Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Register : 04-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 491 K/TUN/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — H. MOHAMAD ARIS, SH., DK VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP PPP);
147 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 491 K/TUN/2017November 2014 tentang Penetapan Personalia Badan DewanPimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2014 2019 yang memutuskan Sadr. Ir. H. Mohamad Aris, S.H. selakuWakil Ketua Badan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yangditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan SekretarisJenderal Dr. H. R. A.
    Namun Penggugat secara sepihak mengklaim danmengatasnamakan diri sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Badan HukumDewan Pimpinan Pusat Partai dimana lembagai Badan Hukum DPP PPPtersebut tidak terdaftar dan tercatat didalam struktur kepengurusan yangdidaftarkan di Kemeterian Hukum dan HAM dan Penggugat hanyasebagai Wakil ketua Cabang Partai Persatuan Pembangunan KotaSurabaya;Bahwa Pengugat dan Penggugat II (H.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2017DPP Partai Persatuan Pembangunan dari Partai Persatuan Pembangunanmenjadi Badan Hukum sampai dengan kepengurusan yang terakhir tercatatdi Kementerian Hukum dan HAM R.I, hal ini bisa dibuktikan dari daftarSurat Keputusan Sebagai berikut:1. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M40.UM.06.08Tahun 2003 Tanggal 6 Oktober 2003 tentang Pengesahan PartaiPersatuan Pembangunan Sebagai Badan Hukum Dengan Ketua UmumDr. H. Hmazah Haz dsn Sekertaris Umum HM.
    Putusan Nomor 491 K/TUN/2017Putusan Nomor 601 K/Pdt.SusParpol/2015 terlebin dahuludiselesaikan oleh forum internal PPP melalui mahkamah partai PPPsebelum diajukan ke Badan Peradilan.
    Bahwa Pasal 17 ayat (1) UndangUndang Nornor 30 Tahun 2014tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: "Badan dan/atauPejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang";Bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksudPasal 17 ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui wewenang, b.larangan mencampur adukkan wewenang, dan/atau, c. laranganbertindak sewenangwenang (Vide Pasal 17 ayat (2) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014);Bahwa selanjutnya Badan dan/atau Pejabat Pemerintahandikategorikan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-05-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 30-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penggugat:
Yayasan Trisakti diwakili oleh Anton Lukmanto
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Intervensi:
YAYASAN TRISAKTI
92 — 72
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 286/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM). PELABUHAN KENDARI ; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA RI
121 — 64
  • berbunyisebagai berikut : Badan taua Pejabat Tata Usaha Negara adalahBadan atau Pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Hal. 5 dari 55 Hal.
    Putusan Nomor : 286/G/2016/PTUNJKT.2.Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT merupakan penetapan Tertulis(Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yangberlaku, bersfar konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 butir (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara
    Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal DaerahNo.
    Bukti P 33Menimbang,Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan, (fotokopi darifotokopi) ;Badan Usaha Karya, Juni 1969 s.d Desember 1977,(fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari Kepala Kantor Kesyahbandaran DanOtorita Pelabuhan Kendari No.
    Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatukeputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung denganditerbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yangkepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tatausaha negara ;Hal. 49 dari55 Hal. Putusan Nomor : 286/G/2016/PTUNJKT.3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-04-2022 — Putus : 07-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 88/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : YAYAN SOPIYAN, SE Diwakili Oleh : H.AGIL AZIZI, SH
Terbanding/Tergugat : Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. GLOBAL MANDIRI diwakili oleh WINOTO KARTONO THEN
169 — 21
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 13-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 17 Juli 2023 — Penggugat:
1.HELMUT HERMAWAN
2.THOMAS AZALI
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT. CITRA LAMPIA MANDIRI
2.ISRULLAH ACHMAD. IR.
109 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-01-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat:
Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB LEMKARI)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
151 — 54
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1290/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NT PISTON RING INDONESIA
205 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1290/B/PK/Pjk/2019Banding terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak NomorKEP01289/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 7 September 2016, tentangkeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 0001 7/206/13/055/15,tanggal 12 Juni 2015, atas nama PT NT Piston Ring Indonesia;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 20 Juli 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT108788.15
    /2013/PP/M.IIIA Tahun 2018, tanggal 17 Mei 2018,yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan Sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01289/KEB/WPJ.24/2016,tanggal 7 September 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2013 Nomor 00017/206/13/055/15, tanggal 12 Juni 2015, atas namaPT NT Piston Ring Indonesia, NPWP 01.869.360.6055.000, beralamat diKawasan
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP01289/KEB/WPVJ.24/2016, tanggal 7 September2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1290/B/PK/Pjk/2019Nomor 0001 7/206/13/055/15, tanggal 12 Juni 2015, atas namaPT NT Piston Ring Indonesia, NPWP 01.869.360.6055.000,beralamat di Kawasan Industri Suryacipta, Jalan Surya Madya IlKav.
    menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP01289/KEB/WPJ.24/2016, tanggal 07 September2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 20-04-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 03-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 84/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 24 Mei 2016 — PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (“PPP”) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
32 — 12
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 12-02-2016 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 11 Agustus 2016 — HERNITA COANTI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
90 — 72
  • LUBUKSUMBER JAYA, bertindak dalam kapasitasnya selaku Badan atauPejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2UndangUndang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang berbunyi sebagai berikut, "Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusanPemerintahan berdasarkan Peraturan Perundangundangan yangberlaku;.
    Bahwa Keputusan Tergugat merupakan Penetapan Tertulis (Beschiking)yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangberisi tindakan hukum berdasarkan peraturan berlaku, bersifat konkret,individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagii seseorangatau badan hukum Perdata, sebagaimana dimaksud pada UndangHalaman 9 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTUndang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :Pasal
    1 angka (3) yang berbunyi sebagai berikut :"Putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisitindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;.
    Bahawa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1)Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan olehorang atau badan hukum perdata harus memenuhi unsur adanya kerugianyang diderita (atau setidaknya adanya potensi kerugian) sebagai akibatditerbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;b.
    Bukti TIl Intervensi II20 : Surat Panggilan No.S.Pgl/38 SubditI/l/2015/Dit Tipidum, tertanggal 14Januari 2015, dari Badan Reserse Kriminal Polrikepada Tergugat II Intervensi II(fotokopi);21.Bukti TIl Intervensi Il21 : Surat Ketetapan No.S.TAP/190.B = SubditI/X1I/2015/ Dit Tipidum,Halaman 151 dari 178 halaman putusan Nomor 25/G/2016/PTUNJKTtertanggal 31 Desember 2015(fotokopi sesuaidengan asii);22.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 27-07-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 19-02-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Januari 2016 — Dr. MINTARSIH ABDUL LATIEF, SpKJ;1.MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,2.2. PT. GOLDEN BIRD METRO
87 — 44
  • dalam waktubeberapa jam saja (dalam 1 hari melakukan RUPS dengan jadwal jam 10.00 12.00 WIB, dibuat Persetujuan RUPS untuk Penawaran Modal, yang diikutioleh pengetikan akta lalu Menteri menyatakan tidak keberatan atasPermohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan secara elektronik;PERMOHONAN PENUNDAAN :11.12.Bahwa Penggugat selaku pemegang saham PT.
    Terhadap 3 (tiga) perubahan tersebut di atas dapat dilakukan dalam 1 (satu)permohonar/akses layanan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yangbersifat paralel;6. TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwapenerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum danHAM Nomor 4 tahun 2014 sematamata dengan alasan diselesaikan dalamwaktu 1 (satu) hari.
    ,MH, Notaris di Jakarta, telah diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum TERGUGAT tanggal 12Mei 2015.Bahwa di dalam Petitum gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara angka2 : menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU0935096.AH.01.02Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT.
    PeraturanMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 4Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan PengesahanHalaman 40 dari 66 halaman Putusan No.163/G/2015/PTUNJKT13.3.13.4.13.5.Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar sertaPenyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data Perseroan Terbatas, adalah membahas masalahPengesahan Badan Hukum Perseroan BUKAN Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan.Bahwa TERGUGATI INTERVENSI menolak dengan
    Permohonan persetujuanperubahan anggaran dasar berupa penambahan modal dasardiajukan oleh Pemohon dalam hal ini TERGUGATIIINTERVENSI melalui Notaris secara online ke SABH (SistemAdministrasi Badan Hukum), dengan cara mengisi FormatPerubahan~ dilengkapi keterangan mengenai dokumenpendukung (vide Pasal 20).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 94/B/PK/PJK/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. ANUGERAH SARANA TEKNIK KAYU
233 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayardalam SKPKB PPh Badan Nomor 00009/206/07/801/11tanggal 11 Februari 2011 Tahun Pajak 2007.AtasnamaWP : CV. Anugerah Sarana Teknik KayuNPWP : 01.584.483.0.801.000Alamat : Ir.
    Anugerah Sarana Teknik Kayu yang bergerakdalam usaha ekspor kayu dan untuk itu Terdakwa memperkerjakan karyawanberjumlah + 150 orang, memiliki NPWP Badan CV. Anugerah Sarana TeknikKayu: 01.584.483.0801.000;Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang terungkap di persidangan, bahwauntuk Tahun Pajak 2005 dan 2007 Terdakwa membuat dan menandatanganiSPT Tahunan PPh Badan CV.
    Anugerah Sarana Teknik Kayu adalah:1.PPh Badan; setelah dikurangi PPh yang telah dibayar:Tahun Pajak 2005 setelah dikurangi Rp.1.871.100,00Tahun Pajak 2007 setelah dikurangi Rp.2.453.700,00Total.
    Tahun 2005, PPhPasal 21 Tahun 2005, PPh Pasal 23 Tahun 2005, PPh Badan Tahun 2007,PPh Pasal 21 Tahun 2007 dan PPh Pasal 23 Tahun 2007 sesuaiperhitungan saksi ahli Terbanding Sdr.
    Menyatakan batal atas Keputusan Terbanding Nomor KEP301/WPJ.15/2012 tanggal 2 Mei 2012 tentang keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun 2007 Nomor00009/206/07/801/11 tanggal 11 Februari 2011 dengan jumlah pajak yangmasih harus dibayar sebesar Rp1.844.642.696,00;3. Menetapkan besarnya PPh Badan Tahun 2007 atas nama CV. AnugerahSarana Teknik Kayu Rugi sebesar Rp2.685.954.376,00 dan PPh lebihdibayar Rp2.453.700,00;4.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 196/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 September 2018 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Diwakili olehIr. H. Ismail Yusanto, MM
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum
99 — 10
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 31-07-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2017/PTUN.JKT
Tanggal 9 Agustus 2017 — PENGURUS PARTAI BERKARYA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REBUPLIK INDONESIA
91 — 31
  • berdasarkan ketentuan PAsal 63 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negaramenyebutkan :Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajibmengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatanyang kurang jelas.Ayat(2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalamayat (1) Hakim:a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaikigugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukandalam jangka waktu tiga puluh hari;b. dapat meminta penjelasan kepada Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 17-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 352 K/TUN/2013
Tanggal 17 Oktober 2013 — PT. KERTALOKA ADHI MANDIRI vs. SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
69 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 352 K/TUN/2013Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atasdalildalil sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berdasarkan Akta No. 69 tanggal27 Mei 1993 dibuat dihadapan Anis Husin Abdat
    Putusan Nomor 352 K/TUN/2013Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:DALAM EKSEPSI.Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Objek Gugatan, Keputusan Fiktif Negaitif.1.Bahwa Pasal 3 ayat (1) dan ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :(1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkankeputusan, sedangkan hal itu menjadi kewejibannya, maka hal tersebutdisamakan dengan
    Keputusan Tata Usaha Negara;(3) Dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidakmenentukan jangka wakitu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanyapermohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangbersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan ;Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tersebut di atas, apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negaratidak mengeluarkan keputusan
    Bahwa dengan demikian Surat Penggugat kepada Tergugat tidak memintaTergugat untuk mengeluarkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara melainkanhanya meminta penjelasan sehingga tidak termasuk sebagai objek gugatansebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986;Bahwa seandainyapun dalam perkara a quo dianggap Surat Penggugatkepada Tergugat tersebut untuk meminta suatu Keputusan Tata UsahaNegara, Surat Penggugat tersebut telah dibalas oleh Tergugat kepadaPenggugat melalui Surat Kepala Badan
    Putusan Nomor 352 K/TUN/2013 Bahwa gugatan Penggugat tidak tepat diajukan dengan mekanisme gugatanfiktif negatif, sebab permohonan Penggugat telah ditanggapi oleh Tergugatmelalui perangkat Peraturan Daerah yang kompeten untuk itu yaitu SuratKepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan surat Nomor 2097/076.26tanggal 26 Mei 2012.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 29-06-2022 — Upload : 11-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1819/B/PK/Pjk/2022
Tanggal 29 Juni 2022 — PT SUPERKRANE MITRA UTAMA, TBK, VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
104 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 19-03-2020 — Putus : 04-05-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 61/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2020 — Penggugat:
PT.Pelita Hati Diwakili Oleh Ir.Agus Karyono,MM.
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
196 — 72
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-04-2022 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 87/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Mei 2022 — Pembanding/Penggugat : Federassi Kurash Indonesia (FERKUSHI) diwakili oleh Krisna Bayu Diwakili Oleh : Rusdiwan Vyatra Iksan, SH
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : FERKUSHI (A.Hafil Fuddin, SH,SIP, MH)
83 — 34
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 29-04-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 29-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 95/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Nopember 2016 — H. MOHAMAD ARIS, S.H, dkk ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
75 — 225
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-03-2022 — Putus : 04-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2022/PTUN.JKT
Tanggal 4 Agustus 2022 — Penggugat:
Al Walid Muhammad
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
244 — 146
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 631/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT INDONESIA TEIJIN DU PONT FILMS
170 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian Pemohon Banding berpendapat bahwa atas kerugian selisin kurssebesar USD 166,427 dapat Pemohon Banding biayakan;Bahwa jumlah setelah Banding menurut Pemohon Bandingperhitungan yang seharusnya untuk SKPLB PPh Badan Tahun 2010 adalah:Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 631/B/PK/Pjk/2019PT.
    bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Agustus 2014;Menimbang,bahwa amarPutusan Pengadilan Pajak NomorPUT079324.15/2010/PP/M.IIA Tahun 2018, tanggal 27 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP229/WPJ.07/2014tanggal 10 Februari 2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan
    Putusan Nomor 631/B/PK/Pjk/2019Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB)Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor00142/406/10/052/12 tanggal 12 November 2012, atas nama PTIndonesia Teijin Du Pont Films, NPWP 01.071.455.8052.000,alamat Jalan M.H. Thamrin, (Komp. TIFICO) KelurahanPanunggangan Utara, Pinang, Tangerang, Banten 15001, adalahtelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3. 3.
    permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan PengadilanPajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP229/WP4J.07/2014 tanggal 10Februari 2014, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan