Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

polsek BTS Ulu dengankayu dan batu, segalo resiko aku (terdakwa) tanggung jawab,komando dilapangan Narudin dan Burhan) sebagaimana termuat dalamdakwaan Penuntut Umum, dengan demikian maka salah satu unsur daridakwaan alternatif kedua tersebut tidak pula terpenuhi dalam diri Terdakwamaka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua tersebut, dankarenanya harus dibebaskan

dari dakwaan tersebut.Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan notapembelaan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang memohon agarTerdakwa Bahtiyar Bin Dasip dibebaskan dari segala dakwaan jaksaPenuntut Umum sebagai berikut :Bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut,Majelis Hakim berupaya untuk berada dan datang dari posisi objektif danbersifat objektif dalam menilai dan mempertimbangkan segala sesuatunyasecara arif dan komprehensif, tidak apriori dalam menerima

polisi, jaksa, penasihat hukum danhakim adalah sesuatu yang lumrah terjadi dan hal tersebut adalah dinamikadalam proses hukum, namun Majelis Hakim meyakini bahwa tujuan dariaparat penegak hukum semuanya adalah sama sebagaimana diamanatkanoleh Undangundang yaitu Menegakkan Hukum yang berkeadilan di RepublikIndonesia ini dan terhadap perbedaan pandangan tersebut undangundangtelah mengatur saluransaluran hukum bagi pihakpihak yang merasaberbeda pandangan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan

maka haruslahdipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat sertamertabatnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalamtahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara.Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, olehKASIANUS TELAUMBANUA SH., MH., sebagai Hakim Ketua, RENDRA SH., MH.

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

dari pendapatan tersebut telah diperuntukan untuk anakanakterdakwa;Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakanbagian tak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari tindak pidanayang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pledoinyameminta agar terdakwa dibebaskan

unsur perbuatan dengan sengajamelakukan tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anakmengalami sakit atau penderitaan baik fisik, mental maupun sosial tidaklahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 77 huruf bUndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidakterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan

atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut tidaklah terbuktisecara sah dan meyakinkan;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal Pasal 49 aJo Pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentangPenghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga tidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kKedua sehinggaTerdakwa haruslah dibebaskan

dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslahdipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalamtahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;Halaman 27 dari 28 halaman Putusan Nomor 75/Pid.B/2016/PN Jmr4. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya;5.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa HADY WIJAYA alias ALIANG tersebut diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanatidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti,Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatifi kKedua sebagaimanadiatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo.

Pasal 64 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidanatidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan alternatif kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena semua dakwaan Penuntut umum baikdakwaan kesatu atau dakwaan kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim tidaksependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya, untuk ituTerdakwa harus dibebaskan

PswMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslahdipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalamtahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undangundang

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, olehMUKHLASSUDDIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BASRIN, S.H., danCHRISTIAN Y.P.

Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;

oleh penuntut umum terhadap terdakwatidaklah tepat oleh karena sikap dan perbuatan terdakwa lebih tepat menggunakanpenerapan Pasal 56 KUHP, dengan demikian terdakwa tidak terbukti melakukanperbuatan sebagaimana yang telah diuraikan didalam unsur ini, sehingga MajelisHakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terbukti secara sah dan menyakinkan padaperbuatan terdakwa ;2930Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tidak memenuhi salahsatu unsur dakwaan jaksa penuntut umum, maka terdakwa harus dibebaskan

daridakwaan jaksa penuntut umum ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan jaksapenuntut umum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, terdakwaberhak mendapat rehabilitsai dengan memulihkan kembali hakhak terdakwa dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan, makamenetapkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak putusan ini diucapkan ;Menimbang, bahwa mengenai barangbarang bukti, berupa

Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;.

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa: MELIANI tersebut diterima sebahagian;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-35/EP.2/11/2018, tanggal 6 Desember 2018 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Terdakwa;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, ternyata Pengadilan tidak memperoleh keyakinan bahwa Terdakwamelakukan penganiayaan terhadap saksi BAMBANG ADI KARTIKO, sehinggaunsur ini tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 ayat (1)KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan

daridakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena dibebaskan maka haruslah dipulinkanhakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terobukti melakukan tindakpidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan makadiperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1)

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusanini diucapkan;Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 25/Pid. B/2017/PN Kds4. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Kudus pada hari RABU tanggal 3 MEI 2017 oleh kami MOCHNUR AdZIZI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDWIN PUDYONOMARWIYANTO, S.H.

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-117/BKS/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;----------------------------------------------------------------------------------------------5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;------------------------------------------------

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segerasetelah putusan iniCIID === 9 nanan nnn nn nna5. Membebankan biaya perkara kepadaN@Qala; =n 9m n nn neem nnn nnn nnn nn nnnDemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri Luwuk pada hari Senin tanggal 2 Mei 2016 oleh SUHARDIN Z.

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara: PDM-41/GNSTO/03.19 tanggal 28 Maret 2019 batal demi hukum;
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makakeberatan Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan tersebut di atas beralasanhukum dan telah dinyatakan diterima, maka majelis tidak lagi mempertimbangkankeberatan selebihnya;Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum Terdakwaditerima maka pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan makadiperintahkan untuk segera dibebaskan

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019, olehMery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MuhammadJauhari, S.H. dan Rocky B.F.

., yang dimintakan perlawanan tersebut;- Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;- Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan;- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan dibacakan;6. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar kwitansi pelunasan pembayaran 1 (satu) unit Hondasenilai Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) an.

Terdakwa tetap dilepaskan dari dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari darisegala tuntutan hukum, maka berdasarkan pasal 97 ayat (1) dan ayat (2)Halaman 25 dari 27 Perkara Nomor 645/PID/2017/PT SBYKUHAP Terdakwa harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan danharkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa dalam persidangan tingkat pertama Terdakwa telahdibebaskan dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetapmemerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan

Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan denganperkara ini;MENGADILI Menerima permintaan perlawanan dari Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal24 Agustus 2017 Nomor 370/Pid.B/2017/PN Gpr., yang dimintakanperlawanan tersebut; Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya; Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan/dibebaskan dari tahanan ; --------------------------------------------------------------------------------------4.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);---------------

Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara setelah Putusan ini diucapkan ;4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya ;

bahwa unsur melawan hukum tidak terbukti menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur secara melawan Hukumyang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1), maka Majelis tidak akan mempertimbangkanunsurunsur selanjutnya dan kepada terdakwa tidak dapat dipersalahkan telahHal 117 dari 162 Putusan No : 24/Pid.SusTPK/2016/PN Pdgmelakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Pasal 2 ayat(1) Undangundang Tindak Pidana Korupsi dan oleh sebab itu kepada Terdakwaharuslah dinyatakan dibebaskan

diatasMajelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Menyalahgunakan Kewenangan,Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Kedudukan atau Jabatan tidakterbukti dan terpenuhi menurut hukum.Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur MenyalahgunakanKewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Kedudukan atauJabatannya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undangundang TindakPidana Korupsi, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsurunsur selanjutnyaoleh sebab itu terdakwa haruslah dibebaskan

jikaPengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwaatas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,maka terdakwa diputus bebas.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sebagaimanayang telah diuraikan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa BibsanDwinanda Ruslan, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kepadaterdakwa haruslah dibebaskan

dari segala dakwaan tersebut diatas.Menimbang, bahwa barang bukti nomor 1 sampai105 yang telah disita secarasah akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaanPenuntut Umum, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanegara.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini dilakukanPenahanan di Rumah tahanan Negara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat(3) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka

162 Putusan No : 24/Pid.SusTPK/2016/PN Pdgundang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 serta Peraturan Perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Bibsan Dwinanda Ruslan, ST tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana didakwakandalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Kedua Dakwaan tersebut ;Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan

Perkara: PDM-03/MNJ/Ep.2/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 batal demi hukum;

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Pasal 192 Ayat (1) UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diperintahkan untukdibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka berdasarkanketentuan Pasal 97 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, terdakwa berhak mendapat rehabilitasi apabila putusannyatelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian sesuaidengan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983

TentangPelaksanaan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, haruslah dipulihkanhakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan, maka berdasarkanketentuan Pasal 222 Ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, biaya perkara dibebankan pada negara;Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 195/Pid.B/2017/PN Sk g.Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) Jo.

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan inidiucapkan;4. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Sengkang, pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2017 oleh kami:Mustamin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh.

Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Menetapkan agar supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkarasebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telahmengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakantidak melakukan kejahatan, merasa tidak bersalah dan memohon agar dibebaskan,atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutannya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaiberikut :DAKWAAN :PRIMAIRBahwa Terdakwa JERRY KALIGIS Alias

Melakukan Penganiayaan ;2Menimbang, bahwa terhadap unsur pokok Dakwaan Subsidair yaitu melakukanPenganiayaan telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair dan telah tidakterpenuhi, untuk itu pertimbangan unsur Melakukan Penganiayaan dalam DakwaanPrimair diambil alin pada Dakwaan Subsidair, dengam demikian unsur melakukanPenganiayaan terhadap Terdakwa tidaklah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalamDakwaan Subsidair maka Terdakwa patutlah dibebaskan dari Dakwaan

Subsidairtersebut ;Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair MelanggarPasal 351 ayat (2) KUHP maupun Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1)KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari selurunh DakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari seluruhDakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka nama baik Terdakwa haruslahdipulinkan dalam kedudukan, kKemampuan, harkat serta martabatnya ;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut

Umum terhadapTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa yang beradadalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan, sesuai Pasal 191 ayat (8) ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan dibebaskan dariDakwaan Penuntut Umum tersebut diatas maka seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini dibebankan kepada Negara ;Mengingat, UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yangtelah diubah pertama dengan

Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segerasetelah putusan ini diucapkan ;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pada hariJumat tanggal 12 Juni 2015 oleh kami ERNI L. GUMOLILI, SH. sebagai KetuaMajelis, dengan UJANG I.HADIANA,SH dan HERDIYANTO SUTANTYO,SH.

SAMSUL BACHRI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidair, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;-Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;-Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;-Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;-Menetapkan barang - barang bukti berupa :1.

Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu sub unsur dalam unsur initidak terpenuhi maka tidak perlu mempertimbangkan unsur lainnya danselanjutnya beralasan untuk menyatakan unsur ini tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 480 ayat(1) Kitab Undangundang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukantindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke2sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan

Pasal 55 ayat(1) ke1 Kitab Undangundang Hukum Pidana tidak terpenuhi baik deliknyamaupun tujuan penegakan hukumnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakantidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke1 sehingga Terdakwaharuslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslahdipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa

tidak terbukti melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalamtahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI:1.

Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat sertamartabatnya;Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 206/Pid.B/2021/PN Snt5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 oleh kami,Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H.

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

akibatditinggalkan oleh suaminya yang kedua;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas,Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan pemaaf dalam diri Terdakwa,yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang mana haltersebut telah menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan yangdilakukannya;Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kesalahan pada diriTerdakwa, maka menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa harusdiputus bebas;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan

maka haruslahdipulinkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat sertamartabatnya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas danTerdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan daritahanan segera setelah putusan ini diucapkan;32Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biayaperkara dibebankan kepada negara;Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) KUHP, Pasal 191 ayat (1) Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan

Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelahputusan ini diucapkan;4. Memulihkan hakhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkatserta martabatnya;5. Membebankan biaya perkara kepada negara;Demikian diputuskan pada Hari SELASA tanggal 15 JULI 2014 dalamrapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Delioleh kami RIANA Br. POHAN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, M.

Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari dalam tahanan;