Ditemukan 358582 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-03-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 258/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Penggugat:
Lembaga Penjamin Simpanan
Tergugat:
PT AB Capital Asset Management
44 — 30
  • Penggugat:
    Lembaga Penjamin Simpanan
    Tergugat:
    PT AB Capital Asset Management
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 22-10-2019 — Putus : 19-02-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 334/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 19 Februari 2020 — Penggugat:
ERWIN ANDREAS
Tergugat:
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
69 — 23
  • Penggugat:
    ERWIN ANDREAS
    Tergugat:
    PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA
Pengadilan PTTUN MEDAN
Register : 23-05-2011 — Putus : 22-06-2011 — Upload : 17-04-2012
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 75/B/2011/PT.TUN-MDN
Tanggal 22 Juni 2011 —
123 — 18
  • Aceh DKKvsKetua umum lembaga pengembangan jasa kontruksi nasional (LPJKN), CS
    KETUA UMUM LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSINASIONAL (LPJKN), berkedudukan diGraha LPJK Nasional Jalan Arteri, PondokIndah No. 82, Kebayoran Lama Jakarta12240. Dalam hal ini memberi kuasakepada:1. M. AFZAL MAHFUZ, SH.,2. IQBAL JEFRIANO, SH.,3. HERI SUPRIADI, SH.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 24-09-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 PK/Pdt.Sus-Pailit/2019
Tanggal 24 September 2019 — IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KELAN
374 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDA BAGUS SURYA BHUWANA, DK VS LEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT KELAN
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 21-02-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PALU Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Pal
Tanggal 4 Januari 2021 — Penggugat:
IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
Tergugat:
Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
97 — 64
  • Penggugat:
    IRFAN DENNY PONTOH, S.Sos
    Tergugat:
    Lembaga Penyiaran Publik RRI Palu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 01-10-2012 — Putus : 09-11-2012 — Upload : 19-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 399 K/TUN/2012
Tanggal 9 Nopember 2012 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS vs KAKANWIL BPN PROV. SUMATERA BARAT;
123 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS tersebut tidak dapat diterima ;
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS vs KAKANWIL BPN PROV. SUMATERA BARAT;
    PUTUSANNomor 399 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara :LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYAMASYARAKAT PADANG CONSUMER CRISIS, berdasarkanAkta Pendirian Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Padang Consumer Crisis (PCC) tanggal 03 September2001 di Notaris Dra. Butet, SH., Nomor 2 dalam hal ini diwakilioleh Drs.
    Daniel Sutan Makmur, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaMasyarakat Padang Consumer Crisis, bertempat tinggal di JalanPuskesmas Jati PR. Salai 10 RT/RW. 003/010, Kota Padang,Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan ;melawan:KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHANNASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, berkedudukan diJalan RA. Kartini Nomor 22 Kota Padang, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1 RITA SASTRA, SH.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 04-06-2021 — Putus : 13-10-2021 — Upload : 03-04-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
Tanggal 13 Oktober 2021 — Pemohon:
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Termohon:
PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT
285 — 28
  • Pemohon:
    Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
    Termohon:
    PT. SAKTI MAIT JAYA LANGIT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-12-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3328 K/Pdt/2020
Tanggal 10 Desember 2020 — LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIA disebut juga INDONESIA EXIMBANK VS PT JEJE FURNITURE, DK
589 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR IMPOR INDONESIAdisebut juga INDONESIA EXIMBANK VS PT JEJE FURNITURE, DK
    TinggiYogyakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman salahdalam menerapkan hukum acara, karena itu tidak dapat dipertahankan danharus dibatalkan dan Mahkamah Agung memandang Putusan PengadilanNegeri Sleman sudah tepat dan benar karenanya diambil dan dijadikansebagai pertimbangan Mahkamah Agung sebagai judex juris dalam memutusperkara ini:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, MahkamahAgung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA
Pengadilan PN MALANG Perdata
Putus : 25-09-2013 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MALANG Nomor 183/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 25 September 2013 — Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK , dkk vs PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
39 — 15
  • Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia disingkat LPK , dkk vs PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
    PENETAPANNomor 183/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara perdata pada tingkatpertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:1.Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesiadisingkat LPK Nasional Indonesia Badan Hukum Publikberkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan RayaWapoga No. 2 Perum Negujil Permai II Telp.0341492174/7723567 Fax. 0341402696 Malang 65123berdasar Pasal 46 ayat 1 huruf (C )
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 16-06-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN MALANG Nomor 129/Pdt.G/2014/PN.Mlg
Tanggal 30 Oktober 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNI , DKK VS PT VERENA MULTI FINANCE, Tbk, DKK
94 — 30
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNI , DKK VS PT VERENA MULTI FINANCE, Tbk, DKK
    PUTUSANNomor 129/Pdt.G/2014/PN.MlgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Malang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:1 LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL disingkat LPKNIbadan Hukum Perseroan, berkedudukan di Kantor Pusat Malang, Jl.
    perlindungan konsumen swadaya masyarakat ataupemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf ddiajukan kepada peradilan umum".2 Bahwa Lembaga Penggugat I adalah Pelaksana dari Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yangtelah mengatur secara Khusus sebagaimana pasal 46 ayat huruf(c) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentukbadan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapatstatus
    Lembaga PerlindunganKonsumen Nasional Indonesia" atau disingkat LPKNI" adalahPerseroan Nomor : AHU04158.40.20.2014 tentang PersetujuanPerubahan badan Hukum Perseroan Terbatas PTLembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yaitu MenyetujuiPerubahan Badan Hukum PT. Lembaga Perlindungan3 Bahwa Lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakatpada tanggal empat belas Juni dua ribu empat belas (14062014)yang bernama Choirul Sholeh dengan alamat Jl. : Jl.
    Otoritas Jasa Keuangan, yangselanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen danbebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi,tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, danpenyidikan.22 Bahwa tujuan Lembaga Tergugat II selaku otorita jasa keuanganpasal 6 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun2011 adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasanterhadap:a kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;bkegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; danc kegiatan
    jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembagapembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnyaBahwa telah jelas tugas Lembaga Tergugat II pada poin pertama adalahmengawasi jasa Keuangan di Sektor Perbankan.Bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang tetapitidak melakukan Fungsinya secara baik, tidak memiliki Progres dan programpenindakan dengan memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.Bahwa LPKNI telah banyak melakukan pengaduan dan Pelaporan namun tidak adatindak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2507 K/Pdt/2015
Tanggal 26 Januari 2016 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
208 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYAMASYARAKAT (LPKSM) ADAMSCO,, dk VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, dk
    ., selaku Ketua dan Sekretaris Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Adamsco, dalam halini memberi kuasa kepada Harry F. Simanjuntak, S.H. dankawankawan, Para Advokat, berkantor di Wisma BumiputeraLanjai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2015;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;Lawan:1. GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan diJalan Medan Merdeka Selatan Nomor 89, Jakarta Pusat;2.
    Tentang Kedudukan Hukum Penggugat.1.Bahwa Penggugat merupakan Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) berbentuk badan hukum perkumpulanberdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan LPKSM Adamsco Nomor 08,tertanggal 08 September 2009, yang telah mendapat PengesahanPerkumpulan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia dengan Nomor AHU2S.AH.01.06.
    TDLPK/2012yang mempunyai tujuan mewujudkan perlindungan konsumen dengandemikian Penggugat sudah mempunyai kapasitas sebagai Penggugatdalam perkara ini;Bahwa sebagai LPKSM, sebagaimana pendiriannya diamanatkan dalamUndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen(UUPK), Penggugat memiliki tugas dan peranan untuk melakukanpengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadappelaksanaan perlindungan konsumen, seperti yang termuat dalam Pasal44 ayat (8) huruf e UUPK, yang menyatakan:tugas lembaga
    Bahwa Tergugat Il adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yang anggotanya berjumlahsekurangurangnya 35 (tiga puluh lima) orang dan sebanyakbanyaknya100 (seratus) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4UndangUndang Pemda DKI dan Pasal 53 ayat (1) UndangUndangNomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UndangUndang22/2003):
    Putusan Nomor 2507 K/Pdt/2015dengan seluruslurusruja serta berbakti kepada masyarakat, nusa danbangsa;31.Bahwa sebagai lembaga perwakilan daerah dan unsur penyelenggarapemerintahan daerah, DPRD in casu Tergugat Il memiliki fungsipengawasan yang dituangkan dalam tugas dan wewenangnya, yaitumengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah, peraturan perundangundangan lainnya, peraturan kepala daerah in casu Peraturan Gubernur,APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan programpembangunan daerah, dan
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 23-09-2022 — Putus : 27-10-2022 — Upload : 14-11-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 27 Oktober 2022 — Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia Diwakili Oleh : Dr.EDDIE KUSUMA, SH., MH
Terbanding/Tergugat : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
Terbanding/ Intervensi I : LEMBAGA SANGHA MAHAYANA INDONESIA, (SMI
125 — 21
  • Pembanding/Penggugat : Perkumpulan Lembaga Sangha Mahayana Indonesia Diwakili Oleh : Dr.EDDIE KUSUMA, SH., MH
    Terbanding/Tergugat : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
    Terbanding/ Intervensi I : LEMBAGA SANGHA MAHAYANA INDONESIA, (SMI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 18-07-2013 — Upload : 13-11-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 PK/Pdt.Sus-Kepailitan/2013
Tanggal 18 Juli 2013 — TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara terhadap SAHRONI, S.H., selaku Kurator PT Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) dan PT BPR TRIPANCA SETIADANA
215 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN tersebut;
    TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yang diwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, Mirza Adityaswara terhadap SAHRONI, S.H., selaku Kurator PT Cideng Makmur Pratama (Dalam Pailit) dan PT BPR TRIPANCA SETIADANA
    PUTUSANNomor 23 PK/Pdt.SusPailit/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus kepailitan prosedur renvoi pada pemeriksaanpeninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, yangdiwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, MirzaAdityaswara, berkedudukan di Gedung Equity Tower, Lt. 2021,SCBD, Lot 9 Jalan Jend.
    Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang beralamat di EquityTower 20 21st Fl. Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, JalanJend. Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, Indonesia sebagai Tergugat I;Hal 13 dari 28 hal. Put. No. 23 PK/Pdt.SusPailit/201313.2.
    PT BPR Tripanca Setiadana, yang beralamat di Jalan Laksamana MalahayatiNomor 138 Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampungsebagai Tergugat IT;Penggabungan antara Tim Likuidasi dengan Lembaga Penjamin Simpananmerupakan hal yang salah dan sangat tidak tepat. Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) merupakan suatu badan hukum yang berbeda dan terpisah dari TimLikuidasi yang dalam hal ini adalah Tim Likuidasi PT BPR Tripanca Setiadana(DL).
    Pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkanpersetujuan Lembaga Penjamin Simpanan; Bahwa yang dimaksud sengketa likuidasi yang merupakan kewenanganPengadilan Niaga adalah:a. Sengketa pencairan aset dan/atau;b. Sengketa penagihan piutang kepada para Debitor;c. Sengketa pembayaran kewajiban bank pada para Kreditor;d.
    Bahwa dalam Pasal 16 ayat (3) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004tentang Lembaga Penjamin Simpanan jo.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 201/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
34 — 18
  • Pembanding/Tergugat : Lembaga Perlindungan Anak Kota Medan
    Terbanding/Penggugat II : Fauzi Iskandar Nst, SH
    Terbanding/Penggugat III : Zulham Efendi Nst SH
    Terbanding/Penggugat I : Prabudi, SH
    Terbanding/Turut Tergugat II : Lembaga Perlindungan Anak Pusat
    Terbanding/Turut Tergugat I : Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Utara
    dengan 2022,sebagaimana keputusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi SumateraUtara (Ic.
    Vide : LPA Pusat adalah Organisasi yang berbentukPerkumpulan yang beranggotakan: a) Lembaga Perlindungan anak di Tingkat Provinsi (LPA Provinsi) dan, b.) lembaga perlindungan anak diTingkat Kabupaten/ kota. (LPA Kabupaten Kota.).
    Bahwa perlu diketahui, Lembaga Perlindungan Anak adalah suatulembaga yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip nondiskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, melindungikelangsungan hidup dan perkembangan anak serta menghormatipandangan anak.Bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melalui Kepmensos RINomor 81/HUK/1997 tanggal 5 Desember 1997 tentang PembentukanLembaga Perlindungan Anak (LPA) sebagai salah satu upayamasyarakat dalam melaksanakan sebagian tugas dan peranpemerintah
    untuk turut serta melaksanakan pemenuhan hakhak anakdalam rangka perlindungan anak, sebagaimana yang terdeskripsikandalam sejarah lahirnya Komisi Nasional Perlindungan Anak (KomnasPA) dan Lembaga Perlindungan Anak.Bahwa Lembaga Perlindungan Anak adalah suatu Lembaga SwastaDirlaba yang menjalankan fungsi pemerintahan dibidang perlindungansetara yang dengan Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan uraian di atas, kKewenangan Pengadilan yangberhak memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat adalahPengadilan
    Dengan tampilan kop surat umumnya dikenal untukmembedakan antara surat formal dan nonformal, sedangkan Fungsikop surat adalah untuk mewakili identitas lembaga / perusahaan.Kop surat terdiri dari nama, logo alamat, atau desain perusahaan,nomor telepon, dan kadangkadang pola latar belakang;Bahwa meskipun Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat Illberdomisili pada Kantor Penggugat tidak seharusnya menggunakanKops Surat Penggugat I, karena Kops Surat digunakan untuk mewakiliidentitas lembaga, bukan untuk
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-11-2015 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 493/PDT.G/2015/pn BDG
Tanggal 15 Agustus 2016 — Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut 'LPS' LAWAN Ir. Hendra Djaja Bin Kie loan Goan, DKK
204 — 71
  • Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut 'LPS' LAWAN Ir. Hendra Djaja Bin Kie loan Goan, DKK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942 K/Pdt/2016
Tanggal 26 Juli 2016 — PT TEXTINDO,; LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA dahulu PT BANK EKSPOR INDONESIA (Persero), ERLY SOEHANDJOYO, S.H.,
197 — 140 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TEXTINDO,; LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA dahulu PTBANK EKSPOR INDONESIA (Persero), ERLY SOEHANDJOYO, S.H.,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-06-2022 — Upload : 21-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 2 Juni 2022 — LEMBAGA PENDIDIKAN EBEN HEIZER SD KASIH KARUNIA TIBAN KOPERASI, DK
94 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENDIDIKAN EBEN HEIZER SD KASIH KARUNIA TIBAN KOPERASI, DK
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Register : 02-02-2023 — Putus : 04-04-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN KEDIRI Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Kdr
Tanggal 4 April 2023 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
Tergugat:
PT. BFI FINANCE CABANG KEDIRI
132 — 9
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia
    Tergugat:
    PT. BFI FINANCE CABANG KEDIRI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 08-03-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 212 B/Pdt.Sus-Arbt/2018
Tanggal 8 Maret 2018 — PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"), DK
551 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"), DK
    PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANANNAVIGAS PENERBANGAN INDONESIA ("LPPNPI"),berkedudukan di Gedung Air Nav Indonesia, Jalan Ir. H.Juanda, Karanganyar, Neglasari, Tangerang, Banten,diwakili oleh Novie Riyanto Rahardjo, selaku DirekturUtama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. SoesiloAribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawankawan, ParaAdvokat, pada Kantor Hukum Soesilo Aribowo & Rekan,berkantor di Graha Deka, Jalan TB.
    Nomor 212 B/Padt.SusArbt/2018Menerima permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;Menyatakan Surat Perusahaan Umum Lembaga PenyelenggaraPelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Nomor06.02/00/LPPNPI/07/2015/214, tanggal 23 Juli 2015, perihal PemutusanKontrak Nomor KPJBJB/DIC/09/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014tentang Pekerjaan Penambahan Workstation EJAATS di BandaraSoekarnoHatta tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Beli Penambahan Workstation EJAATS
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 K/Pdt/2018
Tanggal 19 September 2018 — LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT (LPM) KECAMATAN MEDAN MARELAN, KOTA MEDAN VS Drs. PANGIHUTAN NASUTION, S.H., M.H.,
66 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYRAKAT (LPM) KECAMATAN MEDAN MARELAN, KOTA MEDAN VS Drs. PANGIHUTAN NASUTION, S.H., M.H.,
    PENETAPANNomor 1003 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMajelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;Membaca Surat Pencabutan Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 72/Pdt/Kasasi/2015/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2015 dari SuhermanNasution, S.H. dan kawan, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) Kelurahan Tanah Enam Ratus, Kecamatan Medan Marelan, KotaMedan, sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal3 Agustus 2015, yang pada pokoknya