Terdapat klarifikasi pajak masukan yang dijawab 0,00 28.939.000,00 (28.939.000,00)tidak adaJumlah PPN (Lebih) Dibayar 0,00 802.499.019,00 (802499.019,00 ) Bahwa, dengan ini Pemohon Banding memohon kepada MajelisHakim Pengadilan Pajak sebagai berikut:Bahwa mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Bandingajukan dengan membatalkan koreksikoreksi atas Pajak Masukan yangdilakukan oleh Terbanding menjadi sebagaimana yang tercantum dalamtabel penghitungan tersebut di atas;Bahwa memerintahkan kepada Terbanding

PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang 2.867.049.150,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Desember 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 14 Maret 2018, dengan disertai alasanalasannya yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 14 Maret2018;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP01598/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 21 November2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2014 Nomor: 00121/407/14/055/15 tanggal 1 Oktober 2015, atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.081.615.5055.000, sehingga pajak yanglebih dibayar

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp2.867.049.150,00; dengan perincian sebagai berikut :Halaman 6

Putusan Nomor 1107/B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan PajakEkspor Rp 150.690.704.447,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 28.643.434.148,00Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 179.334.138.595 ,00PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 2.864.343.407,00Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 5.731.392.557,00Jumlah penghitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang Rp 2.867.049.150,00Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang Rp 2.867.049.150,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Putusan Nomor 222/B/PK/Pjk/2020 PermohonanKeterangan Banding PemohonBanding Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan ekspor Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 9.224 563.847Jumlah Penyerahan 9.224 563.847Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 922.456.385Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 659.256.825Dibayar dengan NPWP sendiri 263.199.570Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 922.456.385PPN yang kurang bayar Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Bunga Pasal 13 (2) KUP

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP : Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 18 Juni 2012:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put45849/PP/M.1II/16/2013, tanggal 25 Juni 2013. yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP71/ WPJ.07/2012tanggal 19 Januari 2012, tentang keberatan

Putusan Nomor 222/B/PK/Pjk/2020Sudirman Kav. 25, Jakarta Selatan,. sehingga perhitungan menjadi sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.224.563.847,00Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 922.456.385,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 917.982.128,00PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp 4.474.257,00Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 4.474.257,00Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan Pasal 13 (2) KUP Rp 2.147.643,00PPN yang masih harus dibayar

Pasal 7 dan Pasal 12 ayat (4) P3B Indonesia BelandajJuncto UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai:Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 222/B/PK/Pjk/2020 Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0,00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar Rp 4.474.257 ,00Sanksi Administrasi, berupa : Kenaikan Pasal 13 (2) KUP Rp 2.147.643,00PPN yang masih harus dibayar Rp 6.621.900,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya

Menetapkan Jumlah Pajak yang masih harus dibayar sebagai berikut:Pajak yang harus dibayar/ditagih kembali Rp 0,00Telah dibayar Rp 0,00Kurang dibayar Rp 0,00Sanksi AdministrasiDenda Pasal 14 (4) UU KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2018, kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonanpeninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak

36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak sehubungandengan STP Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:0021 4/107/14/054/16 tanggal 03 November 2016 Masa Pajak Juli 2014, atasnama Penggugat, NPWP: 01.824.326.1054.000, dan membatalkanKeputusan Tergugat Nomor: KEP02962/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 13November 2017 atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor : 00214/107/14/054/16 tanggal 03 November 2016Masa Pajak Juli 2014, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 767/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi NIHIL;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam

Putusan Nomor 4033/B/PK/Pjk/2019jumlah pajak yang harus dibayar menurut Terbanding berdasarkan SuratKeputusan Keberatan sebesar Rp270.838.638, menjadi Rp0O.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00 Lainlain Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00c. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00e. Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0,00Halaman 2 dari 8 halaman.

Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0O,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 0,00 Lainlain Rp 0,00 Jumlah Rp 0,00c. Diperhitungkan : SKPPKP Rp 0,00d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 0,00e.

Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar Rp 0,00Kelebihan Pajak yang sudah: Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 0,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

Nilai Barang dan Jasa Nomor 00012/207/11/052/16 tanggal 28Januari 2016 Masa Pajak Januari 2011, yang terdaftar dalam berkassengketa Nomor 114672.16/2011/PP, atas nama PT Avery DennisonPackaging Indonesia, NPWP 01.957.674.3052.000, beralamat di Jalan Inti Blok C1, Nomor 14, Bekasi International Industrial Estate, Cikarang Selatan,Bekasi, Jawa Barat, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari 2011 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)DPP Penyerahan 3.785.824.634Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar

sendiri 37.198.636Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 9.215.281.779Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (9.178.083.143)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya 9.179.319.356PPN yang kurang/(lebih) dibayar 1.236.213Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP 1.236.213Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar 2.472.426 Halaman 2 dari 9 halaman.

CukaiNomor P23/BC/2009 juncto Pasal 5 ayat (1), (3), dan (5) PeraturanTerbanding Nomor PER13/PJ/2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPaja, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 4524/B/PK/Pjk/2019DPP Penyerahan Rp 3.785.824.634Pajak keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 37.198.636Pajak masukan yang dapat diperhitungkan Rp 9.215.281.779Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar Rp (9.178.083.143)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 9.179.319.356PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 1.236.213Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 1.236.213Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 2.472.426Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di

Uraian Jumlah (Rp ,00)1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Penyerahan yang PPNnya harus dipungut 3.069.403.767sendiri Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 0 Penyerahan yang dibebaskan dari 0pengenaan PPNTotal Penyerahan 3.069.403.7672 Penghitungan PPN Kurang / (Lebih) BayarPajak Keluaran yang harus 306.940.377dipungut/dibayar sendiri Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan37.897 .497.350 Lainlain0 Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih)(37.590.556.974) (2+3) Bayara Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan

ke Masa Pajak37.597.175.832berikutnyaJumlah 37.597.175.8324 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar 6.618.858 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019 5 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP 0Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.618.858Jumlah Sanksi Administrasi 6.618.8586 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 13.237.716 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 12 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Banding Pemohon

Pajak berikutnya 37.597.175.832Jumlah 37.597.175.8324 Jumlah PPN yang kurang / (lebih) dibayar (2+3) 6.618.8585 Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP 0 Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 6.618.858 Halaman 6 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 1033/B/PK/Pjk/2019 Jumlah Sanksi Administrasi 6.618.8586 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 13.237.716 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak NomorPut112081.16/2011/PP/M.XXB Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

(Rp.)Dasar Pengenaan 46.218.776.721,00 43.233.830.141,00 2.984.946.580,00,00Pajak PPh Pasal 23 yangterutang1.551.253.033,001.416.930.437,00134.322.596,00 Kredit Pajak1.416.930.437,001.416.930.437,00 PPh yang Kurang(Lebih) Dibayar134.322.596,00(134.322.596,00) Sanksi AdministrasiBunga48.356.135,00(48.356.135,00) Jumlah yang masihharus dibayar 182.678.731,00 (182.678.731,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 25 November 2010;Halaman 2 dari 8 halaman

203/07/063/09, tanggal 23 Juni 2009, atas nama PT FirmanKetaun Perkasa, NPWP 01.856.455.9063.000, beralamat di Graha IramaLt. 12 Suite S, Jalan HR Rasuna Said Blok X1 Kav. 1&2, KuninganTimur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, sehingga perhitungan PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2007 menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Rp43.233.830.141,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 1.416.930.437,00Kredit Pajak Rp 1.416.930.437,00Pajak Penghasilan Kurang Dibayar

Rp 0,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 0,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Maret 2014,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 26 Mei 2014, dengan disertaialasanalasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebutpada tanggal 26 Mei 2014;Menimbang

Putusan Nomor 3789/B/PK/Pjk/2019Pengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 23 Rp43.233.830.141,00PPh Pasal 23 yang terutang Rp 1.416.930.437,00Kredit Pajak Rp 1.416.930.437,00Pajak Penghasilan Kurang

Dibayar Rp 0,00Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2)KUP Rp0,00Jumlah yang masihh arus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harusditolak:Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali:Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor

Perhitungan PPN Kurang BayarPPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 13.701.691.729 13.705.648.274Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.201.259.518 6.004.529.856b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 6.500.432.211 6.500.432.211b.6. Jumlah 13.701.691.729 12.504.962.067Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 13.701.691.729 12.504.962.067Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 0 03.

Perhitungan PPN Kurang BayarPPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 13.705.648.274Dikurangi :b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 7.201.259.518b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 6.500.432.211b.6. Jumlah 13.701.691.729Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 13.701.691.729Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar 3.956.5453. Kelebihan Pajak yang sudah:Dikompensasikan Ke masa pajak berikutnya 0Dikompensasikan Ke masa pajak (karena pembetulan) 0c. Jumlah (a+b) 04.

Jumlah PPN yang masih harus dibayar 5.855.687 Halaman 6 dari 53 halaman.

Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng,Jakarta Pusat, 10350, sehinggga jumlah yang masih harus dibayar adalahsebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Rp217.387.562.798,00Pajak Keluaran Rp 13.705.648.274,00Kredit Pajak (Rp13.701.691.729,00)PPN yang kurang/(lebih) dibayar Rp 3.956.545,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 3.956.545,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp

Rp 3.956.545,00Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa berikutnya Rp 0,00Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang / (Lebih) Dibayar Rp 3.956.545,00Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 1.899.142,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar Rp 5.855.687,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasansehingga

Pct.puluh dua juta lima ratus Rupiah);Adapun rincian pembayarannya sebagai berikut; Sisa Pokok Rp 19.998.800,00 Sisa bunga Rp 11.565.889,00 Pinalti Rp 2.500.000,00Total Tagihan Rp 34.064.689,00 Keringanan Rp 11.564.689,00Total di bayar Rp 22.500.000,00Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat pembayaran ParaTergugat sebesar Rp. 22.500.000,00 ( Dua puluh dua juta lima ratus riburupiah) akan dilakukan dengan cara pembayaran sebagai berikut : Pada tanggal 20 November 2020 akan dibayar sebesar

Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Pada tanggal 18 Desember 2020 akan dibayar sebesar Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah); Pada tanggal 20 Januari 2021 akan dibayar sebesar Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah); Pada tanggal 19 Februari 2021 akan dibayar sebesar Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah); Pada tanggal 19 Maret 2021 akan dibayar sebesar Rp. 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah) Lunas ;Jumlah Rp. 22.500.000,00 ( Dua

Keputusan Terbanding Rp 19.406.859.696,00 Koreksi yang dibatalkan Rp 3.503.587.382,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 22.910.447.078,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar (Rp 1.568.969.946,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya Rp 1.955.804.240,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 386.834.294,00Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 386.834.294,00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar Rp 773.668.588,00Menimbang

alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkansebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP1663/WPJ.19/2013 tanggal 21 November 2013, mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Nomor: 00070/207/09/051/12 tanggal 26 September 2012 MasaPajak Juni 2009, atas nama Pemohon Banding NPWP: 01.061.128.3051.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar

Tahun 2007 Juncto Pasal 2 ayat(1) huruf a angka (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor575/KMK.04/2000;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Keputusan Terbanding Rp 19.406.859.696,00 Koreksi yang dibatalkan Rp 3.503.587.382,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan hasil banding Rp 22.910.447.078,00Jumlah perhitungan PPN lebih dibayar (Rp 1.568.969.946,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke MasaPajak Berikutnya Rp 1.955.804.240,00Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar Rp 386.834.294,00Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP Rp 386.834.294 00Jumlah Pajak Pertambahan Nilai kurang dibayar Rp 773.668.588,00Menimbang

Putusan Nomor 136/B/PK/PJK/2016masih harus dibayar sebesar Rp.6.059.029.575,00 (Enam milyar lima puluhsembilan juta dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);bahwa Keputusan Terbanding tersebut menetapkan menolak permohonankeberatan Pemohon Banding dalam suratnya tanpa nomor tanggal 23 April2009 dengan perincian sebagai berikut: Uraian Semula (Rp) see ee Menjadi (Rp)Penghasilan Neto 19.751.451.378,00 0,00 19.751.451.378,00Kompensasi Kerugian 0,00 0,00 0,00Penghasilan Kena Pajak

19.751.451.378,00 0,00 19.751.451.378,00PPh Badan Terutang 5.907.935.300,00 0,00 5.907.935.300,00Kredit Pajak 1.099.181.669,00 0,00 1.099.181.669,00PPh yang kurang/lebih dibayar 4.808.753.631,00 0,00 4.808.753.631,00Sanksi administrasi 1.250.275.944,00 0,00 1.250.275.944,00Jumlah PPh yang masih harus 959 929.575,00 0,00 6.059.029.575,00dibayarPemeriksaan Pajak terhadap Tahun Pajak 2007bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRINT0121/WPJ.11/KP.1105/2008 tanggal 24 Juli 2008 diterbitkan untuk

Rp)Peredaran Usaha 60.060.000.004,00Harga Pokok Penjualan 57.295.210.274,00Laba Bruto 2.764.789.730,00Penghasilan Bruto dari luar usaha 435.330.938,00Jumlah Penghasilan Bruto 3.200.120.668,00Pengurang Penghasilan Bruto 273.834.582,00Penghasilan Neto dalam negeri 2.926.286.086,00Jumlah Penghasilan Neto 2.926.286.086,00Kompensasi Kerugian 0,00Penghasilan Kena Pajak 2.926.286.086,00Pajak Penghasilan Terutang 860.385.654,00Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut pihak lain 1.099.181.669,00PPh yang dibayar

sendiri 0,00PPh kurang (lebih) dibayar (238.796.015,00) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51441/PP/M.XIIA/15/2014, tanggal 19 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP100/PJ/2010 tanggal 23 Februari 2010, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor :00012/206/07/631/09 tanggal 13 Maret 2009, atas nama: PT.

TahunPajak 2007 Nomor: 00012/206/07/631/09 tanggal 13 Maret 2009 atas namaPemohon Banding, NPWP: 02.207.022.1631.000, sehingga pajak yang masihharus dibayar menjadi Rp6.059.029.575,00 adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

Ekspor 62.174.159.292,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 298.312.000,00a.6 Jumlah 62.472.471.292,002 Perhitungan PPN Kurang Bayar:a PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 29.831.200,00b Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.389.722.881,00b.5 Lainlain 0,00id Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 4.389.722.881,00le Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar (4.359.891 .681 ,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.945.320.961,00b

Jumlah 4.373.574.961,004 PPN yang kurang dibayar 13.683.280,005 Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 13.683.280,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 27.366.560,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 30 Desember 2019, dengan disertai alasanalasannyayang

UndangUndang PengadilanPajak juncto PMK 40/PMK.03/2010 juncto Surat Edaran TerbandingNomor SE147/PJ/2010;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 5239 B/PK/Pjk/2020 a PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri 29.831.200,00b Dikurangi:b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 4.389.722.881 ,00b.5 Lainlain 0,00id Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 4.389.722.881 ,00le Jumlah Perhitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar (4.359.891.681,00)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 3.945.320.961 ,00b. Dikompensaikan ke Masa Pajak (karena pembetulan) 428.254.000,00c.

Jumlah 4.373.574.961 ,004 PPN yang kurang dibayar 13.683.280,005 Sanksi Administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 13.683.280,006 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 27.366.560,00 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon

PPN yang herus dipungut/dibayar sendiri (tarifx 1.8.2 stau 1.0.7) 22.028.201.850,00 22.028.201.850,00 22.022.201.850,00b. Dikurangi:b.1 PPN yang disetor di muka dalam Mase Pajsk yg sama 0,00 0.00 0,00b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 124.495.725.028,00 124.348.030.278,00 124.405. 725.029,00b.3 STP (pokok kurang bayar) 0,00 0.00 0,00b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00 0,00 0,00b.

dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Nomor: 00035/207/09/092/14, dengan perincian sebagaiberikut: Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi)(Rp) (Rp)PPN Kurang/(Lebih) Dibayar 147.694.751,00 0,00 147.694.751,00Sanksi Bunga 0,00 0,00 0,00Sanksi Kenaikan 147.694.751,00 0,00 147.694.751,00Jumlah PPN YMH/(lebih) Dibayar 295.389.502,00 0,00 295.389.502,00 Bahwa koreksi yang masih dipertahankan oleh Terbanding atas Pajak Masukanyang dapat diperhitungkan

PPN yang harus dipungut/dibayar sendin (tarif x 1.4.2 atau 1.7) 22.023.201.850,00b. Dikurangi:b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yg sama 0,00b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 174.495 775.029 ,00b.3 STP (pokok Kurang bayar) 0,00b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5 Lainlain 0,006.6 Jumlah (b.1 + b.2+6.3+ b.4+ p.5) 124.495. 725.029,00c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKP 0,00d. Jumlanh Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 124.495, 725.029 ,00e.

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri 22.028.201.850,00b.

PPN yang harus dipungut/ dibayar sendiri22.028.201.850,00 b.

Ascotama Rekagraha, para saksikorban tidak dibayar dan hal itu diketahui lantaran dari pihak PT.CHAROEN PHOKPAN JAYA FARM INDONESIA SEMARANG melalui saksiNatanael Slamet Santoso sudah melakukan pelunasan pembayaranmelalui transfer ke Cv.

Tegal, Waktu itusaksi HERU AGUS SANTOSO datang datang sendiri untuk memesansemen kantong kemasan 40 kg untuk proyek pembangunankandang ayam PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yang dikerjakanoleh CV ASCOTAMA REKAGAHA dengan direkturnya Terdakwaberlokasi di Desa Bangsri Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebesdengan janji pembayaran yang diucapkan oleh saksiHERU AGUSSANTOSO, dikantor saksi akan dibayar tempo (satu) bulan setelahSemen dikirim;Bahwa akan tetapi sampai dengan sekarang belum dibayar lunasdan saksi

Hj.SITl KHAJAH saat saksi masihmenjadi acaunting di Brebes seluruh transaksi sudah dibayar lunasmelalui 3 (tiga) buah Bilyet Giro masing masing senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), adapun Transaksi selanjutnyaSdri. Hj. SIT KHAJAH setelah saksi keluar dari proyek Brebes saksitidak tahu dan untuk Transaksi Sdri. LINIASIH sebagian sudahdibayar, saat saksi keluar dari Proyek Brebes masih ada hutangmaterial yang belum dibayar ke Sdri.

ASCOTAMA REKAGRAHA melalui saksi Heru AgusSantoso selaku accounting proyek pembuatankandang ayam tersebut, sedangkan sisanya sebesarRp. 211.500.000, (dua ratus sebelas juta lima ratusribu rupiah) belum dibayar oleh pihak CVASCOTAMA;6.

ASCOTAMA REKAGRAHA melalui saksi HeruAgus Santoso selaku accounting proyek pembuatankandang ayam tersebut, sedangkan sisanya sebesarRp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)belum dibayar oleh pihak CV ASCOTAMA;.

, maka mulai dari hari ke empat sampai harike delapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upahtersebut ditambah dengan 5 % (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan.Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiaphari keterlambatan dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu)bulan tidak boleh melebihi 50 % (lima puluh persen) dari upah yangseharusnya dibayarkan " ; Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka di sampingberkewajiban untuk

Tahun 2008 (Januari Juni)UMP TAHUN YANG JAN08 S/DNAMA 2008 DIBAYAR JUN08 JUMLAH DENDA51 %KANAsep Saepuloh Rp. 972.604, 6 Rp. 5.835.624, Rp. 2.976.168,Agus Alwi Rp. 972.604. 6 Rp. 5.835.624, Rp. 2.976.168,Hasan Rp. 972.604. 6 Rp. 5.835.624, Rp. 2.976.168,Heru Sugianto Rp. 972.604, 6 Rp. 5.835.624, Rp. 2.976.168,A.

Menghukum Tergugat dan Tergugat ll secara tanggung renteng untukmembayar upah Para Penggugat yang belum dibayar berikut dendanyaterhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Maret 2008dengan perincian hak masingmasing Para Penggugat adalah sebagaiberikut : No. Nama Jumlah upah yang harus dibayar oleh Tergugatdan Tergugat Il1. Asep Saepuloh Rp. 39.971.051,2. Agus Alwi Rp. 39.971.051,3. Hasan Rp. 39.971.051,4. Heru Sugianto Rp. 39.971.051,5. A.

Menghukum Tergugat dan Tergugat Il secara tanggung renteng untukmembayar upah Para Penggugat yang belum dibayar berikut dendanyaterhitung sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Maret 2008dengan perincian ... ;8.

Nama Jumlah upah yang harus dibayar oleh Tergugatdan Tergugat Il1. Asep Saepuloh Rp. 39.971.051,2. Agus Alwi Rp. 39.971.051,3. Hasan Rp. 39.971.051,4. Heru Sugianto Rp. 39.971.051,5. A.

HALIMI dengan mas kawin berupauang sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka danPemohon II berstatus perawan;4. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon Il tidak ada pertalian senasab,pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untukmelangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihakpihak lain yang keberatandengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut;5.

