Ditemukan 4755474 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43746/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
113 — 31
113 — 31
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP403/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2007 Nomor:00004/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Putus : 22-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3804 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Maret 2017 — B. SUS VS 1. ABDUL AZIS, dkk. dan ANDIEK
156 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
156 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa sebagian tanah dari keseluruhan tanah yang tercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas DII, Luas : 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atas Nama P. Patima Suki yang di atasnya terdapat rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Pekarangan Halil; Selatan : Sungai/Jalan; Barat : Pekarangan G.
Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun saja yang menguasai dan menempati objek sengketa tersebut untuk segera mengembalikan objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut di atas dalam keadaan kosong selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat serta memerintahkan kepada siapapun saja yang menguasai objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut baik izin maupun tanpa izin dari siapapun saja tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan
Lutfi;Timur : Jalan;Selanjutnya disebut sebagai objek harta peninggalan;Bahwa atas sebidang tanah pekarangan yang tercatat di Buku Letter CDesa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DII, Luas: 0,172 ha, yangterletak di Desa Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowosotersebut di atas, P.
Umi/Abdul Azis:Timur : Jalan;telah ditempati dan dikuasai Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sahdan dengan cara melawan hukum dan di atas objek sengketa tersebut ParaHalaman 2 dari 19 hal. Put.
Nomor 3804 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1. Menyatakan sah dan berharga atas objek sengketa berupa sebagiantanah kirakira seluas 400 m? dari keselurunan tanah pekarangan yangtercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DIl,Luas: 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan,Kabupaten Bondowoso atas Nama P.
Patima Suki:Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Tergugat (B.Rustina) adalah menumpang di atas tanah objek sengketa milik P.Patima Suki;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Il membangunrumah gedek di atas tanah objek sengketa tidak seizin danmemberitahu kepada Para Penggugat merupakan perbuatanmelawan hak:Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat bukanlah ahliwaris P.
Patima Suki dan tidak ada ikatan keperdataan;Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tercatatdi Buku Desa atas nama P.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42841/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 22
125 — 22
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42841/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP168/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00533/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak April 2008;: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Maret 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00532/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP167/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor : 00532/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43759/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
122 — 43
122 — 43
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43759/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;bahwa Tergugat
menerbitkan Keputusan Nomor: KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKBPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus2007
Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal sebagaiberikut:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan:1.
Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP416/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00433/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas namaPT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 27-12-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42998/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
123 — 36
123 — 36
Namun demikian, Tergugat (KPP Pratama Jember melaluiAccount Representative) telah aktif melakukan himbauan kepada Penggugatuntuk menyampaikan SPT dan/atau melakukan pembetulan atas kewajibanperpajakannya.bahwa menurut Tergugat, di sisi lain Tergugat juga mendapatkan keterbatasanruang lingkup pemeriksaan hanya pada satu tahun saja sedangkan potensipajak tersebut melingkupi beberapa tahun sehingga pemeriksa demi potensipenerimaan pajak yang lebih optimal berkesimpulan agar diupayakan melaluipihak AR
XXX yangdianggap Tergugat sebagai penyerahan yang dilakukan oleh Penggugat yangbelum dilaporkan oleh Penggugat, ternyata data tersebut adalah milikPemohon Banding NPWP: 02.884.004.9626.000.bahwa menurut Penggugat kesalahan pencantuman nama tersebut adalahmerupakan kesalahan administrasi pencantuman identitas dan mengenai haltersebut sudah dilaporkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai dan sudahdisetujuinya;bahwa atas PEB tersebut telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh dan SPTMasa PPN atas nama Pemohon
pemeriksaan harusmemberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok WajibPajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadiatau 12 (dua betas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggalpermohonan diterima secara lengkap".
atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2314/WPJ.12/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar atas Surat Tagihan PajakPajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor00061/106/09/626/11 tanggal 24 Juni 2011.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42982/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
121 — 33
121 — 33
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00498/207/08/007/11 tanggal 12Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 19/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Maret Tahun 2008 Nomor00498/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S690/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00498/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor19/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor52/Dir/TX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S690/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43742/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 27
110 — 27
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43742/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007 Nomor:00236/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007Nomor: 00236/203/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Memutuskan : Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP399/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2007 Nomor: 00236/203/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Register : 18-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put- 44014/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 32
120 — 32
KEP186/PJ.07/2009 tertanggal 14 Desember 2009 jugatelah dikabulkan seluruhnya;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas gugatan diketahui bahwa Penggugatdengan surat Ref nomor: 27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 telah mengirimkansurat permohonan Pengurangan Pembayaran Denda Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006 Nomor 00082/107/06/056/08 tanggal24 September 2008 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;bahwa atas
Kep 186/PJ.07/2009 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa FebruariDesember 2006No. 00167/207/06/056/08 tanggal 24 September 2008.
Tanggal15 Juni 2012 Produk HukumSurat No.27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 tentangpermohonan pengurangan pembayaran denda pajak atas STP 82 Jumlah Koreksi PPN msh harus dibayar Sanksi Psl. 14 (4) KUP PenjelasanPenggugat mengajukan surat permohonan pengurangan pembayarandenda pajak atas STP 82 ke Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing 3 pada tanggal 15 Juni 2012, karena koreksi DPP PPNsebesar Rp48.051.342.760 telah dibatalkan sehingga denda 2% DPPPPN juga harus dibatalkan.
Wajib pajak tidak mengajukan keberatan; bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP186/PJ.07/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00167/207/056/08 tanggal24 Septemebr 2008 yang menolak surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN tersebut yangmerupakan dasar pengenaan Surat tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Februari s.dDesember 2006, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor
;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat atas Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: S00110/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 19 Juni 2012 tentang PemberitahuanSurat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tidak MemenuhiPersyaratan Formal, atas nama PT.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44000/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
140 — 43
140 — 43
/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut Majelis: Gugatan Pajak Pertambahan Nilai: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juni 2008 Nomor: 00121/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Barat berdasarkanLaporan Pemeriksaan Pajak Nomor LAP:233/WPUJ.24/KP.0105/2010 tanggal 2010;: bahwa atas
Bunga Pasal 13(2) UU KUP 4.305.019 + 4.305.019Jumlah Sanksi Administrasi 4.305.019 + 4.305.0193: Jumlah yang masih harus dibayar 13.273.809 + 13.273.809 : bahwa menurut Penggugat dengan menggunakan dasar tersebut maka perhitungankewajiban pajak Penggugat menjadi :Koreksi atas penyerahan BKP Rp. 89.687.900,00PPN yang Terutang (tariff 2 %) Rp 1.793.754,00Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp. 861.004,00PPN yang masih harus dibayar Rp. 2.654.762,00: bahwa Surat Gugatan Nomor : 006/JJG/VII/2012
Pasal 40 ayat (3) disebutkan "Jangka waktu untuk mengajukanGugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat" sehinggapengertian Penggugat adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal stempel pospengiriman atau diserahkannya Keputusan tersebut kepada Penggugat dan jugatelah sesuai dengan cara perhitungan sebagaimana yang telah Penggugatsampaikan kepada Majelis pada persidangan tanggal 04 Februari 2013 atas
tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidakdapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat'Pasal 40 ayat (5) disebutkan "Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam ayat (4) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaandiluar kekuasaan Penggugat'Penjelasan Penggugat :bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat(5) telah memberikan sarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuanformal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitukarena Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarbenlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42847/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 31
118 — 31
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42847/PP/M.V1/99/2013Gugatan PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00539/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Oktober 2008 yang tidak disetujuioleh
EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor: SE02/PJ.07/2007 tanggal 8 Oktober 2007 mengenai pengirimanSurat Keputusan yang melewati jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal penerbitan;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 022/0GGT/II/2012 tanggal 24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Oktober 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat
STP PPN Nomor :00539/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP174/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2008 Nomor00539/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 07-09-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43530/PP/M.XII/99/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
121 — 41
121 — 41
dengan Desember 2009;Materi:Pengenaan sanksi Administrasi Bunga Pasal 9 Ayat (2a) Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan karena menurut Tergugat saat terutang Pajak Penghasilan Pasal23 atas bunga pada saat pengakuan biaya sedangkan menurut Penggugat padasaat jatuh tempo pembayaran bunga;: bahwa Keputusan Tergugat Nomor: KEP1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus2012 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak termasukkeputusan yang tidak dapat diajukan gugatan sebagaimana diatur dalam
Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor: 053/MLKPP/II/2012 tanggal 22 Februari2012 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 23 Februari 2011 yang padaintinya menyampaikan Pembatalan atas Surat Tagihan Pajak Pajak PenghasilanPasal 23 yaitu: atas sanksi administrasi bunga Pasal 9 Ayat (2a) Kententuan Umumdan Tata Cara Perpajakan sebesar Rp411.127.531,00 tersebut agar dibatalkan;bahwa Penggugat tidak setuju dengan koreksi yang masih dipertahankan olehTergugat bahwa saat terhutangnya Pajak
Penghasilan Pasal 23 atas Bunga adalahpada saat pengakuan biaya karena tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yangberlaku di mana menurut Penggugat, Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bungaterutang pada saat jatuh tempo pembayaran bunga;: bahwa Tergugat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00050/103/09/063/1 1tanggal 24 November 2011 dengan menetapkan sanksi administrasi bunga pasal 9ayat (2a) Undangundang Kententuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebesarRp411.127.531,00;bahwa atas Surat Tagihan Pajak tersebut Penggugat mengajukan SuratPermohonan Pengurangan Sanksi Administrasi Nomor: 053/MLKPP/II/2012 tanggal22 Februari 2012 yang diterima Tergugat tanggal 23 Februari 2012 dan denganKeputusan Tergugat Nomor: KEP1120/WPJ.19/2012 tanggal 13 Agustus 2012,Tergugat menyatakan menolak permohonan Penggugat, sehingga dengan SuratNomor: 276/MLPP/IX/2012 tanggal 3 September 2012 Penggugat mengajukangugatan;bahwa atas sengketa
Pasal 23 Nomor: 00050/103/09/063/1 1tanggal 24 November 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 990652452009 atas nama XXX,NPWP YYY;
Register : 14-11-2012 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 31
110 — 31
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43921/PP/M.XIV/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut Penggugat :Menurut Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan bandingterhadap penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012, tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakBunga Penagihan, Nomor 000022/109/08/725/11 tanggal 9September 2011 Masa Pajak Mei 2008.: bahwa Keputusan Tergugat Nomor
: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Oktober 2012, tentang tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan, Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, diterbitkan berdasarkan Laporan PenelitianPenghapusan Sanksi Administrasi Nomor: LAP233.NK/WPJ.14/2012 tanggal 15 Oktober 2012.bahwa Penggugat mengakui dalam pembayaran utang pajaktersebut tidak tepat waktu sehingga menimbulkan sanksi bungapenagihan, adapun atas keterlambatan pembayaran utang
dengan adanya pencabutan gugatan oleh Penggugatmaka Tergugat menyatakan persetujuannya dalam persidangan.bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap buktibukti danpenjelasan Tergugat dalam persidangan Majelis berkesimpulanmengabulkan permohonan gugatan Penggugat untuk mencabutsurat gugatan Penggugat Nomor: 125/DIRDB/EXT/II/2013tanggal 6 Februari 2013 yang terdaftar dalam Nomor sengketa:990667162008 untuk dihapus dari daftar sengketa.: Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, SuratPencabutan Atas
STP Bunga Penagihan Nomor: 125/DIRDB/EXT/II/2013 tanggal 6 Februari 2013, hasil pemeriksaan danpembuktian dalam persidangan serta kesimpulan di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukumyang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan Mengabulkan Permohonan pencabutan atas berkasgugatan Nomor: 990667162008 atas gugatan Penggugatterhadap surat Keputusan Nomor: KEP232.NK/WPJ.14/2012tanggal 15 Okotber 2012 Tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Nomor:000022/109/08/725/11 tanggal 9 September 2011 Masa PajakMei 2008, sehingga gugatan dinyatakan dihapus dari daftarsengketa.
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42860/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
128 — 54
128 — 54
V1/99/2013Gugatan PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2009 yangtidak disetujui oleh Penggugat;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan
Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak November 2009 telah diterbitkantepat waktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Surat Gugatan Penggugat Nomor 035/OGGT/IV/2012 tanggal 9 April 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c
UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang
STP PPN Nomor :01057/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP208/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak November 2009 Nomor01057/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 atas Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43756/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
125 — 31
125 — 31
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43756/PP/M.X V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP413/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPKB Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada Penggugat
telah diterbitkan SKPKB Pajak PertambahanNilai Nomor: 00430/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42845/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 33
117 — 33
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPUT42845/PP/M.V1/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor: KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Agustus 2008 yang tidak disetujuioleh Penggugat
;bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor:00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Agustus 2008 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2012;bahwa Surat gugatan Penggugat nomor : 020/0GGT/II/2012 tanggal
24 Maret 2012 memenuhiketentuan formal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UndangundangNomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d Undangundang Nomor 16 Tahun 2009;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Agustus 2008;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak
STP PPN Nomor :00537/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP172/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor00537/107/08/723/11 tanggal 26 September 2011 atas nama: Penggugat, tidak dapat diterima;
Register : 30-10-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43198/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 7 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 27
142 — 27
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43 198/PP/M.XII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11
tanggal 29 September 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi
atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.
XX, jabatan : Direktur,bahwa Surat Gugatan Nomor: 200/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, dibuatdalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhiketentuan Pasal 40 ayat (1) Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: 200/BODJS/GTV/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, diterima diSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2012 (diantar), sedangkanSurat Keputusan Tergugat atas permohonan Penggugat diterbitkan
Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00011/103/09/038/11 tanggal 29 September2011, atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;
Register : 12-01-2012 — Putus : 22-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42804/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 22 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
124 — 46
124 — 46
KEP3311/WPJ.07/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentangPengurangan Atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar AtasSurat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan yang tidak disetujui oleh Penggugat;: bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangankhusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar karena hal ini diatur diBab VII mengenai Ketentuan Khusus dalam UU KUP, dalam penjelasannyadinyatakan pula bahwa atas
Surat Tagihan Pajak yang tidak benar dapatdilakukan pengurangan atau pembatalan oleh Direktur Jenderal Pajak karenajabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak;bahwa Penggugat menyatakan titik tolak Penggugat adalah Pasal 36 ayat (1)huruf c UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan KetigaAtas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan yang menyebutkan Direktur Jenderal Pajak karenajJabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat: mengurangkan ataumembatalkan
2011berdasarkan persandingan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai denganJuni 2009 dan SPT Masa PPN Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010sebagai berikut: : Dasar Pengenaan PajakMasa Pajak 2009 (Rp) 2010 (Rp) Selisih (Rp) %April 243.455.722.593 545.312.277.678 301.856.555.085 124,0%Mei 269.579.509.885 503.076.739.921 233.497.230.036 86,6%Juni 256.146.668.873 595.518.326.250 339.371.657.377 132,5%Jumlah 769.181.901.351 1.643.907.343.849 874.725.442.498 113,7% bahwa berdasarkan persandingan tersebut di atas
Proyeksi Kredit PajakDalam negeri sesuai SPT Tahunan 2009PPh Pasal 25 (AprilJuni 2010)Rp22.539.835.646Rp 632.136.369Rp 23.171.972.015Rp 29.729.462.154Rp 3.303.273.573lL Proyeksi PPh harus dibayar sendiriBesarnya Angsuran PPh Pasal 25 tahun 2010= 1/6 x Rp29.729.462.154,bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis berpendapat bahwa KeputusanTergugat Nomor KEP02/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 03November 2010 yang diralat dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP06/PPh25/WPJ.07/KP.0407/2010 tanggal 01 Desember
Masa Pajak April sampai dengan Juni 2010.bahwa dengan demikian penerbitan Surat Tagihan Pajak Masa Pajak Agustus2010 Nomor 00153/106/10/056/10 tanggal 17 Desember 2010 tidak benar,sehingga kenaikan angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak September 2010sebesar Rp2.294.246.910,00 (Rp3.303.273.573,00 Rp1.009.026.663,00 =Rp2.294.246.910,00) tidak dapat dipertahankan.bahwa oleh karena itu, Majelis berkesimpulan besarnya angsuran PPh Pasal25 Masa Pajak September 2010 adalah sebesar Rp1.009.026.663,00.bahwa atas
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42980/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
123 — 33
123 — 33
penetapan tentang pemenuhan persyaratanformal permohonan pembatalan ketetapan pajak Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP No. 16Tahun 2009 dan penetapan untuk menolak mempertimbangkan permohonantersebut, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kepala KPPMadya Jakarta Timur, berdasarkan peraturan perundangundanganperpajakan, yaitu Pasal 36 KUP No. 16 Tahun 2009.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Surat Tergugat Nomor S689/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Januari 2008 Nomor 00508/207/08/007/11tanggal
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 50/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S689/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S689/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
surat tersebut, bukan berdasarkan surat Nomor S718/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 10 Agustus 2012.bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut diatas,Majelis berkesimpulan permohonan gugatan Penggugat tidak memenuhiketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 40 ayat (3) UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya tidak dapatditerima.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas
Register : 06-12-2010 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43929/PP/M.XV/99/2013 Tanggal 13 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
135 — 29
135 — 29
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43929/PP/M.X V/99/2013Gugatan2006bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan TergugatNomor : KEP1189/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010;bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pajak atas kewajiban pajak penghasilan tahun pajak2006 terhadap Penggugat, KPP PMA Tiga menerbitkan SKPKB PPh Badan Nomor :00004/206/06/056/10 tanggal 5 Maret 2008 Gatuh tempo tanggal
4 April 2008), denganjumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp879.929.996,00;bahwa gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dengan ketentuan Undangundang Nomor19 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 19 Tahun 1997, tentangPenagihan Pajak dengan Surat Paksa. bahwa kemudian Kantor Pelayanan Pajak PenanamanModal Asing Tiga menerbitkan Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pajak PenghasilanPasal 25/29 Badan Nomor 00015/109/06/056/10, tanggal 29 Maret 2010 Sejumlah Rp346.430.398,00
;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Surat Gugatan dan Surat Tanggapan,yang digugat oleh Penggugat adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP1189/WPJ.07/2010 tanggal 09 November 2010, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Bunga 4 April 2008sampai dengan 17 Maret 2010 Nomor : 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010sebesar Rp346.430.398,00;bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 September 2011, Penggugat mengemukakan halhal
hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk menolakgugatan Penggugat atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP1189/WPJ.07/2010 diterbitkantanggal 09 November 2010 sesuai Pasal 80 huruf a Undangundang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP1189/
WPJ.07/2010tanggal 09 November 2010, tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atasSurat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Masa Bunga 4 April 2008 sampai dengan 17 Maret2010 Nomor : 00015/109/06/056/10 tanggal 29 Maret 2010, atas nama PT XXX
Register : 06-06-2011 — Putus : 30-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43058/PP/M.XIV/99/2013 Tanggal 30 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 34
118 — 34
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.43058/PP/M.XIV/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli2009 Nomor: 00171/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011;bahwa karena unit mobil yang digunakan sebagai demo car tersebut berupa sedan dan jeep,maka Pemeriksa melakukan koreksi atas pengkreditan
Pajak Masukan ;bahwa hai ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) Undangundang PPN yaitu :Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas : huruf c perolehan dan pemeliharaan kendaraanbermotor sedan, jeep, station wagon, van dan kombi kecuali merupakan barang dagangan ataudisewakan ;bahwa dalam perkembangan pembahasan, pemeriksa memunculkan isu mengenai keberadaandemo car yang di catat sebagai aktiva, sehingga atas pajak masukan yang telah dikreditkansewaktu pembelian atas demo car dikoreksi dan tidak boleh
dikreditkan ;bahwa sedangkan keberadaan demo car adalah murni untuk kepentingan operasional untukkegiatan 3M dan demo car tersebut merupakan barang dagangan yang nantinya akan dijualkepada pembeli dan dipungut pajak keluaran ;bahwa sesuai peraturan perundanganundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketaGugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatanbahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011
, ditandatangani oleh Sdr.XX, Jabatan: Direktur;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011, dibuat dalam BahasaIndonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1)Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;bahwa Surat Gugatan Nomor: P.F.A/TEI/12.06.11 tanggal 1 Juni 2011, diterima olehSekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2011 (cap harian pos 1 Juni 2011),sedangkan Keputusan Tergugat atas permohonan
sengketa pajak terhadap Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juli 2009Nomor: 00171/207/09/056/11 tanggal 4 Mei 2011, atas nama : PT XXX, tidak dapat diterima;