Ditemukan 4736931 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Atas nama
Kepemilikan atas tanah
Hak atas tanah
Gugatan atas keputusan
Hak atas waris
Register : 05-11-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44353/PP/M.VIII/99/2013 Tanggal 3 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
124 — 33
124 — 33
PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 TentangPerubahan Keempat Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum DanTata Cara Perpajakan.
STP PPN untuk Masa Pajak Agustus 2008 mengingatUndang7Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga AtasUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku pada tanggal 1 April 2010, sehinggaberdasarkan ketentuan di atas ketentuan atau peraturan yang sesuai dengan Tahun/Masa Pajakdari Wajib Pajak yang dikenakan STP adalah UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentangPajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;bahwa berdasar uraian di atas, Majelis berpendapat dasar hukum yang digunakan Tergugatsudah tepat;bahwa yang diajukan dalam gugatan ini adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor :KEP1023/WPJ.29/2012 tanggal 05 Oktober 2012 tentang Pembatalan Surat Tagihan PajakSebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 14 Yang Tidak Benar Atas STP PPN Nomor:00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus
Keputusan TergugatNomor : KEP1023/WPJ.29/2012 tertanggal 05 Oktober 2012 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)c;bahwa atas penolakan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum lagi atas permohonanPembatalan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00011/107/08/735/11tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008;bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan penelitian Majelis terhadap surat gugatan dandokumen yang diserahkan Penggugat di persidangan, diketahui bahwa Penggugat mengajukanPermohonan
STP PPN Nomor :00011/107/08/735/11 tanggal 08 Maret 2011 Masa Pajak Agustus 2008 atas nama PT XXXtidak dapat diterima.
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42842/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
117 — 27
117 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42842/PP/M.VI/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00534/107/08/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Mei 2008.: bahwa Penggugat tidak konsisten dalam pengajuan
Surat Keputusan Pengurangan dan/atau Penghapusan SanksiAdministrasi tidak dapat diajukan sebagai Obyek Gugatan.: bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Mei 2008.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun
STP PPN Nomor : 00534/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP169/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 14 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor : 00534/107/08/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42984/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
110 — 27
110 — 27
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00506/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 21/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Mei Tahun 2008 Nomor00506/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil pemeriksaandengan
wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formalyang
merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2008 Nomor 00506/207/08/007/11 tanggal12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor21/Dir/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan sebagaimana telah diubah
Mario Alisjahbana, jabatan Presiden Direktur, selakupenandatangan Surat Gugatan Nomor 54/Dir/IX/2012 tanggal 6 September2012, sesuai dengan Akta Notaris Sutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal31 Juli 2009, tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar BiasaPT XXX berhak menandatangani surat gugatan sehingga memenuhi ketentuanPasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas S691/WPJ.20/KP.0706/2012tanggal 9 Juli 2012 tentang Pemberitahuan
Surat Permohonan PembatalanKetetapan Pajak Yang Dilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir HasilPemeriksaan Tidak Memenuhi Persyaratan Formal.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Tergugat memberikan daftar pengirimanSurat Tergugat Nomor S691/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak YangDilaksanakan Tanpa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43746/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
109 — 28
109 — 28
Atas dasar hal tersebut maka, keputusan Tergugat diterimaPenggugat tanggal 21 Juli 2011 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan adalah30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 atau paling lambat tanggal 20 Agustus2011.: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (Kepala KanwilDJP Kalimantan Timur) No.
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlakudan yang berkaitan dengan perkara ini;: Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP403/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atauPembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Juli 2007 Nomor:00004/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009 atas nama XXX, NPWP: YYY,Tidak Dapat Diterima;
Putus : 02-06-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 51 K/Pdt/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT. HUMA INDAH MEKAR (HIM) VS AHMAD SALEH BIN UMAR;
285 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
285 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 16 atas namaTergugat tidak mempunyai kKekuatan hukum mengikat sebagai alas hakmilik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m?)
Menghukum Tergugat II dan untuk memasukkan nama Penggugat kedalam daftar nominatif sebagai pihak yang berhak untuk mendapatkanuang ganti rugian (UGR) atas tanah a quo yang terkena ProyekPengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera(JTTS) Terbanggi BesarPematang Panggang yaitu tanah yang terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m7?)
Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha (GHGU) Nomor 16 atas namaTergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai alas hakmilik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik Penggugat terletak diDesa Gunung Sakti atau tanah tersebut terletak di antara Umbul BawangKuk dan Umbul Jaga Urip dengan luas kurang lebih 18 Ha (180.000 m7?)
Nomor 51 K/Pdt/2020(vide bukti P.1, P.2, P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwaobjek sengketa adalah milik Penggugat tetapi sudan masuk kedalam SHGUNomor 16 tanggal 4 Juli 1994 atas nama PT HIM (Tergugat 1), Surat IzinUsaha Perkebunan Nomor 292/T/Perkebunan/2001 tanggal 18 Juli 2001bahkan telah dilakukan perpanjangan terhadap SHGU tersebut atas namaPT HMI (Tergugat 1) dan belum diberikan ganti rugi oleh Tergugat I;Bahwa sehingga proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat Khusus
Dengan demikian makayang berhak atas ganti rugi atas objek sengketa adalah Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: PT.
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43757/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
115 — 29
115 — 29
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTergugatMenurutPenggugatMenurutMajelisPut43757/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP414/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor: 0043 1/207/07/725/09tanggal 23 Nopember
2009;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor : KEP414/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor:0043 1/207/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP414/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas Surat
CaraPerpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yangberkaitan dengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP414/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2007 Nomor: 00431/207/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009 atas nama PT XXX, Tidak Dapat Diterima;
Putus : 22-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3804 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Maret 2017 — B. SUS VS 1. ABDUL AZIS, dkk. dan ANDIEK
141 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa sebagian tanah dari keseluruhan tanah yang tercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas DII, Luas : 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso atas Nama P. Patima Suki yang di atasnya terdapat rumah yang dikuasai oleh Para Tergugat yaitu seluas 400 m, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara : Pekarangan Halil; Selatan : Sungai/Jalan; Barat : Pekarangan G.
Menghukum dan atau memerintahkan kepada Para Tergugat dan atau siapapun saja yang menguasai dan menempati objek sengketa tersebut untuk segera mengembalikan objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut di atas dalam keadaan kosong selanjutnya untuk diserahkan kepada Para Penggugat serta memerintahkan kepada siapapun saja yang menguasai objek sengketa (tanah dan rumah) tersebut baik izin maupun tanpa izin dari siapapun saja tanpa ada ganti rugi atau persyaratan apapun dan apabila perlu dengan bantuan
Lutfi;Timur : Jalan;Selanjutnya disebut sebagai objek harta peninggalan;Bahwa atas sebidang tanah pekarangan yang tercatat di Buku Letter CDesa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DII, Luas: 0,172 ha, yangterletak di Desa Maesan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowosotersebut di atas, P.
Umi/Abdul Azis:Timur : Jalan;telah ditempati dan dikuasai Para Tergugat dengan tanpa alas hak yang sahdan dengan cara melawan hukum dan di atas objek sengketa tersebut ParaHalaman 2 dari 19 hal. Put.
Nomor 3804 K/Pdt/2016Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Para Penggugatmohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1. Menyatakan sah dan berharga atas objek sengketa berupa sebagiantanah kirakira seluas 400 m? dari keselurunan tanah pekarangan yangtercatat di Buku Letter C Desa Nomor 231, Persil Nomor 49b, Klas: DIl,Luas: 0,172 ha, yang terletak di Desa Maesan, Kecamatan Maesan,Kabupaten Bondowoso atas Nama P.
Patima Suki:Menyatakan menurut hukum bahwa orang tua Tergugat (B.Rustina) adalah menumpang di atas tanah objek sengketa milik P.Patima Suki;Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Il membangunrumah gedek di atas tanah objek sengketa tidak seizin danmemberitahu kepada Para Penggugat merupakan perbuatanmelawan hak:Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat bukanlah ahliwaris P.
Patima Suki dan tidak ada ikatan keperdataan;Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa tercatatdi Buku Desa atas nama P.
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44006/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
172 — 12
172 — 12
Register : 07-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42987/PP/M.XI/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
118 — 33
118 — 33
.: bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00501/207/08/007/11 diterbitkantanggal 12 Januari 2011.bahwa dengan surat Nomor 24/Dir/V1I/2012 tanggal 2 Juli 2012, Penggugattelah mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak berdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf d atas SKPKB PPN Masa Agustus Tahun 2008 Nomor00501/207/08/007/11 tertanggal 12 Januari 2011 karena ketetapan tersebuttelah diterbitkan tanpa melakukan Pembahasan akhir hasil
pemeriksaandengan wajib pajak, sehingga hakhak dari wajib pajak dihilangkan secarapihak oleh pemeriksa pajak sehingga mengakibatkan kerugian secara materiilmaupun in materiil atas diterbitkannya SKPKB tersebut.Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan: bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S684/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012, tentang Pemberitahuan SuratPermohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Dilaksanakan TanpaPembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak Memenuhi
Persyaratan Formalyang merupakan jawaban atas Permohonan Pembatalan Ketetapan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d UndangUndang KUP Nomor 16 Tahun2009 terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2008 Nomor 00501/207/08/007/11tanggal 12 Januari 2011 yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor24/Dir/V1/2012 tanggal 2 Juli 2012, berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TatacaraPerpajakan
Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Presiden Direktur, selaku penandatangan Surat Gugatan Nomor57/Dit/IX/2012 tanggal 6 September 2012, sesuai dengan Akta NotarisSutrisno A Tampubolon Nomor 37 tanggal 31 Juli 2009, tentang Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT XXX berhak menandatanganisurat gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas
Akhir Hasil Pemeriksaan Tidak MemenuhiPersyaratan Formal.bahwa memenuhi permintaan Majelis, Tergugat memberikan DaftarPengiriman Surat Seksi Waskon Satu Kantor Pelayanan Pajak Madya JakartaTimur tanggal 12 Juli 2012, dimana dalam daftar pengiriman tersebut terbuktiSurat Nomor S684/WPJ.20/KP.0706/2012 tanggal 9 Juli 2012 dikirim padatanggal 12 Juli 2012.bahwa atas pengajuan gugatan melebihi ketentuan mengenai jangka waktu 30(tiga puluh) hari, Majelis meminta Penggugat menjelaskan alasan mengapasurat
Register : 18-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42854/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
120 — 29
120 — 29
PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokokSengketaMenurutTergugatMenurutMajelisPUT42854/PP/M.V1/99/2013PPN2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP202/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor 01063/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Mei 2009 yang tidakdisetujui oleh Penggugat;bahwa
Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP202/WPJ.14/BD.06/2012 tentang Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor01063/107/09/723/11 tanggal 26 September 2011 Masa Pajak Mei 2009 telah diterbitkan tepatwaktu sesuai dengan jangka waktu penerbitan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) KeputusanMenteri Keuangan Nomor 21/PMK.03/2008, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012;bahwa Pokok sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor: Kep202/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas STP PPN Masa Pajak Mei 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setuju permohonannya diprosesoleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun2983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor : 16 Tahun 2000, karena perihal dalam Surat Permohonan PenggugatNomor : 029/OG/XI
STP PPN Nomor :01063/107/007/723/11 tanggal 26 September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkanbahwa alasan penggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapat dipertimbangkangkanmengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsur merugikan penerimaan Negara .
Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP202/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 26 Maret 2012, tentang Pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas STP PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2009 Nomor : 01063/107/09/723/11tanggal 26 September 2011 atas nama Penggugat tidak dapat diterima;
Register : 05-07-2012 — Putus : 18-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43995/ PP/M.XI/99/2013 Tanggal 18 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
137 — 52
137 — 52
harian pos 04 Juli2012) sedangkan Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 diterbitkan tanpatanggal;bahwa dalam persidangan Tergugat menunjukkan asli dan menyampaikan salinan buktikirim Keputusan Tergugat Nomor KEP840/WPJ.24/2012 yang diterbitkan tanpa tanggalberupa Bukti Terima Kiriman dari Pos Indonesia dengan barcode 12432758306, dimanapada bukti kirim tersebut dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat tersebut diposkan padatanggal 04 Juni 2012 pukul 17:24:30;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas
Perpanjangan jangka waktu dimaksudadalah selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luarkekuasaan penggugat.bahwa Majelis telah meneliti surat Penggugat yang disampaikan dalam persidangan denganNomor 020/SE/II/2013 tanggal 20 Februari 2013 yang pada prinsipnya mengemukakanbahwa:" bahwa Keputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasarberlakunya suatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalammengambil sikap atau tindak lanjutnya atas
Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Pasal 40 ayat (4) dan ayat (5) telah memberikansarana pertimbangan hukum dalam pemenuhan ketentuan formal pengajuan Gugatan.bahwa Penggugat dalam persidangan menyampaikan alasan force majeur yangmenyebabkan gugatan diajukan lewat jangka waktu 30 (enam puluh) hari yaitu karenaKeputusan yang diterbitkan Tergugat tidak mempunyai tanggal sebagai dasar benlakunyasuatu keputusan sehingga Penggugat tidak mempunyai dasar dalam mengambil sikap atautindak lanjutnya atas
UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa Sdr XXX, jabatan: Wajib Pajak, selaku penandatangan Surat Gugatan NomorO0O1/JIG/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk RI denganN.LK 12.5608.090558.0001, yang dibuat oleh Camat a.n Walikota Surabaya, Provinsi JawaTimur tanggal 27 Mei 2008 benar bernama XXX sehingga surat gugatan diketahuimemenuhiketentuan Pasal 41 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak;bahwa berdasarkan pemeriksaan atas
untuk dipertimbangkan lebih lanjut;UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuanperundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP840/WPJ.24/2012 tanpa tanggal tentang Pengurangan atau Pembatalan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008, Nomor:00116/207/08/603/10 tanggal 06 September 2010, atas
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43748/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
116 — 32
116 — 32
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43748/PP/M.X V1/99/2013Gugatan2007bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP405/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentangPengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPLB PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2007 Nomor: 00005/403/07/725/09 tanggal 23Nopember 2009;bahwa
Tergugat menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP405/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPLB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2007Nomor: 00005/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP405/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau PembatalanKetetapan Pajak yang Tidak Benar atas SKPLB
Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakSeptember 2007 Nomor: 00005/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketagugatan dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal sebagaiberikut:Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan:1.
Perpajakansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2007;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008;Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitandengan perkara ini;Menyatakan Gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP405/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas
Register : 19-09-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43082/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 31 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
111 — 25
111 — 25
Direktur Jenderal PajakNomor: KEP547/WPJ.01/2012 tanggal 29 Agustus 2012, tentang Pengurangan atauPembatalan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2009 Nomor: 00041/107/09/123/11 tanggal 25 April 2011, yang tidak disetujui olehPenggugat;bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Pasal 14 ayat (4) Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanMasa Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00041/107/09/123/11 tanggal 25 April2011 diterbitkan disebabkan adanya koreksi positif atas
Atas koreksi tersebut telah diterbitkan SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00059/207/09/123/11 tanggal25 April 2011 Tahun 2009;bahwa gugatan yang diajukan atas keputusan yang menolak permohonan pengurangan ataupembatalan Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa ini adalah karena Tergugatmengganggap terdapat Faktur Pajak atas Penjualan Lokal yang tidak diterbitkan atau belumdilaporkan oleh Penggugat, dimana Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya
yang disebabkan adanya koreksi positif atas penyerahan yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri sejumlah Rp7.783.866.931,00 terkait denganadanya koreksi peredaran usaha pada Pajak Penghasilan Badan dimana atas koreksi tersebuttelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009Nomor: 00059/207/09/123/11 tanggal 25 April 2011;bahwa Pasal 14 ayat (4) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan Undangundang Nomor 28 Tahun 2007
berbunyi:*Terhadap Pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurufd, huruf e, dan huruf f masingmasing dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (duapersen) dari Dasar Pengenaan Pajak;bahwa berdasarkan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut,diketahui Pengugat tidak membuat Faktur Pajak atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp7.783.866.931,00, oleh karenanya kepada Penggugat dikenakansanksi Pasal 14 ayat (4) Undangundang
sengekta koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009;bahwa pengajuan banding yang dilakukan Pemohon Banding atas koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 belummemperoleh putusan yang bersifat tetap;bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwasepanjang belum atau tidak terdapat putusan banding yang mengubah koreksi Dasar PengenaanPajak Pajak Pertambahan
Register : 12-10-2011 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42997/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 29 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
131 — 35
131 — 35
Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, diatur : ...agar kondisi usaha Jasa Konstruksi dapat berkembang sesuai denganperkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakukan tersendiri terhadappengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yaitu dengandikenakan pajak yang bersifat final ... dst.bahwa kemudian dalam bagian batang tubuh Peraturan Pemerintah tersebut diatas diatur:Pasal 2 atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi dikenakan PajakPenghasilan yang bersifat final.bahwa menurut Penggugat
, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksiuntuk tahun pajak 2009, merupakan masa transisi dimana atas penghasilandari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan PPh Pasal 23 atau PPh Finaltergantung dari tanggal ditandatanganinya berita acara serah terimapenyelesaian pekerjaan, sedangkan untuk tahun pajak 2010, atas penghasilandari usaha jasa konstruksi dikenakan
PPh yang bersifat final berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.bahwa berdasarkan Pasal 8C Peraturan Menteri Keuangan Nomor153/PMK.03/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KeuanganNomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari UsahaJasa Konstruksi, diatur bahwa Bagi Wajib Pajak yang hanya memperolehpenghasilan dari usaha jasa konstruksi, sejak Tahun Pajak 2009 tidakdiwajibkan melakukan pembayaran
, dengan demikian menurut Majelis penerbitanSTP tersebut sudah benar karena sudah berdasarkan ketentuan yang berlaku.: Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan ini.: Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP2259/WPJ.07/2011 tanggal 13September 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan atas Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari sampai dengan November 2010Nomor : 00010/106/10/058/11 tanggal 12 Januari 2011.
Register : 13-04-2012 — Putus : 20-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44090/PP/M.V/99/2013 Tanggal 20 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
126 — 37
126 — 37
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put44090/PP/M.V/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatMenurut Majelis: Gugatan: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatanterhadap Keputusan Tergugat Nomor : KEP312/WPJ.11/2012tanggal 15 Maret 2012 tentang Pembetulan atas Surat KeputusanKeberatan atas SKPKB PPN;: bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwa untukmenyikapi sengketa ini harus dilihat mulai dari awal sengketa initerjadi dimana awalnya terdapat
Nomor : KEP312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012tentang Pembetulan atas Surat Keputusan Keberatan atas SKPKBPPN.bahwa pemeriksaan sengketa ini pembetulan SKP PPN yangdiajukan Penggugat terkait dengan pemeriksaan sengketa di PPhBadan dimana omset dalam sengketa PPN merupakan equalisasidengan PPh Badan dimana atas sengketa PPh Badan tersebuttelah ada Putusan Pengadilan Pajak = NomorPut.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober 2010 yang telahmengabulkan sebagian permohanan banding Penggugat sehinggaperhitungan
sesuai dengan memoripeninjauan kembali nomor : S282/PJ.07/2011 tanggal 18 Januari2011.bahwa dalam persidangan Tergugat menyatakan bahwaPermohonan Pembatalan Penggugat ditolak karena Tergugatmasih mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.26501/PP/MVIII/15/2010 tanggal 13 Oktober2010, sehingga menurut Tergugat atas materi sengketa bandingtersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukumtetap (inkraacht).bahwa dalam memori peninjauan kembali nomor : S282/PJ.07/2011
tanggal 18 Januari 2011 Tergugat mengajukanpeninjauan kembali hanya atas koreksi positif terhadap peredaranusaha sebesar Rp. 14.675.977.925,00, sehingga dapat diketahuikoreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp.44.341.562.011,00 tidak diajukan peninjauan kembali olehTergugat.bahwa karena koreksi atas penghasilan dari luar usaha sebesar Rp.44.341.562.011,00 tersebut tidak diajukan peninjauan kembalimaka telah mempunyai kekuatan hukum tetap.bahwa Penggugat mengajukan pembetulan SKPKB PPN
Tergugat untuk sejumlah Rp. 44.341.562.011 harusdibatalkan, dan sejumlah Rp. 14.675.977.925, masih merupakanPPN yang harus dibayar sampai dengan adanya putusan berkekuatanhukum tetap atas Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Tergugat.bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulanKEP312/WPJ.11/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentangPembetulan atas Surat Keputusan Keberatan atas SKPKB PPNtidak mempunyai alasan yang kuat untuk dapat dipertahankansehingga harus dibatalkan.: Surat Gugatan
Register : 09-12-2011 — Putus : 14-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43280/PP/M.III/99/2013 Tanggal 14 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
191 — 13
191 — 13
Register : 03-04-2012 — Putus : 25-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-42835/PP/M.VI/99/2013 Tanggal 25 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
134 — 27
134 — 27
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT42835/PP/M.V1/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah, Penerbitan Keputusan TergugatNomor: KEP141/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Nomor: 00225/107/07/723/11 tanggal 26 September2011 Masa Pajak Oktober 2007.: bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor:
sengketa adalah gugatan atas Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: Kep141/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 9 Maret 2012 tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN MasaPajak Oktober 2007.bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena penggugat tidak setujupermohonannya diproses oleh Tergugat dengan menggunakan Pasal 36 ayat(1) huruf a Undangundang Nomor : 6 Tahun 2983 tentang Ketentuan Umumdan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UndangundangNomor : 16 Tahun 2000, karena
STP PPN Nomor : 00225/107/007/723/11 tanggal 26September 2011, namun demikian dalam isi surat disebutkan bahwa alasanpenggugat tidak setuju atas sanksi administrasi adalah " bahwa koreksi notapenjualan yang dianggap tidak memenuhi syarat seharusnya dapatdipertimbangkangkan mengingat tidak ada unsur kesengajaan atau unsurmerugikan penerimaan Negara .
Surat Gugatan, Surat Tanggapan Tergugat, hasil pemeriksaan dan pembuktiandalam persidangan serta kesimpulan Majelis tersebut di atas.: 1.
Ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yangberlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.: Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor : KEP141/WPJ.14/BD.06/2012 tanggal 09 Maret 2012, tentangPengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPN Barang danJasa Masa Pajak Oktober 2007 Nomor : 00225/107/07/723/11 tanggal 26September 2011, tidak dapat diterima.
Putus : 22-03-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3803 K/Pdt/2016 Tanggal 22 Maret 2017 — 1. SUGIARTO alias HENSEN; 2. ENDANG SUROWATI alias ME ING VS HERU CHANDRA dan ERNI AMIJA
204 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
204 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
, atas nama Hendry Birawan,terletak di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso,dengan batasbatas:Utara : Tanah Negara/Jalan Trotoar;Timur : Toko Sidodadi (P.
atas namaHendry Birawan;Menyatakan sah jual beli sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor02/JB/Ws/X/1987, tanggal 19 Oktober 1987 antara Penggugat denganHendry Birawan;Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Wonosari, Surat UkurNomor 168, tanggal 1 Februari 1999, seluas 488 m?
Legang);Selatan : Tanah HGB atas nama Tan See Tian/sekarang SHM 199Barat : Tanah HGB atas nama Tan See Tian/sekarang SHM 199Selanjutnya disebut objek sengketa rekonvensi;Bahwa setelah meninggalnya Tan See Tian, segala surat surat tanahtermasuk Sertifikat HGB Nomor 11/Wonosari dikuasai/dipegang HendryBirawan dan sampai saat ini masih belum pernah dibagi waris, tetapi secarasepihak pada tanggal 28 Agustus 1974 telah dibalik nama atas namaHendry Birawan dan kemudian terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan
berkekuatan hukum maka Penggugat Rekonvensi tetap sebagaipemilik yang sah atas objek sengketa dalam rekonvensi;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para PenggugatRekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memberikanputusan sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 11/Wonosariadalah sah dan mempunyai kekuatan mengikat.Menyatakan Akta Jual beli Nomor Nomor 02/JB/Ws/X/1987, tanggal 19Oktober 1987 dan Sertifikat
atas namaHendry Birawan;3 Menyatakan sah jual beli sebagaimana tersebut dalam Akta Jual Beli Nomor02/JB/Ws/X/1987, tanggal 19 Oktober 1987 antara Penggugat denganHendry Birawan;4 Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik Nomor 199/Desa Wonosari, Surat UkurNomor 168, tanggal 1 Februari 1999, seluas 488 m?
Register : 21-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43744/PP/M.XVI/99/2013 Tanggal 5 Maret 2013 — Penggugat dan Tergugat
105 — 25
105 — 25
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put43744/PP/M.X V1I/99/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PengugatPendapat Majelis: Gugatan: 2007: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadappenerbitan Keputusan Tergugat Nomor: KEP401/WPJ.14/BD.06/2011tanggal 20 Juli 2011, tentang Pengurangan atau Pembatalan KetetapanPajak yang Tidak Benar atas SKPLB Pajak Penghasilan Pasal 23 MasaPajak Mei 2007 Nomor: 00003/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember2009;: bahwa kepada
Penggugat telah diterbitkan SKPLB Pajak PenghasilanPasal 23 Nomor: 00003/403/07/725/09 tanggal 23 Nopember 2009;: bahwa mengajukan gugatan atas Keputusan Dirjen Pajak (KepalaKanwil DJP Kalimantan Timur) No.
Register : 12-12-2011 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.42709/PP/M.I/99/2013 Tanggal 14 Januari 2013 — Penggugat dan Tergugat
138 — 44
138 — 44
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut.42709/PP/M.1/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan Gugatan terhadap penerbitan SuratTergugat Nomor: S544/WPJ.04/KP.1108/2011 tanggal 25 Nopember 2011 tentangPermohonan Imbalan Bunga atas Keputusan Keberatan Nomor : KEP122/WPJ.04/2011tanggal 1 Februari 2011, yang tidak disetujui oleh Penggugat;bahwa berdasarkan Pasal 27A UU KUP, Pasal 24 Peraturan
Tahun 2007,dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007 imbalan bunga diberikan sejaktanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pajak sampai dengan diterbitkannyaKeputusan Keberatan atau Putusan Banding, Undangundang tidak mengamanatkan pemberianimbalan bunga yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo penerbitan Surat Ketetapan Pajak;bahwa sehingga walaupun hasil keputusan keberatan mengabulkan seluruh permohonanPenggugat, imbalan bunga tidak dapat diberikan karena tidak adanya pembayaran atas
pajakyang masih harus dibayar;bahwa berdasarkan Undangundang KUP Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) di atas, Penggugatberhak memperoleh imbalan bunga atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaranpajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai bulan September 2009 sejumlah Rp3.242.707.293karena pada saat penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiNomor : 00010/207/09/062/10 tanggal 29 Juli 2010 seharusnya Tergugat menerbitkan SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan
keterlambatan tersebut,Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00 (2 % x 6 bulan xRp3.242.707.293,00)bahwa berdasarkan uraian hasil pembahasan pokok sengketa, hasil pemeriksaan berkas gugatanserta penjelasan dan keterangan dari para pihak dalam persidangan, terdapat cukup alasan yangdapat meyakinkan Majelis untuk mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat danPenggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00;bahwa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor
XXX, dan Penggugat berhak atas imbalan bunga sebesar Rp389.124.875,00.