HALIMI, sedangkan maharnya adalah berupa Uangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tuna;Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islamdan tidak pernah bercerai, dan kini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;Bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku KutipanAkta Nikah, oleh karenannya sangat membutuhkan Penetapan PengesahanNikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan

HALIMI dengan mas kawin berupa Uangsebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai dibayar tunai;Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohonuntuk mendapatkan buku kutipan akta nikah karena mereka tidak memiliki buktitertulis tentang pernikahannya tersebut;Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undangundang Nomor 7 Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undangundang No. 3Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam halpernyataan tentang

HALIMI, dengan maskawin berupa uangUang sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai telah dibayar tunai,dengan status jejaka dan perawan, keduanya samasama menerangkan bahwaantara Pemohon dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaanbaik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnyanikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini,tidak ada pula pihakpihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohonsehingga telah

SARKAWI (ayah kandungPemohon Il) dan maskawin berupa uang Uang sebesar Rp20.000, (dua puluh riburupiah) dibayar tunai dibayar tunai serta disaksikan oleh YUNAN dan M.

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 1.847.498.472 2.812.188 1.844.686.2843 Pajak yang dapat diperhitungkan:a. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 3.585.336.528 3.585.594.489 257.961b. Dibayar dengan NPWP sendiri 10.958.593 10.958.593 c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan 3.596.295.121 3.596.553.082 257.9614. PPN yang Kurang Dibayar / Lebih Dibayar (1.748.796.649) (3.593.740.894) (1.844.944.245)5. Kelebihan pajak yang sudah :a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 6.

PPN yang Kurang/(Lebih) Dibayar (1.748.796.649) (3.593.740.894) (1.844.944.245)7. Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP 8. Jumlah yang masih harus dibayar (1.748.796.649) (3.593.740.894) (1.844.944.245)8.

keputusan Terbanding Nomor :KEP1508/WPJ.07/BD.05/2008 tanggal 27 Nopember 2008, dimana keputusan tersebutmemutuskan menolak seluruh permohonan keberatan Pemohon Banding terhadap Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor : 00244/407/06/055/07tanggal 4 Desember 2007 dengan perincian sebagai berikut :Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Rp) (Dikurangi) (Rp)(Rp) PPN Kurang (Lebih) Bayar(1.748.796.649) (1.748.796.649) Sanksi Administrasi Pasal 13 (3) KUP Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar

Jumlah2 Penghitungan PPN Lebih Bayar: 2.812.188a Jumlah Pajak Keluaran yg harus dipungut/dibayar sendiri3. Pajak yang dapat diperhitungkan: 3.585.336.528a Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 10.958.593b. Dibayar dengan NPWP sendiri 3.596.295.121c. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan4. PPN yang Kurang Dibayar / Lebih Dibayar (3.593.482.933)5. Kelebihan pajak yang sudah: a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya6. PPN yang Kurang Dibayar atau Lebih Dibayar (3.593.482.933)7.

Jumlah yang masih harus dibayar (3.593.482.933) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor :tersebut adalah sebagai berikut :10e Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP1508/WPJ.07/BD.05/2008tanggal 27 November 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November 2006Nomor : 00244/407/06/055/07 tanggal 4 Desember 2007, atas nama : PT.

Hasyim Ashari No. 125,Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150, sehingga perhitungan PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp.11.119.332.790,00Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang Rp. 616.154.858,00Kredit Pajak Rp. 537.480.630,00PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp. 78.674.228,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 28.322.722,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 106.996.950,00Menimbang, bahwa sesudah putusan

Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor: KEP888/WPJ.06/2012 tanggal 14 Juni 2012,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2009 Nomor: 00002/204/09/028/11 tanggal 28 Juni 2011 atas namaPemohon Banding, NPWP: 01.310.137.3073.000, sehingga pajak yangmasih harus dibayar

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus~ dibayar dihitung kembali menjadi sebesarRp106.996.950,00 dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp. 11.119.332.790,00Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang Rp. 616.154.858,00Kredit Pajak Rp. 537.480.630,00PPh Pasal 26

yang masih harus dibayar Rp. 78.674.228,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp. 28.322.722,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 106.996.950,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankankepada Pemohon Peninjauan

Sarana Kencana Mulya di pekanbaruuntuk mengkonfirmasi tagihan yang belum dibayar senilai Rp. 328.863.706.

