Bjm.Halaman 7 dari 62 Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Malangkayan RukunBersatu Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaruadalah sebagai berikut : No.

Sukmaraga Als Puraga Bin (Alm) Gosse selakuKoordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Malangkayan RukunPUTUSAN NOMOR : 34/Pid.SusTPK/2016/PN. Bjm.

Sukmaraga Als Puraga Bin (Alm) Gosse selakuKoordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Malangkayan RukunBersatu Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaruadalah sebagai berikut : No.

Bjm.Halaman 18 dari 62 Bahwa saksi diangkat menjadi Koordinator Lembaga KeswadayaanMasyarakat (LKM) Desa Cantung Kanan dalam Pertemuan Pleno TingkatDesa/Kelurahan tentang Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat(LKM) tertanggal Sembilan Mei 2012 berdasarkan Keputusan BupatiKotabaru Nomor : 188.45/110/KUM/ 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentangPembentukan Lembaga Keswadayaan Program Nasional Penyediaan AirMinum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Kabupaten Kotabaru.

Halaman 49 dari 62masyarakat yang dilaksanakan oleh saksi Sukmaraga Als Puraga Bin (Alm) Gosseselaku Koordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Malangkayan RukunBersatu Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaruberdasarkan Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/110/KUM/ 2012 tanggal 25Januari 2012 tentang Pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat ProgramNasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat KabupatenKotabaru sebesar Rp.231.000.000, (dua ratus tiga puluh

namun saksi tidak mengetahui kejadiannya;Bahwa saksi tidak pernah lagi bertemu dengan saksi Berti Sarova BintiMunarji (Alm) dan tidak mengetahui keadaan saksi Berti Sarova BintiMunarji (Alm);Bahwa permasalahannya berawal dari masalah uang koperasi;Bahwa berawal pada tahun 2011 saksi sebagai relawan LembagaRekan Bumi di minta oleh pengurus pusat untuk menyalurkan danahibah;Bahwa kegunaan dana tersebut untuk pelatihan tenaga TIKI,pembelian kambing untuk tenaga TKI dan untuk penyertaan modal;Bahwa Lembaga

Rekan Bumi pernah memberikan dana kepadaKoperasi TKI Bina Pasar Mandiri sebesar Rp.15.000.000,(lima belasjuta rupiah) sebagai penyertaan modal dan yang menerima uangtersebut adalah Anida Herawati selaku bendahara Koperasi TKI BinaPasar Mandiri;Bahwa kedudukan saksi pada Lembaga Rekan Bumi adalah sebagaiPenasihat dan saksi Berti Sarova Binti Munarji (Alm) sebagaiBendahara;Bahwa uang sejumlah Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah)merupakan milik lembaga Rekan Bumi dan bukan uang saksi BertiSarova

baru bersama Anida; Bahwa saksi selaku wakil ketua pada koperasi yang baru; Bahwa sebelum koperasi Bina Pasar mandiri terbagi dua, saksi BertiSarova Binti Munarji (Alm) juga merupakan anggota namun karenasaksi Berti Sarova Binti Munarji (Alm) selalu berbuat kerusuhansehingga para anggota sepakat untuk membagi dua koperasi; Bahwa yang menjadi awal keributan antara saksi Berti Sarova BintiMunarji (Alm) dan Anida yang merupakan isteri terdakwa adalahmengenai uang koperasi yang dulu diserahkan oleh Lembaga

Rekan Bumisebesar Rp.15.000.000,(lima belas juta rupiah) dan belakangan, saksiBerti Sarova Binti Munarji (Alm) meminta uang tersebut karenakoperasi telah bubar dan menjadi dua kelompok;Bahwa karena uang tersebut bukanlah milik dari Saksi Berti SarovaBinti Munarji (Alm), melainkan uang lembaga rekan bumi sehinggaAnida (isteri terdakwa) tidak mau menyerahkannya kepada saksi BertiSarova Binti Munarji (Alm) jika para pengurus lembaga rekan bumitidak ikut menyaksikan penyerahannya;Bahwa karena selama

Putusan No 62/Pid.B/2016/PN.SdnSarova Binti Munarji (Alm) mengakui uang tersebut meruapak uang miliknyapadahal setahu terdakwa uang tersebut merupakan uang Lembaga RekanBumi yang telah diberikan kepada koperasi yang beranggotakan isteriterdakwa dan juga saksi Berti sarova Binti Munarji (Alm) yang sekarang telahtelah bubar dan menjadi dua kelompok;Menimbang, bahwa karena uang tersebut bukanlah milik dari SaksiBerti Sarova Binti Munarji (Alm), melainkan uang lembaga rekan bumisehingga Anida (isteri

Nomor 169 K/Pdt.Sus Arbt/2013Pemohon yang mengajukan penyelesaian sengketa pada TermohonPembatalan II;Bahwa Pasal 1 ayat (2) huruf l) Peraturan & Acara BAPMI menentukan: Pihak adalah subyek hukum, baik subyek hukum perdata maupun hukumpublik yang seluruh atau sebagian usaha atau jasa profesinya berkaitandengan kegiatan di bidang pasar modal di Indonesia, termasuk bursa efek,lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian,emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, lembaga penunjang

Obligasi Pemerintah (Government Bonds) yang menjadiunderlying asset dari GBF, seperti yang diketahui oleh pemodal termasukTermohon Pembatalan sebagai lembaga perbankan, harganyaberfluktuasi sesuai dengan situasi pasar modal/pasar uang.

Alangkahbodohnya Termohon Pembatalan sebagai lembaga perbankan yangbonafid tidak mengetahui tentang fluktuasi harga Obligasi Pemerintahyang menjadi underlying asset dari GBF, sehingga patut didugaTermohon Pembatalan beritikad buruk untuk menjerumuskan PemohonPembatalan untuk ganti rugi atas tindakan/kelalaian TermohonPembatalan yang diduga melakukan misrepresentation dalammemasarkan/menjual produk GBF, Investor seolaholah dijaminTermohon Pembatalan sebagai lembaga perbankan.

Bahkan TermohonPembatalan sebagai lembaga perbankan pun tidak dapat menjaminHal. 18 dari 115 hal Put. Nomor 169 K/Pdt.Sus Arbt/2013deposito sebagai seratus persen produk capital protected (jaminan hanyadapat diberikan oleh Lembaga Penjamin Simpanan/LPS dengan jumlahterbatas).

Itulahsebabnya dalam Peraturanperaturan Badan Pengawas Pasar Modal &Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) diatur/terdapat ketentuanketentuan mengenai keterbukaan informasi tentang risiko investasi,faktorfaktor risiko, risiko usaha yang wajib diperhatikan dan dipatuhi/dilakukan oleh pelakupelaku atau pihakpihak yang bermain/berbisnis dipasar modal;.Bahwa meskipun tidak pernah ada Investor yang mengajukan complainatau tuntutan/tagihan kepada Pemohon Pembatalan, namun PemohonPembatalan telah berinisiatif

REG.PERKARA : PDS11/KPANG/ 04/2014, yang berbunyi sebagaiberikut : DAKWAAN ; n nnnPRRDVIAIIS 9g eer ern seeerineer cose semeueneareseeesPelaksana dalam Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sarana SanitasiBerbasis Masyarakat (Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan LangsungPemberdayaan Masyarakat pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja diKelurahan Penfui Tahun Anggaran 2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala KelurahanPenfui Nomor 9/KEP/KEL.PNF/X1I/2010 tanggal 18 November

Keswadayaan Masyarakat dan Unit PelaksanaTingkat Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang danmengangkat terdakwaVINCENTIUS .........VINCENTIUS MELUR Alias VINCEN selaku Ketua Satuan Pelaksana dalam KegiatanPekerjaan Pembangunan Sarana Air Minum dan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat(Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakatpada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja di Kelurahan Penfui TahunAnggaran 2010 dengan susunan kepengurusan Lembaga Keswadayaan

(Pamsimas) yang Bersumber dari Dana Bantuan Langsung Pemberdayaan Masyarakatpada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Seroja di Kelurahan Penfui TahunAnggaran 2010 dengan susunan kepengurusan Lembaga Keswadayaan Masyarakat(LKM), Satuan Pelaksana (Satlak) dan Unit Pelaksana Tingkat Kelurahan PenfuiKecamatan Maulafa Kota Kupang Tahun 2010 sebagai berikut :I. Susunan Pengurus LKM: 1. FRANS PAREIRA (KOORDINATOR), 2. HAMIDAKADIR, 3. FOLKES SINLAE, 4. JOHN DEMONG, 5. NOVI NDOI, 6. FRANSDONI ANGIN, 7.

/Surat Keputusan Kepala Kelurahan Penfui dengan Lampirannya Nomor 9/KEP/KEL.PNF/XI/2010tanggal 18 November 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kewasdayaan Masyarakat dan UnitPelaksana Tingkat Kelurahan Penfui Kecamatan Maulafa Kota Kupang ; 2./Surat Perjanjian kerja Nomor 37//PAMSIMAS/P SPUD dark.

,MT selaku pihak pertama (1) dengan koordinasi lembaga kewasdayaanmasyarakat (LKM) Seroja pada kelurahan Penfui (Frans Pareira) selaku pihak kedua (I) denganseluruh lampirannya Nomor 10/SPPB/PPK/PAMSIMAS/KK/XI/2010 tanggal 23 November 2010. JL. 1 (satu) Buku Tabungan Simpedes Bank NTT Kantor Cabang Utama Kupang RekeningNomor 001 02 02 8057062 atas nama LKM Seroja Program Pansimas Kel.

Monitoring Pelaksanaan Kegiatan oleh Lembaga KeuanganMikro (LKM) serta menetapkan kegiatankegiatan terbaik(best practice) maupun menerapkan sanksi terhadapLembaga Keuangan Mikro (LKM) yang melaksanakanKegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) tidaksesuai dengan ketentuan..

Bantaeng Kegiatan BSPSPK 2011;11.1 (Satu) Bendel Dokumen Administratif Lembaga Keuangan Mikro Pantai LamalakaKab. Bantaeng Kegiatan BSPS 2011 ( Modul 1 Pk);12.1 (Satu) Bendel fotocopy proposal termin Lembaga Keuangan Mikro Pantai LamalakaKab. Bantaeng Kegiatan BSPSPB 2011 (Modul 2 PB);13.1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Administratif Lembaga Keuangan Mikro PantaiLamalaka Kab.

Rek. 024001015001508tanggal 01 Februari 2011;55.1 (Satu) Eksemplar Fotocopy Akta Notaris Pendirian Lembaga Keuangan Mikro LKMPantai Lamalaka tanggal 15 Juni 2011 No: 07;56.1 Gatu) Eksemplar Fotocopy Akta Pendirian Lembaga Keuangan Mikro LKM PantaiLamalaka Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tanggal 20 Desember 2010dengan alamat JI. Andi Manapiang (KUD Tamarunang), Kel. Lembang Kec. BantaengKab. Bantaeng Sulawesi Selatan;3757.1 (Satu) Buku tabungan simpedes BRI Cab. Bantaeng dengan No.

Bantaeng Kegiatan BSPSPK 2011;1 (Satu) Bendel Dokumen Administratif Lembaga Keuangan Mikro PantaiLamalaka Kab. Bantaeng Kegiatan BSPS 2011 ( Modul 1 Pk);1 (satu) Bendel fotocopy proposal termin Lembaga Keuangan Mikro PantaiLamalaka Kab. Bantaeng Kegiatan BSPSPB 2011 (Modul 2 PB);1 (satu) Bendel Foto Copy Dokumen Administratif Lembaga Keuangan MikroPantai Lamalaka Kab.

Rek. 024001015001508tanggal 01 Februari 2011;1 (satu) Eksemplar Fotocopy Akta Notaris Pendirian Lembaga Keuangan MikroLKM Pantai Lamalaka tanggal 15 Juni 2011 No: 07;1 (satu) Eksemplar Fotocopy Akta Pendirian Lembaga Keuangan Mikro LKMPantai Lamalaka Kel. Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng tanggal 20Desember 2010 dengan alamat JI. Andi Manapiang (KUD Tamarunang), Kel.Lembang Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Sulawesi Selatan;1 Gatu) Buku tabungan simpedes BRI Cab. Bantaeng dengan No.

Sumatera Barat dan seProvinsi Bengkulu,yang diselenggarakan oleh Direktorat Perencanaan, Monitoring danEvaluasi Pengadaan Deputi Bidang Monev dan Pengembangan SistemInformasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) di Padang pada tanggal 21 Oktober 2014, ditegaskan bahwa salahsatu latar belakang lahirnya Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 TentangDaftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah karenatidak adanya kesempatan

Bahwa pemberian sanksi pencantuman dalam Daftar Hitamsetidaknya melibatkan beberapa pihak terkait seperti PejabatPembuat Komitmen (PPK)/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) PeraturanKepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahHalaman 24 dari 92 halaman.

Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP);c..Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah(LKPP);2. Adapun dasar hukum bahwa PPK/Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan harus menjadi pihak adalah karena :a.

Adapun dasar hukum bahwa Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus menjadi pihak adalahkarena :a.

Hal tersebut nyatanyata bertentangandengan Pasal 9 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11, Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 Tentang DaftarHalaman 83 dari 92 halaman.

terdakwa,o Alat pemotong atau Band Saw Machine yang digunakan untukmemotong gading gajah yang akan dibentuk menjadi pipa rokok milikterdakwa,Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2019/PN Ptio Alatukuratau skechmat yang menurutketerangan terdakwa digunakanuntuk mengukur lingkar pipa rokok yang berasal dari gading gajah milikterdakwa,o 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Xiaomi Redmi 2 Primedengan nomor imei 867622028836958, CMIT ID, 20145147, Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan DNA, Lembaga

EIJKMANLembaga Forensik Nomor 031/EIF/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, diberikankesimpulan:o Urutan nukleotida fragmen HVR dari sampel EST190011001 identikdengan urutan nukletoida spesies maximus (gajah Sumatera haplotypeBR), merujuk data populasi gajah Sumatera Lembaga Eijkman yangbelum dipublikasi (KY616976), variasi alel dapat dilihat seperti yangtertera pada Tabel 2 (terlampir) dalam berkas perkara.o Urutan nukleotida fragmen HVR dari sampel EST19001 1002 (nt241571) identic dengan urutan nukletoida

BiomolekulerEikjman di Jakarta, apabila benar merupakan gading gajah makasesuai Pasal 24 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang KSDAH & Edan Pasal 41 ayat (1) hurufaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan No P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentangPenanganan Barang Bukti Tindak Pidana LHK, bahwa terhadap barangbukti jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagianbagiannyayang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya ataudiserahkan kepada lembaga lembaga yang bergerak di bidangkonservasi

Lembaga yang dimaksuddalam ayat ini dapat berupa lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, misalnya kebun binatang, kebun botani, museum biologicherbarium, taman safari dan sebagainya yang ditunjuk dan ditetapkan olehPemerintah,Demikian juga di dalam Pasal 7 huruf k Jo Pasal 41 ayat (1) hurufaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penanganan Barang BuktiTindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disebutkan bahwa terhadapbarang bukti jenis

tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian bagiannyayang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkankepada lembaga lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dansatwa kecuali, apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untukHalaman 26 dari 29 Putusan Nomor 118/Pid.B/LH/2019/PN Ptidimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan, artinya carapenanganan terhadap barang bukti dalam perkara ini yang memungkinkanadalah dengan cara dimusnahkan karena kondisi barang

Wotu Kab.Luwu Timur;Bahwa, batasbatas tanah objek perkara yakni : Sebelah Utara : milik Tokasia; Sebelah Timur : jalan poros ke Loppe; Sebelah Selatan : tanah milik Pong Agia; Sebelah Barat : jalan dari Wotu;Namun saksi tidak mengetahui berapa luas objek sengketa;Bahwa, tempat tinggal saksi berdekatan dengan objek sengketa ;Bahwa, objek sengketa dulunya masih hutan namun sekarang sudah menjaditanah sawah dan telah ditanami padi;13Bahwa, asal usul objek sengketa menurut hasil keputusan Majelis Lembaga

AdatBawalipuWotu, berasal dari Puang Kalla yang saksi ketahui adalah kakek dariTahero, sedangkan para tergugat dengan Tahelo adalah paman dan keponakan;Bahwa, sepengetahuan saksi objek sengketa adalah milik Tahero yangberbatasan dengan tanah orang tua dari Penggugat;Bahwa, pada tahun 2014 lembaga adat BawalipuWotu, dimana saksi sebagaianggota, diadakan pertemuan untuk membahas mengenai tanah yang sekarangmenjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Para tergugat;Bahwa, pada saat pertemuan para

Tergugat hadir sedangkan Penggugat padasaat itu tidak hadir, dimana keputusan rapat pada saat itu tanah yang menjadiobjek sengketa dahulunya adalah milik Puang Kalla ;Bahwa, berdasarkan dari hasil Keputusan Majelis Lembaga Adat BawalipuWotu, para Tergugat berhak atas tanah yang sekarang diperkarakan karenaTahero adalah anak dari Puang Kalla, sehingga tamah yang sekarangdiperkarakan adalah warisan dari Tahero kepada Para Tergugat;Bahwa, pertemuan Majelis Lembaga Adat dilakukan hanya 1 (satu) kali

Sukmaraga Als Puraga Bin (Alm) Gosse selakuKoordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Malangkayan RukunBersatu Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaruadalah sebagai berikut : No.

Akhirnya diketahui bahwa perbuatan terdakwa Nurdin Anak dari IDOP selakuKepala Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru(Pembina Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Malangkayan RukunBersatu Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru)bersama Sdr. Sukmaraga Als Puraga Bin (Alm) Gosse (berkas terpisah)sebagaimana tersebut diatas, tidak sesuai dengan :1.

BJM Halaman 9 dari 32Kotabaru (Pembina Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) MalangkayanRukun Bersatu Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang KabupatenKotabaru) bersama Sdr. Sukmaraga Als Puraga Bin (Alm) Gosse selakuKoordinator Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) Malangkayan RukunBersatu Desa Cantung Kanan Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru(diajukan dalam berkas terpisah) dalam mengelola dana PAMSIMAS danmembuat pertanggungjawaban serta pengeluaran yang tidak sesuaiketentuan.

Anak bersikapserta berprilaku sopan selama persidangan, dan agar Anak ditempatkan di PelayananSosial Anak Remaja (PSAR) untuk memperoleh pelatinan kerja yang nantinya akanberguna untuk masa depan anak karena penjatuhan pidana merupakan terakhirterhadap Anak;Setelah mendengar permohonan Orang Tua Angkat Anak (Mamak TengahAnak) yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringanan hukuman ataskesalahan yang telah diperbuat Anak dan apabila Anak dijatunkan pidana agar Anaktetap ditempatkan di Lembaga

dilakukan ditempat pelatihnan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik olehpemerintah maupun swasta (Pasal 80 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak) dengan pertimbangan sebagai berikut :1.

Anak masih sangat membutuhkan pembinaan dan perhatian yang khusus denganpenanganan yang professional, baik dari lembaga pemerintah/swasta dan dari pihakkeluarga yang diharapkan untuk terus berkunjung atau menjenguk Anak yangbertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada Anak;2.

Anak dapat memperdalam ajaran Agamanya dengan mengikuti kegiatan pembinaankepribadian yang ada di lembaga tersebut sehingga Anak dapat mengambil halpositif terhadap apa yang dialaminya sehingga kelak lebih mampu berprilaku sesuaidengan nilai dan norma yang diharapkan oleh Agama dan masyarakat.

yangmelaksanakan pelatihan kerja, dalam pelaksanaan Pelatihnan kerja ini Hakim Anakmenyerahkan sepenuhnya kepada pembinaan dan pengawasan dibawah koordinasiBapas Kota Medan;Menimbang, bahwa dipersidangan orang tua angkat Anak/Mamak Tengah Anaktelah mengajukan permohonan secara lisan kepada Hakim Anak yang mengatakanagarAnak diberi hukuman yang seringanringannya dan hendaknya Anak tetap di tempatkandi Lembaga Permasyarakatan Binjai mengingat orang tua angkat Anak/Mamak TengahAnak bertempat tinggal

Menyatakan Anak Surya Wanda Alias Wanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut ;

Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
Menetapkan agar Anak dalam menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan (LPKA) ;

1 (satu) pasang sepatu PDL

>

Uang Tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah),

Dirampas untuk Negara ;

1 (satu) unit Mobil Barang Mitsubishi L300 canter warna kuning dengan Flat BK 8764CY,

Dikembalikan kepada yang berhak PT Lamtamas Maruli Nauli melalui Irwan Can ;

. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

yang masingmasingnya merupakan asli danbersamasama merupakan satu dan dokumen yang sama yang dibuatdalam Bahasa Inggris.Bahwa Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang dilengkapidengan Supplemental Agreement 7 Februari 2003 tersebut belummenggunakan Bahasa Indonesia sebagaimana disyaratkan Pasal 31 UUNomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negaraserta Lagu Kebangsaan yang berbunyi :Bahasa Indonesia wejib digunakan dalam nota kesepahaman atauperjanjian yang melibatkan lembaga

negara, instansi pemerintah RepublikIndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warganegaraIndonesia.

Bahwa Investment Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 yang dilengkapidengan Supplemental Agreement 7 Februari 2003 tersebut melibatkanpihakpihak yang merupakan lembaga swasta Indonesia dan Warga NegaraIndonesia.Bahwa sudah seharusnya Investment Agreement tertanggal 23 Agustus2002 yang dilengkapi dengan Supplemental Agreement 7 Februari 2003tersebut disesuaikan dengan ketentuan Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaandengan dibuat salinan dalam

Berkah Karya Bersama)kembali menandatangani Perjanjian Tambahan dengan judul SupplementalAgreement dimana semua perjanjian tersebut dibuat dengan menggunakanBahasa Inggris'Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 Ayat (1) UU No. 24 Tahun2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan,yang berbunyi : Bahasa Indonesia wejib digunakan dalam nota kesepahamanatau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah RepublikIndonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan

karena tidakmempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum danPemerintah, serta tidak memberikan kepastian hukum yang3.Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi DenpasarNo. 55/Pid/2013/PT.Dps tanggal 25 Juli 2013 denganpertimbangan, bahwa dengan di keluarkan putusan MahkamahKonstitusi tanggal 1 Mei 2012 Nomor 65/PUU1IX/2011 yang amarberbunyi sebagai berikut :e Mengabulkan Permohnan Pemohon untuk sebagian.e Pasal 83 ayat (2) Undangundang Nomor 8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga

Negara Indonesiatahun 1981 nomor 76, tambahan lembaga negara RepublikIndonesia Nomor 3209) bertentangan dengan undang undangdasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.e Pasal 83 ayat (2) Undang undang Nomor 8 tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Indonesiatahun 1981 Nomor 76 tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukummengikat.e Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita NegeraRepublik Indonesia sebagaimana mestinya.e Menolak permohonanPemohon

untuk selain dan selebihnya.;4.Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiamerupakan Putusan Lembaga Peradilan Negara RepublikIndonesia yang keberadaannya diatur dalam pasal 1 ayat (3),pasal 18, pasal 19 dam pasal 29 undang undang 48 tahun 2009tentang kekuasaan kehakiman, yang wajib di hormati di patuhidan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia termasuklembaga lembaga negara dan Pemerintah Republik Indonesia,tidak terkecuali pelaku kekuasaan kehakiman di RepublikIndonesia oleh karena

(NjooDaniel Dino Dinata) P3e Adanya bukti audit BPKP (P11)Sehingga jelas bahwa sesuai dengan pasal 183 KUHAP bahwadalam perkara aquo dapat kita temukan cukup bukti untukmenentukan bahwa Njoo Daniel Dino Dinata menjadi Tersangkakarena ditemukan bukti lebih darisatualatbukti.7.Bahwa keberatan dari Pembanding mengenai Audit BPKP adalahtelah keliru karena Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan atau BPKP menurut ahli Dr I Gusti KetutAriawan SH, MH, Ngurah Arya Asmara dan Dian Adriawan,SH MH adalah lembaga

Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentangkedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, susunanorganisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali di ubahterakhir kali dengan peraturan Presiden Nomor 64 tahun2005.d. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68/Mtahun 2010 tentang Pengangkatan Kepala BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan.e.

259 glade rai led re ple yung ill dialpasool obirasLreimdl OY Coral oe 8500 dasill abuyll quai cursours illaalls Saualaell t9) olali diag ugollyrutlArtinya : Islam memilih lembaga thalak/ceral ketika rumah tangga sudahdianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat laginasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebabmeneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri denganpenjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengankeadilan.Menimbang, bahwa

Putusan No.238/Padt.G/2018/PA.Srogdan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidakmampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dantentram.Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangatmenghargai lembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenalsemboyan menikah sekali Seumur hidup , Suami istri adalah belahan jiwa ,ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai

lembaga yangsakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatanperkawinan.

Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan HukumIndonesia (YLBHI) Legal Aid Foundation Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Makassar, beralamat di Jalan Pelita Raya 6 Blok A,34, Nomor 9 Makassar ; LAWAN :1. Hj. BADJAZAH, Tempat, Tanggal Lahir Polmas, 12 Desember 1942,Umur 74 Tahun, Alamat Jl.

Bahwa majelis hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Polewalikurang pertimbangan dengan mengabaikan eksistensi Lembaga Adat Aluyang selama ini sebagai lembaga penyelesaian sengketa berbagai kasustanah yang terjadi di Kecamatan Alu dan sekitarnya.

Pemerintah KecamatanAllu selalu menjadikan hukum adat dan Lembaga Adat Allu sebagai mitradalam penyelesaian berbagai kasus sengketa tanah dimasyarakat.Yurisprudensi dalam kasus antara Desa Mombi Kecamatan Alu dan DesaTangan Baru Kecamatan Limboro dimana kasus tersebut setelah diperiksaoleh Pengadilan kemudian mengembalikan kepada lembaga adat dandiselesaikan dengan tata cara hukum adat dan hasilnya masyarakat yangbersengketa menerimanya dengan lapang dada.

sebagai tanah adat istiadat ditandatangani oleh Lembaga AdatAllu (selanjutnya lihat bukti T 55), terdapat bukti surat berupa berita acaramusyawarah/Mufakat Lembaga Adat Allu tertanggal 29 April 2002, yangdiberi tanda Bukti T 56, pada pokoknya dalam surat tersebut menerangkanHalaman 27 dari 38 HalamanPutusanNomor 172PDT2018 PT Mksbahwa tanah obyek sengketa adalah Tanah Adat istiadat allu, ditandatanganioleh Lembaga Adat Allu.

Dan Faktanya ternyata Para Penggugatselama ini tidak pernah membawa persoalan ini ke Lembaga Adat Allusebelum Para Penggugat membawa Perkara ini ke Pengadilan.

SH, EDWINIKHSANI PUTERA SH, ADIL SOLIHINPUTERA SH, USMAN AZIS SH Dan AHMADKHOIRUL UMAM SH, Pengacara / Advokat danKonsultan Hukum pada kantor Lembaga bantuanHukum ( LBH ) Bogor yang beralamat di PerumBharata Pura Blok III No. 19 Kelurahan KedungBadak Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor,Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 mei2011 ( terlampir ), yang selanjutnya disebutsebagai PARA PENGUGAT ;LAWAN :1.

diatas sangat merugikandan melukai hati Para Penggugat karena mengakibatkan sampai sekarang ParaPenggugat tidak bekerja ( menganggur ) ;Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak terima perlakuan dari Tergugat Itersebut diatas , maka kemudian Para Penggugat meminta bantuan kepadaLembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Bogor untuk mengurus masalah kasusu yangmenimpa Para Penggugat ;14.15.16.17.18.19.20.21.Bahwa berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh Para Penggugat kemudiankuasa hokum Para Penggugat yaitu Lembaga

Para Penggugat cacat hukum karena dilakukandengan cara dipaksa / dintimidasi karena apabila Para Penggugat tidakmengundurkan diri maka proses hukum Para Penggugat di Kepolisian Sektorciawi Bogor akan dilanjutkan , sehingga dapat dikatakan pengunduran diri ParaPenggugat batal demi hukum karena bertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan tentang Ketenagakerjaan ;Bahwa oleh karena surat somasi tersebut diatas tidak ada tanggapan dari TergugatI, maka kemudian Para Penggugat melalui kuasa hokumnya Lembaga

Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan mediasiBahwa kemudian Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogormelalui Mediasi mediator Ibu sutinah SH menganjurkan / menyharakan agar ParaPenggugat dan Tergugat I melakukan pertemuan musyawarah ( bipartite ) terlebihdahulu sebelum dilakukannya mediasi ( Tripatrit ) ;Bahwa atas dasar saran dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten bogor melalui mediator Ibu Sutinah SH tersebut maka Para Penggugatyang diwakili kuasa hukumnya Lembaga

Bantuan Hukum ( LBH ) Bogormelakukan pertemuan musyawarah ( Bipartit ) dengan Tergugat I yang diwakiliTergugat IV dan Bapak R Hari Susanto SH ;Bahwa dari hasil pertemuan tersebut dalam butir 18 diatas, tidak tercapai katasepakat dimana Para penggugat melalui kuasa hukumnya Lembaga BantuanHukum ( LBH ) Bogor berpendapat bberdasarkan surat somasi bahwa prosespengunduran diri Para penggugat batal demi hokum karena tidak sesuai denganketentuan perundang Undangan tentang ketenaga kerjaan , sedangkan

BNI (Persero) Tbk dan KPRI PELITAtentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor :2008.561.LOC Nomor : 10/KPRIPLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008dengan Plafon Kredit Rp. 3.500.000.000. (Tiga Milyar Lima Ratus JutaRupiah).4. Selanjutnya antara PT. BNI (Perseri) Tok Sentra Kredit Kecil Polonia yangdiwakili Pimpinan atas nama Nelmita Naumar, SE.

Stabat/Wampuharus mengajukan namanama pemohon kredit yang mengatasnamakanKPR/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu yaitu ke32 orang anggota KPRI/KPN Pelita Kecamatan Stabat/Wampu tersebut diatas, dan sesuai denganPetunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama BNI kepada Lembaga Keuanganbahwa pola penyaluran Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan yangdiberikan kepada KPRI/KPN Pelita Kec.

BNI (Persero) Tok dan KPRIPELITAtentang PENYALURAN KREDIT MELALUI LEMBAGA KEUANGAN Nomor :2008.561.LOC Nomor : 10/KPRIPLT/IX/2008 tanggal 24 September 2008khususnya pada Pasal 6 Ayat 2 dan tidak sesuai dengan PetunjukPelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan dan tidak sesuaidengan Surat Keputusan Kredit Nomor : LOC/2/747/R tanggal 24 Nopember2008.Dengan pola penyaluran yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kredit danPetunjuk Pelaksanaan Kredit Kerjasama Kepada Lembaga Keuangan (KKLk)yang

Taman Pondok jati Blok C 4aSidoarjo dengan kop Surat Lembaga perlindunmgan konsumen swadayamasyarakat nasional perlindungan konsumen dan pelaku usaha indonesiadengan nomor Surat kuasa nomor : 0.13../LPK SM/SK/V/2014 yang ditandatangani oleh H. SUHARIADI SH selaku pimpinan advokat dan konsultasi hukumlembaga perlindungan konsumen nasional .dan sdr. H. MOCH.

Rifa'i dan saksi Tan Khun Min dirumahnya di Kantor advokat dankonsultan hukum Lembaga Perlindungan Konsumen nasional di Jl. TamanPondok Jati blok C 4a Kec. Taman Kab. Sidoarjo, terdakwa telah mengatakanbahwa dirinya adaiah sebagai Advokat/Pengacara yang sanggup menguruskansertifikat tanah miiik saksi Moch.

Anik Astutik datang kerumah terdakwadi Kantor advokat dan konsultan hukum lembaga perlindungan konsumennasional di Jl. Taman Pondok Jati biok C 4a Kec. Taman Kab. Sidoarjo,terdakwa telah mengaku sebagai Advokad/pengacara yang sanggupmenguruskan permasalahan saksi Moch.

SUHARIADI SH selaku pimpinan advokatdan konsultasi hukum lembaga perlindungan konsumennasional .dan sdr. H. MOCH. RIFAI selaku yang memberi kuasayang ditanda tangani dio Sidoarjo tanggal 03 Mei 2014 (Disita dariSaksi sdr. H.

., kepada HSUHARIADI,SH selaku pimpinan lembaga perlindungan konsumennasional yang ditanda tangani bermaterai oleh sdr.

Kbm. telahmengajukan gugatan sebagai berikut :1.1.Bahwa lembaga Penggugat di kebumen menerima pengaduan masyarakatpada tanggal dua puluh empat mei dua ribu tiga belas ( 24052013 ) yangbernama HELMY SABRI NAHDI, laki laki, umur 25 Tahun, pekerjaanwiraswasta dengan alamat JI.

Bahwa namun demikian dari dokumen legalitas yang diserahkan diketahuibahwa status atau bentuk lembaga dari Penggugat adalah LembagaSwadaya Masyarakat bukan BADAN HUKUM atau YAYASAN sebagaimanadisyaratkan dalam peraturanperaturan tersebut di atas, oleh karenanyaPenggugat tidak memiliki legitima persona standi in judicio atau legalstanding sebagai Penggugat.

Fotocopy Salinan Akta Pembukaan Lembaga Perlindungan KonsumenNasional Indonesia Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Kebumen (LPKNIKabupaten Kebumen), diberi tanda bukti P 1.3;4.

Gugatan yang diajukan oleh kelompok konsumen, lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 46 ayat (2) huruf c diatasdiketahui bahwa sebuah lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumenberhak untuk mengajukan gugatan melalui Peradilan Umum untuk kepentinganperlindungan konsumen;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor

59Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat(LPKSM) disebutkan bahwa dalam membantu konsumen untuk memperjuangkanhaknya, LPKSM dapat melakukan advokasi atau pemberdayaan konsumen agarmampu memperjuangkan haknya secara mandiri, baik secara perorangan maupunkelompok;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam hal ini LPKNI sebagaiPenggugat Konvensi I/ Tergugat Rekonvensi berhak untuk mengajukan gugatan27melalui Peradilan

rukun lagi dantelah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;bahwa Penggugat dan Terrgugat tidak rukun lagi dan telah berpisahtempat tinggal karena anak Penggugat dari suami pertamanya(SUAMI PERTAMA) yang bernama ANAK PENGGUGAT, umur 14(empat belas) tahun telah dicabuli oleh Tergugat;bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pencabulan Tergugat terhadapANAK PENGGUGAT, tetapi Penggugat telah melaporkan Tergugatke Polsek Kajuara;bahwa Tergugat tengah menghadapi proses hukum dan telahmendekam di Lembaga

Wip bahwa Tergugat tengah menghadapi proses hukum dan telahmendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone; bahwa Saksi tidak pernah melihat penggugat membesuk Tergugat diLembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone.Bahwa setelah mengajukan alat bukti, Penggugat menyampaikankesimpulan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Tergugat.Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidangmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan

ini diperiksa dan diputus secara verstek.Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 10 Januari2011, telah membina rumah tangga kurang lebih 9 (sembilan) tahun, tidakdikaruniai anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujungpada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 disebabkan Tergugattelah menggauli anak Penggugat (ANAK PENGGUGAT) sehingga Tergugatdiproses secara hukum dan telah mendekam di Lembaga

Akta Nikah Nomor Nomor 51/51/I/2011 yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanKajuara, Kabupaten Bone, tanggal 24 Januari 2011, bermeterai cukup dansesuai dengan aslinya (P.1).Menimbang dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mencabuli ANAKPENGGUGAT, anak Penggugat dari perkawinannya dengan suami pertamanya(SUAMI PERTAMA), berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta keterangan SaksiSaksi dalam perkara ini, ternyata Tergugat sedang menjalani proses hukumdan telah mendekam di Lembaga

Pemasyarakatan Kabupaten Bone.Menimbang fakta bahwa Tergugat sedang menjalani proses hukum dantelah mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone atas dugaantelah mencabuli anak Penggugat (ANAK PENGGUGAT) yang masih di bawahumur, memastikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat, bahkan patut diduga Penggugat telah mengumpatTergugat dengan katakata yang sangat kasar karena telah mencemarkannama baik keluarganya.Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah