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidangtertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengarjawabannya karena tidak pernah datang menghadiri persidangan;Bahwa Pemohon sebagai pegawai

negeri sipil telah memperoleh suratizin cerai dari pejabat yang berwenang Nomor : 873.4/37/BKD/2015 tanggal24 Februari 2015;Bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alatalat bukti berupa:A.

bahwa oleh karena upaya penasihatan tidak berhasil, makaselanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutupuntuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 danternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannyatanpa ada perubahan;Menimbang, bahwa sesuai surat izin cerai yang dikeluarkan olehpejabat yang berwenang Nomor 873.4/37/BKD/2015 tanggal 24 Februari2015 maka Pemohon sebagai Pegawai

PENETAPANNomor 0241/Pdt.P/2018/PA.BL> zDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Perubahan Biodata dalam Akta Nikah yang diajukan oleh:Pemohon I, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil /Guru, tempat tinggal di xxxxxxxxxxx ;danPemohon Il, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggalCi XXXXXXXXXXX jBerdasarkan

semua dokumen Kepegawaian dandatadata Katu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, ljazah tertulis nama :PEMOHON I;Bahwa oleh karena terdapat perbedaan dalam penulisan antara didalamakta Nikah dan semua dokumendokumen yang selebinnya maka Pemohon dan Pemohon II mohon untuk pembetulan menyamakan dalam penulisanpada Regester Akta Nikah;Bahwa kepentingan pembetulan dalam penulisan pada Regester Akta Nikahuntuk syarat admistrasi dalam kepengurusan persiapan masa Purna Bakti(Pensiun) kedudukan Pemohon sebagai Pegawai

Negeri Sipil agar tidakterdapat penafsiran adanya 2 (dua) subyek hukum;Bahwa untuk meluruskan agar semua dokumen sama maka Pemohon dan Pemohon II mohon agar ditetapbkan Pemohon yang namanya tertulisPEMOHON Isubyek hukumnya sama tidak ada yang selebihnya yakni yangbenar adalah PEMOHON anak yang terlahir dari seorang ayah bernamaKABUL;Bahwa permohonan ini diajukan didukung dengan buktibukti:a) Pemohon dan Pemohon II adalah benarbenar Penduduk yang berdiamdi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blitar

;b) Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B36/Kua.13.31.10/Pw.01/7/2018,tanggal 09 Juli 2018 dikeluarkan Kantor Urusan Agama KecamatanKademangan Kabupaten Blitar;c) Kartu Keluarga nama Pemohon tertulis nama PEMOHON I;d) Surat Keterangan nomor : 508/409.40.6/VII/2018 tanggal 09 Juloi 2018,dari Desa Kepala Plosorejo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitarmenerangkan PEMOHON ladalah PEMOHON I;e) Dokumen kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon tertulis nama PEMOHON :f) ljazah Pendidikan Pemohon

Negeri Sipil;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohontelah mengajukan alat bukti surat P.1,P.2,P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P8 ;Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk,merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi buktitersebut menjelaskan wilayah domisili Pemohon, sehingga bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyaikekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti

Menetapkan karena Tergugat Rekonpensi seorang Pegawai Negeri sipil, maka untukmemberikan biaya hidup kepada bekas isteri yang besarnya sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku;6.

memenuhi rasa kewajaran sertakepatutan, maka oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perluuntuk menambah jumlah nominal nafkah anak tersebut menjadi minimal sebesar Rp750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, sejak putusan ini dijatuhkansampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau dapat hidup mandiri;Menimbang, bahwa tuntutan mengenai biaya hidup bekas/mantan isteri setelahcerai sebagaimana petitum point 5, yang hubungannya dengan status TergugatRekonvensi sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil, dalam hal perkawinan danperceraian telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983adalah peraturan yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian ketika melakukanperkawinan dan perceraian, sehingga pelanggaran terhadap peraturan tersebut adalahmenjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

ini mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telahdatang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalamsidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah;Bahwa oleh karena, penggugat sebagai Pegawai

Negeri Sipil makasesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1983 yang telah dirubah olehPeraturan Pemerintah Nomor 45/1990 tentang jijin perkawinan danperceraian bagi Pegawai Negeri Sipil penggugat dapat menyerahkan suratijin tersebut;Bahwa berhubung penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipilmaka harus menyerahkan surat ijin cerai dan penggugat menggantinyadengan menyerahkan surat pernyataan menanggung resiko segala akibatdari percerain ini;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikiruntuk

Dengan demikian sesuai denganketentuan Pasal 149 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dandiputus dengan tanpa hadirnya tergugat (verstek).Menimbang, bahwa penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil makaharus mendapat surat ijin bercerai namun Penggugat menyerahkan suratpernyataan menanggung resiko atas segala akibat dari percerain ini yangmajelis hakim berpendapat hal tersebut bisa dipertanggungjawabkansecara yuridis, olehnya itu diberi kesempatan untuk melanjutkanperkaranya;Menimbang, bahwa

Calon Pegawai Negeri Sipil2.SK. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil3 SK. Pangkat Terakhir Penata Tk.I ( III/d.)4. SK. Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II5. SK. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II.Demikian permohonan usulan sebagai Panitera ini disampaikan atas perkenan Bapak sayaucapkan terima kasih.Hormat saya,RAHMADTL SH.

Bengkalisdengan Nomor: 74/Pdt.G/2013/PA.Bkls tanggal 06 Februari 2013 besertasuratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang danJurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon danTermohon;Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 19 Februari 2013,Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudianatas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannyakarena calon isteri keduanya berstatus sebagai Pegawai

Negeri Sipil yangmenurut peraturan yang berlaku tidak boleh menjadi isteri kedua berdasarkanketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;Hal. 1 dari 3 hal.

Dpsdalam perkara antara :PENGGUGATTERGUGAT,Perempuan, tempat tanggal lahir di Kelungkung, 11 Juni 1987,Lakilaki,agama : Hindu, warga Negara : Indonesia, pekerjaan :Pegawai Negeri, bertempat tinggal di DENPASAR,yang diwakili oleh Penasehat Hukum yang bernama :YANUARIUS NAHAK T, SH, dan BENNYHARIYONO, SH Advokat/Konsultan Hukum padaKantor YANUAR NAHAK & REKAN beralamat di Jl.Akasia No.37/III Kesiman Denpasar Timur yangselanjutnya disebut sebagaiwon 22222228222 222 2 = PE AT;MELAWAN:.lahir di Denpasar

, tanggal : 15 Juni 1981, Pekerjaan :Pegawai Negeri Sipil, agama : Hindu, warga Negara :Indonesia, dahulu bertempat DENPASAR, yang diwakilioleh Penasehat Hukum yang bernama NI MADESUMIATI, SH dan I GUSTI NGURAH SUSILAAMBARA, SH Advokad dan Konsultan Hukumberkantor di Jl.

NegeriBanyumas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acarapemeriksaan cepat dalam perkara :Nama lengkap : AGUS SUPRIJONOTempat lahir : BanyumasUmur/tanggallahir : 49 tahun/ 03 Januari 1971Jenis kelamin : Laki lakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Sidabowa RT.003 RW.006 KecamatanPatikraja Kabupaten BanyumasAgama : IslamPekerjaan : Karyawan BUMDSusunan Persidangan :Nama : RANDI JASTIAN AFANDI, S.H. sebagai Hakim;Nama : IMAM SUBEKTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti;Penyidik Pegawai

Negeri Sipil selaku Kuasa Penuntut Umum. telahmembacakan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan DaerahNomor : 806/RP/XII/PPNS/BMS/2020.a.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari KAMIS tanggal 17 DESEMBER 2020oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., selaku Hakim Pengadilan NegeriBanyumas yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyumas dandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengandibantu oleh IMAM SUBEKTI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan NegeriBanyumas dengan dihadiri Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Satuan

Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.2.Menjatuhnkan Talak satu Baain Sugro Tergugat ( ) terhadapPenggugat (NIRWANA Binti TJEK ASAN); 3.Menetapkan biaya perkara sesualdengan ketentuan hukum yang berlaku.Atau; Apabila Majelis Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex aequo et bono).Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat danTergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat,akan tetapi tidak berhasil;Bahwa Penggugat selaku Pegawai

Negeri Sipil telan memperoleh izin untukmelakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugat selakuPegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraiandari Pejabat yang berwenang, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan(lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 juntis Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);Bahwa, walaupun Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil belum memperolehizin untuk melakukan

perceraian dari Pejabat yang berwenang, demikian juga Tergugatselaku Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat keterangan untuk melakukanperceraian dari Pejabat yang berwenang, akan tetapi permohonan izin perceraiantersebut telah melampaui masa enam bulan dan Penggugat tetap ingin melanjutkanperkaranya, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Putusan Nomor 1129/Pdt.G/2012/PA Mt.Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan istri sudahtidak tinggal di alamat tempat tinggal semula (ghaib), namun Pemohon tidak dapatmenunjukkan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang, begitu pula alamat Termohonyang tercantum dalam surat permohonan Pemohon Desa Nunggal Rejo KecamatanPunggur Kabupaten Lampung Timur, yang seharusnya masuk Kabupaten LampungTengah;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada RSUD A.

Oleh karena KecamatanPunggur Kabupaten Lampung Tengah bukan wilayah hukum Pengadilan Metro melainkanwilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, maka untuk itu Pengadilan AgamaMetro tidak berwenang mengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil pada RSUD A.

YaniMetro, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomo 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, tidak dapat menunjukkan Asli Surat Izin Perceraiandari Walikota Metro karena diduga sebelumnya telah dipergunakan di pengadilan lainuntuk maksud yang sama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,menurut penilaian Majelis Hakim Pemohon telah melakukan kebohongan denganmerekayasa

pokoknya Termohonkeberatan perceraian karena Pemohon belum mendapatkan izin PNS dariatasan Pemohon;Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kuasa Pemohon agarmengurus Izin PNS Pemohon dari atasannya atau membuat surat pernyataanbersedia menanggung segala resiko yang diakibatkan pengajuan permohonanperceraian tanpa izin dari atasannya;Bahwa sampai waktu yang ditentukan Pemohon tidak akan mengajukanSurat izin Perceraian dan tidak akan membuat Surat Pernyataan apapunberkenaan dengan perceraiannya sebagai Pegawai

Negeri Sipil;Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;TENTANG HUKUMNYAHalaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 0253/Pdt.G/2017/PA.TmK.Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa KhususPemohon tertanggal 06 Februari 2017, yang telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Kota Tasikmalaya

perkara ini harussegara diputuskan;Menimbang, bahwa berkaitan dengan Pemohon sebagai PNS, MajelisHakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Surat IzinPerceraian dari atasan dan dipersidangan Pemohon tidak akan mengajukanSurat Izin Perceraian dari atasan serta tidak akan mengajukan surat pernyataanapapun berkaitan dengan perceraian Pemohon, maka permohonan Pemohontidak sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipilsebagaimana dengan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor : 0253/Pdt.G/2017/PA.TmK.Menimbang bahawa permohonan perceraian yang diajukan olehPemohon belum memiliki izin atasan/pejabat yang diajukan oleh Pemohondimana Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, maka permohonan tersebutharus dianggap belum memenuhi syarat formil sehingga harus dianggap cacatformil, oleh kKarenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa perkara

PEMOHON 1, umur 59 Tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhirStrata 2, bertempat tinggal / alamat Kel/Desa Teluk LerongUlu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, sebagai Pemohon ;2. PEMOHON Il, Umur 55 Tahun agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhirStrata 1, bertempat tinggal / alamat Kel/Desa Loa Bakung,Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, ProvinsiKalimantan Timur, Sebagai Pemohon II ;3.

PEMOHON V, umur 38 tahun, agama Islam,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhirDiploma 3, bertempat tinggal / alamat Kel/Desa Kalukuang,Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi SulawesiSelatan, sebagai Pemohon V ;6. PEMOHON VI, umur 30 tahun, agama Islam,pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pendidikan terakhir Strata 1,bertempat tinggal / alamat Kel/Desa Jaka Setia, KecamatanBekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaiPemohon VI;7.

Bahwa terhadap Pemohon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, saat initelah mendapatkan surat izin, dengan surat izin no. 867.3/20/BKDDIKLAT/2009, tertanggal 26 Oktober 2009;7.

Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan surat Keputusan Nomor : 867.3/20/BKD.DIKLAT/2009 tentangPemberian Izin Melakukan Proses Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanggal 26Oktober 2009;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkan,Pemohon telah hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pulamengutus orang lain sebagai

., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Kabupaten III, KelurahanBhayangkara APO Kali (Depan Masjid Quba), tempatKoskos Lt.2, Jayapura Utara, Kota Jayapura, ProvinsiPapua, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jaksa Fungsionalpada Kejaksaan Tinggi Papua);Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Marthen Luther Lie, S.H.

atasnama Christian Rio Mandagi ke Pengadilan Negeri Tipikor Manokwaripada tanggal 24 Agustus 2016 tanpa menyatakan berkas perkara hasilpenyidikan sudah lengkap; Bahwa tindakan Penggugat tersebut melanggar administrasi penangananperkara pidana khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 366 PeraturanJaksa Agung Nomor PERJA039/A/JA/10/2010, tanggal 29 Oktober 2010,tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara TindakPidana Khusus, dan termasuk ke dalam kategori pelanggaran terhadapkewajiban Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 5juncto Pasal 9 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu tidak melaksanakan tugaskedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian,kesadaran dan tanggung jawab;Menimbang, bahwa di samping itu alasanalasan tersebut padahakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaanHalaman 4 dari 6 halaman.

HAMDAN,Umur + 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.001/052, KelurahanPagesangan, Keacamatan Mataram Kota Mataram;2. TUMIYEM, Umur + 68 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Kliteh, RT. 010, Desa Gentan Banaran, KecamatanPlupuh, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;3.

JUMADIL, Umur + 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.001/052, KelurahanPagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;5. ABDUL RAHIM, Umur + 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil, Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.002/052, KelurahanPagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;6.

HERMAN, Umur + 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,Bertempat tinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.001/052, KelurahanPagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram;Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Mtr10.11.12.13.14.15.SARI , Umur + 52 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Bertempattinggal di Lingkungan Bebidas RT/RW.002/052, Kelurahan Pagesangan,Kecamatan Mataram Kota Mataram;SUPARMAN, Umur + 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Bertempat tinggal

Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan dan hakhakPenggugat pada keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru; dan5.

dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dasar penerbitan objek sengketa a quo karena Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana turut serta korupsi (penyalahgunaankedudukan dan jabatan) berdasarkan putusan Pengadilan tindakpidana korupsi Nomor: 38/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.BJM, tanggal 7Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa Penjatuhan hukuman yang tepat adalah pemberhentian tidakdengan hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil (PNS), ditindaklanjutidengan penerbitan objek sengketa yaitu Keputusan Bupati KotabaruNomor: 188.45/01/BKPPD/2019, tanggal 31 Januari 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan atas nama Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi), tidakHalaman 4 dari 6 halaman.

Putusan Nomor 489 K/TUN/2020bertentangan dan telah sesuai dengan peraturan perundangundangansebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf bUndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negarajuncto Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan asasasas umumpemerintahan yang baik khususnya tidak berlaku surut atau non retroaktif, asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, asas perlindunganhukum terhadap hak asasi manusia,