Ditemukan 772949 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Membantu melaksanakan korupsi Melaksanakan jasa transportasi ilegal Tidak melaksanakan paksaan pemerintah Perikatanwanprestasi melaksanakan isi perjanjian Penyalahgunaan wewenang Salam dalam melaksanakan wewenang
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Umum
Register : 21-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 4/Pid.B/2020/PN Atb
Tanggal 11 Februari 2020 — Penuntut Umum:
BRAM PRIMA PUTRA, SH.,MH
Terdakwa:
YOHANES WEBIN KALI als. KALI.
107 — 46
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Umum
Register : 11-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 70/Pid.B/2020/PN Atb
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
BRAM PRIMA PUTRA, SH.,MH
Terdakwa:
1.RUI DOS SANTOS als. ARUI.
2.LUCAS TAVARES DE ARAUJO als. ALU.
3.AFONSO TAVARES als. AFONSO.
150 — 94
  • Unsur Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulumencakup eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sedangkan yangdimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalan mencakup Pengolahan,Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;Menimbang, bahwa menurut Bab Ketentuan Umum pasal 1 butir 20UndangUndang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwayang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada BadanUsaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Umum
Register : 17-02-2020 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 20/Pid.B/2020/PN Atb
Tanggal 7 April 2020 — Penuntut Umum:
MARIO SAMUDERA SIAHAAN,S.H
Terdakwa:
YOSEP ANTONI Alias YOSEP
130 — 77
  • Unsur Yang Melakukan Pengangkutan Tanpa Izin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha dalam UU RINo.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, tertuang dalam ketentuanpasal 1 angka 20 UU RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yangberbunyi sebagai berikut : Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada BadanUsaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanandan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.Menimbang, bahwa dalam Pasal 23
Pengadilan PN TULUNGAGUNG Pidana Umum
Register : 26-04-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 29-04-2024
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 174/PID.B/2012/PN.TA
Tanggal 13 September 2012 — Jaksa Penuntut:
LINA DWI LESTARI, S.H.
Terdakwa:
RONALD MESSAKH
37 — 16
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Umum
Register : 21-11-2022 — Putus : 08-02-2023 — Upload : 09-02-2023
Putusan PN ATAMBUA Nomor 95/Pid.B/2022/PN Atb
Tanggal 8 Februari 2023 — Penuntut Umum:
Syafruddin, S.H
Terdakwa:
1.Arnol Gomes Alias Arnol
2.Anina Parera Alias Nina
138 — 83
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Umum
Register : 03-01-2011 — Putus : 28-01-2011 — Upload : 17-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 1/PID/2011/PTSMDA
Tanggal 28 Januari 2011 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
94 — 0
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 25-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 20-05-2024
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Trk
Tanggal 26 Mei 2016 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Amir Nurahman,SH
Terdakwa:
Wahyu Andriawan Bin Adi Winoto
39 — 0
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Umum
Register : 17-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 16/Pid.B/2020/PN Atb
Tanggal 19 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ARDI PUTRA WICAKSONO, SH
Terdakwa:
Remigius Bere alias Edo
121 — 46
  • Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut sertamelakukan perbuatan.Menimbang,bahwa terhadap unsur Setiap Orang , oleh karena telahterpenuhi dalam dakwaan primair diatas, maka pertimbangan tersebut diambilalin , dan dianggap telah terpenuhi pula .Ad.2 Unsur Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23tanpa Izin Usaha Pengangkutan ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yangdiberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan/ atau niaga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 20-09-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/PID.SUS-LH/2016
Tanggal 20 September 2016 — SURYANTO RASYID alias ASIONG
405 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Teriti, Desa Karet, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang,Provinsi Banten atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain di manaPengadilan Negeri Tangerang masih berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini, Sebagai orang penanggung jawab usaha dan/ataukegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, perobuatan tersebutdilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa Terdakwa memiliki usaha jasa pencetakan dan pencelupan batikyang didirikan sejak Tahun 2007 yang bernama Industri batik Lidyasari
    Nomor 116 K/PID.SUSLH/2016Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 UndangUndang Nomor 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pegelolaan Lingkungan Hidup;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTangerang tanggal 17 Desember 2014 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Suryanto Rasyid alias Asiong, bersalah melakukanTindak Pidana Lingkungan Hidup Tidak Melaksanakan PaksaanPemerintah sesuai dakwaan
    Menyatakan Terdakwa Suryanto Rasyid alias Asiong, telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Lingkungan Hiduptidak melaksanakan paksaan pemerintah;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suryanto Rasyid alias Asiongdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesarRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurunganselama 1 (satu) bulan;3.
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Umum
Register : 18-02-2020 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PN ATAMBUA Nomor 22/Pid.B/2020/PN Atb
Tanggal 16 Maret 2020 — Penuntut Umum:
JHON MERDIOSMAN PURBA, SH
Terdakwa:
FRANSISKO KAUNAN alias FRANS
110 — 63
  • Unsur Tanpa Izin Usaha Pengangkutan.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kegiatan Usaha Hulumencakup eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, sedangkan yangdimaksud dengan Kegiatan Usaha Hilir adalah mencakup Pengolahan,Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga;Menimbang, bahwa menurut Bab Ketentuan Umum pasal 1 butir 20UndangUndang RI No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwayang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada BadanUsaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan
Pengadilan PN TRENGGALEK Pidana Umum
Register : 25-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TRENGGALEK Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN Trk
Tanggal 26 Mei 2016 — Penuntut Umum:
1.Susianik, SH.
2.Amir Nurahman,SH
Terdakwa:
Wahyu Andriawan Bin Adi Winoto
74 — 15
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 15-07-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2144 K/PDT/2009
Beng Slamat Tanis (PT. Surya Besindo Sakti); Firman Sibuea (PT. Anugerah Pari Indonesia)
237 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.2144 K/Pdt/2009sampai dengan diajukan Gugatan Aquo, tidak melaksanakan kewajibannyakepada gugat.Bahwa pada tanggal 28 Maret 2008, telah diadakan pertemuan antarakuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat guna penyelesaian secaramusyawarah, namun dari hasil pertemuan tersebut tidak memperoleh katasepakat antara Penggugat dan Tergugat.
    Akhirnya,pada 6 Juni 2007, Penggugat Rekonvensi mengirimkan kembali peringatankepada Tergugat Rekonvensi untuk melakukan mobilisasi dan apabilatidak ditanggapi, Penggugat Rekonvensi akan melakukan "specificperformance", suatu hal yang diperbolehkan menurut ketentuan HukumPerdata yang berlaku, yaitu kreditur melaksanakan sendiri kewajibandebitur (ie.
    Mengerjakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan Perbaikan Tangki204 pada 15 Desember 2007.Dikarenakan Tergugat Rekonvensi masih tidak menunjukkan vkehadirannya alias mangkir sampai pada Tanggal Mulai, maka PenggugatRekonvensi akhirnya kembali memutuskan untuk melakukan "specificperformance", suatu hal yang diperbolehkan menurut ketentuan HukumPerdata yang berlaku, yaitu kreditur melaksanakan sendiri kewajibandebitur (ie.
    Chevron Pacific Indonesiasebagai pemilik proyek telah mengenakan denda kepada Pemohon Kasasi ;Bahwa karena Termohon Kasasi dalam melaksanakan pekerjaan atasperbaikan 1 (satu) Tangki T303 telah tidak tepat waktu maka dengan demikianTermohon, Kasasi telah melanggar Perjanjian, oleh karenanya sesuai denganPasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Subkontrak, Pemohon Kasasi menuntutHal. 32 dari 38 hal. Put.
    perjanjianperjanjian diatasatau dalam melaksanakan pekerjaan perbaikan 1 (satu) tangki T303 telahmelakukan keterlambatan atau kelalaian, yang mengakibatkan PenggugatRekonpensi dirugikan ;Bahwa keterlambatan atau kelalaian yang dilakukan TergugatRekonpensi/Termohon Kasasi adalah sebagai berikut :1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 25-01-2006 — Upload : 26-02-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 952K/PDT/2004
Tanggal 25 Januari 2006 —
64 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 28-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 404/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 28 September 2015 — SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN
74 — 13
  • : 404 /Pen / Pid.Sus / 2015/ PN.Gpr. tanggal, 28 Juli 2015 tentang penetapan harisidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan Terdakwa;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan sebagaiberikut:1.Menyatakan terdakwa SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN, terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai pejabat yangmelakukan kelalaiannya dalam melaksanakan
    alternaif KetigaPasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan ;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwaterbuktimelakukan tindak pidana penipuan seperti yang diatur dalamPasal 106 Undangundang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsurunsur yang terkandung dalam Pasal tersbut, yakni setiap pejabat yang melakukankelalaiannya dalam melaksanakan
    tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28huruf h ;Menimbang, bahwa Pasal 28 huruf h berbunyi : Setiap pejabat dilarang lalaidala melaksanakan tugas ;Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor : 404/Pid.Sus/2015/PN.
    Yang melakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas ;Menimbang, bahwa yang dimaksud lalai adalah kurang hatihati, tidakmengindahkan (kewajiban, pekerjaan, dan sebagainya) ;Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwadiperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa adalah Mandor Perhutani yang bertugas sejak tahun1987, bertempat tugas di kawasan hutan Kecamatan Puncu KabupatenKediri pada petak 58G, petak 37B, petak 38B dan petak 56B memilikitugas dan tanggung
    Menyatakan terdakwa SUDARTO Bin (Alm) MAIMIN, terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sebagai pejabat yangmelakukan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulandan Denda sebesar Rp. 200.000.000, (duaratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor : 404/Pid.Sus/2015/PN. Gpr.3.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Pidana Khusus
Register : 28-07-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 405/Pid.Sus/2015/PN Gpr
Tanggal 28 September 2015 — SUKANDAR BIN TASMIJAN
80 — 7
  • tanggal28 Juli 2015 tentang penetapan harisidang ;e Berkas perkara dan suratsurat lain yangbersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa Sukandar Bin Tasmijan terbukti secara sah danWmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap pejabat yangmelakukan kelalaian dalam melaksanakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-03-2007 — Upload : 24-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25K/PHI/2007
Tanggal 27 Maret 2007 — PT. Parindo Permai ; Berta Apriana Kifli, ST.
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007menimbang bahwa terbukti dari 4 orang saksi yang diajukan oleh paraPenggugat hanya seorang saksi yang mengetahui asal usul tanah sengketasedangkan keterangan seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktiansesuai dengan azas unus testis nulus testis adalah pertimbangan yang tidakmenerapkan dan melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,sebab keterangan antara 4 orang saksi para Penggugat saling mendukungdan bersesuaian antara yang satu dan yang lainnya bahkan kesemua saksipara
    kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Pemilu
Register : 12-03-2018 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 106/Pid.Sus/2017/PN Jap
Tanggal 23 Maret 2017 — ORTHIS KREUTHA, S.E
135 — 46
  • Menyatakan Terdakwa ORTHIS KREUTHA, S.E. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghalang-halangi penyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;2.
    Tentang PemilihanGubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang;AtauKeduaBahwa ia terdakwa ORTHIS KREUTHA, SE pada hari Rabu tanggal 15Februari 2017 sekitar pukul 11.00 Wit atau setidaktidaknya pada suatu waktupada Tahun 2017, bertempat di TPS 10 BTN Kolam Doyo Baru Distrik WaibuKabupaten Jayapura atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masihtermasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah dengansengaja melakukan tindak kekerasan atau mengahalanghalangi penyelenggarapemilihan dalam melaksanakan
    Setiap orang;2.Dengan sengaja melakukan kekerasan atau menghalanghalangipenyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau menghalanghalangipenyelenggara pemilihan dalam melaksanakan tugasnya;Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah adanya kehendak daripelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapatdiketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimanayang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaanterdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1.kesengajaan sebagai tujuan untukmengadakan akibat, 2.
    sehingga menyebakan kotak suara menjadi penyok; Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, proses pemilihan terheti sekitar 30(tiga puluh) menit dan selanjutnya kegiatan pemungutan suara berjalankembali;Dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengayunkan 1 (satu)bilah parang samurai ke meja dan kotak suara menyebabkan kegiatanpemungutan suara terhenti selama sekitar 30 (tiga puluh) menit, sehinggapetugas penyelenggara pemilinan pada TPS 10 BTN Kolam Doyo Baru dalamhalini KPPS terhalagi dalam melaksanakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 25-02-2008 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760K/PID/2004
Tanggal 25 Februari 2008 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong ; Drs. DARMAWAN, MM
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.456 K/AG/2007menimbang bahwa terbukti dari 4 orang saksi yang diajukan oleh paraPenggugat hanya seorang saksi yang mengetahui asal usul tanah sengketasedangkan keterangan seorang saksi tidak mempunyai kekuatan pembuktiansesuai dengan azas unus testis nulus testis adalah pertimbangan yang tidakmenerapkan dan melaksanakan hukum pembuktian sebagaimana mestinya,sebab keterangan antara 4 orang saksi para Penggugat saling mendukungdan bersesuaian antara yang satu dan yang lainnya bahkan kesemua saksipara
    kapasitas terhadap tanah sengketa maka masalahsah/tidaknya perwakafan terhadap tanah sengketa tidak perlu lagidipertimbangkan, bahwa oleh karena dalam perkara ini yang menjadi pokokgugatan (materi pokok) gugatan para Penggugat/para Pemohon Kasasiadalah mengenai pembatalan wakaf terhadap tanah sengketa maka dengantidak dipertimbangkannya masalah sah/tidaknya perwakafan terhadap tanahsengketa oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam putusannya tersebutmaka Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak melaksanakan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 13-08-2014 — Putus : 28-08-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 156-K/PM I-01/AD/VIII/2014, 28-08-2014
Tanggal 28 Agustus 2014 — SERDA DAMAMONI HAREFA
45 — 18
  • Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Damamoni Harefa, pangkat Sertu NRP 21090032401289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Meninggalkan posnya dengan semaunya dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.3.
    Bahwa Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang personel Kipan E, Yonif 111/R, terhitungsejak tanggal 1 Agustus 2013 melaksanakan Pam Obvitnas Exxon Mobile di Desa AlueBungkoh, Kab. Aceh Utara, dengan Surat Perintah Danyonif 111/Raider No. Sprin/305/ViV2013 tanggal 30 Juli 2013 serta dibekali dengan 6 (enam) pucuk senjata api jenisSS2V1 dan 1 (satu) pucuk senjata Otomatis/Daewo beserta munisinya.c.
    Bahwa senjata personel Kipan E, Yonif 111/R, yang melaksanakan Pam ObvitnasExxon Mobile di Desa Alue Bungkoh, Kab. Aceh Utara, disimpan dalam petipenyimpanan senjata api dan yang memegang kunci peti penyimpanan senjata api danyang berhak mengeluarkan senjata api tersebut adalah Terdakwa selaku Danpos PamObvitnas Exxon Mobile.d.
    Bahwa Danyonif 111/R (Mayor Inf Hasandi Lubis) memerintahkan personel Yonif111/R untuk melaksanakan Pam Obvitnas Exxon Mobile di Desa Alue Bungkoh, Kab.5Aceh Utara, yang dibekali dengan surat perintah yang dipegang oleh Danden PamObvitnas Exxon Mobile Lettu Inf Chairil Lubis.3. Bahwa seluruh personel Yonif 111/R yang melaksanakan Pam Obvitnas ExxonMobile di Desa Alue Bungkoh, Kab.
    Bahwa akibat dari kejadian tersebut senjata dan munisi yang seharusnyadigunakan untuk melaksanakan Pam Obvitnas Exxon Mobile di Desa Alue Bungkoh,Kab.
    Bahwa seluruh personel Yonif 111/R yang melaksanakan Pam Obvitnas ExxonMobile di Desa Alue Bungkoh, Kab. Aceh Utara, dibekali dengan senjata api jenis SS2V1 dan munisi yang disimpan di dalam peti penyimpanan senjata dan yang berhakmengeluarkan senjata api tersebut adalah Terdakwa yang menjabat sebagai DanposPam Obvitnas Exxon Mobile termasuk yang memegang kunci peti senjata adalahTerdakwa.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-09-2009 — Upload : 20-05-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 378K/PDT/2009
Tanggal 16 September 2009 — Pdt. SEBLUM KARUBABA, S.Th., MA ; Pdt. PAUL PAKSOAL, M. Div ; Pdt. GEORGE MARSO DANIEL, M. Div, dkk.
68 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap