Ditemukan 822231 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kekerasan meresahkan masyarakat Menghimpun dana dari masyarakat Gugatan Peran serta masyarakat Praperadilan korupsi Lembaga bantuan hukum masyarakat (lbh masyarakat) vs kepala badan narkotika nasional republik indonesia;; Menjual minuman berakohol yang membahayakan kesehatan masyarakat Badan kesatuan dan perlindungan masyarakat kota surabaya Menghasut atau mengadu domba parpol Perseorangan Kelompok masyarakat Kesatuan masyarakat adat kasepuhan vs presiden republik indonesia;; 12 k/tun/2011 ; lembaga swadaya masyarakat dewan pimpinan pusat pemberdayaan masyarakat adil sejahtera kuantan singingi (permata kuansing Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Umum Penghinaan
Putus : 07-02-2014 — Upload : 11-02-2014
Putusan PT GORONTALO Nomor 51/Pid/2013/PT.GTLO
Tanggal 7 Februari 2014 — ISMAIL BUSURA alias WISI
108 — 71
  • bulannya selama (satu) tahun dengan didampingioleh orang tuanya/walinya, seharusnya dijatuhkan pidana penjara dengan alasanalasan sebagaimana tertuang dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum yaitu :1 Bahwa karena terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan kesatu yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke1KUHP yang merupakan pemberatan dari pasal 170 ayat(1) KUHP...(1) KUHP yang merupakan perbuatan yang termasuk tindak pidana ketertibanumum yang sangat meresahkan masyarakat
    ;2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tidak mempertimbangkanLaporan Hasil Penelitian Masyarakat hal 3 Faktor yang berasal dari lingkungankeluaraga klien yaitu Ibu klien sudah meninggal dunia serta ayah klien telahmenikah ulang dan waktunya kebanyakan dipergunakan untuk mencari nafkahsehingga klien kurang mendapatkan pendidikan dan pembinaan sertapengawasan dalam keluarga juga Majelis Hakim telah mengesampingkan faktapersidangan bahwa terdakwa Ismail Busura alias Wisi sudah 1 (satu) tahun
    sertamemori banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Marisa telah sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor: 3Tahun 1997 yang dalam Penjelasan Umumnya antara lain menyatakan : Mengingatciri dan sifat anak yang khas tersebut, maka dalam menjatuhkan pidana atau tindakanterhadap anak nakal diusahakan agar anak dimaksud jangan dipisahkan dari orangtuanya . apabila karena hubungan antara orang tua dan anak kurang baik, atau karenasifat perbuatannya sangat merugikan masyarakat
    perkembangan anak secara sehat dan wajar ,sedangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan No.Register :A254/2013,tanggal 23 September 2013 yang pada halaman 5 huruf D mengenai Relasi SosialDalam Keluargamenyebutkan hubungan orang tua dengan anakanaknya termasuk Klien yangtersandung masalah terjalin baik dan pada halaman 6 angka VII mengenaitanggapan berbagai pihak terhadap klien dan masalahnya yang menyatakan klienmerupakan anak yang baik dan belum pernah terlibatmasalah...masalah yang meresahkan masyarakat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 20 Nopember 2012 — DELINA Br. SIANTURI
259 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • maupun kelompok masyarakat.
    Kemudian majelis hakimmenyatakan bahwa Terdakwa maupun CV Gading Raya telah melakukanperbuatan penghimpunan dana tersebut dari masyarakat yaitu dengan caramenyosialisasikan kegiatan CV Gading Raya yaitu setiap konsumen yangmenyimpan uang di CV Gading Raya dalam bentuk membeli paket barang makapada hari ke 21 (jatuh tempo) maka uang yang telah diserahkan akan menjadibertambah 60% dari nilai pokok (modal) yang diserahkan;Hal. 25 dari 34 hal. Put.
    Hakim Judex Facti telah tidak dapat membedakan manakegiatan penghimpunan dana dan mana yang merupakan modus dari Terdakwabersamasama dengan temannya di dalam CV Gading Raya;Bahwa perbuatan Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat adalah dengancara membuat seolaholah dana yang diserahkan oleh masyarakat ke CV GadingRaya adalah berbentuk inden atas pembelian sejumlah barang yang ada di CVGading Raya.
    Tapi perbuatan Terdakwa dan temantemanTerdakwa di CV Gading Raya di mana masyarakat yang menyerahkan dananyakepada CV Gading Raya baik melalui member maupun konsumen langsungdibuat seolaholah konsumen melakukan pemesanan barang, padahalsesungguhnya barangbarang yang dimaksud dalam pesanan tersebut sebenarnyatidaklah ada, sehingga hal tersebut hanyalah modus dari Terdakwa dan temanteman Terdakwa di CV Gading Raya dalam melakukan perbuatan pengumpulandana dari masyarakat;Bahwa penyimpanan dana konsumen
    Maka bila dikaitkan dengan perbuatanTerdakwa dan temanteman Terdakwa di CV Gading Raya sesungguhnya telahterbukti melakukan perbuatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan;Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah tidak membuktikan unsur tidak adaizin dari Bank Indonesia.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 18-08-2022 — Putus : 29-09-2022 — Upload : 29-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 493 K/TUN/TF/2022
Tanggal 29 September 2022 — LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT) VS KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
188 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT) VS KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan PN KAB SEMARANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 20-04-2016 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 92/Pid.C/2016/PN Unr
Tanggal 20 April 2016 — TERDAKWA : SURYONO BIN YUSUP
36 — 8
  • Semarang No. 10Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat danketentuan hukum lain yang bersangkutan;Atas pembacaan catatan dakwaan tersebut terdakwa menyatakanmengerti dan tidak keberatan;Untuk membuktikan dakwaannya Penyidik selaku Penunutut Umumtelah menghadirkan saksi : Askarul Fahruda dan Didik Wahyudi yangketerangannya pada pokoknya sebagaimana berita acara;Setelah pemeriksaan perkara dianggap cukup, kemudiaan Hakimtelah menjatuhkan putusan sebagai berikut;DEMI KEADILAN BERDASARKAN
    Semarang No. 10Tahun 2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, olehkarena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 32 huruf c Perda Kab.
    Semarang No. 10 Tahun2014 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan ketentuanhukum lain yang bersangkutan;MENGADILI:e Menyatakan Terdakwa: Suryono bin Yusup terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menjual Minumanberakohol yang membahayakan kesehatan masyarakat;e Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanadenda sebesar Rp. 250.000, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan digantidengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 05-02-2008 — Upload : 28-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136K/TUN/2007
Tanggal 5 Februari 2008 — SITI SOENDARI, Dkk ; KEPALA BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SITI SOENDARI, Dkk ; KEPALA BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SURABAYA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 14-11-2006 — Upload : 29-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1522K/Pid/2006
Tanggal 14 Nopember 2006 — M. Khafidin bin Saerozi; Sugiyono bin Amin
30 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-09-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2022
Tanggal 27 Desember 2022 — KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
339 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KESATUAN MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 03-03-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 K/TUN/2011
Tanggal 3 Maret 2011 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATA KUANSING vs BUPATI KUANTAN SINGINGI
90 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATA KUANSING vs BUPATI KUANTAN SINGINGI
    PUTUSANNo. 12 K/TUN/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambilputusan sebagai berikut dalam perkara :LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DEWANPIMPINAN PUSAT PEMBERDAYAAN MASYARAKATADIL SEJAHTERA KUANTAN SINGINGI (PERMATAKUANSING, diwakili oleh JUNAIDI AFFANDI. SR.
    K/Pdt/...Bahwa Penggugat adalah warga masyarakat Kuantan Singingi yang selalukonsen dengan lembaga badan hukum dalam memperjuangkankepentingan masyarakat Kuantan Singingi yang jujur, adil, transparan danakuntabel ;Bahwa di Kabupaten Kuantan Singingi membutuhkan penerimaan CalonPegawai Negeri Sipil, yaitu pengadaan penerimaan Calon Pegawai NegeriSipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan SingingiTahun Anggaran 2009.
    Hal inikarena Penggugat selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (PermataKuansing) mencoba melakukan gugatan dengan mewakili kepentingan orangbanyak atau setidaktidaknya orangorang yang disebutkannya dalamgugatannya seperti dalam halaman 3 dan 4 gugatannya.
    Junaidi Afandi, SR adalah mewakili atau bertindak untuk danatas nama Lembaga Swadaya Masyarakat Dewan Pimpinan PusatPemberdayaan Masyarakat Adil Sejahtera Kuantan Singingi (PermataKuansing), atau dengan kata lain Sdr. Junaidi Afandi, SR bukan mewakilidiri sendiri maupun mewakili orang lain, akan tetapi Sdr.
    UndangUndangNo. 3 Tahun 2009, dan UndangUndang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGASWADAYA MASYARAKAT DEWAN PIMPINAN PUSATPEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADIL SEJAHTERA KUANTANSINGINGI (PERMATA KUANSING) tersebut tidak dapat diterima ;21Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 08-03-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 26-10-2021
Putusan PN BANGKINANG Nomor 14/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat:
Yayasan Firmar Abadi
Tergugat:
PT.Padasa Enam Utama
Turut Tergugat:
2. Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (GUBERNUR) Cq Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
152 — 21
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 09-07-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 28/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
PT. ASAM JAWA
97 — 43
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 22-04-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 33/Pdt.G/LH/2020/PN Rhl
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
189 — 69
Pengadilan PN RENGAT Perdata
Register : 17-07-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 19/Pdt.G-LH/2018/PN Rgt
Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
2.Kementerian Dalam Negeri RI Cq. Pemerintah Prov Riau Cq Pemerintah Daerah Kab Indragiri Hulu , BUPATI INHU
3.PT. Bukit Batabuh Sei Indah
89 — 36
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 07-10-2021 — Upload : 25-10-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 4/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 7 Oktober 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
Koperasi Sokojati
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
45 — 6
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 15-12-2021 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN BANGKINANG Nomor 53/Pdt.G/LH/2021/PN Bkn
Tanggal 15 Desember 2021 — Penggugat:
Yayasan Pinang Merah Riau
Tergugat:
1.HANSEN WILLIAM
2.MHD.NATSIR PANE
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia)
35 — 26
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 12-01-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhl
Tanggal 7 Desember 2021 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Tergugat:
EDISON NAPITUPULU
Turut Tergugat:
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
389 — 1037
  • tersebut dalam anggaran dasarnya dengantegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untukkepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaranHalaman 2 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhldasarnya;Bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum, yang didirikan untukmelakukan berbagai kegiatan sosial Kemanusianan, yang salah satudi antaranya adalah untuk meningkatkan peranserta masyarakatdalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup secaraswadaya masyarakat
    dan hutan yang disebut sebagai paruHalaman 8 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN Rhlparu dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telahmenjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut jelas telah memicuterjadinya pemanasan global (global warming), maka oleh sebab ituPENGGUGAT sebagai organisasi yang bergerak di bidang kehutananyang didirikan dengan tujuan untuk melakukan kegiatan yang sifatnyameningkatkan peranserta masyarakat
    Kondisi Objek Sengketa ini dilapangan pada saatitu masih Hutan dan ada Waduk Laut Napanga, lalu dilapangan Timmengumpulkan masyarakat dan diketahuilah disana ada Habitat IkanKayangan sehingga diusulkaniah untuk menjadi Kawasan HutanLindung ke DPR RI dan disetujui menjadi Kawasan Hutan Lindung dandituangkan pada Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DaerahRiau tahun 1994 yang dibuat berdasarkan Peraturan Daerah ProvinsiRiau Nomor 10 Tahun 1994;Bahwa pada saat itu Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau
    disekitar tanah objek perkara menyebutlokasi tersebut sebagai wilayah laut Napanga Tanjung Medan, saksi dantim tinggal di tepi Laut Napanga, kegiatan masyarakat ketika itu adalahmenangkap ikan, tidak ada yang berkebun karena dilarang;Bahwa sekarang Laut Napanga itu sudah tidak ada lagi;Bahwa Saksi tidak tahu mengapa disebut sebagai Laut Napanga,namun lokasi tersebut dikenal sebagai Tanjung MedanBahwa saat melakukan tapal batas, Saksi tidak ada melakukanpenelitian mengenai jenis tanaman dan satwa
    berkewajiban untuk ikut serta memelihara danmenjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan;Halaman 55 dari 108 Putusan Nomor 1/Pdt.G/LH/2021/PN RhlBahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadapkerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.Bahwa dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan,organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilanuntuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;Bahwa masyarakat
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 16-02-2023 — Putus : 20-11-2023 — Upload : 19-12-2023
Putusan PN BANGKINANG Nomor 17/Pdt.G/LH/2023/PN Bkn
Tanggal 20 Nopember 2023 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
Edi Basri
Turut Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
82 — 41
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 19-01-2022 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/PDT-LH/2022/PT PBR
Tanggal 17 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat : BONAR SIANIPAR Diwakili Oleh : Mangiring Parulian Sinaga, SH
Terbanding/Penggugat : YAYASAN WAHANA SINERGI NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
130 — 99
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 25-06-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PN BANGKINANG Nomor 82/Pdt.G/LH/2019/PN Bkn
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
1.CHINDRA WIJAYA Alias ACIN
2.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau
3.Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau
93 — 42
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 5/Pdt.G/LH/2021/PN Tlk
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
YAYASAN MENATA NUSA RAYA
Tergugat:
PT. Usaha Kita Makmur
Turut Tergugat:
2. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
101 — 0
Pengadilan PN Teluk Kuantan Perdata
Register : 09-11-2023 — Putus : 20-06-2024 — Upload : 05-07-2024
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 24/Pdt.G/LH/2023/PN Tlk
Tanggal 20 Juni 2024 — Penggugat:
Yayasan Riau Madani
Tergugat:
Samsuir alias Sensui
Turut Tergugat:
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
31 — 0