PT.SEKAR SINDO SEJAHTRA HARAPAN dengan Total yangbelum dibayar Rp.287.909.486 namun bukti pengeluaran Kas seoalaholah Uang Itu dibayarkan Kasir an. SURYADI KURNIAWAN danDistrik Menager an HARTONO TANU WIDJAYA kepada PT .SEKARSINDO SEJAHTRA HARAPAN sebanyak 6 lembar dengan Invoicesebanyak 6 Lembar.4. CIPTA INDAH dengan Total yang belum dibayar Rp.299.064.222namun bukti pengeluaran Kas 2 lembar yaitu. tanggal 1 Oktober2018 total Rp. 135,753,472 dan tanggal 8 Oktober 2018 Total163.310.750.5.

AirHitam dan saat itu ada kasir bernama terdakwa Suryadi Kurniawan danketika data saksi perlihnatkan dan saat itu terdakwa Suryadi Kurniawanmengakui kalau Jasa angkut yang saksi lakukan sebagaimana Invoicetersebut diatas dengan jumlah Rp. 71.679.000 belum dibayar Bahwa pada saat itu juga terdakwa Suryadi Kurniawan membuatSurat pernyataan diatas Materai dengan isi jasa angkut expedisi miliksaksi benar belum dibayar.6.

SEKAR SINDO SEJAHTRA HARAPAN Total tagihan yangbelum dibayar Rp.287.909.486.d) CIPTA INDAH Total tagihan yang belum dibayar Rp.299.064.222,e) CV. CIPTA KARYA SARANA Total tagihan yang belum dibayarRp.71.679.000,f) PT.

Dalam surat putusan tersebutdiputuskan sebagai berikut: Menolak keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor121/TAX/FSSC/UNI/2012 tanggal 6 Desember 2012; Mengurangkan jumlah pajak yang lebih dibayar dalam Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00015/407/09/055/12 tanggal 10 Oktober 2012 Masa Pajak September 2009dengan perincian sebagai berikut: Uraian Semula Dikurangkan Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Kurang / (Lebih) Bayar (3.521.203.183) (63.661.025) (3.457.542.158

)Sanksi Bunga 0 0 0Sanksi Kenaikan 0 0 0Jumlah Pajak yang masih harus / (lebih) (3.521.203.183) (63.661.025) (3.457.542.158)dibayar Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka Pemohon Banding mengajukanbanding atas keputusan keberatan tersebut;URAIAN BANDINGFormal BandingBahwa Pasal 26 ayat (1) dan (5) UU No. 28 Tahun 2007 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan:Pasal 26(1) Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)bulan sejak tanggal surat keberatan diterima

PPN yang harus dipingut/dibayar sendiri (tarifX 1.a.2 atau 1.d.7 atau NIHIL)b. Dikurangi :b.1. PPN yang disetor di muka dalam MasaPajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkanb.3. STP (Pokok Kurang Bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainb.6. Jumlah (b.1 + b.2 +b.3 + b.4 + b.5)c. Diperhitungkan :c.1.SKPLBc.2.SKPPKPc.3.Jumlah (c.1 + .2)d. PPN yang seharusnya tidakterutang :d.1. Dibayar dengan NPWP pihak laind.2. Dibayar dengan NPWP sendirid.3. Telah dipungutd.4.

(Rp. 3.568.234.563)Dikompensasikan ke Masa berikut Rp. 0PPN yg masih kurang (Lebih) dibayar (Rp. 3.568.234.563)Sanksi Administrasi Rp. 0PPN ymh (Lebih) Dibayar (Rp. 3.568.234.563)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64211/PP/M.VIB/16/2015, Tanggal 28 September 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP2485/WPJ.07/2013 tanggal 27November 2013,

Swadaya PLNKlender Jatinegara, Jakarta 13930 dengan perhitungan sebagai berikut:Jumlah seluruh penyerahan Rp. 177.206.495.944,00Pajak Keluaran Rp. 2.103.237.049,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 5.602.135.162,00PPN yang kurang (lebih) dibayar Rp. (3.498.898.113,00)Dikompensasikan ke masa berikutnya Rp. 0,00PPN yang masih kurang /(lebih) dibayar Rp. 3.498.898.113,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukumtetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64211/PP/M.VIB/16