., S.H, M.H, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Jawa Tengah, Jl. Kanguru Raya No.11 Gayamsari, Semarang, semula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;m e l a w a nTERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

,S.H, M.H, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum JawaTengah, Jl.

/pemerintahdaerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkankewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan;2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah darikementrian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk;3 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab ataspelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannyakepada

/pemerintahdaerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannyaberdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yangbersangkutan;2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah dan karenanya status hukum BLU tidak terpisahdari kementrian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk ;3 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota bertanggungjawab ataspelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yangdidelegasikannya

/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yangpengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan olehinstansi induk yang bersangkutan;2 BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan kementeriannegara/lembaga/pemerintah daerahh dan karenanya status hukumBLU tidak terpisah dari kementrian negara/lembaga/pemerintahdaerah sebagai instansi induk ;3 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikotabertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraanpelayanan umum yang didelegasikannya

Firman Ashari Als BoyBin Bustari Ishak ke rekening Lembaga Penelitian UNIBdan pemberitahuan adanya transfer tersebut melaluitelphone dari M.

2010 Lembaga Penelitiantanggal 10 Mei 2010.f Rencana penarikan UMK BNBP Lembaga Penelitian UNIB tahun 2010tanggal 10 Mei 2010.

Perjanjian Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Keuangan No.BGC/PKS/001/2010, No.

Mengingat Penyaluran KKLK (KreditKepada Lembaga Keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajibanverifikasi terhadap end user ada pada Lembaga Keuangan dalam hal iniPrimkopau.

Pemberian Kredit dilakukan dengan Pola Executing yaitu penyalurankredit melalui Lembaga keuangan, dalam hal ini Primkopau Mabesau untukditeruskan kembali ke end user dan risiko end user ditanggung oleh LembagaKeuangan dalam hal ini Primkopau. Mengingat Penyaluran KKLK (KreditKepada Lembaga Keuangan) dengan pola Executing tsb, maka kewajibanverifikasi terhadap end user ada pada Lembaga Keuangan dalam hal iniPrimkopau.

Perjanjian Penyaluran Kredit Melalui Lembaga Keuangan No. BGC/PKS/001/2010, No.

Sel.1) Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat adalah lembaga nonPemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintahyang mempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen;2) Pasal 44 yang berbunyi:1.Pemerintah mengakui lembaga perlindungankonsumen swadaya masyarakat yang memenuhisyarat;Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat memiliki Kesempatan untuk berperan aktifdalam mewujudkan perlindungan konsumen;Tugas lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 59 tahun 2001Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat: Pasal 1:1. Pasal 1 angka 3 yang berbunyi:Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnyadisebut LPKSM adalah Lembaga Non Pemerintahyang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yangmempunyai kegiatan menangani perlindungankonsumen;2.

Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat dalam bentuk Yayasan dengan namaYayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan(YLPKK).

UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen juga menerima kemungkinan prosesberacara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memilikilegal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenaldengan hak gugat LSM (NGOs standing).

Sektor jasa keuangan yang dimaksud adalah mencakup sektorperbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dalam melaksanakantugas dan fungsinya.

Dan hal ini dikuatkan dan sesuai dengan Peraturan yang di keluarkan olehKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu SEMA Nomor : 04 Tahun2010 tanggal 7 April 2010 jo SEMA Nomor : 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli2011 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan DanPecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan RehabilitasiSosial.

Tidak terpenuhinya kriteria untuk dikatakan Penyalahgunaan, KorbanPenyalahgunanaan dan Pecandu Narkotika sehingga dapat ditempatkandalam Lembaga Rehabilitasi sebagaimana ketentuan dalam Surat EdaranMahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 TentangPenempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunanaan dan PecanduNarkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi SosialBahwa Terdakwa Dedy Sulaeman Alias Eman Bin M.

