Ditemukan 4676042 data
791 — 634 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dalam putusannya, PN Pekanbaru membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU ... [Selengkapnya]
Pasal 86 ayat (6) mengatur bahwa :Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkandalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud padaayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa,sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dariDireksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/AnggaranDasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa ;b.
,M.T. saksi Andi Sastra Ahmad, S.Y. sertasaksi Elza Agusta, S.Y. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Nomor 1985 K/PID.SUS/2016sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak PidanaKorupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaanPrimair Penuntut Umum ;.
Nomor 1985 K/PID.SUS/2016Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tidak tepat diterapbkan terhadap Terdakwa dalamperkara ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair,oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair (putusanhalaman 92), pertimbangan tersebut disetujui Judex Facti/Pengadilan TinggiTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tinggi Pekanbaru dan diambil
Dumai Sakti Mandiri) melakukan perbuatanmelawan hukum telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengantugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan Pasal 18 SuratPerjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pelebaran Jalan tanggal 16 Juli 2012dan bertentangan dengan peraturan hukum sebagaimana ditentukanHal. 45 dari 54 hal. Put.
37 — 30
kepada (Kuasa Hukum) Advokat yang beralamat di(Kantor Hukum), Jakarta Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 065/SK/SA/XII/2016 tanggal 9 Desember2016, semula Penggugat sekarang Pembanding;melawanTerbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Jakarta Timur, semula Tergugat sekarangTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan suratsurat lainyang bersangkutan;DUDUK PERKARAMemperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp 316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut oleh pihak Penggugat melalui kuasahukumnya diajukan permohonan banding pada tanggal 9 Desember 2016 yangselanjutnya disebut Pembanding, sebagaimana Akta Permohonan BandingNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur, permohonan banding tersebut kemudian telah diberitahukankepada pihak Tergugat sebagai Terbanding pada
SuratKeterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang menghadap untukmemeriksa berkas perkara banding (inzage), sebagaimana Surat KeteranganNomor 2385/Pdt.G/2016/PA.JT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Timur tanggal 4 Januari 2017;Bahwa Permohonan banding tersebut telah terdaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 18 Januari 2016 dalamRegister Perkara Banding Nomor 17/Pdt.G/2017/PTAJK dan
Anonimisasi Putusan No.17/Pdt.G/2017/PTAJKpemberitahuan isi putusan diterima oleh Pembanding dan telah diajukanmenurut caracara sebagaimana yang ditentukan undangundang, olehkarenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, jawabanTergugat, replik Penggugat, dupilk Tergugat, suratsurat bukti, salinan resmiputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dan memori banding, Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa
perkara ini di tingkat bandingdapat menyetujui putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur atas dasardasaryang telah dipertimbangkan di dalam putusannya, dengan alasan sebagai berikut:Bahwa Pembanding yang semula sebagai Penggugat perkara Nomor2385/Pdt.G/2016/PA.JT pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan AgamaJakarta Timur telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yangsekarang sebagai Terbanding, dengan 11 alasan sebagaimana tercantumdalam surat gugatan yang ditandatangani oleh 2 (dua
275 — 42
., tanggal 23Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syaban 1438 Hijriah,sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 674/Pdt.G/2016/PAJP., yang dibuat olen Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat.Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingdisebut sebagai Terbanding pada tanggal 8 Juni 2017;Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal12 Juli 2017 sesuai surat tanda terima memori banding yang dibuat olehHm. 2 dari 9 hlm.
Dengandemikian diharapkan anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secaraoptimal, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demiterwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlaq mulia dan sejahterasebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002.Demikian pula hakhak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajarandalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuaidengan minat dan bakatnya sebagaimana ditegaskan dalam UndangUndang Perlindungan
tetapmemenuhi syarat untuk ditetapbkan sebagai pemegang hak hadlanahterhadap kedua anak tersebut ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan RumusanHasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, sebagai pedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5disebutkan Pengadilan Agama secara ex officeio dapat menetapkan nafkahanak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalamasuhan ibunya, sebagaimana
DKI Jakarta atau tidakbertentangan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta ,oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat disetujui dan diambil alihsebagai pertimbangan sendiri;Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 674/Pdt.G/2016/PA.JP., tanggal 23 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23Syaban 1438 Hijriah, dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga amarputusan selengkapnya berbunyi sebagaimana
54 — 10
No.107/Pdt.G/2017/PTA.JKDUDUK PERKARAMemerhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuatdalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 13Ramadhan 1438 H., dengan amar putusannya sebagai berikut:DALAM KONPENSI :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi sebagian;Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konpensi (Pembanding)terhadap Penggugat Konpensi (Terbanding);Menetapkan Penggugat Konpensi (Terbanding) sebagai
Penggugat Konpensi selain dan selebihnya tidakdapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);DALAM REKONPENSI : Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 466.000,(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut,Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Juni 2017,sebagaimana
Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2017 dalamRegister Perkara Banding Nomor 107/Pdt.G/2017/PTA.JK dan telahdiberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan Surat Nomor:W9A/1482/HK.05/8/2017 tanggal 28 Agustus 2017;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusanPengadilan Agama Jakarta Barat tersebut telah diajukan Pembandingdalam tenggang waktu banding, yaitu pada hari kesebelas dari masabanding, dan permohonan banding tersebut telah diajukan menurut caracara sebagaimana
(tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tiga aspek permasalahannafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat memenuhikebutuhan hidup yang layak bagi seorang anak yang masih berusia 2tahun 7 bulan, agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik tanpa adakekurangan sesuatu apapun, maka patut dan adil apabila kepadaTergugat sekarang sebagai Pembanding dihukum untuk memberikannafkah kepada anaknya setiap bulan sejumlah Rp 3.000.000, (tiga jutarupiah) dengan kenaikan setiap tahun
sebesar 10 % di luar biayapendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor2318/Pdt.G/2016/PA.JB tanggal 8 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengantanggal 13 Ramadhan 1438 Hijriah, tersebut dapat dikuatkan denganperbaikan amar;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor
41 — 29
Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);III.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp.1000.000,-(satu juta rupiah);6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);
YANG MANA ESAPengadilan Tinggi Agama Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telahmenjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat, antaraPEMBANDING, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiTergugat/PembandingmelawanTERBANDING, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagaiPenggugat/TerbandingDUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana
kontra memori banding;Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan TinggiAgama Jakarta Nomor: W9A/2069/Hk.05/1 1/2016 tanggal 7 Nopember 2016,perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakartadalam Register Perkara Banding pada Nomor: 86/Pdt.G/2016/PTA JK tanggal 2Nopember 2016;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadian Tinggi AgamaJakarta yang akan memeriksa dan mengadili dalam banding atas putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan a quo sebagaimana
akan diuraikan dibawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartapada dasarnya sependapat atas pertimbanganpertimbangan dan putusanPengadilan Agama jakarta Selatan Nomor: 100/Pdt.G/2016/PA.JS tertanggaltanggal 20 April 2016 Masehi, bertepatan tanggal 12 Rajab 1437 Hijrah, yangmengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagaimana akandiuraikan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakartasetelah mempelajari berkas perkara serta putusan
dikabulkan serta Pembanding/Tergugat dihukum ataudiperintahkan untuk membayar biaya nafkah hadhanah atau pemeliharaan anakkepada Penggugat/Terbanding, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)setiap bulan selain biaya pendidikan dan biaya kesehatan ditambah kenaikan15 % (lima belas persen) setiap tahun karena adanya inflasi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalambidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
Menghukum Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk membayarbiaya pemeliharan anak sebagaimana tersebut pada amar putusanangka 4 di atas kepada Penggugat setiap bulannya sebesarRp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dankesehatan, ditambah biaya inflasi 15 % setiap tahunnya;6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarahingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratusenam belas ribu rupiah);Ill.
28 — 16
Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya dalam perkaraini sebesar Rp. 511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah).Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat/Pelawan untukselanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan bandingtertanggal 20 Maret 2017 sebagaimana tercantum dalam AktaPermohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Pusat.
., yang ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat tanggal 6 April 2017.Bahwa, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzagetanggal 22 Mei 2017, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzagesesuai dengan Surat Keterangan Pembanding Tidak Memeriksa Berkasyang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusatpada tanggal 6 Jnui 2017.Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzagepada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi Terbanding tidak melakukaninzage sebagaimana
No. 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di KepaniteraanPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 8 Juni 2017 denganNomor 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telahdiajukan dalam tenggat waktu empat belas hari sejak putusan dibacakandan telah sesuai dengan caracara yang ditentukan dalam UndangUndang sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (4) UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan
oleh Pembanding sendiri, bahwa rumah tanggakedua belah pihak telah terjadi ketidakcocokan yang berakibat denganfakta/bukti telah terjadi perselisiahan dan pertengkaran yang terusmenerus, bahkan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016, sehinggaterjadi ketidak harmonisan dalam membina rumah tangga.Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang demikian, makaPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan kesimpulanMajelis Hakim tingkat pertama yang berpendapat gugatan Penggugatcukup alasan sebagaimana
No. 68/Pdt.G/2017/PTA.JK.berkumpul diantara mereka berdua, justru akan bertambah jelek, pecahdan kehidupannya menjadi kalut.Menimbang, bahwa selain itu, Pengadilan Tinggi Agama mengutippula pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapatPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam pertimbangan hukumputusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Marah Bainal Figh WalQanun, halaman 100 yang menyatakan :Artinya: Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalammengumpulkan dua orang
395 — 184
Harjo Sungkirno/Harjo Sukirno, umur 74 Tahun, pekerjaan Petani, jeniskelamin LakiLaki, kewarganegaraan Indonesia, alamatJalan A.Yani, RT. 015, RW. 003, Nomor 18, Desa Pandu Senjaya,Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il; Pengadilan Negeri tersebut; = 222 2222 nnn nn nnn nnn nnn nnn en nee nee ne eneMenimbang, bahwa sebagaimana dalil sangkalan Tergugat diatas,Tergugat mengakui menjual tanah kepada Penggugat dengan
sertifikat di bank maka parapembeli tanah kaplingan harus iuran untuk menebusnya, dan untuk itu parapembeli sebanyak 7 (tujuh) orang iuran masingmasing sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang itu telah diserahkanoleh Johari dan Kristanto kepada Dariyanto dirumahnya, namun sampai dengansaksi menjual tanah saksi itu saksi tidak pernah melihat fisik sertifikat tersebut; Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rodie mengenai uang iuranpara pembeli tanah kaplingan tersebut, sebagaimana
1.BAKHTIAR MUHAMMAD NAZIR
2.LILA LURISA
67 — 10
RUDI SJAM, SE Bin SJAMSUL KAMAL
Termohon:
INA PRATAMI Binti SOEKOTJO PRAJOGO
27 — 17
Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex equo et bono).Menimbang, bahwa terhadap tuntutan primer yang diajukan olehPembanding sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Bandingakan memberikan pendapatnya sebagai berikut :1.
Menimbang, bahwa Terbanding, selain mempunyai hak berupa menjatuhkantalak satu raji terhadap Pembanding selaku istrinya, sebagaimana diuraikanpada angka 2 tersebut di atas, Terbanding juga mempunyai kewajiban yangharus ditunaikan (dilaksanakan) terhadap Pembanding, jika Terbandingbenarbenar menjatuhkan talak satu raji terhadap Pembanding, yaitukewajibankewajiban sebagai akibat cerai talak sebagaimana diatur dalamPasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Bilamana perkawinanHim. 6 dari 11 hlm
Jugaberdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam Surat AlBaqarah ayat 236 yang berbunyi :Gidall cle Us ij eal elie 8538 tall fe 5 858 ausjall le Gh piesArtinya : Dan hendaklah kamu berikan mut'ah, bagi yang mampu menurutkemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yalitupemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orangorang yang berbuat kebaikan.dan dalam kitab RaudhatutThalibin lmam AnNawawi Juz 6 halaman 474,yang berbunyi :3 gusSl 9 Aaaill
Hal iniberdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung Tahun 2016, sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,khususnya pada bagian C (Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5);Juga berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalamKitab AlMughni lbnu Qudamah Juz 8 hal. 171, yang berbunyi :Goll ALY) oo 3) Aaah o all cle GI le, pball Jai Gye die Liss Up UK walGHGS) Atle Cg LASS calls Gok phy , tes gladyl dg
Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untukHim. 8 dari 11 hlm. Put.
30 — 21
DAN REKONPENSIMembebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayarbiayaperkarasejumlah Rp.616.000,00, (enamratus enambelas riburupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukanpermohonan banding pada tanggal 3 November 2016, sebagaimana tercantumdalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Selatan Nomor 0829/Padt.G/2016/PA JS, tanggal 3 November 2017.Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbandingpada
tanggal 22 November 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan AgamaKarawang;Bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding telahmengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2016, yang diterima olehPanitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal21 Desember 2016;Bahwa atas memori banding dari Pembanding tersebut, Terbandingtelah mengajukan kontra memori banding sebagaimana yang diuraikan dalamTanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera PengadiianAgama Jakarta Selatan
No. 7/PTA JKdan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepadaPembanding melalui Pengadilan Agama Depok Nomor W9A4/136BHK.05/1/2017,tanggal 31 Januari 2017;Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas banding (inzage),sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan AgamaJakarta Selatan, Nomor 0829/Pdt.G/2016/PA JS, tanggal 20 Februari 2017,sedangkan Terbanding telah memeriksa berkas banding (inzage), sebagaimanaBerita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) yang dibuat
JKDalam konvensi dan rekonvensiMenetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan;Atau : Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusanyang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasan banding yang pertama dan yangkedua sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun mediator yangditunjuk (Dra. Hj.
Hal inisejalan dengan pemikiran (doktrin) yang berkembang di Mahkamah AgungRepublik Indonesia akhirakhir ini sebagaimana tertuang dalam Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (Pemberlakuan Hasil Rapat PlenoKamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 20 Desember2013).
67 — 49
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan (seperdua) bagian dari nilai saham sebagaimana pada amar angka 2 di atas, (seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan (seperdua) bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa 1(satu) unit Mobil Proton Saga Tahun 2011 dengan Nomor Polisi (-), tidak dapat diterima;6.
Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua sebagaimana pada amar angka 3 di atas masing-masing setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian lainnya untuk Tergugat ;5.
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan nilai saham yang telah dijual sebagaimana pada amar angka 2 Rekonpensi di atas sejumlah Rp.325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta ) kepada Penggugat Rekonpensi dan Rp.325.000.000,- ( tiga ratus dua puluh lima juta ) lainnya untuk Tergugat Rekonpensi ;4.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nilai jual satumobil Proton Saga Tahun 2011 Nomor Polisi B 751 IN yang telah dijualoleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana tercantum pada amar angka 2di atas sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonvensi dan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluhjuta rupiah) lainnya untuk Tergugat Rekonvensi;Menetapkan nilai saham PT () yang telah dijual oleh TergugatRekonvensi kepada Hj.
Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nilai saham yangtelah dijual sebagaimana amar angka 3 di atas sejumlahRp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepadaPenggugat Rekonvensi dan Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluhlima juta rupiah) untuk Tergugat Rekonvensi;Menetapkan nilai hutang Tergugat Rekonvensi kepada pihak ketigatermasuk kepada pihak keluarga Penggugat Rekonvensi cq.
No.96/Pdt.G/2018/PTA.JKMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkaraa quo yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusanPengadilan Agama Jakarta Selatan dan suratsurat lain yang berhubungandengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat denganpenilaian alat bukti, sehingga perlu untuk dipertimbangkan kembali denganpertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;Menimbang
;Menimbang, bahwa alat bukti yang berkaitan erat dengan pokok perkarayaitu P.9, P.25, P.26, P.27 dan P.28, alat bukti ini telah memenuhi syarat formildan materil harus dipertimbangkan satu persatu untuk membuktikan gugatanTerbanding mengenai obyek sengketa barang bergerak maupun barang tidakbergerak sebagaimana telah diuraikan di atas;Him. 9 dari 28 hlm.
Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1% (seperdua)bagian dari nilai saham sebagaimana pada amar angka 2 di atas, 1(seperdua) bagian menjadi hak milik Penggugat dan '% (seperdua)bagian lagi menjadi hak milik Tergugat;5. Menyatakan gugatan Penggugat berupa 1(satu) unit Mobil Proton SagaTahun 2011 dengan Nomor Polisi (), tidak dapat diterima;6.
41 — 25
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasahukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2017,sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS yangdibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 13 September 2017,sebagaimana Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori BandingNomor 1041/Pdt.G/2017/PA JS tanggal 13 September 2017;Bahwa Pembanding telan memeriksa berkas perkara banding (inzage) diPengadilan Agama Jakarta Selatan sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan kehal 2 dari 6 hal. Anonimisasi Put.
No. 132/Pdt.G/2017/PTA.JKPengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, sebagaimana Berita Acara PemeriksaanBerkas Perkara (Inzage) Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 15 September2017, sedangkan Terbanding sampai saat berkas hendak dikirim ke Pengadilantingkat banding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas perkara banding(inzage), sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding(Inzage) Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JS tanggal 25 September 2017 yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama
tertuang di bawah ini;Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat dengansuratnya tertanggal 20 Maret 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Jakarta Selatan pada tanggal itu juga pada register perkara Nomor1041/Pdt.G/2017/PA JS, adalah atas alasan sebagaimana tercantum dalamsurat gugatan angka 5, yaitu keharmonisan rumah tangga sudah tidakdirasakan lagi sejak pertengahan tahun 2013, dikarenakan antara Penggugathal 3 dari 6 hal.
tersebut diatas, Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1041/Pdt.G/2017/PA.JStanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syaban 1438 Hijriahharus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalamdiktum putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketaperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
27 — 19
Januari 2017, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaJakarta Timur dalam Register Nomor119/Pdt.G/Il/2017, tanggal 8 Pebruari2017.dahulusebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;melawanTERBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swata, bertempattinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai Penggugat,sekarang sebagai Terbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan denganperkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana
Agama Jakarta Timur yang menyatakan bahwa, pada hari Rabu,tanggal 25 Januar 2017 pihak Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukanpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut,permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihaklawannya sesualketentuan peraturan yang berlaku;Bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya atas PutusanPengadilan Agama tersebut, Pembanding mengajukan memori bandingkepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dengan suratnya tertanggal 13Pebruari 2017, sebagaimana
dan sikapTerbanding selama putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3957/Pdt.G/2016/PA.JT. tanggal 25 Januari 2017 tersebut belum mempunyaikekuatan hukum yang tetap, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi AgamaJakarta telah menemukan fakta, bahwa telah terjadi perdamaian yang telahdilakukan atas prakarsa keluarga kedua pihak berperkara yang menyebabkanantara Pembanding dengan Terbanding berhasil rukun lagi sebagai suamiistri;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 65 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989, sebagaimana
170 — 99
No. 203/Pdt.G/2019/PTA.JKBahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat (untuk selanjutnya disebutPembanding) telan mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Oktober2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DkI Jakarta berpendapatlain, maka mohon putusan yang seadil adilnya ( ex aequo et bono );Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Keterangan bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori BandingNomor 2013/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 14 November 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;hal 2 dari 11 hal. Anonimisasi Put.
No. 203/Pdt.G/2019/PTA.JKBahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage,pada tanggal 10 Oktober 2019, dan Pembanding tidak melakukan inzage,sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2013/Pdt.G/2018/PA JT tanggal25 Oktober 2019;Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage melaluiPengadilan Agama Jepara tanggal 18 Oktober 2019 dengan Relaasnyatanggal 18 Oktober 2019, dan Terbanding tidak melakukan inzage,sebagaimana
Dengandemikian, permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktubanding, dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Nomor 20hal 3 dari 11 hal. Anonimisasi Put.
No. 203/Pdt.G/2019/PTA.JKTahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonanbanding Pembanding secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tersebut dilampiriSurat Keterangan Domisili tanggal 7 Oktober 2019 yang isi pokoknya bahwaTerbanding sekarang berdomisili di Kabupaten Jepara Jawa Tengah, danPembanding mohon agar suratsurat yang berkaitan dengan upaya hukumbanding dikirimkan ke alamat domisili Terbanding sebagaimana tersebut diatas.Dengan demikian
51 — 22
memberikan nafkah lahir secaratunai/terangterangan tetapi Pembanding sudah mempersiapkanasetaset Pembanding berupa kontrakan dan sekolah TK yangsetiap bulannya bisa memberikan nafkah lahir;Bahwa untuk nafkah batin, Pembanding tidak memberikankarena kondisi Pembanding sedang sakit diabetes sejak tahun2007 sampai saat ini, tetapi selama itu Pembanding berusahauntuk memberikan nafkah batin kepada Terbanding, akan tetapiTerbanding tidak mau;Bahwa selama Pembanding sakit, Terbanding tidak melayaniPembanding sebagaimana
pembagiannya terhadap Pembanding,Terbanding dan anakanak, tidak dipegang sepenuhnya olehTerbanding;Bahwa sebelum ada putusan cerai secara resmi (bukti aktacerai), Pembanding ingin Terbanding tidak membawa seoranglakilaki lain yang bukan suaminya kerumah, karena selamamasa banding yang Pembanding ajukan, Terbanding sudahmembawa lakilaki lain ke rumah;Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding pada tanggal 20 April 2016 akan tetapi Terbanding tidakmengajukan kontra memori banding sebagaimana
No. 38/Pdt.G/2015/PTA JKBahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzagepada tanggal 28 Maret 2016, akan tetapi Pembanding tidakmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganyang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor3468/Pdt.G/2015/PA.JT tanggal 9 Mei 2016;Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzagepada tanggal 28 Maret 2016, akan tetapi Terbanding tidakmelakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keteranganyang di buat oleh Panitera
No. 38/Pdt.G/2015/PTA JKNomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahanke dua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkaradalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalamtingkat banding dibebankan kepada Pembanding;Memperhatikan pasalpasal peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILI. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;Il.
79 — 38
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebutPembanding), telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal14 Oktober 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Bandingyang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Selanjutnya Terbanding telah memberikanjawaban atas memori banding tersebut, pada tanggal 23 Oktober 2019, yangpada pokoknya menyatakan gugatan cerai diajukan karena sudah tidak ada lagikecocokan dalam berumah tangga;Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal18 Oktober 2019, akan tetapi Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkasperkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak MemeriksaBerkas (inzage), Nomor 2787/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal 28 Oktober
Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur;Bahwa Terbandingpun telah diberitahu untuk melakukan inzage padatanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi Terbanding tidak datang untuk memeriksaberkas perkara (inzage), sebagaimana diuraikan dalam Surat KeteranganTidak Memeriksa Berkas (inzage), Nomor 2787/Pdt.G/2019/PA.JT, tanggal28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera PengadilanAgama Jakarta Timur;Him.2 dari 9 him. Put.
A, maupun melalui proses mediasi denganmediator yang ditunjuk majelis untuk memenuhi kehendak para pihak atasnama mediator, sebagai mediator sesuai Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi diPengadilan, sebagaimana Surat Penetapan Ketua Majelis perkara a quotanggal 22 Juli 2019, namun ternyata upaya perdamaian dan mediasi yangtelah ditempuh oleh mediator tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporanmediator tanggal 25 Juli 2019.
Dengan demikian patutdinyatakan bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalahsuatu yang siasia dan bahkan dapat menimbulkan mudharat yang berkepanjanganbaik bagi Penggugat/Terbanding maupun bagi Tergugat/Pembanding, sebab ituperlu upaya pencegahan mudharat yang sangat mungkin timbul dalam perkawinanPenggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, sebagaimana kaidahHim.6 dari 9 him. Put.
48 — 13
Putusan No. 83/Pdt.G/2019/PTA JK.Kuasa nya, hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama JakartaTimur a quo;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon melaluiKuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, permohonan bandingtersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2019;Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori bandingtertanggal
Hijriah, pada saat dibacakanputusan tersebut Pembanding hadir, dengan demikian permohonan bandingtersebut diajukan dalam tenggat 6 hari, maka permohonan bandingdiajukan dalam tenggang waktu banding sesuai dengan tata carasebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama DKIJakarta akan mengadili materi perkara sebagaimana
akan diuraian di bawah ini;Menimbang, bahwa seyogyanya kerangka penulisan putusanperkara ini diurai dengan adanya kerangka Dalam Konvensi, DalamRekonvensi dan juga Dalam Konvensi/Dalam Rekonvensi, karenasenyatanya pada halaman 29 BAS, Termohon mengajukan gugatanRekonvensi;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakartasependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Timur a quo yangmengabulkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh Terbandingdengan tambahan pertimbangan sebagaimana
Putusan No. 83/Pdt.G/2019/PTA JK.Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam setiap persidangan, rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembaliPemohon tetap akan menceraikan Termohon; Bahwa, Pembanding/Termohon mengajukan bantahannya terhadapputusan Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam perkara a quo, yangdiurai dalam memori bandingnya, sudah cukup dipertimbangkan olehMajelis Hakim a quo, sebagaimana terurai dalam halaman 21 sd 27putusannya.
thalak tersebut, haruslah ditetapbkan dan menghukumTergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk melaksanakannya sesaat sebelumikrar dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat, putusanPengadilan Agama Jakarta Timur harus dikuatkan dengan perbaikan amar;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketadalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
60 — 19
No.116/Pdt.G/2015/PTA.JK.Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; nn anemone nnn nnnSetelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yangberkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARAMengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkanoleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Nomor 178/Pdt.G/2015/PA JT, tanggal25 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulgaidah 1436Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1.
98 — 33
AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA SELATAN, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE (PT. MPM FINANCE) PADA TAHUN 2012 Cq. PT. AUSTINDO NUSANTARA JAYA FINANCE CABANG KENDARI, SEBAGAIMANA TELAH DIRUBAH NAMA MENJADI PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCECABANG KENDARI, dkk SEMULA SEBAGAI PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING, SEKARANG SEBAGAI PARA TERMOHON KASASI
Perusahaan pembiayaan PT Austindo Nusantara Jaya Finance yang berkedudukandi Jakarta Selatan, sebagaimana telah dirubah nama menjadi PT.Mitra PinasthikaMustika Finance (PT.MPM Finance) pada tahun 2012 Cg PT Austindo NusantaraJaya Finance Cabang Kendari, sebagaimana telah dirubah nama menjadi PT MitraPinasthika Mustika Finance cabang Kendari yang berkedudukan di komplek RukoSenopati Land Blok A selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;2.
KdiDengan tidak dimintakannya Pembatalan PPK dan Kuasa maka gugatan Penggugattidak memiliki dasar hukum untuk memohonkan Pembatalan Akta Fidusia yang manaPPK dan Kuasa tersebut mengikat dan sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 danPasal 1338 Kitab UndangUndang Hukum Perdata Jo Pasal 1 angka 2 Jo Pasal 4UndangUndang No. 42 Tahun 1999 tentang jJaminan fidusia.6.
Menanggapi Posita Penggugat angka 12 yang pada intinya menyatakan akibat daritidak melaporkan pembuatan Akta fidusia tersebut Tergugat telah melakukanperbuatan melanggar hukum, Kembali Tergugat tegaskan sebagaimana dalam EksepsiTergugat dimana Penggugattidak dapat mendalilkan Perbuatan Melanggar hukum apadilakukan oleh Tergugat!
, Apa yang menjadi kerugian dari Penggugatserta hubungansebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian yang diderita olehPenggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata.DALAM REKONPENSI1. Bahwa dalil dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi maupun jawaban pokokperkara (Konpensi) dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonpensi ini;Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No. 34/Pdt.G/2015/PN. Kdi2.
:"Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut sebagaimana dalam Pasal 18 Ayat 3Undangundang Perlindungan Konsumen dapat dinyatakan batal demi hukum"..
92 — 16