Ditemukan 1024734 data
860 — 270
102 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
234 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
SWANDAYANI TJANDRA (diteruskan kedudukan hukumnya oleh : INDRA OENANG, DKK) VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG., II. MARTIN SILAEN, SH., DKK;
tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SWANDAYANI TJANDRA, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Jalan Nipah, Nomor 01, RT 005, RW 002,Kelurahan Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang,Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan lbu Rumah Tangga;Dalam hal ini berdasarkan Surat Keterangan Ahli WarisNomor 470.56 KBN PDG/2019 yang dikeluarkan olehKelurahan Berok Nipah tanggal 23 Mei 2019 danberdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 April 2019,diteruskan kedudukan hukumnya
13 — 0
Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan Tergugat
33 — 9
Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya masing-masing
777 — 733 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan ... [Selengkapnya]
29 — 5
., alamat Jalan Pahlawan IX /24 Tulungagung, dengan surat kuasa khususyang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung, registerNomor : 1496/Kuasa/IX/2016/PATA, tanggal 26 September 2016, telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadapke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuairelas panggilan nomor 2272/Pdt.G/2016/PA.TA, tanggal 30 September 2016dan
antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah,sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidakmungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturanperundangundangan tersebutdiatas;Putusan Cerai Gugat, nomor: 2272/Pdt.G/2016/PA.TA Halaman 14 dari 19Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya
14 — 1
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.Atau : Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusanyang seadiladilnya menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat telah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadapke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuairelas panggilan nomor 2111/Pdt.G/2016/PA.TA, tanggal 13 September
berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaranyang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah,sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidakmungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetaopkan oleh peraturanperundangundangan tersebut diatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya
13 — 0
131 — 38
NOVITA TYIAN (kuasa hukumnya MURTINI, SH)LawanLEL. HERMAN, DKK
MATNAWI (Tergugat I) (br)JUMINA (Tergugat II)Kuasa Hukumnya bernama Imam Hidayat,SH.,MH.,MBL
98 — 12
ZANIYAH (Penggugat) Kuasa Hukumnya bernama Ach. Novel, Msi.MH. dan Mohammad Nurul Hidayat,SH.
MATNAWI (Tergugat I)(br)JUMINA (Tergugat II)Kuasa Hukumnya bernama Imam Hidayat,SH.,MH.,MBLBatangbatang Kab.Sumenep, dalam hal ini telah mewakilkan dirinya kepadaKuasa Hukumnya bernama Ach. Novel, Msi.MH. danMohammad Nurul Hidayat,SH., keduanya advokat padaKantor Lembaga Hukum Sumekar dan memilihkedudukan pada kantor kuasa hukumnya tersebut di Jl.KH.
Sumenep selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II/ PENGGUGATREKONPENSIII;Kedua Tergugat/Penggugat Rekonpensi tersebut di atasmewakilkan dirinya kepada Kuasa Hukumnya bernamaImam Hidayat,SH.,MH.
., advokat dan memilihkedudukan pada kantor kuasa hukumnya tersebut diJalan Bandung Blok I Nomor 6 Perum Griya Mapan(sebelah barat SMA PGRI) Sumenep, berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2014 yang telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumenep pada tanggal 24 Pebruari 2014 di bawah Nomor06/SK/II/ 2014;Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp, hal. ke1 dari 34 hal.Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan NegeriSumeneptentangMajelis Hakim yang mengadili
Matnawi Suamna telahPutusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PN.Smp, hal. ke25 dari 34 hal.meninggal dunia pada tahun 1986 sedangkan selanjutnya tanah dikuasai olehpara Tergugat sebagai ahli warisnya, maka hubungan hukumnya beralihkepada para Tergugat;Bahwa sesuai Bukti T7, tanah sengketa telah dijual oleh Tergugat Ikepada saksi Mahnawi, tanpa melibatkan Penggugat.
Maka demi keadilan, kewajiban Penggugat adalah terbatas hanyauntuk membuktikan alas haknya terhadaptanah sengketa dan tidak sahnyapenguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat, yang akibatnya jikaPengeugat bisa membuktikan alas hak para Tergugat itu tidak sah, makaakibat hukumnya adalah segala perbuatan para Tergugat atas tanah sengketaipso facto tidak sah.
42 — 4
- Penggugat: DWI ENDAH BUDIYARSI diwakili kuasa hukumnya yaitu HENDRA BASKARA, SH- Tergugat: SUDIARKO YUNIANTO
144 — 44
- Penggugat:TESALONIKA TENTREM RAHAYU diwakili kuasa hukumnya yaitu AVISENA DYATMAKA, S.H., M.Kn- Tergugat: YONNALDO SIPAHELUT, S.T
Membebankan biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDIAIR :Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu AVISENADYATMAKA, S.H., M.Kn., Advokat Penasihat Hukum KonsultanHukum, kesemuanya berkantor pada Kantor Hukum AVISENA &REKAN yang beralamat di Jalan Pandanaran No. 207 Boyolali JawaPage 9 of 2310Tengah, Hp. 08122621081, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 04 Juli 2012, dan Tergugat hadir
59 — 7
DULBARI) sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor: 48/GS/1972/Bi tanggal 08 Desember 1972 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kabupaten Boyolali, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya
- Penggugat: ANDARWATI Als MARIA MAGDALENA ANDARWATI diwakili kuasa hukumnya yaitu JOKO PURWANTO, Hs., SH- Tergugat: M. DULBARI
Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbulkarena perkara ini ; 2220 2neo nonowoncennne= Namun bilamana ternyata Pengadilan berpendapat lain, mohon dapatdijatunkan putusan yang baik, benar dan berkeadilan (ex aequo et bono) ;Page 7 of 28eencenne= Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,Penggugat datang menghadap diwakili oleh kKuasa hukumnya yaitu JOKOPURWANTO HS., SH., Advokat Konsultan Hukum, berkedudukan kantor diJl. Telasih, Gg.
DULBARI) sebagaimana tercatatdalam akta perkawinan Nomor: 48/GS/1972/Bi tanggal 08 Desember 1972yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil KabupatenBoyolali, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;3.
11 — 0
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum.Atau :Apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain mohon keputusanyang seadiladilnya menurut hukum.Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugattelah datangmenghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadapke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuairelas panggilan nomor 1853/Pdt.G/2016/PA.TA, tanggal 19 Agustus
berkesimpulan, bahwa perselisihnan dan pertengkaranyang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah,sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidakmungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsurunsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapbkan oleh peraturanperundangundangan tersebutdiatas;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pulayurisprodensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tangal 26 Maret1997 yang abstraksi hukumnya
105 — 17
EDWAR BIN ARMYN NAMYN MELALUI KUASA HUKUMNYA ANDRY MIKO TIYUZA,S,DKK LAWAN GUSTINA LINDA BINTI ARMYN NAMYN,DKK
Pengadilanmenyatakan Batal demi hukum atau menyatakan setidaktidaknya batal segalabentuk apapun alas hak yang dimiliki Tergugat, karena tidak jelas secara rincialas hak yang mana yang dimaksudkan batal demi hukum atau setidaknyabatal tersebut apalagi dasar pokok gugatan ini adalah Perobuatan MelawanHukum bukan gugatan Pembatalan ;Menimbang, bahwa terhadap amar putusan lainnya Pengadilan Tinggidapat menyetujul dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, olehkarena dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya
101 — 19
- Penggugat: Drs.Djawa Semito Atmadja,BA diwakili kuasa hukumnya yaitu Ali Fahrudin,SH, Anies Priyo Ansharie,SH, Bhudhi Kuswanto,SH dan Muhammad Saifuddin,SH- Tergugat: ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH., M.Hum diwakili kuasa hukumnya Sugeng Purwanto,SH dan Sutriyono,SH- Turut Tergugat: HM. ZAINURI, BA
yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat dan turut tergugatmengajukan jawabannya yang pada pokoknya :TERGUGAT I:Dalam EksepsiPengadilan Negeri Boyolali Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo(Kompetensi Relatif).1.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri SemarangNomor 05/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg tertanggal 8 Juni 2012 PT.Indonesia Antiquedan Wahyu Hanggono secara pribadi (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengansegala akibat hukumnya
seadiladilnya (ex aequo etbono);TURUT TERGUGAT :Dalam EksepsiPengadilan Negeri Boyolali Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara A Quo(Kompetensi Relatif);1.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Semarang Nomor 05/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg tertanggal8 Juni 2012 Jo Penetapan hakim Pengawas Nomor 05/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg tertanggal 11 Juni 2012 maka PT.Indonesia Antique danwahyu Hanggono secara pribadi (dalam pailit) telah dinyatakan pailit dengansegala akibat hukumnya
Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono secara pribadi(dalam pailit), telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan Niagapada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Putusan Nomor : 05/Pailit/2012/PengadilanNiaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan obyek yang dipersengketakan merupakanbagian dari boedel pailit milik PT.Indonesia Antique dan Wahyu Hanggono secara pribadi;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) UndangUndang Nomor 37Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan
67 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS PARA PEMOHON EKSEKUSI LELANG yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: HARI ANANTO, SH.
MUNAWAR, S.H, M.M, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT2 RW 2 Desa Gombang Kecamatan Slahung KabupatenPonorogo, Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;lawanPARA PEMOHON EKSEKUSI LELANG, yang dalam hal inidiwakili oleh kuasa hukumnya HARI ANANTO, S.H, beralamatdi Jalan PanjaitanPerum Widodo Kencono C12 Kota Madiun,Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi
Oleh karenanya hak untuk mengajukanpermohonan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung sebagaimanatersebut di atas secara hukum telah gugur dengan sendirinya atau "GugurDemi Hukum ";Bahkan dalam permohonan eksekusi lelang tersebut, Pemohon EksekusiLelang/Terlawan telah menunjuk kuasa hukumnya yang baru HARIANANTO, S.H. Tanpa mencabut surat kuasa yang telah diberikan kepadaACHMAD DRAJAT, S.H.,M.H.
Bahwa dalam perkara aquo, gugatan diputuskan secara verstek karenaTerlawan (Termohon Kasasi) atau Kuasa Hukumnya tidak pernah hadir,dan ketidak hadiran semacam ini juga terjadi disetiap gugatan yangtelah diajukan selama ini. Kalau toh dia hadir hanya pada awalpersidangan, dan selanjutnya menghilang. Sehingga berdasarkan faktafakta ini sebenarnya Terlawan/Termohon Kasasi sudah melepaskanhaknya.Il.
Jadi Pengadilan hukumnya wajib untuk memberikansalinan resmi permohonan eksekusi lelang yang diajukan olehPelawan/Pemohon Kasasi, kalau tidak bersedia, maka bisadipidanakan. Untuk apa undangundang dibuat kalau hanya untukdilanggar. Pada hal kepada mereka yang melanggar tersebut dapatdipidana sesuai dengan pasal 2, pasal 18 junto pasal 52 UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.b.
16 — 0