Pasal 103UndangUndang No. 35 Tahun 2009 adalah Surat Edaran Mahkamah Agung(SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang PenempatanPenyalahgunaan, Korban Penyalahgunanaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi) Medis dan Rehabilitasi Sosial yangmenyebutkan seseorang dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasidengan Klasifikasi sebagai berikut :a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNNdalam kondisi tertangkap tangan.b.

peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapatditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola olehpemerintah,setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoriumdan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah di lengkapidengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Oleh karena itu, lembaga peradilan yang menjadi palangterakhir penjatuhan putusan, hendaknya dapat menjatuhkan sanksi/hukuman.Berdasarkan seluruh argumentasi hukum sebagaimana di uraikan di atas,mohon kepada Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar berkenan denganhormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa DEDY SULAEMAN ALIAS EMAN BIN M.

PUTUSANNo. 106 K/Pid.Sus/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa :Nama : YUDIANTO ;tempat lahir : Surabaya ;umur / tanggal lahir : 31 Tahun/ 18 Februari 1978 ;jenis kelamin : Lakilaki ;kebangsaan : Indonesia ;tempat tinggal : Dupak Bangunsari 3/20 Surabaya ;agama : Islam ;pekerjaan : Ketua Lembaga Wahana Aspirasi PemudaSurabaya ;Terdakwa berada di luar tahanan ;Yang

diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwaPRIMAIRBahwa ia Terdakwa YUDIANTO selaku Ketua Lembaga Wahana AspirasiPemuda Surabaya (WAPS) pada tanggal 19 November 2008 Terdakwa YUDIANTOmenerima pencairan dana (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) P2SEMsesuai proposal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui BankJatim, dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan PenguatanDampak Pendidikan Kesehatan Reproduksi bagi Pemuda sebesar

No. 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa YUDIANTO selaku Ketua Lembaga Wahana AspirasiPemuda Surabaya (WAPS) yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum sebagaiKetua Lembaga Wahana Aspirasi Pemuda Surabaya (WAPS) secara terus menerus atausementara waktu, pada tanggal 19 November 2008 Terdakwa YUDIANTO menerimapencairan dana (Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat) P2SEM sesuaiproposal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah

kegiatan penguatan dampakpendidikan kesehatan reproduksi bagipemuda;1 (satu) lembar tanda terima SPJ ProgramPenanganan Sosial Ekonomi Masyarakat(P2SEM) Provinsi Jawa Timur tahunanggaran 2008;1 (satu) lembar Surat tanda Setoran (STS)kepada Kas Daerah Propinsi jawa Timur ;TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;1 (satu) unit komputer lengkap yangdipergunakan untuk membuat LaporanPelaksanaan Program Penanganan SosialEkonomi Masyarakat (P2SEM) WahanaAspirasi Pemuda Surabaya tahun 2008;DIKEMBALIKAN KEPADA LEMBAGA

atau badanlain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.Bahwa dalam perkara a quo sama sekali tidak ada audit dari lembaga berwenangdalam hal ini BPK maupun akuntan publik yang ditunjuk sebagaimana yangdiwajibkan oleh peraturan perundangan sebagaimana tersebut di atas, makadengan demikian unsur merugikan keuangan negara menjadi obscuur atau tidakpasti, maka secara yuridis mengakibatkan unsur kerugian negara sebagai unsurdelik dari Pasal 2 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan

PUTUSANNomor : 46 / Pdt.G / 2015 / PN.OlmDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara : Albert Adrian BaitSelaku Ketua Lembaga Adat Kefetoran Manbait Swapraja Fatuleu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada E. Nita Juwita, S.H., Advokat /Pengacara beralamat di Jin. Perintis Kemerdekaan Lt. 2, Nomor 009, KotaKupang, dan H.

Bahwa Penggugat adalah keturunan Nicolaas Bait (alm) sekaligusselaku Ketua Lembaga Adat Kefetoran Manbait Swapraja Fatuleu, yangmemiliki hak atas tanah adat bekas Kefetoran Manbait SwaprajaFatuleu, termasuk objek dalam pengajuan perkara ini bidang tanahseluas 1.225 m?

Bahwa Tergugat dengan tanpa hak, menyatakan dirinya atas namaKeluarga Manbait pada Lembaga Adat Manbait Kecamatan Fatuleu,Kabupaten Kupang, telah menerbitkan Pernyataan Pelepasan HakNomor : 593/II/KF/2010 tertanggal 26 Mei 2010, yang diserahkan / dijualkepada Tergugat II berupa sebidang tanah seluas 1.225 m?

Bahwa terhadap dalil inidapat dijelaskan bahwa saat sekarang ini tidak dikenal lagi wilayahkekuasaan kefetoran dan Penggugat bukanlah Ketua Lembaga AdatKefetoranan Mambait ; 200 nne nono mene nn nn neeBahwa penetapan sebagai ketua lembaga adat Mambait tidaklahberdasarkan keturunan ahli waris melainkan harus ada pengukuhandari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ; Bahwa pada tahun 1995 Pemerintah Kabupaten Kupang telahmengukuhkan Tergugat sebagai Ketua Lembaga Adat Mambait danselanjutnya pada tahun

Bahwa untuk menjadi Ketua Lembaga Adat KefetoranMambait Swapraja Fatuleu haruslan dengan pengukuhan dariPemerintah Kabupaten Kupang dan Penggugat tidak pernah diangkatdan dikukuhkan menjadi Ketua Lembaga Adat Kefetoran MambaitSwapraja Fatuleu ; nn nnn enone ne nn nnn nen cnnnnnnePutusan No.46/Pdt.

Hilangnya hak protokoler yang melekat pada Penggugat IlIntervensi selaku Pimpinan Lembaga Tinggi Negara;c.

Nah,kalau itu saya pikir adalah kalau semua persoalan mekanisme perbedaanpendapat didalam organisasi dalam lembaga ini semua kita bava ke luar,sampal kapan kita kerja di lembaga ini, energi kita habis terkuras hanya untukmengurusi maslaahmasalah ini. Sementara hari ini kita sudah berjalandengan baik.

Dari avalsaya sampaikan jangan bela kelompok, bela lembaga, karena kita dulu yanggagas perubahan di dalam lembaga ini. Kita ada kelompokkelompok mudayang bergabung supaya lembaga ini jangan ditertaval.Satu hal lagi kembali tadi yang disampaikan kepada saudara saya BangDjasarmen. Dulu saya pernah marah saudara Syukur disini sama saudara AsriAnas di ruangan ini, hal yang sama. Komite IV sudah kerja keras masih ungkitlagi, giliran kita undang mau rapat bersama nggak pernah hadir.

Kami informasikan bahvaPresiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2017 tentangefisiensi belanja barang Kementrian atau Lembaga dalam melaksanakananggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2017 yang harusdilakukan sebagian besar Kementrian lembaga.

Fatwa (B42)dan Wakil Ketua Sementara Riri Damayanti (B27), karenasebagaimana lazimnya lembaga politik, setiap pergantian kepemimpinanseringkali didapati fakta adanya pihakpihak yang tidak sepakat ataskesepakatan yang diambil oleh lembaga bersangkutan, termasuk yangterjadi di dalam tubuh DPD RI;8.

Dadi,Lorong III, Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, KabupatenBone, sekarang mendekam di Lembaga PermasyarakatanKabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.Pengadilan Agama Watampone tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alat bukti dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar

Bahwa sebagaimana posita nomor 3 (tiga), sejak bulan September 2017Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudahmencapai 4 (empat) bulan di mana Tergugat di tangkap oleh pihak yangberwenang dan sekarang mendekap Lembaga Permasyarakatan KabupatenBone karena mengonsumsi obatobatan terlarang.6. Bahwa sejak bulan Maret 2017 Tergugat tidak pernah memberikannafkah lahir kepada Penggugat.7.

yang sekarang diasuh oleh penggugat; Bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagikarena tergugat selalu keluar malam dan mengkonsumsi obatterlarang; Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering terjadipertengkaran; Bahwa sejak bulan September 2017 Tergugat ditahan setelahtertangkap oleh aparat yang berwenang karena mengkonsumsi obatterlarang; Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempattinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang karena tergugatsekarang mendekam di Lembaga

No. 206/Pdt.G/2018/PA.Wtp Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulanSeptember 2017 sampai sekarang karena tergugat dalam tahanan pihakberwajib di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bone karena tertangkapmenggunakan obat terlarang.Menimbang, bahwa karena dalildalil yang dikemukakan oleh penggugattidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksisaksi di bawah sumpahdi persidangan, maka dalildalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.Menimbang, bahwa karena penggugat telah

Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 2.000, (dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:KESATUwencenen= Bahwa ia terdakwa HERMAN WAHYONO, S T. pada hari Senin tanggal21 Nopember 2016 sekitar jam 23.50 WITA atau pada suatu waktu dalam bulanNopember 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016bertempat di depan Lembaga Pendidikan Bahasa Asing Jalan Teuku UmarBarat

sebagaimana tersebut diatas, berawal dariadanya informasi/laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa adapenyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, selanjutnya saksiMADE KULISAH dan saksi MADE DESANTARA SAPUTRA bersama denganTim Satnarkoba Polresta Denpasar segera melakukan penyelidikan di tempattinggal terdakwa, pada saat itu terlihat terdakwa keluar rumah sambilmengendarai kendaraannya, aparat kepolisian kKemudian membuntuti terdakwayang tidak lama kemudian terdakwa berhenti di depan Lembaga

MADE KULISAH di dengar keterangannya di persidangan di bawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi bersama team yang melakukan penangkapan terhadapterdakwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2016 sekitar jam 23.50WITA bertempat di depan Lembaga Pendidikan Bahasa Asing JalanTeuku Umar Barat Banjar Buagan Kelurahan Pemecutan Kelod,Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ; Bahwa awalnya saksi dan team mendapat informasi dari masyarakatyang menyatakan ada seorang lakilaki dengan

ciriciri yang disebutkanyang dicurigai ada hubungan dengan penyalahgunaan narkotika ; Bahwa kemudian saksi dan team melakukan pemantauan di daerahtempat tinggal terdakwa dan saat terdakwa keluar, saksi dan teammembuntuti terdakwa yang berhenti di depan Lembaga PendidikanBahasa Asing di Jalan Teuku Umar Barat Denpasar.

Pendidikan Bahasa Asing Jalan TeukuUmar Barat Banjar Buagan Kelurahan Pemecutan Kelod, KecamatanDenpasar Barat, Kota Denpasar ;Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat kalauada orang yang dicurigai terlibat penyalahgunaan narkotika ;Bahwa setelah dilakukan pemantauan, saksi dan team melakukanpenggeledahan terhadap terdakwa di depan Lembaga PendidikanBahasa Asing di Jalan Teuku Umar Barat Denpasar.

Halini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 33 UU Penyiaranyang berbunyi sebagai berikut:Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaranwajib memperoleh izin penyelenggaraanpenylaran ;11. Selain dari sudut Penggugat sendiri, ternyata baik PT. SunTelevisi Network dan PT. Semesta Matahari Televisi (Sindo TVYogyakarta) seluruhnya bukan lembaga penyiaran melainkanhanya perseroan terbatas12.

Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) atauTERGUGAT dalam perkara ini memang lembaga yangberwenang menerbitkan surat Rekomendasi Kelayakan (RK)sebagai syarat untuk mendapatkan Izin PenyelenggaraanPenyiaran (IPP);3.

Saham dapat dijualbelikan namun izinPerseroan tetap berjalan tidak terpaku dengan pemegangDalam praktek saham dijualbelikan dalam penyeludupan hukumbukandilarang ;Sebagai contoh saham saya dijual kepada pihak ke Ill, agarperseroan dapat tetap berjalan, itu bisa terjadi hanya saja dalamdasar perjanjian belum ada undangundang yangmengatul;e Bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swastategas menyatakan Lembaga

Pembatasan hanya bagi Perseroanyang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).1 (Satu) badan hukum paling banyak memiliki 2 (dua) izinpenyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran televisi, yangberlokasi di 2 (dua)PrOVINSI ;Bahwa setiap Lembaga Penyiaraan Swasta tidak bolehmelanggar aturan Pasal 32 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 50 Tahun 2005 tentang PenyelenggaraanPenyiaran Lembaga Penyiaran Swasta;Bahwa Perusahaan kelompok belum dikenal dalamundangundang perseroan terbatas diIndonesia;

Penyiaran Swastaberbunyi untuk memperoleh izin penyelenggaraanpenyiaran Lembaga Penyiaran Swasta, Pemohonmengajukan permohonan izin tertulis kepada Menterimelalui KPI.

Esensi dasardan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalamperkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidakmampu membawa kedua belah pihak kepada kehidupan yang tenang dantentram ;Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangatmenghargai lembaga perkawainan, sehingga dalam masyarakat dikenalsemboyan menikah sekali seumur hidup , suami istri adalah belahan jiwa ,ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yangsakral

mengambil barangbarang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku kepala sekolah TKDWP 9 Mendalan;woeeeceesceesceseeesecssecseeeseeeaceeceseesaecsaeeaeeeneeeeeeeeseeees Bahwa akibat kejadian tersebut pihaklembaga kantor TK DWP 9 Mendalan mengaami kerugian kurang lebih3.330.000, (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 200/Pid.B/2020/PN Bil Bahwa cirricirina yaitu 1 (Satu) unit laptop merk Asus warna hitam berisidokumendokumen TK DWP 9 Mendalan(data profil lembaga

ETRE RI TR Bahwa pada hari Selasa tanggal 04Februari 2020 sekita jam 06.30 wib diruang kantor guru TK DWP 9 Mendalantermasuk Desa Mendaan Kecamatan Winongan Kab.Pasuruan;wsececeesceeseeccsecssecsaecseeeeceeeeesecsaecaeeaeeeaeeeseeeeeseeees Bahwa setahu saksi barang barangyang hilang tersebut milik lembaga TK DWP 9 Mendalan dan barangbarangtersebut menjadi tanggung jawab saudara Umi Asiyatin selaku kepala sekolah;woeeeceesceesceseeesecssecseeeseeeaceeceseesaecsaeeaeeeneeeeeeeeseeees Bahwa saksi mengetahui

jendela ruang kelas TK Arusak kemungkinan dicongkel menggunakan benda tipis dan kuat seperti linggislalu pelaku langsung mengambil barangbarang yang ada didalam kantor;wsecsseescesscesceesecssecsaeeseeesceseeesecsaecsaeeneeeaeesseeeeeaeeees Bahwa awalnya saya tidak namunsetelah diberitanu dari pihak kepolisian akhirnya tahu kalau yang mengambilbarangbarang tersebut adalah terdakwa ;vege penn ce seven re oh awe ee NEE EE Bahwa Terdakwa mengambil barangbarang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan lembaga

kantor TK DWP 9Mendalan;wsececeesceeseeccsecssecsaecseeeeceeeeesecsaecaeeaeeeaeeeseeeeeseeees Bahwa akibat kejadian tersebut pihaklembaga kantor TK DWP 9 Mendalan mengaami kerugian kurang lebih3.330.000, (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah); Bahwa setahu saksi Cirricirinya yaitu 1 (Satu) unit laptop merk Asus warnahitam berisi dokumendokumen TK DWP 9 Mendalan(data profil lembaga, laporanakhir DAK, fotofoto laptop tersebut penutup belakangnya lepas) ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan

sekita jam23.00 wib diruang kantor guru TK DWP 9 Mendalan termasuk Desa MendaanKecamatan Winongan Kab.Pasuruan;wsecescceeseecssecesceesceecseecssecsceesceeeaeecsaeesacecesaneeeensees Bahwa barang yang telah hilangberupa 1 (Satu) unit laptop merk Asus warna hitam berisi dokumendokumen TKDWP, 1 (Satu) buah tabung LPG3 kg, 1 (Satu) buah kipas angin merk Maspiondan 1 (satu) kg gula putih;wsecsseescesscesceesecssecsaeeseeesceseeesecsaecsaeeneeeaeesseeeeeaeeees Bahwa barang yang Terdakwa ambiladalah milik lembaga

meliputiSulit terlihat, tidak dapat dibaca dengan jelas dan pengungkapannya sulitdimengerti (Pasal 18 (2) UUPke Yang ketiga, setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelakuusaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 : dinyatakan batal demi hukum;2 Bahwa, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumentelah lama diundangkan dan diletakkan pada lembar Negara Nomor 42 Tahun1999, namun Lembaga

Baku, pada setiap dokumen/Perjanjian;3 Bahwa pada saat Dealer menggencarkan promosi untuk kemudahan kepemilikankendaraam bermotor dengan jalan memperoleh kredit pembiayaan untukpembelian kendaraan bermotor, maka dengan mudah masyarakat konsumenterbius adanya iklaniklan yang menjanjikan kemudahan tersebut, sehinggapenjualan kendaraan bermotor meningkat tajam, setiap kota/kabupaten rataratadapat menjual 300 unit per bulan untuk segala merk kendaraan, seiring denganhal tersebut kemudian menjamurlah lembaga

yang bergerak dalam jasapembiayaan;Bahwa seiring dengan jasa pembiayaan tersebut, ternyata padaperkembangannya terjadi penyimpangan prilaku para Lembaga Pembiayaanyang sering melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikanmasyarakat konsumen dan menimbulkan keresahan pada Masyarakat, pasalnya,kiprah para Lembaga Pembiayaan menyimpang dari konsep aturan undangundang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat konsumenpemakai barang dan jasa, sikap yang memperhatinkan itu mengundang

Karena para Lembaga Pembiayaantelah merubah tujuan dari prinsipprinsip undangundang dan menyiasatiundangundang untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri dankelompoknya dan menjadikan konsumen sebagai obyek yang sangat dirugikan,disamping itu para Lembaga Pembiayaan sebagai pelaku usaha juga telahmenimbulkan kerugian yang besar bagi Negara karena pada Kepala SuratPerjanjian tertulis dengan jelas Perjanjian Pembiayaan Bersama DenganPenyerahan Hak Milik Secara Fidusia, namun tidak didaftarkan

dikantorpendaftaran Fidusia, karena para Lembaga Pembiayaan sering melakukantindakantindakan yang tidak berperikemausiaan dan tidak berkeadilan, jugasering melakukan perampasan kendaraankendaraan konsumen di jalanjalan dansering menipu dan atau melakukan tipu daya pada konsumen agar konsumenmenyerahkan barangnya dengan dalih dititipkan sementara, setelah ada di pihakLembaga Pembiayaan, konsumen dipersulit untuk mengambil kendaraannyakembali, untuk itulah Lembaga perlindungan Konsumen terpanggilan

Penggugat:
1.RACHMAD AGUS MULYONO
2.SAPARI
3.SENI
4.MEI ROHADI
5.ACHMAD SIDIK
6.AGUS GUNTUR SANTOSO
7.ALBERT
Tergugat:
1.KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (dahulu DIREKTORAT TELEVISI) SURABAYA
2.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMASI REPUBLIK INDONESIA (dahulu KEMENTRIAN PENERANGAN RI)
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I
5.DRS.

Kekhilafan dan kekeliruan terhadap eksistensi vonnis syara;Bahwa keberadaan lembaga Pengadilan Negeri Selayar telah adasebelum tahun 1953. Hal ini dikuatkan dengan telah adanya pihakpihakyang bersengketa melalui lembaga Pengadilan Negeri sekitar tahun1953.

Diantaranya adalah Perkara Nomor 30/1953 antara MuhammdSaddi (Penggugat) dan Bahong (Tergugat) dan diputus tanggal 31Desember 1956 (terlampir);Artinya, dengan adanya lembaga Pengadilan Negeri maka tentunya tidakdibenarkan adanya lembaga lain menjalankan fungsifungsi lembagaPengadilan. Hal ini membuktikan bahwa bukti P1, P2 yang seakandikeluarkan oleh lembaga peradilan syara adalah hasil rekayasa dantidak memiliki Kedudukan hukum yang dibenarkan.

Lembaga syara diSelayar tidak mengurus menyangkut sengketa tanah akan tetapi hanyamengurus masalah keagamaan saja dan adalah keliru jika disamakandengan Mahkamah Syariah.Hal tersebut membuktikan terdapatnya kekhilafan Majelis HakimMahkamah Agung begitu nyata dengan mempertimbangkan bukti P1 danP2, dengan menyamakan antara lembaga syara dengan MahkamahSyariah padahal antara lembaga syara yang ada di Selayar denganMahkamah Syariah yang ada di Aceh memiliki kedudukan dan fungsiyang berbeda;2.

SALINANPUTUSANNomor 1544/Pdt.G/2019/PA.MlgwnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusanperkara Gugatan Cerai antara:PENGGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal di Kota Malang, sebagai Penggugat;melawanTERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempattinggal di semula di Kota Malang, sekarang dalam masaPemidanaan di Lembaga

Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat seringmembentak serta berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugatpernah dua kali memukuli Penggugat dan Tergugat sering berkata akanmenceraikan Penggugat;Bahwa sejak bulan April Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernahberhubungan lagi/berpisah ranjang;Bahwa Tergugat di tangkap oleh pihak yang berwajib karena menjadi Bandartogel pada bulan Mei tahun 2019 di Lembaga Pemasyarakatan LowokwaruKota Malang.

bersamadi rumah kediaman orang tua Penggugat dan sudah di karuniaiseorang anak; Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalamkeadaan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018,sering terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkan Tergugatjarang memberi nafkah nafkah yang layak kepada Penggugatkemudian pada bulan mei 2019 Tergugat telah di tangkap olehHalaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1544/Pdt.G/2019/PA.Mlg.2.pihak berwajib karena kasus judi togel dan sekarang telah di tahandi Lembaga

, setelan menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersamadi rumah kediaman orang tua Penggugat dan sudah di karuniaiseorang anak; Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalamkeadaan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2018,sering terjadi perselisinan dan pertengkaran disebabkan Tergugatsering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepadaPenggugat kemudian pada bulan mei 2019 Tergugat telah ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus judi togel dan sekarangtelah di tahan di Lembaga

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaranyang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah nafkah yang layakkepada Penggugat kemudian pada bulan mei 2019 Tergugat telah ditangkap oleh pihak berwajib karena kasus judi togel dan sekarang telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malang hinggaakhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejakTergugat di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Kota Malangselama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang

perkara Cerai Gugat antara:PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaanpenjahit, tempat kediaman di Jalan Sulawesi (TokoNurfadillan) depan SMA 1 Watampone, Kelurahan Jeppee,Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidakada, tempat kediaman di Jalan Sulawesi (Toko Nurfadillah)depan SMA 1 Watampone, Kelurahan Jeppe'e, KecamatanTanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, sekarang telahmendekam di Lembaga

Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 24 Agustus 2018Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarangsudah mencapai 8 (delapan) bulan, di mana Tergugat terjerat dalam kasusnarkoba dan kini telah mendekam di Lembaga PermasyarakatanKabupaten Bone.Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.617/Pdt.G/2019/PA.Wtp5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lag!

dan telah dikaruniai dua orang anak yangsaat ini dalam asuhan Penggugat; Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 seringmuncul perselisihan dan pertengkarang yang disebabkan karenaTergugat tidak memperhatikan Penggugat anakanaknya, Tergugatmalas bekerja sehingga memberikan nafkah lahir kepadaPenggugat; Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2018 antara Penggugat danTergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang karena Tergugatmendekam dalam lembaga

No.617/Pdt.G/2019/PA.Wtpanaknya, Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah lahirkepada Penggugat, dan puncak pereselisinan dan pertengkaran terjadi padabulan Agustus 2018 karena Tergugat terjerat dalam kasus narkoba sehinggaTergugat mendekam dalam lembaga pemasyarakatan Bone hingga sekarangsudah 10 (Sepuluh) bulan, dan selama pisah antara Penggugat denganTergugat sudah tidak ada komunikasi;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atausetidaktidaknya tidak membantah dalildalil

Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulaitidak rukun karena sering terjadi perselisinan dan pertengkaran yangdisebabkan Tergugat melalaikan kewajibannya selaku kepala rumahtangga dengan tidak memperhatikan Penggugat dan anakanaknya, danjuga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena malas mencarikerja; Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat denganTergugat terjadi pada bulan Agustus 2018 yang disebabkan Tergugatterlibat narkoba sehingga ditahan di lembaga

Blora yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkanputusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh,pendidikan terakhir SMK, tempat tinggal di DukuhKecamatan Blora Kabupaten Blora, selanjutnya disebut"PENGGUGAT";MelawanpT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu,pendidikan terakhir , tempat tinggal di DukuhKecamatan Blora Kabupaten Blora, sekarangberdomisli di Lembaga

8 bulan, dan selama tinggal bersama sudah pernah berhubunganlayaknya suami istri (ba'da duhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yangbernama p po umur 16 tahun, yang sekarangikut Penggugat;Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan denganharmonis dan bahagia, namun sejak April 2010 rumah tangga Penggugatdan Tergugat menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaranyang disebabkan karena Tergugat sering mencuri sepeda motor hinggasebanyak 6 kali, dan pernah di tahan di Lembaga

Pemasyarakan di Blora ,Rembang, Pati, dan terakhir Tergugat tertangkap mencuri sepeda motor diDesa Ngaringan, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, dansekarang berada di Lembaga Pemasyarakan Kabupaten Grobogan,sebelumnya Penggugat sering menasehati Tergugat untuk berhentimelakukan pencurian sepeda motor namun Tergugat ketika dinasehatiTergugat justru marah kepada Penggugat;4.Bahwa akibat hal tersebut di atas kemudian sejak April 2010, antaraPenggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat

menjalani hukumandi Lembaga Pemasyaratan, yang hingga sekarang sudah 5 tahun 11 bulan.Bahwa atas kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugatsangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi meneruskanrumah tangga dengan Tergugat dengan demikian gugatan Penggugat telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor:9/1975 jo, pasal 116 huruf (f) Kompilasihukum Islam;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, harapan untuk membina

Saksisaksi :1. di bawah sumpahnya memberikan keterangan yangpada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai Budhe Penggugat, tahu Penggugat dan Tergugatadalah suami istri menikah pada bulan September 1999 dan setelahmenikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan sudahdikaruniai seorang anak ;e Bahwa sejak bulan April tahun 2010, Tergugat pergi meninggalkankediaman bersama yang hingga sekarang telah berjalan selama 6 tahun1 bulan Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Grobogan ;e

Pasal 26 ayat (1) dan (2) Perwako No. 39 Tahun 2013 atasperubahan Perwako No. 26 Tahun 2008 tentang PedomanPembentukan Lembaga Kemasyarakaran Keluarahan :1. Masa Bakti Ketua RW di tetapkan selama 3 (tiga) Tahun dan dapat dipilin Kembali untuk periode berikutnya ;2. Ketua RW berhenti atau diberhentikan Karena ; a. Habis masa bhakti :b. Meninggal dunia ; c. Mengundurkan diri ; d.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang penataan Lembaga Kemasyarakatan ;Pasal 1: 1.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, berbunyi:Kelurahan adalah wilayah kenya lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan LembagaKemasyarakatan, berbuny!

: Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalahbagian dan kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melaluimusyawarah pengurus RTI di wilayah kerjanya yang ditetapkan olehPemerintah Desa atau Lurah.

Menimbang...............Halaman 42Putusan No. 12/G/2016/PTUNTPIMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor39 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga KemasyarakatanKelurahan, berbunyi: Pasal 1 angka 4:Kelurahan adalah wilayah kerya Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Batam dalam wilayah keya Kecamatan. .Pasal 1 angka 8: Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga yang dibentukmelalui musyawarah Pengurus