Ditemukan 495990 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahaan pengesahqan pengesahan pengedahan pengeahan
Penelusuran terkait : Dra. khozanah vs kepala biro organisasi dan sumber daya manusia (bosdm) lembaga ilmu pengetahuan indonesia (lipi);
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424 K/TUN/2020
Tanggal 26 Oktober 2020 — KHOZANAH vs KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
154 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHOZANAH vs KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
    kedudukan di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor 10, Jakarta Selatan;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;PenggugatMenimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan putusan sebagai berikut:1,2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini:Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 145/G/2019/PTUNJKT.
    Menyatakan batal atau tidak san Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Biro Organisasi danSumber Daya Manusia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tanggal 21 Mei 2019, Hal Penjelasan atasProses Administrasi Jabatan Fungsional Peneliti atas nama Dra.Khozanah;4.
    Putusan Nomor 424 K/TUN/2020Kasasi/Tergugat menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketasudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun2014 tentang Petunjuk Jabatan Fungsional Peneliti (vide bukti P11, halaman17 angka V.A.)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 03-01-2022 — Putus : 24-02-2022 — Upload : 17-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 PK/TUN/2022
Tanggal 24 Februari 2022 — KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
66 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KHOZANAH, SH VS KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BOSDM) LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI);
Pengadilan PN PEMALANG Pidana Umum Perjudian
Register : 23-07-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 04-02-2015
Putusan PN PEMALANG Nomor 128/Pid.B/2014/PN Pml
Tanggal 16 September 2014 — SUYONO Bin KALIRI
37 — 8
  • Menyatakan terdakwa SUYONO Bin KALIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa Hak Dengan Sengaja Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;3.
    terdakwaSUYONO Bin KALIRI dalam menjual judi toto gelap tersebut tidakada ijin dari pejabat yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi danterbukti ;Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan
    Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah) sampaidengan Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah), Terdakwa menjualtogel kepada masyarakat umum dan terdakwa tahu kalau jualantogel itu dilarang, terdakwa berjualan togel untuk menambahpenghidupan seharihari keluarga terdakwa ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa unsur Dengan Sengaja Turut Serta Di DalamSesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang ApakahPemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat AtauPada Pengetahuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 21-12-2011 — Upload : 04-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 680 PK /Pdt/2009
Tanggal 21 Desember 2011 — TUTY ANGGANITJE SINSIUW GUNDONG LIPI (LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA),
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUTY ANGGANITJE SINSIUW GUNDONGLIPI (LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA),
    Kampus Timur No. 9 Lingkungan III RT.004 / RW.002,Kelurahan Kleak, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Terbanding / Penggugat;melawan:LIP (LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA),berkedudukan di Kelurahan Tandurusa, Kecamatan Bitung Timur,Kota Bitung;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Pembanding / Tergugat ;dan:1. PEMERINTAH R.I. Cq. MENTERI DALAM NEGERI DANOTONOMI DAERAH DI JAKARTA Cq. GUBERNURSULAWESI UTARA DI MANADO Cq.
    Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung (Tergugat II) sesuai denganKeputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bitung (Tergugat II), Nomor66 Tahun 1992, tanggal 01 Juni 1992, tentang Pemberian Izin Site Seluas100.000 M2 kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia di KelurahanTandurusa Kecamatan Bitung Tengah (vide TI1, diktum pertama);Bahwa tanah yang diberikan dari Tergugat II untuk Tergugat tersebutdalam angka 2 di atas adalah tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU)PT.
    Pengadilan Negeri Bitung tanggal 22Nopember 2005 Nomor : 53 / PDT.G / 2004 / PN.BTG yangdimohonkan banding;Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkatbanding sebesar Rp 200.000, (dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 841K / Pdt / 2007 tanggal 27 Nopember 2007 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut :Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LIPI(LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-08-2008 — Putus : 22-10-2008 — Upload : 09-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 132/G/2008/PTUN-JKT
Tanggal 22 Oktober 2008 — Eng.Sc;Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
65 — 28
  • Eng.Sc;Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-10-2023 — Upload : 24-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1136 K/Pdt.Sus-PHI/2023
Tanggal 24 Oktober 2023 — UNENG ABDULLAH VS YAYASAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ICHSAN GORONTALO
79 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UNENG ABDULLAH VS YAYASAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ICHSAN GORONTALO
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-02-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2488 K/Pdt/2014
Tanggal 24 Februari 2015 — ABDUL RAHIM BAADILLA, dkk vs PIMPINAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA/LIPI, dkk
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ABDUL RAHIM BAADILLA, dkk vs PIMPINAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA/LIPI, dkk
    PIMPINAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA/LIPI,berkedudukan Kantor Lon LIPI Jalan Syaranamual GuruGuru Desa PokaKecamatan Teluk Baguala Kota Ambon,2. PEMERINTAH RI CQ. MENDAGRI CQ. GUBERNUR MALUKU,berkedudukan Kantor Gubernur Maluku Jalan Pattimura No.1 Ambon,3.
    terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsipada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1 Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalildalil yangdikemukakan baik oleh penggugat I maupun paraPenggugat;2 Bahwa dengan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2010/PN.AB, tanggal 24 Pebruari 2011, pengadilan NegeriKelas I A Ambon telah memutuskan gugatan dariPenggugat I terhadap objek yang sama (nebis inidem) yaitu Tanah Negara bekas tanah EigendomVerpeonding 1090 yang didalamnya sebagian kecildikuasai oleh Lembaga IImu Pengetahuan
    Berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-07-2006 — Upload : 14-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 856K/PDT/2001
Tanggal 7 Juli 2006 — KETUA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT; KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, INSTITUT OF SCIENCES, PUSAT LABORATORIUM ENJENERING NASIONAL yang dahulu disebut LEN-LIPI BANDUNG, sekarang disebut PT. LEN-INDUSETRIE PERSERO, BUMN; KEPALA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BALAI PERCONTOHAN PENGOLAHAN BIJIH BESI LAMPUNG
32 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA PUSAT; KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA, INSTITUT OF SCIENCES, PUSAT LABORATORIUM ENJENERING NASIONAL yang dahulu disebut LEN-LIPI BANDUNG, sekarang disebut PT. LEN-INDUSETRIE PERSERO, BUMN; KEPALA LIPI/LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA BALAI PERCONTOHAN PENGOLAHAN BIJIH BESI LAMPUNG
Pengadilan PTUN PADANG TUN Lelang
Register : 18-06-2013 — Putus : 23-10-2013 — Upload : 23-06-2014
Putusan PTUN PADANG Nomor 05-G-2013-PTUN-PDG
Tanggal 23 Oktober 2013 — MUGEN PERKASA lawan KELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD
123 — 47
  • MUGEN PERKASA lawanKELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD
    MUGEN PERKASA selaku Penggugat adalah peserta Lelangpekerjaan Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD mulai dari Pendaftaran secaraelektronik, mengikuti penjelasan pekerjaan secara elektronik, memasukanDokumen Penawaran dan CV.
    (Surat undanganakan dijadikan bukti dalam persidangan nantinya);Bahwa Tergugat dalam pelaksanaan pengadaan ini semua Dokumen yangdigunakan TIDAK SATUPUN YANG BENAR dengan rincian sebagai berikut:a Dalam Dokumen Lelang Nama Pekerjaan Pengadaan Buku IlmuPengetahuan SD;b Dalam Dokumen Lelang pada BAB IV Lembaran Data Pemilihan NamaPekerjaan Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD;c Dalam Dokumen Lelang pada bentuk Surat Penawaran peserta Badan Usaha/Kemitraan Nama Pekerjaan Pengadaan Buku IImu Pengetahuan
    SD; d Dalam Dokumen Lelang pada Rekapitulasi Total Harga Pekerjaan NamaPekerjaan Pengadaan Buku MIImu Pengetahuan Umum SD;e Dalam Dokumen Lelang pada Daftar Kuantitas dan Harga Nama PekerjaanPengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum SD;f Dalam Dokumen Lelang pada Daftar Analisa Nama Pekerjaan PengadaanBuku Ilmu Pengetahuan Umum SD;Halaman 7 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2013/PTUNPDGg Dalam Pengumuman Lelang secara LPSE Nama Pekerjaan Pengadaan BukuIlmu Pengetahuan Umum SD;h Dalam Berita Acara
    Hasil Pelelangan (BAHP) Nama Pekerjaan PengadaanBuku Ilmu Pengetahuan Umum SD;i Dalam Undangan Klarifikasi Nama Pekerjaan Pengadaan Buku IlmuPengetahuan Umum;j Dalam Pengumuman Pemenang Lelang secara LPSE Nama PekerjaanPengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum SD;k Dalam Pengumuman Pemenang Pelelangan yang dijadikan sebagai ObjekSengjeta Nama Pekerjaan Pengadaan Buku IImu Pengetahuan Umum SD.Pada Surat yang sama isinya BERBEDA Hasil Evaluasi yang dilaksanakannama Pokja Pengadaan berobah menjadi Pokja
    16 Ensiklopedi IImu Pengetahuan Alam 17 Ensiklopedi imu Pengetahuan Sosial 18 Ensiklopedi Seni Budaya dan Keterampilan 1 Halaman 15 dari 69 Halaman Putusan Nomor : 05/G/2013/PTUNPDG 16 9 Ensiklopedi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan 1 3Kesehatan Sub Total 10 Il.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 13-05-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 29 Agustus 2019 — Penggugat:
MOHAMAD AFANDI JULUHAN
Tergugat:
KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
96 — 49
  • Penggugat:
    MOHAMAD AFANDI JULUHAN
    Tergugat:
    KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA,
    Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dengan terbitnyaKeputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor:340/Kep/J.10/2019 tanggal 6 Februari 2019 tentang Mutasi DalamRangka Redistribusi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan LembagaIImu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut 1089atas nama Mohamad Afandi Juluhun Nip.197606191998031001,sebagai berikut :a. Bahwa Penggugat tidak lagi memiliki jabatan sesualdengan sertifikat keahlian yang dimilikinya;b.
    Putusan Nomor 92/G/2019/PTUNJKT.IImu Pengetahuan Indonesia sebatas lampiran Nomor urut1089 atas nama Mohamad Afandi JuluhunNip.197606191998031001 dikategorikan sebagai tindakanhukum Tata Usaha Negara;d. Unsur.
    Menyatakan Batal atau tidak sah Keputusan Kepala LembagaIImu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019 tanggal 6Februari 2019 tentang Mutasi Dalam Rangka Redistribusi PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Lembaga IImu Pengetahuan Indonesiasebatas lampiran Nomor urut 1089 atas nama Mohamad AfandiJuluhun Nip.197606191998031001;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan KepalaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor: 340/Kep/J.10/2019Halaman 19 dari 50 halaman.
    Februari 2016 tentangMutasi Jabatan Pegawai (fotokopi sesuai dengan aslinya);Keputusan Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LembagaIlmu Pengetahuan Indonesia Nomor : 0011/Kep/J.10/2018,tanggal 2 Januari 2018 tentang Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaHalaman 31 dari 50 halaman.
    Bupatidwalikota di kabupaten/kota.Peraturan Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia RI Nomor 1 Tahun 2019 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia, dalam Pasal 1ayat (1) menyebutkan:Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya dalam PeraturanLembaga ini disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah NonKementerian yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan danteknologi.Ayat (2
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 15-11-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 16-01-2020
Putusan PN GORONTALO Nomor 28/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gto
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat:
RAHMAT KALUARA S.IP
Tergugat:
YAYASAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKHNOLOGI ICHSAN GORONTALO
64 — 6
  • Penggugat:
    RAHMAT KALUARA S.IP
    Tergugat:
    YAYASAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKHNOLOGI ICHSAN GORONTALO
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 31-03-2023 — Putus : 24-07-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Gto
Tanggal 24 Juli 2023 — Penggugat:
UNENG ABDULLAH
Tergugat:
Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
113 — 47
  • Penggugat:
    UNENG ABDULLAH
    Tergugat:
    Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
Pengadilan PN GORONTALO Perdata Khusus
Register : 19-01-2022 — Putus : 02-06-2022 — Upload : 06-06-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Gto
Tanggal 2 Juni 2022 —
Tergugat:
Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
59 — 12

  • Tergugat:
    Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 13-09-2018
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 62/G/2018/PTUN.Mks
Tanggal 13 September 2018 — HARUNA, MA.MBA
Tergugat:
DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
72 — 21
  • HARUNA, MA.MBA
    Tergugat:
    DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
    DIREKTURBerkedudukan Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 9, Makassar;JENDERAL KELEMBAGAAN' ILMU PENGETAHUAN,TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI; Berkedudukan diKompleks Kemendikobud Gedung D, Jalan Jenderal SudirmanPintu Senayan, Jakarta; 22 2nn nnn enn enceSelanjutnya di sebut sebagai : TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;1. Telah mernbaca Gugatan yang diajukan penggugat ;Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 62/G/2018/PTUN.MKS2.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 05-03-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 14-08-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 53/B/2018/PT.TUN. JKT;
Tanggal 12 April 2018 — YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN; KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;
88 — 28
  • YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN; KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;
    JKT. b> ao soe oS aah ASs seSY &)s =: cs cogbangsa sertamemajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjungtinggi nf le nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemaitlan peradaban serS KS. umat manusia; z smear nn ary G eS a& Y er sr$ $ roa a oe Peo oY PY~ ~S& && Se <= = =ss sv Ssoe er oess s ss$ $ $e ecs &$erer aSs Ss aS)e Y S aS& && &> > > G & Sf& s $r Sr$ $ =Him.17 dari 17 hlm. Put.No.53/B/20 T.TUN.JKT.a >& & aQ QY Yo > >G G& & <
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 04-01-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 112/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 7 Desember 2017 — YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN ; KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
145 — 0
  • YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN ; KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 18-10-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/TUN/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — CHRYSTA BUDIPRASETYANTO ANDREA, DK VS DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;
99 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • CHRYSTA BUDIPRASETYANTO ANDREA, DK VS DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI, KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;
    Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa SuratDirektur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi danPendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 1339/C.C5/KL/2017, tanggal 28 April 2017 perihalPenegasan Badan Penyelenggara UKCW/;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur JenderalKelembagaan IIlmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi NomorHalaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 593 K/TUN/20181339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Penegasan BadanPenyelenggara UKCW;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata UsahaNegara yang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur JenderalKelembagaan IIlmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor1339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihal Penegasan Badanpenyelenggara UKCW;4.
    Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanTata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa berupa SuratDirektur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, danPendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 1339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihalPenegasan Badan Penyelenggara UKCW,;C. Dalam Pokok Perkara/Sengketa1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi objek sengketa berupa Surat Direktur JenderalKelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan PendidikanTinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiNomor 1339/C.C5/KL/2017 tanggal 28 April 2017 perihalPenegasan Badan Penyelenggara UKCW,;3.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 18-07-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 13 Nopember 2019 — Khozanah
Tergugat:
KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA(BOSDM), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
185 — 72
  • Khozanah
    Tergugat:
    KEPALA BIRO ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA(BOSDM), LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
    Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya ManusiaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia NomorB.5534/SU.2/KP.04/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, Hal :Penjelasan Atas Proses Administrasi Jabatan FungsionalPeneliti atas nama Dra Khozanah. (fotokopi dari scan);Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaNomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis JabatanFungsional Peneliti.
    (fotokopi sesuai denganfotokopi);Surat Pelaksana Tugas Kepala Pusbindiklat PenelitiLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor : B1924/WK.3/KP/XI/2018, tertanggal 30 November 2018 Hal:Usulan Tambahan Angka Kredit (TAK) Jabatan FungsionalPeneliti.
    (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 145/G/2019/PTUNJKTBukti T4Bukti T5Bukti T6Bukti T7Bukti T8Bukti T9Bukti T10Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 14Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Jabatan FungsionalPeneliti.
    (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat dari Dra Khozanah kepada Kepala Pusat PenelitianOseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,tertanggal 27 Mei 2019 mengenai mengajukan permintaanberhenti dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipildengan Hak Pensiun. (fotokopi Sesuai dengan aslinya);Surat Edaran Kepala Lembaga IIlmu Pengetahuan IndonesiaNomor 1 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Usulan PenilaianAngka Kredit Jabatan Fungsional Peneliti Secara Elektronikatau EPeneliti.
    (fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaNomor : 04/E/2012 tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah.(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaNomor : 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi JabatanFungsional Peneliti.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 13-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 12-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 521 K/TUN/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI VS YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN;
118 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI VS YAYASAN PENDIDIKAN HUKUM LAMONGAN;
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 26-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN BOGOR Nomor 111/Pdt.G/2014/PN.Bgr
Tanggal 22 April 2015 — Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan Bogor, 2. Dr. Prasetyorini, M.S., 3. Dra. Sri Setyaningsih, M.Si.
67 — 35
  • Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan Bogor, 2. Dr. Prasetyorini, M.S., 3. Dra. Sri Setyaningsih, M.Si.
    Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UniversitasPakuan Bogor, beralamat di Fakultas MIPA Universitas Pakuan, Jl. PakuanPO Box 452 Bogor 16144, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2. Dr. Prasetyorini, M.S., selaku Dekan Fakultas Matematika dan IlmuPengetahuan Alam Universitas Pakuan dan selaku Ketua Senat FakultasMatematika dan llmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan, beralamat di Jl.Pakuan PO Box 452 Bogor 16144, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;3. Dra.
    ., selaku Wakil Dekan (Bidang Akademik)Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan danselaku Sekretaris Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamUniversitas Pakuan, beralamat di JI.
    Pakuan PO Box 452Bogor 16144;Fakultas adalah koordinator pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan danpengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat;FMIPA Unpak adalah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan AlamUniversitas Pakuan;4. TERGUGAT adalah pemimpin FMIPA dan sekaligus Ketua Senat FMIPA;5.
    AlamUniversitas Pakuan Nomor: 2358/KEP/FMIPA/IV/2013 Tentang Buku PanduanStudi Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas PakuanTahun 2013 di antaranya berisikan ketentuanketentuan sebagai berikut:a) BABII.
    Pasal 28(1) Dosen memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbarakademik, dan otonomi keilmuan.(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kebebasan yang dimiliki dosen untuk melaksanakankegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan danpengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya,dan/atau olahraga secara mandin dan bertanggung javeb.d.