Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-05-2023 — Putus : 24-10-2023 — Upload : 30-04-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 180/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 24 Oktober 2023 — Penggugat:
Yayasan Trisakti diwakili oleh Anton Lukmanto
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI
Intervensi:
YAYASAN TRISAKTI
92 — 72
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-11-2016 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 286/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2017 — KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM). PELABUHAN KENDARI ; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA RI
121 — 64
  • berbunyisebagai berikut : Badan taua Pejabat Tata Usaha Negara adalahBadan atau Pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Hal. 5 dari 55 Hal.
    Putusan Nomor : 286/G/2016/PTUNJKT.2.Bahwa, Surat Keputusan TERGUGAT merupakan penetapan Tertulis(Beschikking) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yangberlaku, bersfar konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibathukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 butir (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Peradilan Tata Usaha Negara
    Kepala Badan Pelayanan PerijinanTerpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal DaerahNo.
    Bukti P 33Menimbang,Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan, (fotokopi darifotokopi) ;Badan Usaha Karya, Juni 1969 s.d Desember 1977,(fotokopi dari fotokopi) ;Surat dari Kepala Kantor Kesyahbandaran DanOtorita Pelabuhan Kendari No.
    Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatukeputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung denganditerbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yangkepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tatausaha negara ;Hal. 49 dari55 Hal. Putusan Nomor : 286/G/2016/PTUNJKT.3.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-04-2022 — Putus : 07-06-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 88/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 Juni 2022 — Pembanding/Penggugat : YAYAN SOPIYAN, SE Diwakili Oleh : H.AGIL AZIZI, SH
Terbanding/Tergugat : Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. GLOBAL MANDIRI diwakili oleh WINOTO KARTONO THEN
169 — 21
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-01-2023 — Putus : 17-07-2023 — Upload : 13-05-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 21/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 17 Juli 2023 — Penggugat:
1.HELMUT HERMAWAN
2.THOMAS AZALI
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT. CITRA LAMPIA MANDIRI
2.ISRULLAH ACHMAD. IR.
109 — 0
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 31-01-2024 — Putus : 13-03-2024 — Upload : 28-03-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 42/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 13 Maret 2024 — Penggugat:
Pengurus Besar Lembaga Karate-Do Indonesia (PB LEMKARI)
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.
151 — 54
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-07-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 21-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 198/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Agustus 2018 — Pembanding/Penggugat : Yayasan Kawalujaan Kebonjati. Diwakili olehRobikin Emhas
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN KAWALUYAAN. Diwakili oleh Soesilo Gadroen dan Lanny Tumewu
65 — 17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 17-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1720/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 17 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GUNUNG SAWIT BINA LESTARI
173 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1720/B/PK/Pjk/2019PUT107458.15/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 24 Mei2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dengan petitumbanding sebagai berikut:Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Yang Muliauntuk membatalkan koreksi tersebut dalam pokok sengketa karenatidak mempunyai dasar/alasan yang sesuai dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, dan karena itu makaseharusnya perhitungan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2013dihitung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 451/B/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. TIA MITRA ASRI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
159 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 451/B/PK/PJK/2015jawaban atas keberatan Pemohon Banding terhadap terbitnya Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008 Nomor00002/206/08/211/09 tanggal 29 September 2009 yang diterbitkan berdasarkanSurat Permohonan Keberatan Pemohon Banding Nomor 124/UM/TMA/XI/2009tanggal 11 November 2009 dan Nomor 018/UM/TMA/V1II/2010 tanggal 30Agustus 2010 tentang jumlah pajak Pajak Penghasilan Badan yang harusdibayar oleh Pemohon Banding, dengan ini Pemohon Banding menyatakantidak
    dapat menerima keputusan tersebut yang ketetapannya menerimasebagian surat permohonan keberatan Pemohon Banding dan mengurangkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun 2008,yaitu dari ketetapan semula sejumlah Rp206.616.018,00 dikurangkan sebesarRp23.730.758,00 sehingga menjadi Rp182.885.260,00 oleh karena tidak sesuaidengan keadaan yang sebenarnya;Bahwa adapun alasan permohonan banding Pemohon Banding sebagai bahanuntuk mempertinbangkan permohonan ini, dapat Pemohon Banding
    transfer/bukti pembayarantunai dari PT Bimasan kepada Pemohon Banding;bahwa Terbanding tidak pernah melakukan pemeriksaan secara langsungkepada PT Bimasan atas sanggahan/keberatan yang Pemohon Banding ajukankepada Terbanding;bahwa oleh karena itu, Terbanding tidak seharusnya mengoreksi faktur pajakkeluaran yang telah Pemohon Banding batalkan melalui surat keberatan yangPemohon Banding ajukan tersebut di atas dan hal ini mengakibatkanperusahaan rugi karena harus membayar pajak Pajak Penghasilan Badan
    yangharus disetor ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2% berupakenaikan,;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put44557/PP/M.III/15/2013, tanggal 18 April 2013 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapkeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP668/WPJ.02/BD.0603/2010tanggal 3 September 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008
    kami terima tanggal 13 Mei 2013 via pos dansampai dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan sehinggamasih dalam waktu 3 bulan sesuai dengan ketentuan UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahan Pokok Sengketa:Bahwa putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonanbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKep668/WPJ.02/BD.0603/2010 tanggal 3 September 2013, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 996/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang KUP;Bahwa berikut adalah penjelasan Pemohon Banding:Wewenang Penandatangan:Bahwa sehubungan dengan wewenang penandatangan, Herry G Wibiksana telahditunjuk sebagai President and General Manager untuk perusahaanperusahaanAWE yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Executive Service Agreement("ESA") tertanggal 22 Januari 2010 (Lampiran 8) dan persetujuan RencanaPenggunaan Tenaga Kerja ("RPTK") AWE Indonesia tertanggal 20 April 2012dari Badan
    Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak ("SPT") Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama AWE (NWN) (Lampiran 12);Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Herry G Wibiksana memiliki otoritas danwewenang untuk mewakili AWE (NWN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (4) UndangUndang KUP dan oleh karenanya, Herry G Wibiksana adalahtermasuk dalam pengertian "Pengurus" seperti yang dimaksud dalam PasalHalaman 2 dari 26 halaman.
    Bhd (GOG) adalah badan usaha yang didirikan diMalaysia yang berkedudukan di Wisma Genting Lantai 22, Jalan SultanIsmail, Kuala Lumpur, Malaysia. Merupakan bagian dari Group GentingBerhad yang menyediakan jasa konsultasi, teknis dan administratif ke bisnisminyak dan gas Genting;Berdasarkan prinsip umum UndangUndang PPN, alokasi Overhead inimerupakan objek PPN dalam UndangUndang PPN Nomor 8/1983(sebagaimana diubah) dan seharusnya merupakan objek PPN dengan tarif10%;Halaman 5 dari 26 halaman.
    Putusan Nomor 996/B/PK/PJK/2015i) menandatangani kontrakkontrak atas nama BUT AWE (NWN);ii) memberikan persetujuan untuk melakukan transaksi pembayaranatas nama BUT AWE (NWN);ili) Menandatangani suratsurat formal/dokumen legal, seperti SuratPemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan dan PermohonanPerubahan Data Wajib Pajak atas nama BUT AWE (NWN);b) Bahwa Surat Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Terbanding)Nomor S3060/WPJ.07/KP.10/2013 sesungguhnya merupakan Surat"Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud
    Didalam Surat Permohonan Bandingnya Pemohon Peninjauan Kembali(dahulu Pemohon Banding) telah melampirkan buktibukti tersebutdibawah ini, yang mana fotokopi buktibukti tersebut telah kami lampirkankembali di dalam Surat Permohonan Peninjauan Kembali ini;a) Fotokopi kontrak yang ditandatangani Herry G Wibiksana (Lampiran 4);b) Fotokopi perintah transfer pembayaran yang diotorisasi Herry GWibiksana (Lampiran 5);c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan PPh Badan danPermohonan Perubahan Data Wajib
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-08-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : DODDY AZMAN
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
58 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 14-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 47/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 18 April 2016 — FU WOO GROUP LIMITED, dkk ; DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
52 — 31
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 20-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 433/C/PK/PJK/2015
Tanggal 20 Agustus 2015 — PT. AKSERA TRIBINA SEJAHTERA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
178 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 433/C/PK/PJK/2015Dengan demikian pengajuan banding atas Surat Keputusan KeberatanNomor KEP1408/WPJ.24/2012 ini, masih dalam tenggang waktu yangdiijinkan dalam Pasal 27 UU KUP Juncto Pasal 35 UndangUndang nomor14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, permohonan banding kami telah memenuhiketentuan yang berlaku;Pokok Sengketa Pajak Dan Materi Banding:1.Hasil Pemeriksaan dan SKP PPh Badan Tahun 2007;Terbanding melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan kewajibanPPh Badan
    Barat menerbitkanSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00027/206/07/603/11 30 Juni 2011 (selanjutnya disebutSKPKB PPh Badan tahun 2007 fotokopi terlampir) dengan perhitunganpada Lampiran PPh.Bd 0710, bahwa Pemohon Banding tidak setujutanggalatas semua koreksi Pemeriksa: Dalam Rupiah MenurutNo.
    Badan Tahun 2007 yangdisampaikan ke KPP Pratama Sidoarjo Barat tanggal 28 Maret 2008sudah benar;Bahwa Wajib Pajak tidak menyerahkan perkiraan kas Bp. Nanangpada waktu dilakukan pemeriksaan adalah tidak sesuai denganHalaman 6 dari 12 halaman.
    Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Biaya Lainlain sebesarRp671.115,00 karena sudah dilakukan koreksi positif pada SPTPPh Badan Tahun 2007;IV. Permohonan:Halaman 8 dari 12 halaman.
    Memutus perhitungan PPh Badan Tahun 2007 sebagai berikut: No. Uraian Rupiah1 Peredaran Usaha 576.017.2722 Harga Pokok Penjualan 447.616.8533 Laba Bruto (12) 128.400.4194 Biaya Usaha 37.614.5065 Penghasilan Neto Dalam Negeri (34) 90.785.9136 Penghasilan Neto dalam Negeri Lainnya:a. Penghasilan dari luar usaha 836.437b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan d. Lainlain e.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 23-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2566/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 23 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SEMEN KUPANG (PERSERO),
312 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 21 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put116124.15/2012/PP/M.XVB Tahun 2019, tanggal 2 Oktober 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00607/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14Juni 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan
    Menetapkan jumlahPajak Penghasilan Badan Tahun 2012 yang harusdibayar menjadi sebesar nihil:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Oktober 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2 dari 8 halaman.
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00607/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 14 Juni 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2012 Nomor 00002/506/12/051/16tanggal 24 Maret 2016, atas nama PT Semen Kupang (Persero),NPWP 01.113.703.1051.000, beralamat di Jalan Yos SudarsoHalaman 3 dari 8 halaman.
    menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding dan membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00607/KEB/ WPJ.19/2017 tanggal 14Juni 2017 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)Pajak Penghasilan Badan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 06-10-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 280/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 23 Nopember 2015 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : INISIATIF MASYARAKAT PARTISIPATIF UNTUK TRANSISI BERKEADILAN (IMPARSIAL0. Diwakili oleh Poengky Indarti
Terbanding/Pembanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
74 — 9
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-03-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 67/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Mei 2021 — Penggugat:
PT. ALIKA EKAPUTERA
Tergugat:
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
380 — 191
  • Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang bersangkutan;(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf aPenggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakandengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapatdigunakan upaya hukum, tetaspi dapat diajukan gugatan baru;Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan lebih dari 30 (tiga puluh)hari sejak sidang Pemeriksaan Persiapan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 28-04-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 85/B/PK/Pjk/2015
Tanggal 28 April 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT GRAFIKA MULTI WARNA
179 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 85/B/PK/Pjk/2015Bahwa Surat Ketetapan Terbanding tentang Keberatan PemohonBanding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan BadanNornor Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00024/406/05/007/08 tanggal 19 September 2008 Tahun Pajak 2006 yang telahdiajukan Keberatan oleh Pemohon Banding melalui surat Nomor1217GMW/12.2008 tanggal 17 Desember 2008 yang diterima oleh KantorPelayanan Pajak berdasarkan LPAD Nomor Pem0005199007des2008tanggal 18 Desember2008
    keberatan Pemohon Bandingsudah memenuhi jangka waktu sebagairnana dipersyaratkan dalam pasal 25ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang KetentuanUmumdan Tata Cara Perpajakan;Pengajuan Surat BandingBahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP767/WP1.20/2009 tanggal 26November 2009 sebesar Rp 325.344.765,00 tentang Keberatan PemohonBanding atas Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan
    (Lebih) bayar (1.563.880.368,00)Sanksi Administrasi 0,00Jumlah PPh ymh dibayar (1.563.880.368,00) Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakNomorPut.43512/PP/M.X/16/2013, tanggal 27 Februari 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP767/WPJ.20/2009tanggal 26 November 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    pertimbangan Majelis Hakim atas sengketa inisecara nyata dan jelas adalah tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat 2Undang Undang Pengadilan Pajak;Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor:Put.43512/PP/M.X/15/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang menyatakan :Menyatakan mengabulkan sebagianpermohonan banding PemohonBanding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP767/WPJ.20/2009 tanggal 26 November 2009 mengenai keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP767/PJ.20/2009 tanggal 26 November 2009mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPenghasilan Badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-01-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 25/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat:
1.Bagus Rizki Dinarwan, S.Si.MT
2.Sudirman, S.Sos
3.Benu Wiryono
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
Yayasan Setia Hati Terate
620 — 394
  • Yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata.Maka dengan demikian Keputusan tergugat yang mengeluarkanpengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam objek sengketaperkara a quo adalah merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negarayang mengandung unsur sebagai berikut :a.
    Ayat (2) Peraturan Menteri Hukumdan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Sistem Administrasi Badan Hukumyang selanjutnya disingkat SABH adalah sistem pelayananadministrasi badan hukum secara elektronik yang diselenggarakanoleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;c.
    yang menetapkan Keputusan;(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wayjibmenetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikankeberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidakmenyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimanadimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti
    Pasal 1 angka 2, menyebutkan:"Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABHadalah sistem pelayanan administrasi badan hukum secara elektronik yangdiselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukkum Umum."Pasal 9, menyebutkan:Ayat (1):"Permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan diajukan olehPemohon kepada Menteri."Ayat (2):"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melaluiSABH."
    Pengujian pengesahan badan hukum.Penguyyian surat keputusan TUN yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan HAM RIterhadap pengesahan badan hukum tidak hanya meliputi aspek formaladministratif badan hukum dan perizinannya saja, akan tetapi juga harusdipertimbangkan iktikad baik, riwayat pendirian, dan perubahan kepengurusansuatu badan hukum untuk menentukan siapa yang berhak bertindak untuk danatas nama badan hukum atau organ badan hukum tersebut.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 24-05-2016 — Putus : 27-10-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 116/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 27 Oktober 2016 — PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KESATUAN ORGANISASI SERBAGUNA GOTONG ROYONG 1957 (PPK KOSGORO 1957) ; I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk
85 — 46
  • Maftuh (Kepala Sub Direktorat Badan Hukum, DirektoratJenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia).. Hendra Andy Satya Gurning (Kepala Sub Direktorat HukumPerdata Umum, Direktorat Jenderal Administrasi HukumUmum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)..
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 28-06-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 149/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 11 Agustus 2022 — Pembanding/Terbanding/ Intervensi I : PT. PABOXIN diwakili oleh David Siemens Kurniawan selaku Direktur Utama Diwakili Oleh : Johanis Richard Riwoesh, ST., MA., MACE
Terbanding/Pembanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO
100 — 31
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 28-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 190/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 3 Nopember 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Laskar Merah Putih Diwakili Oleh : Laskar Merah Putih yang diwakili oleh H.Adek Erfil Manurung, SH dan Neneng A. Tuty, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Terbanding/Penggugat : Muhammad Arsyad Cannu
94 — 26