Ditemukan 637392 data
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum qq. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
PT. ZEFINA BARA ENERGI
262 — 101
80 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 — 66
336 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kena Pajak 21,780,424,187 21,780,424 ,18713 PPh Terutang 6,098,518, 720 6,098,518,72014 Kredit Pajak 2,475,956,103 2,475,956,103 15 Pajak Kurang (Lebih) Bayar 3,622,562,617 (2,475,956,103) 6,098,518,72016 Sanksi Administrasi 1,231 ,671,290 1,231,671,29017 Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 4,854,233,907 (2,475,956,103) 7,330,190,010 Bahwa berdasarkan perhitungan dalam Tabel di atas, Pemohon Bandingmohon dapatlah kiranya Majelis yang terhormat mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding, sehingga PPh Badan
Putusan Nomor 2187/B/PK/Pjk/2020Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:0001 3/206/09/056/11 tanggal 29 Juli 2011 atas nama PT TT InternationalIndonesia, NPWP 02.115.716.9056.000, beralamat di Menara BCA Lt.50,Grand Indonesia, JI. MH.
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1987/WPJ.07/2012 tanggal 17 Oktober 2012, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak2009 Nomor 00013/206/09/056/11 tanggal 29 Juli 2011 atas namaPT TT International Indonesia, NPWP 02.115.716.9056.000,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.3.
Putusan Nomor 2187/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1987/WPJ.07/2012 tanggal 17 Oktober2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00013/206/09/056/11 tanggal 29 Juli 2011, atas nama Pemohon Banding,NPWP 02.115.716.9056.000; sehingga
khususnya akun Pembelian denganlawan transaksi di antaranya adalah related party, (c) bahwa ataskompensasi terhadap kerugian fiskal terkait dengan SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan TahunPajak 2008 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) terdapat rugi fiskal yang dikompensasikan ke tahunpajak berikutnya sebesar Rp55.251.623.374,00 dan lebih bayar PPhBadan sebesar Rp5.308.222.320,00 ternyata berdasarkan hasilpemeriksaan bukti permulaan, diketahui
243 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun 2015 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti Tanggal 03 Agustus2015 ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum danHAM Nomor : AHU0010296.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang PengesahanPendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Bakti tanggal 03 Agustus2015 ;4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Halaman 8 dari 26 halaman.
Tahun 2015 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Wihara Dharma Baktitanggal 03 Agustus 2015 ;4.
yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusatmaupun di daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan akta perubahansebagai berikut :a.
Dalam kondisi dimana TermohonKasasi tidak dapat menggunakan kata Yayasan, maka TermohonKasasi kehilangan statusnya sebagai badan hukum.
Nomor : AHU0010296.AH.01.04Tahun 2015, tanggal 3 Agustus 2015 TentangPengesahan Pendirian Badan Hukum YayasanWihara Dharma Bakti.
Terbanding/Penggugat : DPN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PKP INDONESIA. Diwakili oleh Mayjen Purn HARIS SUDARNO.dkk
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
47 — 5
175 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pembanding/Penggugat II : THOMAS AZALI Diwakili Oleh : Wahyu Budi Wibowo
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Direktur Utama dan Direktur PT. Citra Lampia Mandiri
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : Isrullah Achmad, IR
60 — 29
Terbanding/Penggugat : YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
78 — 19
1.Ajrin Duwila
2.Yosef Benediktus Badeoda
3.Hasyim Husein
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)
686 — 0
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT ANZAWARA SATRIA
56 — 0
1.Yayasan Pendidikan Jambi
2.Saidina Usman El Quraisy
3.Erlina Zahar
4.Ashar
5.Hendi Matalata
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Intervensi:
YAYASAN PENDIDIKAN BATANGHARI JAMBI
132 — 28
>II. DALAM PENUNDAAN:
- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat;
III. POKOK SENGKETA:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal:
a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan
Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022; dan
b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022;
3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
a. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008998.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh Tanggal 14 April 2022; dan
b. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0020881.AH.01.04.TAHUN 2022 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi Tanggal 06 Oktober 2022;
4.
88 — 94
Terbanding/Tergugat I : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI JASA TUNAS BANGSA MANDIRI KTBM
57 — 6
RANNY KUSUMAWARDHANI, SE., MM.
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
305 — 207
Sedangkan seharusnya permohonan banding tersebutdiselesaikan paling lambat 10 hari, sesuai Pasal 78 ayat (4) UUNo.30/2014 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikanbanding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
Keputusan Badan dan/atauPejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif,dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuanperundangundangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas;e.
Bahwa pendirian sebuah badan hukumpada prinsipnya merupakan hak dari warga negara yang dilindungi olehKonstitusi. Demikian pula Tergugat, pada prinsipnya memberikan kebebasanatas pendirian badan hukum yayasan. Namun kebebasantersebutseyogyanya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;2.
Sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara;3.
Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapatmemenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatuKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurutundangundang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau PejabatTata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksudserta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan ituditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya...
282 — 1699 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Komparatif SPT Pajak Penghasilan Badan dengan Surat KetetapanPajakBahwa untuk lebih jelasnya Pemohon Banding sajikan terlebin dahuluKomparatif pajak menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2007dengan surat ketetapan pajak Pajak Penghasilan Badan sebagai berikut:SKPKB dan 3No. Uraian Ref BET ep Keputusan atas ARD)Keberatan (Rp)1. Peredaran Usaha 132.628.720.843,00 132.628.720.843,00 0,002. Harga Pokok Penjualan 105.606.870.980,00 105.606.870.980,00 0,003.
utang menjadi saham inidilakukan, sebesar US$ 5,743,541.76 (setara Rp.52.002.027.095,00).Quarading Limited adalah badan hukum yang didirikan berdasarkannegara lain dan tidak mempunyai hubungan istimewa/afiliasi denganPemohon Banding.
denganmodal saham yang mempunyai harga pasar lebih rendah dari padasaldo utangnya, maka badan usaha tersebut memperolehpenghasilan dari pembebasan utang (cancellation of indebtednessincome) sebesar selisihnya;Bahwa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 54:Paragraf 14:"Pelunasan hutang melalui penerbitan saham baru atau penyerahansaham debitur dicatat sebesar nilai wajar saham.
Bahwa ketentuan di atas sejalan dengan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE 23/PJ.42/1999 tanggal 27 Mei 1999tentang Buku Panduan tentang Perlakuan Perpajakan atasRestrukturisasi Perusahaan yang menyebutkan jika badan usahayang terutang menukarkan utangnya dengan modal saham yangmempunyai harga pasar lebih rendah daripada saldo utangnya,maka badan usaha tersebut memperoleh penghasilan daripembebasan utang (cancellation of indebtedness income) sebesarselisihnya;i.
Putusan Nomor 39/ B /PK/PJK/2015(Algemene Behoourlijk Bestuur) knususnya Asas Kepastian Hukum(Rechszeker heidsbeginsel) yang menghendaki Badan atau pejabatTUN mengutamakan landasan peraturan perundangundangan,kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan PenyelenggaraNegara, kemudian Asas Bertindak Cermat (Principle of Carefullness)yang menghendaki Badan atau pejabat TUN harus senantiasabertindak secara hatihati agar tidak menimbulkan kerugian bagiwarga masyarakat serta Asas Keadilan atau Kewajaran
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/ Intervensi I : PT. Pabrik Kertas diwakili oleh DAVID SIEMENS KURNIAWAN
135 — 33
259 — 141
Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.49247/PP/M.X V/15/2013 Jenis Pajak:Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak:2008 Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pa2008 sebesar USD.5,334,924.61 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD.3,949,707.82;Menurut Terbanding :bahwa harga jual yang ditetapkan Pemohon Banding atas penjualan ekspor kepada pihak yangmempunyai hubungan istimewa adalah berdasarkan kesepakatan
Hukepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;Huruf bHubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajempenggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.
131 — 82
Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;d. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;e. Bersifat kongkrit, individual dan final;f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa salah satu unsur yang bersifat konkrit, individual dan final,diuraikan sebagai berikut :a.
hukum perdata dengan badan atau pejabattata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkonkret
Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;4. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;5. Bersifat konkret, individual, dan final;6.
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia;g.
Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Badan atau PejabatTata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebutBadan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atauPejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan DepartemenPertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
301 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap