mengadili perkara ini untuk memutuskansebagai berikut :1.2Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah menurut hukum Surat Pengakuan Hutang yangditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapuratertanggal 11 Januari 2016;Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)karena tidak melaksanakan isi Surat Pengakuan Hutang tertanggal 11 Januari2016;Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaansebagaimana yang ditegaskan

Menyatakan Penggugat telah menyelesaikan seluruh paket pekerjaansebagaimana yang ditegaskan dalam surat pengakuan hutang tertanggal 11Janauari 2016;5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugatsejumlah Rp1.070.000.000,00 (satu milyar tujuh puluh juta rupiah);6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp1.941.000,00(satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);7.

Bahwa Pengadilan Negeri Jayapura keliru telah memutuskan Terbanding telahmenyelesaikan seluruh paket pekerjaan sebagaimana ditegaskan dalam suratpengakuan hutang tertanggal 11 Januari 2016, dengan mengabaikanketerangan saksi Aryanto yang dalam kesaksiannya mengatakan bahwaPembanding telah menghentikan pekerjaan pada bulan Maret 2016, yangmenunjukkan bahwa pekerjaan itu tidak selesai dan kemudian diperkuat olehketerangan saksi Pembanding tidak dibawah sumpah Agustinus JamesRamakiek, bahwa pekerjaan

Bahwa Bantahan PEMBANTAH dalam Positanya adalah seperti halnya Gugatan, tetapisebagaimana dalam Petitumnya adalah seperti halnya Perlawanan (Derden Verzet) (videPasal 195 HIR), sehingga sulit bagi PARA TERBANTAH atau siapapun juga untukmengkalisifikasikan upaya PEMBANTAH tersebut dalam perkara ini (yang menurutPEMBANTAH adalah Bantahan), apakah merupakan Gugatan atau Perlawanan.Dengan demikian Bantahan PEMBANTAH adalah Kabur dan tidak dapatditerima, sebagaimana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi

persegi), atas nama MIMIN HERMINA(Tanah dan Bangunan SHM No. 1126/Pataruman) berdasarkan Sertipikat HakTanggungan No. 410/2012 tangal 24 September 2012 yang diterbitkan oleh KantorPertanahan Kota Banjar (SHT No. 410/2012).Akan tetapi PEMBANTAH tidak menyertakan Notaris FERI DARMAWAN, SH danKantor Pertanahan Kota Banjar sebagai pihak dalam perkara ini.Dengan demikian Bantahan PEMBANTAH adalah kurang pihak, dan BantahanPEMBANTAH yang demikian adalah Bantahan yang tidak dapat diterima.15Sebagaimana pula ditegaskan

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yangtelahmemperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acteHypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah,Dengan demikian upaya TERBANTAH II menempuh Ekseskusi Lelang adalahsahsecara hukum, dan permohonan Provisi PEMBANTAH sudah seharusnya tidakdapat diterima.Dan mengenai tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 40.000.000, (empat puluhjuta rupiah) adalah tuntutan yang sudah seharusnya ditolak, sebagaimana ditegaskan

Jika sita jaminan dikabulkan, harus ditegaskan secaradeklaratif bahwa sita itu sah dan berharga (goed en van waarde verklaard)dimana pernyataan itu dicantumkan dalam amar/diktum putusan.

Profesor Subekti, SH menyatakan :dalam pasal 606a RV itu ditegaskan juga bahwa lembaga uang paksa itu tidakdapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukumanmembayar sejumlah uang.

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 4Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) danProvisionil, ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta mertahendaknya berhatihati dan dengan sungguhsungguh memperhatikan danberpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun2000 tentang Putusan Serta Merta (Ujtvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Pliterutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan

., MS sebagai satusatunya tergugat, sedangkan pihak yangberperan langsung dalam peristiwa transaksi jual beli atas tanahdan rumah sengketa adalah bukan tergu gat.Bahwa perlu ditegaskan bahwa objek sengketa (tanah dan rumah)telah menjadi milik Dra. ENGELINA NABUASA, MS (isteritergugat) atas dasar transaksi jual beli yang dilakukan oleh pemiliktanah dan rumah sengketa yaitu M. N. S. . MANUBULU sebagaipenjual dan Dra.

MANUBULU sebagai pihak yang berhak atas objeksengketa tersebut bertindak sebagai penjual dan Dra.ENGELINA NABUASA, MS sebagai pembeli.Bahwa perlu ditegaskan dan dipastikan bahwa penggugat adalahbukan pemilik yang sebenarnya atas objek sengketa tersebut, dansebagai bukti petunjuk yang kuat yang perlu ditonjolkan dalam perkaraintialah :a. Setelah M. N. S. . MANUBULU datang dari Belanda ke Kupangpada tahun 2000, maka penggugat menyerahkan surat jual bellitanah dan rumah objek sengketa kepada M. N.

Karena itu perlu ditegaskan bahwa hal yang pastipenggugat selalu menyaksikan secara langsung aktifitasyang dilakukan tergugat di pekarangan objek sengketatersebut.Bahwa berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas, makahal yang patut diduga ialah bahwa proses pengukuran dan penerbitansertifikat atas objek sengketa atas nama penggugat, pasti telahdilakukan diluar persetujuan M. N. S. .

dengan bangunan yang sudah ada dan untukpengerjaannya harus diberitahukan juga pada Penggugat selaku Pemilik tanah sesuaidengan isi Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan No. 18 Tanggal 14Junil994 ;Bahwa Penggugat semakin terkejut karena tanpa seizin dan tanpa sepengetahuanPenggugat ternyata terhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahansertifikat dimana telah beralih pula nama pemiliknya ke atas nama Tergugat 1, padahalsesuai dengan maksud pasal 4 Akta Perjanjian Mendirikan Bangunan ditegaskan

KABUR.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

sekali.Bahwa oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugat semakinterkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyata terhadap sisatanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telah beralih pulanama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.3 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, kiranya akanmenolak gugatan penggugat atau sekurang kurangnya tidak menerimanya.5 Bahwa penggugat dalam gugatannya angka 10, mendalilkan bahwa penggugatsemakin terkejut karena tanpa seizi dan tanpa sepengetahuan penggugat ternyataterhadap sisa tanah tersebut telah pula dilakukan pemecahan sertifikat dimana telahberalih pula nama pemiliknya ke atas nama tergugat 1, padahal sesuai denganmaksud pasal 4 akta perjanjian mendirikan bangunan ditegaskan

SUMINO sama sekalitidak pernah melakukan peminjaman uang kepada Penggugat dan/ataupun memberikan persetujuan kepada suami Tergugat /n Casu Alm.SUMINO untuk melakukan peminjaman uang kepada Penggugat ;Bahwa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah secara tegasmengatur tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihakdalam suatu perkawinan, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 31 ayat(2) yang menegaskan : Masingmasing pihak berhak untuk melakukanperbuatan hukum, hal tersebut kemudian ditegaskan

dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suami atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi dalam dikemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atauisteri) tidak sanggup untuk melakukan pembayaran hutang makakewajiban pembayaran hutang tersebut dibebankan kepada HartaBersama, hal ini secara jelas telah ditegaskan dalam ketentuan normaPasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya (suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

perikatan tersebutdilakukan oleh salah satu pihak (suami atau isteri) dengan terlebihdahulu memperoleh persetujuan dari pihak lainnya (suam/i atau isteri),oleh karenanya secara hukum hutang yang dibuat tersebut menjadihutang bersama(hutang untuk kepentingan keluarga), sehingga apabiladi kemudian hari ternyata pihak yang berhutang (suami atau isteri) tidaksanggup untuk melakukan pembayaran hutang maka kewajibanpembayaran hutang tersebut dibebankan kepada Harta Bersama, hal inisecara jelas telah ditegaskan

akan tetapi sebaliknya, apabila utang yang dibuat oleh salah satupihak (suami atau isteri) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpapersetujuan dari pihak lainnya ( suamiisteri), maka secara juridis, hutangtersebut tidaklah dapat dipertanggungjawabkan kepada harta daripasangannya atau dengan kata lain hutang pribadi tidak dapat diambilpelunasannya dari harta pribadi pasangannya, dan tidak dapat puladiambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanyapersetujuan), hal ini secara jelas telah ditegaskan

Bahwa berdasarkan dalil/argumentasi tersebut diatas, karenaTergugat III tidak pernah merasa melakukan kesepakatan/perjanjiandengan pihak Penggugat (antara Penggugat dengan Tergugat IIItidak memiliki hubungan hukum), maka sudah sepantasnya gugatanPenggugat harus dinyatakan sebagai gugatan salah sasaran, hal inijuga secara jelas dan tegas telah menjadi = yurisprudensisebagaimana ditegaskan di dalam Putusan Mahkamah Agung RINo. 157K/Sip/1974 tanggal 10 Juli 1975 yang menyatakan sebagaiberikut :bahwa

Rp. 90.000.000,30.000.000 x 3)Total selurunnya menjadi Rp. 490.000.000,Dan perlu ditegaskan bahwa perhitungan Profit sharing berdasarkanperjanjian terakhir yang berlaku hanya 3 bulan dengan jumlah Rp.30.000.000 x 3 tersebut itu adalah perhutungan yang buta, artinyaperhitungan dengan tidak berprinsip kepada perhitungan bagi hasilyang didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelahdikurangi dengan biayabiaya yang dikeluarkan untuk memperolehpendapatan tersebut.

dalam Pasal 606 (a) Rv(Reglement op de Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yangmenyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olenhnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Halaman 24 dari 42 halaman putusan Nomor 630/PDT/2019/PT BDG11.Hal tersebut juga telah ditegaskan

Tergugat s/d II apabila ternyata dikemudian haridijatunkan putusan yang membatalkan putusan serta mertatersebut, sehingga jelas hal tersebut tidak memenuhi ketentuansebagaimana disebutkan dalam butir 7 Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil jo Surat Edaran MahkamahAgung RI no. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta (Uit voerbaar bij voorraad) dan Provisionil, yang berbunyisebagai berikut :besaes , sekali lagi ditegaskan

atas pembayaran sejumlah uang, haltersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 606 (a) Rv (Reglement opde Rechtsvordering/Reglemen Acara Perdata) yang menyebutkan :Sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung untuk sesuatuyang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapatditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidakmemenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlahuang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uangtersebut dinamakan uang paksa.Hal tersebut juga telah ditegaskan

Kewajibanistri untuk bertamkin secara Sempurna ditegaskan dalam firman AllahSWT QS AI Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka. Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda:, #2ee was be# = =p =.i . : Da i al ' i = = a #15 he i St Ht!

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat Al Bagqarahayat 241:ollolalsl o ile Gor jArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikanoleh suaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Bahwa Majelis hakim perlu mengemukakan beberapa kaidah tentangmutah sebagai berikut:cou eli Jj976 pglogts MoiArtinya:Wajib member! mutah kepada isteri yang dicerai.

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutahhanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka,melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikanmutah kepada isterinya;Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlah sebuahpenghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Kewajiban istriuntuk bertamkin secara sempurna ditegaskan dalam firman Allah SWTQS Al Nisa ayat 34 yang artinya ...sebab itu maka wanita yangShalehah ialah taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminyatidak ada karena Allah telah memelihara mereka.

Kewajiban istri untukmenjaga diri dan harta suami juga ditegaskan dalam salah satu haditsnabi yang diriwayatkan dari Abu Huraerah, ia berkata bahwa RasulullahSAW telah bersabda: P ghee "5 jie oy ate oe ide, ewe ya Bee 2 My Fe".te Vlg, CELI Ug Al alg, Eb Ug oe Na al pl set fy ad = i wie isSls Lge gt Cees 3 4sArtinya:Sebaikbaiknya wanita (isteri) adalah jika kamu memandangnya, makaia akan menyenangkanmu. Jika kamu menyuruhnya maka ta akanmentaatimu.

Hal ini ditegaskan dalam al Quran Surat AlBaqarah ayat 241:99, rob clio wlillolsArtinya:Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor 1068/Pdt.G/2020/PA.SmpKepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya), mutah (pemberian) menurut yang maruf...Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149disebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:(a) memberikan mutah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uangatau benda, kecuali bekas isteri tersebut

Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mutah hanyakepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yangtidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mutah kepada isterinya;Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan mutah bukanlahsebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namunmerupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada parasuami yang ingin mentalak isterinya.

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

tinggal sejak pada tanggal 2Juli 2020 dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

perilakuTermohon yaqng tidak mau mengurus pemohon dan rumah tangga; Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon danTermohon tersebut, maka pemohon dan Termohon telah berpisahtempat tinggal selama sejak bulan September 2008 sampai sekarang;Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangatditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasaberusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan

kehilangan kebahagiaansebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurutpendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakantelah bertentangan dengan nilainilai yang terkandung dalam ketentuanPasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon danTermohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahirbatin dalam perkawinannya;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi HukumIslam ditegaskan

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

antaraPemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suamiistri dan sudah pisah rumah; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

Penjelasan yang sama juga ditegaskan oleh UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989.

Berdasarkan KHI tersebut bahwa pengajuan itsbat nikah dapatterjadi dengan beberapa kemungkinan yang antara lain ditegaskan dalam huruf(e) pasal tersebut, dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadapperkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,permohonan itsbat nikah harus dilihat secara kasuistik.

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sertamengingat asas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalamPenjelasan Umum UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e),yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019, dan jugauntuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidakdianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan

tinggal sejak sejak bulanawal September 2017 dan Pemohon yang meninggalkan tempat kediamanbersama; Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidakmenjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupanrumah tangga; Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon danTermohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, MajelisHakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 ditegaskan

sesuai dengan pendapat ahli fiqh dalam alAnwar, juz Il, halaman159 yang berbunyi: Apabila Tergugat berhalangan hadir karenabersembunyi atau enggan (menghadap persidangan), maka Hakimdengan berdasarkan buktibukti boleh menerima gugatan (Penggugat).Majelis Hakim sependapat dan mengambil alin pendapat ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan denganmenjatuhkan talak satu baik shugra Tergugat terhadap Penggugat,sebagaimana akan ditegaskan

Kecamatan Lubuk pakam, Kabupaten DeliSrdang dan, pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat juga diKUA Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, maka MajelisHakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh PaniteraPengadilan Agaama Lubuk akam kepada Pegawai Pencatat PernikahanKecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, dan kepada Pegawaipencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam,Kabupaten Deli serdang untuk dicatat perceraian Penggugat denganTergugat, sebagaimana akan ditegaskan

persidangan yang keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkara.Menimbang, bahwa aturan umum, seperti yang ditentukan Pasal 172ayat (1) angka 1 R.Bg seseorang tidak boleh didengar sebagai saksi jika orangtersebut mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak, baik ituhubungan sedarah maupun semenda, sebagaimana kedua saksi Pemohon.Namun, karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasanperselisihan dan pertengkaran yang memiliki aturan khusus (/eg specialis)dalam pemeriksaannya seperti ditegaskan

Sehingga Majelis Hakimbersepakat menyatakan unsur teruSs menerus yang ditegaskan Pasal 19 huruff Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Oleh karenanya, tujuan perkawinansebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974,bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam AlQuran Surat ArRum ayat 21,bahwa dijodohkannya lakilaki dan perempuan ini sebagai suami isteri agartercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dansaling menyayangi, tidak akan tercapai;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti yang diajukan olehPemohon, maka harus

mempertimbangkanistilahhukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahanhukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anakanak atau orang yangbelum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luarpengadilan.Menimbang, bahwa dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata), kekuasaan orang tua dimaksudkan sebagai kewenangan orang tuayang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putusuntuk mewakili anakanaknya yang belum dewasa dalam melakukan tindakanhukum, hal ini ditegaskan

pertimbangan tersebut maka MajelisHakim menilai, meskipun penerapan asas kehatihatian mutlak diberlakukan diKantor Pertanahan untuk balik nama sertifikat atau kegiatan pada institusi lain,namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaiandengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan.Menimbang, bahwa praktek umum penetapan syarat bagi orang tuauntuk mengajukan penetapan perwalian sebagaimana ditemukan diberbagaitempat, instansi, atau lainnya harus ditegaskan

yang menyebutkan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yangdimaksud dalam ayat (1) huruf (b) ialah penentuan siapasiapa yang menjadiahli waris;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 171 huruf c KompilasiHukum Islam menyebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saatmeninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinandengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untukmenjadi ahli waris.Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 174Kompilasi Hukum Islam ditegaskan

maka tujuanhukum (kepastian, kemanfaatan dan keadilan) dari penetapan ini telahterpenuhi, oleh karena itu penetapan ini untuk kemanfaatan in casu adalahsah;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini volunter berkenan denganPenetapan ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 jo UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 besertapenjelasannya, dan terhadap proses perkara tersebut telah diatur mengenaibiaya perkara sebagaimana ditegaskan

Menimbang, bahwa meskipun terhadap sebagian dalildalil gugatanPenggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (expressisverbis) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikatdan menentukan (volledig, bindende en beslissende bewijskracht), namunkarena perkara ini perkara perceraian (person recht) merupakan masalahrumah tangga yang mengandung nilainilai moral yang luhur dan bukanhanya sebatas hubungan perdata biasa serta mengingat asas mempersulitperceraian sebagaimana ditegaskan

Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaiakan dan menasehatipara pihak, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir danbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteridengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang