penebangan pohon dikawasan hutan tersebut sehingga kegiatan pemanfaatan hasil hutankayu yang terjadi dapat dinyatakan sebagai bagian dari tindakanperusakan hutan; Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian immateriilkarena penebangan pohon menyebabkan rusaknyalingkungan,terganggunya ekosistem, hilangnya mata air, berkurangnya produksioksigen yang memicu adanya pemanasan global dan potensi terjadinyaberbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanah longsor yang sangatmembahayakan kehidupan manusia

letak pembakaran hutan dengan pohon jenis lamtoro, bungir, dangolkar tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutanproduksi yang merupakan kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan dan akibat perbuatan terdakwa, menyebabkanrusaknya lingkungan, terganggunya ekosistem, hilangnya mata air,berkurangnya produksi oksigen yang memicu adanya pemanasan globaldan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanahlongsor yang sangat membahayakan kehidupan manusia

Ganti Rugi Tegakan sertaKeputusan Menteri Kehutanan Nomor: 163/KptsII/2003 tentangPengelompokan Jenis Kayu;Bahwa Sedangkan kerugian Negara inmateril yakni RusaknyaLingkungan, terganggunya ekosistem, hilangnya mata air, berkurangnyaproduksi oksigen yang memicu adanya pemanasan global dan potensiterjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanahlongsor.dimana semuanya potensi kerugian Negara inmateril ini tidakdapat dihitung jumlahnya hanya saja akibat dan dampak negatifnya buatkehidupan manusia

dangolkar tersebut berada di dalam kawasan hutan dengan fungsi hutanproduksi yang merupakan kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokokHalaman 20 dari 23 Putusan Nomor 314/Pid.B/LH/2020/PN Sbwmemproduksi hasil hutan dan akibat perbuatan terdakwa, menyebabkanrusaknya lingkungan, terganggunya ekosistem, hilangnya mata air,berkurangnya produksi oksigen yang memicu adanya pemanasan globaldan potensi terjadinya berbagai bentuk bencana seperti banjir dan tanahlongsor yang sangat membahayakan kehidupan manusia

Unsur Setiap Orang.Halaman 12 PUTUSAN Nomor 1/Pid.B/2019/PN LbbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjekhukum, yang terdiri dari manusia (natuurlijike persoon) dan badan hukum(rechtspersoon).

Subjek hukum dalam perkara a quo, adalah pribadi manusia(natuurlijke persoon);Menimbang, bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara a quo,adalah manusia, orangperseorangan, yaitu Terdakwa WAL ASRI Pgl WAL,dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa disidang Penuntut Umum telah menghadapkanTerdakwa, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama WAL ASRI PglWAL, dengan identitas lengkap sesuai dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkanpula oleh saksisaksi dipersidangan

Sebagai contoh: A mengarahkanpistol kepada B dan A menembak mati B, A adalah sengaja apabila A benarbenar menghendaki kematian B; Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan: manusia tidak mungkindapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan,mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat.

IGNASIUS MARTIN, SH Jabatan Kepala SubBidang Kedudukan Hukum dan Pegawai padaBadan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kabupaten Ende,Halaman 2 dari 75 halaman Putusan No. 13/G/2019/PTUNKPGberalamat di Jalan Raya El Tari No. 2,Kabupaten Ende ; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKK/20/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 ;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang telah diperbaikitanggal 14

ALASANALASAN GUGATAN :1.Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 1Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17November 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yangbernama ABDUL GANI dan Penggugat mendaftarkan perkara aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masihdalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimanadiatur dalam Pasal 55 Undangundang

Bahwa pemberhentian Penggugat sesuai objeksengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapipemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31Oktober 2014 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dansangat bertentangan dengan asas Legalitas, prinsip keadilan danperlindungan hak asasi manusia.

(berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggarprinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi olen UUD 1945 ;Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pulamengajukan keberatan sebagai upaya banding adminstratif atasobjek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatantertanggal 26 November 2018, yang pada pokoknya memohonagar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karenasangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga ; Bahwa ternyata surat keberatan

Sedangkan asas kewajaran menekankanagar aktifitas pemerintah memperhatikan nilainilai yangberlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama,adat istiadat, maupun nilainilai lainnya ; Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objeksengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan halkeadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objeksengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas danasas perlindungan terhadap hakhak asasi manusia ; ASAS KECERMATAN : Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar

Bahwa pasal 28 ayat (1) UndangUndang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945 diantaranya menyebutkan hak untuk tidak dituntutatas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidakdapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kata yang tidak dapat dikurangidalam keadaan apapun bermakna tentang penolakan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas dan tegas atasdiberlakukannya asas retroaktif yang tidak perlu dan tidak dapat ditafsirkanlain.

Dengan demikian sudah jelas bahwa konstitusi negara RepublikIndonesia menolak pemberlakuan peraturan perundangundangan yangberlaku surut (asas retroaktif), dimana penolakan terhadap asas retroaktiftersebut merupakan wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia, yangtidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga dan oleh siapapun juga,termasuk lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif.

Azas Perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia; danc.

Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAzasi Manusia, menjelaskan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasarhukum yang berlaku surut dalam keadaan apapun oleh siapapun,termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan keadaandarurat, apalagi dalam keadaan normal;3.

Penjelasan Pasal 4 ayat UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Azasi Manusia, bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran beratterhadap Hak Azasi Manusia yang digolongkan ke dalam kejahatanterhadap kemanusiaan;3. Azas Actory In Cumbit Probatio artinya siapa yang menggugat, dialahyang membuktikan.

hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, dengan spesifikasi:

• Merk/Type/Jenis : MITSUBISHl/FE74HD/TRUK;
• Nomor Rangka/Mesin : MHMFE74P5EK136704 I 4034TKX5069;
• Warna/Tahun : HIJAU KOMBINASl/2014;
• NomorPolisi : D8118 XL;
• Nomor BPKB : L 19416703;
• Atas Nama BPKB : REGI KURNIA;

memasang Jaminan Fidusia atas barang/benda yangdijadikan sebagai Jaminan Fidusia kepada Penggugat sebagai Penerima JaminanFidusia dan untuk melakukan penarikan kendaraan tersebut apabila Para Tergugattidak melakukan pembayaran angsuran bulanan kepada Penggugat;Bahwa Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Investasi/Modal Kerja Nomor 01103600173863 pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2020, telah didaftarkan SertifikatJaminan Fidusia Nomor W11.00610337.AH.05.01 Tahun 2020 pada KementerianHukum Dan Hak Asasi Manusia

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jumali Bin Hamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, yang menyebabkan luka berat , sebagaimana dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan

Dr Wirjoyo Prodjodikoro, SHmenyebutkan bahwa:kerugian kini harus diambil dalam arti luas tidak hanya mengenai kekayaanharta benda seseorang, melainkan juga mengenai kepentingankepentingan lain dari seseorang manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan dan jugakehormatan seseorang; (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, PerbuatanMelanggar Hukum: Dipandang dari Sudut Hukum Perdata, halaman 16, CV.Mandar Maju, Bandung, 2000;B.

HAK ASASI MANUSIA YANG TELAH DILANGGAR DALAM UNDANGUNDANG NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIAPasal 36 UU HAM (HAK ASASI MANUSIA),1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupunbersamasama dengan orang lain demi pengembangan dirinya,keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggarhukum;Halaman 13 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Padt.G/2021/PN Amp2.

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya adalah gugatan perbuatanmelawan hukum (Onrechtmatige daad) dengan dasar melanggar Pasal 28ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Dasar RI Tahun 1945,UndangUndang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, melanggarPasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen dan Pasal 17 UndangUndang No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa terhadap adnya dalil Penggugat yang menyebutkanTergugat telah melanggar Pasal 36 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia karena Penggugat tidak pernah diundang RAToleh Tergugat maka atas dalil tersebut secara tegas Tergugat menolaknyakarena sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas permasalahanperkoperasian adalah berlaku UndangUndang No. 25 Tahun 1992 tentangPerkoperasian dan bukan UndangUndang Hak Asasi Manusia adapunmengenai dalil Penggugat tidak pernah diundang dalam

Memutuskan dengan hukum Tergugat telah melakukan perbuatanmelanggar hukum (onrechtmatige daad) in casu UndangUndang No. 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terkait tidak diundangnya secaraterus menerus oleh pengurus/pengelola KSP Putra Mandiri adalah bentukdiskriminasi dan penghinaan kepada hak asasi manusia atau seseorangyaitu hak anggota koperasi;Halaman 58 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 138/Padt.G/2021/PN Amp6.

Putusan Nomor 833 K/Pdt.SusPHI/2015mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungankerja;Bahwa perusahaan Tergugat yang tidak membayarkan upah Penggugatterindikasi telah melanggar hak asasi manusia Penggugat yang diaturdalam Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusiayang berbunyi: Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukanpekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upahserta syaratsyarat perjanjian kerja yang sama;Bahwa sejak Mei 2012

kepadaMajelis Hakim dalam putusan sela ini agar menghukum perusahaanTergugat membayar upah Penggugat sejak Januari 2012 sampai Juli 2014sebesar Rp80.113.047,00 (delapan puluh juta seratus sebelas tiga ribuempat puluh tujuh rupiah);Bahwa perusahaan Tergugat tidak membayarkan upah kepada Penggugatsetiap bulannya sejak Januari 2012 terindikasi kuat melanggar UUKetenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1),2 dan 2f danpelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) dan pelanggaran HAM(Hak Asasi Manusia

Rp20.153.175,00 = Rp80.113.047,00 X50% (denda keterlambatan 50% dari upah tiap bulan);Bahwa perusahaan Tergugat wajiod membayar Tunjangan Hari Lebaran2012, Tunjangan Hari Natal 2012, Bonus Akhir Tahun 2012, TunjanganHari Lebaran 2013, Tunjangan Hari Natal 2013, Bonus Akhir Tahun 2013dan Tunjangan Hari Lebaran 2014 kepada Penggugat selama perkara inidalam proses hukum, maka sesuai amar Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 37/PUUIX/2011 dan sesuai ketentuan UndangUndang Nomor 39Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Putusan Nomor 833 K/Pdt.SusPHI/201541.sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 dan sesuai ketentuan Pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia Pasal 38 ayat (3). Oleh karena itu Penggugat memohonkepada yang terhormat Majelis Hakim agar menghukum perusahaanTergugat membayar upah proses sejak Januari 2012 sampai perkara iniberkekuatan hukum tetap, dengan perhitungan sebagai berikut:1.

Bahwa sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor37/PUUIX/2011 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta UU Nomor 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia Pasal 38 ayat (3). Oleh karena tuntunan inimemiliki bukti yang kuat dan sesuai hukum yang berlaku makaHal. 27 dari 37 hal.

Barat sebagai dampak pengalihan beberapa urusan daripemerintah kabupaten/kota menjadi urusan provinsi sebagaikonsekwensi pelaksanaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan surat dariTergugat A ( Gubernur Sumatera Barat ) yang ditujukan kepadaBPSDM Perhubungan Kementerian Perhubungan tanggal 15 Juni2017 dan tanggal 16 Juli 2018, meminta penyelesaian sisapembebasan tanah dan bangunan ( milik Penggugat ) dialokasikanpada anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perhubungan, Dengan terlibat langsungnya BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dalam proses serahterima hibah tanah seharusnya Badan Pengembangan Sumber DayaManusia Perhubungan ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;2.

Bahwa pada tanggal 20 September 2016 Berdasarkan Berita AcaraSerah Terima Tanah Nomor : 030/171/BAST/BPAD2016 Telah dilakukanHalaman 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Pmnserah terima hibah tanah antara Sekretaris Daerah Provinsi SumateraBarat dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber daya ManusiaPerhubungan, Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dariPemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada kepala BadanPengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan melalui keputusanGubernur Sumatera

Perihal Hibah Tanah Proyek BP2IP Kepada KepalaBPSDM Perhubungan Kementrian Perhubungan Tanggal 31 Mei 2016dimana disebutkan poin 3 bahwa : Pemerintah Provinsi Sumatera Baratdan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Bertanggung jawabuntuk menyelesaikan pembebasan seluruh sisa tanah dan ataubangunan yang masih berada didalam territorial Politeknik PelayaranSumatera Barat yang mana adalah salah satu unit pelaksana teknisdibawah Pusat pengembangan SDM Perhubungan Laut, BadanPengembangan Sumber Daya manusia

Perhubungan dalam proses serah terima hibah tanahseharusnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan ditariksebagai pihak dalam perkara ini;2.

.3.Pasal 12 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembanganpribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya,dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yangberiman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia,dan sejahtera sesuai dengan hak asasi Manusia.4.Pasal 60 ayat (1) UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999menyatakan:Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajarandalam rangka pengembangan pribadinya

Hal tersebut tidak sejalan dengan semangat pendidikannasional yang memberikan akses seluasluasnya agar anak dapatmenikmati haknya untuk tumbuh kembang, sehingga dapatmenyelesaikan program pendidikan dasarnya, dan selanjutnya dapatmenikmati haknya untuk hidup dengan baik sebagai manusia yangberguna dan bertanggung jawab seraya tumbuh dewasa ;C.Hak Fundamental Anak untuk Memperoleh Pendidikan Dihambat35.Sebagaimana diterangkan dalam fakta yang diuraikan dalam bagianDasar dan Alasan Gugatan paragraf

Mereka menyetujul bahwa pendidikanharus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusiaseutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuatpenghormatan atas hak asasi dan kebebasan manusia yangmendasar.

:Ayat (1): Negaranegara peserta akan menghormati hak anak ataskebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama.Halaman 30 dari 75 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2021/PTUN.SMDAyat (2): Negaranegara peserta harus menghormati hakhak dankewayiban orang tua dan bila dapat diterapkan, wali yang sah, untukmember pengarahan kepada anak dalam melaksanakan haknyadengan cara yang konsisten dengan kemampuankemampuananak yang berkembang.6.Pasal 22 Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN yang telah disahkanoleh para Kepala

Sedangkan pesertadidik lain pada SDN 051 Tarakan, dapat menikmati hak pendidikan danhak tumbuh kembangnya secara leluasa, seraya tetap dapatmempertahankan dan melaksanakan ibadah dan keyakinan agamanya ;47.PENGGUGAT berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, haltersebut bahkan dilindungi dan dijamin oleh hukum yang berlaku diIndonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 28 E, Pasal 281 UUD1945, Pasal 22, Pasal 55 UndangUndang RI No. 39 Tahun 1999tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 1, Pasal

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Republik Indonesia;3.

Pengurangan peneliti madya tak direncanakan itu diperkirakanmenimpa lebih kurang 20 persen dari jumlah total peneliti madya.Padahal, peneliti madya ialah lapisan sumber daya manusia palingproduktif sebelum mencapai kematangan paripurna jenjang penelitiutama, dengan demikian secara keseluruhan, lembaga riset pemerintahakan menghadapi kelangkaan peneliti.

Lebih lanjut, dalammeningkatkan keahlian, kepakaran, serta kompetensi manusia danpengorganisasiannya, pengembangan jenjang karier sumber dayamanusia merupakan unsur penting dari sistem nasional penelitian,pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan tekonologi (BuktiP24). Salah satu unsur utama sumber daya ilmu pengetahuan danteknologi adalah peneliti yang mempunyai kualifikasi, kompetensi, dankinerja profesional.

Kegiatanpenelitian dimaksudkan untuk memajukan ilmu pengetahuan danteknologi yang menentukan maju mundurnya suatu bangsa dalamperadaban manusia. Tidak ada suatu negara maju yang tidak ditopangoleh ilmu pengetahuan yang kuat (Pidato Presiden ke 5, lbu Megawatipada Dialog Kebangsaan, 15 Agustus 2017, LIPI). Kegiatan penelitianmemerlukan, konsentrasi, running alat/laboratorim yang tidak mengenalwaktu, kecermatan, kesabaran waktu yang panjang menempatkanJabatan Fungsional tertentu) Peneliti?

Fotokopi Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI NomorPPE.PP.02.03648, tanggal 14 September 2015 Perihal Penyampaian HasilPengharmonisasian RPP tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Bukti T8);9.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 Penggugat melaluikuasa hukum mengirimkan surat keberatan secara Tertulisyang ditujukan kepada Bapak Walikota Padangsidimpuandan Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan PengembanganSumber Daya Manusia Kota Padangsidimpuan dengantembusan kepada Bapak Kepala Badan KepegawaianNegara di Jakarta dan Bapak Gubernur Provinsi SumateraUtara, namun hingga saat ini belum juga mendapat balasanatau tanggapan serta tidak ditindak lanjuti.Halaman 7PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN

Pasal iniberlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputusperkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir;Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianutdalam pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentangPengadilan HAM (UU Pengadilan HAM): Pelanggaran hak asasimanusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undangundang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc;Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadappelanggaran hak asasi manusia yang

berat adalah penjelasan pasal4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yangmenegaskan bahwa: Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukumyang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran beratterhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatanterhadap kemanusiaan; Jadi, secara umum suatu undangundangadalah bersifat nonretroaktif, yaitu tidak boleh berlaku Secara surut.Halaman 22PutusanPerkara Nomor : 63/G/2020/PTUNMDN.2526.Qf:Akan tetapi, untuk halhal tertentu dimungkinkan

rektroaktif;Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri,MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasidan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan HukumTerhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum TetapKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal13 September 2018 tidak dapat disamakan dengan UndangUndangPelanggaran Hak Asasi Manusia

Surat Keputusan (SK) WalikotaPadangsidimpuan Nomor: 383/KPTS/2018 tanggal 5September 2018 atas nama AMINAH SAFITRI, SHpangkat/golongan ruang menjadi Penata Muda Tingkat (III/b) ;Fotokopi Surat Lepas Nomor SuratW.2E18.PK.01.01.02313 dari Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera UtaraLapas Kelas Il B Padangsidimpuan;Fotokop! Rekening Koran Bank Sumut CabangKordinator atas nama AMINAH SAFITRI tanggal 15022018 s/d 09062020 Padangsidimpuan ;Fotokop!

Unsur Setiap Orang:Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjukkepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi(Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager vanrechten en plichten);Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutipoleh A.S.

., Varia Peradilan Tahun IX No.101Pebruari 1994, halaman 157);Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatukesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuaidengan pendapat S.R.

., yang mengacu kepada ajaran dari CarlFriedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: Jadi yang dianggapsebagai subyek tindak pidana adalah manusia (natuurlij/kepersoon)Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjukkepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi(Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager vanrechten en plichten);Halaman 21 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan

subyek hukummenurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialahNatuurlijke Persoon atau manusia.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata Barangsiapa atauHIJ adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat sertamampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atauperbuatannya;Halaman 22 dari 35 halaman Putusan No.: 7/Pid.Sus/2020/PN Mme.Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarangsiapa disini adalah orang (een e/der) atau manusia

Bahwa mendasakan pada kepercayaan dan Agama yang dianut olehPenggugat dan Tergugat mengutib Kitab Injil Matius Bab 19 ayat (6)yang mengatakan : Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkansatu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak bisadiceraikan manusia .

Hal tersebut dipertegas oleh Kitab Injil Markusbab 10 ayat (8) dan (9) yang berbunyi: Sehingga keduanya menjadisatu daging demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karenaitu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia;4. Dengan demikian gugatan Penggugat layak dan patut kiranya untukditolak setidak tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima .Il. DALAM POKOK PERKARA:1.

Putusan Nomor 265/Pat.G/2016/PN SktDemikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, Karena itu apa yangtelah dipersatukan Allah, tidak bisa diceraikan manusia .

Hal tersebutdipertegas oleh Kitab Injil Markus bab 10 ayat (8) dan (9) yang berbunyi:Sehingga keduanya menjadi satu daging demikian mereka bukan lagi dua,melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak bolehdiceraikan manusia;Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telahmengajukan jawaban atas eksepsi Tergugat di dalam Repliknya, yang padapokoknya berbunyi sebagai berikut :1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalildalil eksepsi dari Tergugat;2.

Skt. tanggal 12 Oktober 2016 sudah Berkekuatan HukumTetap (BHT) dan oleh karenanya patutlan apabila eksepsi nomor 2 dariTergugat juga ditolak; Tentang eksepsi nomor 3: Menimbang, bahwa tentang eksepsi nomor 3 dari Tergugat yangmendasarkan pada kepercayaan dan Agama yang dianut oleh Penggugat danTergugat yang dikutip dari Kitab Injil Matius Bab 19 ayat (6) yang mengatakan: Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yangtelah dipersatukan Allah, tidak bisa diceraikan manusia .

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata Barangsiapa atauHlJ adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapatHalaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor 33 /Pid.B/2015/PN.Gtoserta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakanatau perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia

Varia Peradilan tahun IX No.101 pebruari 1994 halaman 157) ;Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditsarik suatukesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum hal ini sesuai denganpendapat S.R.

Sianturi, SH yang mangacu kepada ajaran dari Von Savignydan Feurbach menyatakan : jadi yang dianggap sebagai subyek tindakpidana adalah manusia (Natuurlijkepersoon) ;Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dantelah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yangHalaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor 33 /Pid.B/2015/PN.Gtotertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa RIAN TALAWO alias RIANadalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari faktafakta yangterungkap

Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004,halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata Barangsiapa atauHlJ adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiaporang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapatserta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakanatau perbuatannya;Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan denganbarangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia

Saksi ASNIAR binti AMRAN, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana mengedarkan atau menjualpangan yang diduga mengandung bahanbahan beracun, berbahaya ataudapat merugikan dan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia,yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 bertempat di DesaTarah Raja, Kecamatan.

Saksi RAJUDIN bin PERSEH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersediamemberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana mengedarkandan/atau menjual pangan yang diduga mengandung bahan bahanberacun, berbahaya atau dapat merugikan dan/atau membahayakankesehatan atau jiwa manusia yang disangkakan kepada TerdakwaROHMAT BIN KASAM;Bahwa telah terjadi peristiwa keracunan massal yang terjadi pada hariKamis tanggal 18 Maret

keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN IdiMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwabersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidanamengedarkan dan/atau menjual pangan yang diduga mengandung bahanbahan beracun, berbahaya atau dapat merugikan dan/atau membahayakankesehatan atau jiwa manusia

pada prinsipnyasaling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dan bukti suratyang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan SaksisaksiHalaman 16 dari 27 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2021/PN Idiyang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanyabarang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa subjek hukum in casu adalah seorang manusia

demikian unsur Ssetiap orang telah terpenuhi danterbukti menurut hukum;Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan,pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhipersyaratan sanitasi panganMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalahsegala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baikyang diolan maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makananatau minuman bagi konsumsi manusia

Bertentangan dengan Undangundang Dasar 1945 pasal 28 ayat 1menyebutkan :Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikirandan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untukdiakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntutatas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yangtidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.2.

Jawabannya melalui Aplikasi eCourt tanggal 18 September2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut :DALAM EKSEPSI1.Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil gugatan Penggugat;Bahwa Tergugat sebagai Bupati Luwu secara ex officio adalah PejabatPembina Kepegawaian Instansi di Daerah in casu Kabupaten Luwu;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Luwuterakhir melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang PengadaanPemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian danPengembangan Sumber Daya Manusia

Bukti P28Fotokopi sesuai asli Berita Acara Badan Kepegawaian DanPengembangan SDM Kabupaten Luwu $$ PenyerahanKeputusan Bupati Luwu Nomor : 800/148.1/BKPSDM/V/2019tanggal 2 Mei 2019;Fotokopi sesuai fotokopi Undangan Diskusi PenyusunanRekomendasi Direktorat Pelayanan Komunikasi MasyarakatDirektorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HAM.2HA.01.04325 tanggal 10 Oktober 2019;Fotokopi sesuai fotokopi Undangan Diskusi PenyusunanRekomendasi Direktorat

Pelayanan Komunikasi MasyarakatDirektorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : HAM.2UM.01.03319 tanggal 9 Oktober 2019;Fotokopi sesuai asli Kutipan Keputusan Koordinator UrusanAdministrasi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan DanKebudayaan Propinsi Sulawesi Selatan atas nama MenteriPendidikan dan Kebudayaan R.I.

MenurutFarmakope Indonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnyadiperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson ataugemetar untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teraturyang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia.

Menurut FarmakopeIndonesia untuk jenis obat Trihexyphenidil sebenarnya diperuntukkan bagiorang yang mempunyai penyakit Parkinson atau gemetar untuk menstabilkankejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakansaraf pada otak manusia.

UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatanadalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal1 angka 4 UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alatkesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidakmengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis,menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkanHalaman 12 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2017/PN Jmrkesehatan pada manusia

Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenisTrihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinsonuntuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkanadanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memilikipenyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akanmerusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktuyang lama akan merusak mental.

Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI NomorSEK22.KP.04.02 Tahun 2017 tasnggal 28 April 2017 tentang Pemberian IzinPerceraian atas nama Inne Kusuma Dewi,S.H., telah dinazegellen dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberikode (Bukti P.5);Bahwa selain bukti Surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat jugatelah menghadirkan bukti saksi sebagai berikut:Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 0127/Pdt.G/2017/PA.Tng1.

Tngautentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kKekuatan pembuktian sempurnadan mengikat (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR), sehingga harusdinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telahdikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DANTERGUGAT, perempuan, lahir di Tangerang 13 Juli 2011 dan ANAK IlPENGGUGAT DAN TERGUGAT, lakilaki, lahir di Tangerang 13 Juni 2014;Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Keputusan Menteri Hukum DanHak Asasi Manusia RI tentang Pemberian

yang diperoleh, sehingga majelis hakim berpendapat lebih layakrumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikandaripada tetap dipersatukan;Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapatdirumuskan dengan kalimat Chall clip gate Sell sat(menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat) mengandungpengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukumperkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,keselamatan dan kebahagiaan manusia

pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka gugatan Penggugat tentang hak hadhanah patut dikabulkan danmenetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua)orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT,perempuan, lahir di Tangerang 13 Juli 2011 dan ANAK Il PENGGUGAT DANTERGUGAT, lakilaki, lahir di Tangerang 13 Juni 2014;Menimbang, bahwa meskipun anakanak tersebut berada dalampemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai pasal 59 ayat (2)Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia