Ditemukan 4322826 data
Urut Berdasarkan
Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4310/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK PERMATA, TBK
242 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
242 — 1 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 16-02-2022 — Upload : 07-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 206 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 16 Februari 2022 — MOCH DICKY ALVIZAL bin ANTON NAHWAL
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-07-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2570/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 23 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV TIGA BINTANG
363 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
363 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa mengurangkan jumlah pajak yang harus dibayar pada SKPKBPajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) Nomor 00007/240/11/816/15Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 2570 B/PK/Pjk/2020tanggal 25 Agustus 2015 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2011menjadi sebesar Rp.59.570.000;2.
Termohon Peninjauan Kembali tidakmenerima Surat Nomor S592/WPJ.15/2018 tanggal 26 Maret 2018sebagai jawaban permohonan Penggugat yang kedua maka kerugianyang timbul atas in casu tidak dapat dilimpahkan kepada Penggugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali dan olehkarenanya koreksiTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quotidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 23 ayat (2) huruf c, Pasal
36 ayat (1) ayat (1a), ayat (1c), Pasal 36ayat (2) UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;Bahwa dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak;Halaman 5 dari 7 halaman.
Register : 01-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 24-K/PM.I-06/AD/VII/2020 Tanggal 12 Agustus 2020 — Pelda Wachid Hery A
930 — 748
930 — 748
Menurut ketentuan Pasal 49 Peraturan MenteriPerhubungan Republikn Indonesia PM. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur PelayaranSungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48huruf a meliputi :a. Setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar di alurpelayaranharus selalu berada di sebelah kanan alur;b.
Menurut ketentuan Pasal 49 Peraturan MenteriPerhubungan Republikn Indonesia PM. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur PelayaranSungai dan Danau tentang Prinsip berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48huruf a meliputi :a. Setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar di alurpelayaran harusselalu berada di sebelah kanan alur,b.
Oleh karenanya dari rumusan pasaltersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yangmemenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHPyang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara NasionalIndonesia).Menurut pasal 52 KUHPM barang siapa adalah setiap orang yang tundukpada kekuasaan Badan Peradilan Militer.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alatalat bukti lain yang diajukan dipersidangan
Menurutketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Perhubungan Republikn IndonesiaPM. Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danautentang Prinsip berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf ameliputi :a. Setiap kapal sungai dan danau yang sedang berlayar di alurpelayaran harus selalu berada di sebelah kanan alur;b.
359 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundangundangan lain yangbersangkutan.MENGADILI :1.
Putus : 31-10-2019 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2743 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 31 Oktober 2019 — NUR SAFINA AYU ASZZAHRA
256 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
256 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-10-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 364 / PID.B / 2013 / PN-SBG Tanggal 23 Oktober 2013 — ROSALANI Br. NASUTION
101 — 31
101 — 31
NASUTION terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian melanggar Pasal 362KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;2 Menghukum terdakwa ROSALANI Br. NASUTION tersebut oleh karena itudengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan penjara dikurangi selama terdakwaditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.
keranjang milik terdakwa, selanjutnya orangorang sekitar yangmendengar dan melihat kejadian tersebut meneriaki terdakwa dengan teriakanmaling.....pancilok.... lalu menangkap terdakwa dan menyerahkan terdakwa kepada PihakKepolisian.Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Renta Sihombing merasa keberatandan dirugikan sebesar Rp. 4.300.000, (empat juta tiga ratus ribu rupiah) atau setidaktidaknya lebih dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah).Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
yangdidakwakan;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut :Primair : Pasal 363 ayat (1) KUHP;Subsidair : Pasal 362 KUHP;Menimbang, bahwa dakwaan Primair dahulu dibuktikan setelah tidak terbuktibarulah kemudian dakwaan Subsidair dibuktikan ;Menimbang bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatSubsidaritas, maka Hakim Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaanSubsidair yaitu Pasal 362 KUHPidana, yang unsurunsurnya
22 ayat (4) KUHAP akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;Menimbang, oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam TahananRUTAN, maka cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwasupaya tetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap;Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makasesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebaniuntuk membayar biaya
perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat Pasal 362 KUHPidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI1 Menyatakan bahwa terdakwa ROSALANI Br.
Putus : 17-07-2012 — Upload : 13-09-2012
Putusan PN SIBOLGA Nomor 220 / PID.B / 2012 / PN. SBG Tanggal 17 Juli 2012 — RINDU SITOMPUL
99 — 40
99 — 40
Terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan;Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan terdakwa RINDU SITOMPUL terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 378 KUHPidana; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINDU SITOMPUL berupa pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan penjara ; Menyatakan barang
biar diisi, demikian seterusnya diawal bulanJanuari 2010 sampai sekarang saksi NAILA SRI HUMAIRA meminta kembalicincinnya akan tetapi terdakwa Rindu Sitompul tidak mengenbalikan denganalasan beraneka ragam, dan akibat perbuatan terdakwa Rindu Sitompul saksiNAILA SRI HUMAIRA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.800.000 (satu jutadelapan ratus ribu rupiah) dan saksi NAILA SRI HUMAIRA melaporkanperbuatan terdakwa Rindu Sitompul kepada Pihak Kepolisian ;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal
(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini halhal yang sudah termuatdalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini ; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telahmelakukan tindak pidana sebagai berikut :e Kesatu : Melanggar pasal 378 KUHPidana; ataue Kedua : Melanggar pasal 372 KUHPidana;Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya, terdakwa dituntut olehPenuntut Umum melakukan tindak
, bahwa majelis memilih untuk membuktikan dakwaan kesatumelanggar pasal 378 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.
Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksamasatu persatu unsurunsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadapperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dengan sebagai berikut :Ad.1.
Putus : 03-03-2020 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/Pid.Sus/2020 Tanggal 3 Maret 2020 — MARTINUS TOPA ADI SAPUTRO alias TOPLES
48 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 24-05-2012 — Putus : 17-03-2010 — Upload : 24-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 2/PID.B/2010/PN.MRK Tanggal 17 Maret 2010 — MANCE KANDAIMU
424 — 357
424 — 357
berdekatan dengan rumahrumahyang lain serta pada saat kejadian banyak orang atau tetangga yang datang dan melihatperistiwa tersebut;Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kelainankelainan karenabenda tajam sebagiamana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/VR/215/2009tanggal 08 Nopember 2009 atas nama KORNELIS IGIMU yang ditanda tangani oleh Dr.ROIKE DANI DJOU, Dokter Umum pada RSUD sebagiamana terlampir dalam berkasperkara.Pebuatan para terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal
rumahrumahyang lain serta pada saat kejadian banyak orang atau tetangga yang datang dan melihatperistiwa tersebut;Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kelainankelainan karenabenda tajam sebagiamana disebutkan dalam Visum et Repertum Nomor : 353/VR/215/2009tanggal 08 Nopember 2009 atas nama KORNELIS IGIMU yang ditanda tangani oleh Dr.ROIKE DANI DJOU, Dokter Umum pada RSUD sebagiamana terlampir dalam berkasperkara.Pebuatan para terdakwa sebagiamana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal
170 ayat 2 ke 2 KUHP danSubsidair melanggar pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP, sehingga untuk membuktikankesalahan para Terdakwa maka pertamatama yang harus diperiksa terlebih dahulu adalahdakwaan Primair dan apabila tidak terbukti barulah dakwaan Subsidair dibuktikan, namunapabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikanlagi; :Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, perbuatan paraterdakwa diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 170 (2) ke 2e KUHP
170 ayat 2 ke 1 KUHP KUHP telah terbukti terpenuhi;Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 170 ayat 2 ke 1KUHP tersebut, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Dimuka Umum Secara BersamaSamaMelakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka; sebagaimana dalamDakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidanadan oleh karena itu para Terdakwa dibebani pula untuk membayar
biaya perkara yangbesarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanyapara terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan para terdakwadengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapanyang sah, maka agar para terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yangdijatuhkan, berdasarkan ketentuan
Putus : 11-04-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PN MUARO Nomor 27/Pid.B/2011/PN.MR Tanggal 11 April 2011 — SUJIYANTO Pgl SUJI
PATI Pgl TI
WIYADI Pgl YADI
AHMAD Pgl MAD
120 — 39
120 — 39
AHMAD Pgl MAD bersalah melakukanTindak Pidana Usaha Penambangan Tanpa Izin (PETI)sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UndangUndang No. 4Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHPidana .2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa . SUJIYANTOPgl SUJI bersamasama terdakwa II. PADI Pgl TI terdakwaIll. WIYADI Pgl YADI dan Terdakwa VI.
penanbangan emastersebut, mereka ditangkap anggota Polsek Pulau Punjung, karenakegiatan penambangan yang dilakukan mereka terdakwa telahmerusak ekosistem serta pencemaran lingkungan dan juga tidakmemiliki JIUP, IPR atau IUPK sebagaimana syarat yang diperlukan4untuk melakukan penambangan tersebut. hal ini juga terhadapNegara dirugikan yaitu) PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak)menyangkut lyuran Tetap dan lyuran Royalticoe ceee Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai bunyi pasal
158 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1)Ke1 KUHPidanaMenimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebutmasing masing para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidakmengajukan eksepsi/keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil dakwaannya,Penuntut Umum telah menghadirkan saksi saksi yang padapokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaiberikut ;1.
Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batu Bara jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPdenganunsur unsur sebagai berikut Setiap Orang Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin UsahaPertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atauIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta16Unsur Setiap Orang :Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalahOrang sebagai subjek hukum atau pelaku yang melakukan tindakpidana yang kepadanya
pasal undang undangkhususnya Pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009, dan Undang Undang No.8Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang undanganlainnya yang bersangkutan ;MENGA Dit tL I1.
Putus : 02-12-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4391 /B/PK/Pjk/2019 Tanggal 2 Desember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BUANA KARYA WIRATAMA
334 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
334 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa atas penghasilan dari jasa konstruksi kepada pemotong PPh telahdipotong PPh Final Pasal 4 ayat (3) dengan tarif 3% (tiga persen), nilaikontrak tidak termasuk PPN sebesar Rp23.995.493.636,00;2. Bahwa penghasilan yang tidak dikenakan PPh Final adalah dari penjualanBBM;3. Bahwa perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan PPh Terutang TahunPajak 2009:* Peredaran Usaha Rp 3.279.890.000,00b Rp 3.163.391.640,00Harga Pokok PenjualanRp 113.498.360,00c.
Pajak Penghasilan yang kurang dibayarSanksi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP48% Rp 13.619.760,00Rp 41.994.260,00k.
Putusan Nomor 4391/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp 556.779.540,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 267.254.179,00 PPh ymh.
29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2)Alinea Ketiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan juncto Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 16 ayat(1) UndangUndang Pajak Penghasilan;b.
Putusan Nomor 4391/B/PK/Pjk/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.Penghasilan Kena Pajak Rp 8.064.353.558,00 PPh Terutang Rp 556.779.540,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh yang Kurang (Lebih) Dibayar Rp 556.779.540,00Sanksi Administrasi: Rp Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 267.254.179,00PPh ymh.
Putus : 15-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010/B/PK/PJK/2016 Tanggal 15 September 2016 — PT INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
379 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
379 — 213 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 UU KUP dan Pasal 35 danPasal 36 UndangUndang Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahun 2002 dengan iniPemohon Banding:a.
PERMOHONAN BANDINGPokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 MasaPajak Januari s.d.
dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29tidak dipenuhi, sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yangterutang."
Putusan Nomor 1010/B/PK/PJK/20162)Bahwa SKPKB/SKPKBT dan Keputusan Keberatan telah diterbitkanberdasarkan UU KUP namun di dalam SPHP/SPHV maupun beritaacara jelas tidak terdapat adanya perincian pospos yang dikoreksi,nilai koreksi, dasar koreksi, tidak terdapat perincian perhitunganpajak terutang dan sanksinya sebagaimana yang dipersyaratkanoleh Pasal 31 UU KUP itu sendiri, dan peraturan pelaksanaannyayaitu Pasal 1 angka 3 dan angka 4 PMK No. 146/PMK.03/2012untuk verifikasi dan Pasal 1 angka 16 PMK
hukumtetap.Penjelasan Pasal 10 UU AUPB menguraikan AUPB sebagai berikut:a.
Putus : 20-08-2013 — Upload : 29-01-2014
Putusan PN SIBOLGA Nomor 237/PID.B/2013/PN-SBG Tanggal 20 Agustus 2013 — Umardin Tambunan Als Buyung Als Umardin Harefa ALS Buyung
300 — 107
300 — 107
telah termuat dalam BeritaAcara Persidangan yang merupakan satukesatuan utuh dan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secarayuridis apakah terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa ;Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaanPasal 362 KUHP;Menimbang, bahwa dalam tuntutannya, terdakwa dituntut oleh PenuntutUmum telah melanggar pasal
362 KUHP ;Menimbang, bahwa dakwaan pasal 362 KUHP tersebut mempunyai unsurunsursebagai berikut :1 Unsur barang siapa ;2 Unsur mengambil sesuatu barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanoranglain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;Ad. 1.
hidup kemudian terdakwa mendorong sepeda motortersebut kirakira 200 meter memasuki persimpangan agar jauh dari tempat pertamaterdakwa mencuri sepeda motor tersebut dan terdakwa tidak memiliki izin dari saksikorban untuk mengambil barang tersebut, oleh karena itu unsur tersebut telah terpenuhi.Menimbang, bahwa oleh karena semua unsurunsur dari dakwaan Tunggal telahterpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatantindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal
22 ayat (4) KUHAP akandikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;Menimbang, oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam TahananRUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada terdakwa supayatetap berada dalam tahanan RUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukumtetap;Menimbang, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makasesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada terdakwa harus pula dibebaniuntuk membayar biaya perkara
yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;MENGADILI 1 Menyatakan bahwa terdakwa Umardin Tambunan Als Buyung Als UmardinHarefa Als Buyung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencurian;2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan ;3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnyadari pidana yang dijatuhkan;4 Memerintahkan terdakwa
Putus : 04-02-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 296 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 4 Februari 2022 — KHORURIZAL TAKWA KHANIFULLAH panggilan IYOUNG bin MOH SODRI
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-08-2011 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MUARO Nomor 82/Pid.B/2011/PN.MR Tanggal 18 Agustus 2011 — MARJOHAN Pgl JOHAN
1492 — 1012
1492 — 1012
Menyatakan terdakwa MARJOHAN Pgl JOHAN bersalah melakukan tindakPidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dandiacam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam SuratDakwaan kami.2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjarahal 1 dari 16 hal Put No.82/Pid.B/2011/PNMR2selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama terdakwa berada dalamtahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap beradadalam tahanan.3.
sepeda motor dan keperluan seharihari.Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang = diperlihatkanhal 11 dari 16 hal Put No.82/Pid.B/2011/PNMR12kepadanya berupa 1 (satu) buah besi bekas berupa tapak mesin pompaair berjumlah 500 (lima ratus) kilogram.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut,selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapatdinyatakan bersalah atau tidak;Menimbang bahwa dalam membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut UmumMajelis akan mengacu pada ketentuan Pasal
184 ayat (1) KUHAP yaitu akanmelihat Keterangan saksi, dan Keterangan Terdakwa;Menimbang bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukankesalahan Terdakwaharus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalamPasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh duaalat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidanaBahwaBahwa terjadi dan bahwa TerdakwaTerdakwalah yang bersalahmeLakukannya;Menimbang pula menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UndangUndangatNomor 4 tahun 2004
menyatakan Bahwatidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilankarena alat pembuktian yang sah menurut UndangUndang mendapatkankeyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telahbersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya;Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atautidak melakukan suatu tindak pidana, maka majelis hakim haruslahmempertimbangkan unsur unsur dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwatelah didakwa dengan dakwaan yaitu melanggar pasal
dibebani untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap' Terdakwa,terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal hal yangmemberatkan dan hal hal yang meringankan, sebagai berikut:Hal hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT.IWP / KUDSinamar Sakato.14Hal hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Mengingat dan memperhatikan Pasal
Putus : 31-10-2012 — Upload : 07-01-2013
Putusan PN SIBOLGA Nomor 389/PID.B/2012/PN.SBG Tanggal 31 Oktober 2012 — ARIUS ZALUKHU
174 — 52
174 — 52
Menyatakan terdakwa ARIUS ZALUKHU terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 372KUHPidana.2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ARIUS ZALUKHUselama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa beradadalam tahanan sementara.3.
penagihan pembayaran barang pesanan dari PT.Warna Duniadalam hal ini adalah Menejer HENDRA SAPUTRA, Akibat perbuatanterdakwa pihak PT.Warna Dunia dirugikan lebin kurang sebanyakRp.12.735.840 (dua belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu delapanratus empat puluh rupiah), Selanjutnya Menejer PT.Warna DuniaHENDRA SAPUTRA melaporkan terdakwa Arius zalukhu selaku salesCat di PT.Warna Dunia kepiha k kepolisian Sektor Pandan gunapenyelidikan Lebih lanjut.Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal
yang didakwakan kepada terdakwa, dan apakahterdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya.10Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengandakwaan Tunggal melanggar Pasal 372 KUHP yang mengandung unsurunsur tindak pidana sebagai berikut :1.
22 ayat (4) KUHAP akan dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatuhkan itu.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahandalam tahanan RUTAN, maka cukup alasan bagi Majelis untukmemerintahkan kepada terdakwa supaya tetap berada dalam tahananRUTAN hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAPkepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya
perkara yangbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.Mengingat Pasal 372 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndangNomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturanperaturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.MENGADILI:1.
Putus : 04-10-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/Pid/2018 Tanggal 4 Oktober 2018 — TUMARI bin SARIP
324 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
324 — 171 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mei 1968;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Dusun Krajan Wetan RT 03/RW 01 DesaTanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, KabupatenJember;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS (Guru SDN Sumberejo Ambulu);Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jemberkarena didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan tindak pidana yangdiatur dan diancam pidana dalam Pasal
Menyatakan Terdakwa TUMARI terbukti bersalah melakukan tindakpidana melakukan Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Tunggal;2. Menjatuhkan pidana terhadap TUMARI dengan pidana penjara selama 7(tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, denganperintah Terdakwa tetap ditahan;Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 797 K/Pid/20183.
Dengan demikian permohonan kasasibeserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasiPenuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa Pasal 244 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkarapidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukanpermintaan kasasi
Perbuatan Terdakwatersebut bukan merupakan perbuatan perdata akan tetapi merupakansuatu. kebohongan yang telah merugikan Saksi Korban sebesarRp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur pidana dalam Pasal 378 KUHPsebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, olehkarena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan
Putusan Nomor 797 K/Pid/2018Keadaan yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa beritikad baik untuk mengembalikan kerugian dengan caramencicil;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 378 KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Putus : 14-12-2020 — Upload : 08-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4309/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BANK PERMATA, TBK
244 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 30-04-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20/B/PK/PJK/2014 Tanggal 30 April 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. METRODATA E BISNIS
231 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut MenurutPajak Pemeriksa DJP Keberatan DJP(Rp) (Rp) (Rp)Dasar Pengenaan Pajak 22.599.879.448 26.209.437.249 26.209.437.249PPh Pasal 23 yang terutang 1.199.961.296 1.732.386.046 1.732.386.046Kredit Pajak 1.194.657.397 1.194.657.397 1.194.657.397PPh Pasal 23 yang kurang dibayar 5.303.899 537.728.649 537.728.649Sanksi Adm : bunga Pasal 13 (2) UU 1.591.170 150.564.021 150.564.021KUPPPh Pasal 23 yang masih harus dibayar 6.895.069 688.292.670 688.292.670 Bahwa atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP101
Bahwa Pasal 76 dan Pasal 78 UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnyadisebut UU Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagaiberikut :Pasal 76Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian besertapenilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2(dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).Pasal 78Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian,dan berdasarkan peraturan perundangundangan' perpajakan
atau Pasal 26 UU PPh;b.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 B/PK/Pjk/2018 Tanggal 14 Februari 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PLANET ELECTRINDO
202 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
202 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT71978/PP/M.XIVA/12/2016, tanggal 20 Juni 2016 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka perhitungan pajakmenurut Pemohon Banding adalah:Penghasilan Kena Pajak/Dasar pengenaan Pajak 2.808.993.916,00Pajak Penghasilan Pasal
PlanetElectrindo, NPWP : 01.837.433.0046.000, Alamat: Jalan Pluit Raya No.133, Penjaringan, Jakarta Utara, sehingga jumlah pajak dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp 4.720.142.058,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yg terutang Rp 486.697 .945,00Kredit Pajak (setoran masa) Rp 1.237.500,00 Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar Rp 485.460.445,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP(2% X 19 bulan X Rp.485.460.445)Jumlah sanksi administrasi Rp 184.474.970,00Jumlah
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP777/PJ.07/2009 tanggal 16 September 2009, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Tahun Pajak 2006 nomor: 00052/203/06/046/08 tanggal 10 Juli 2008, atas nama : PT. Planet Electrindo,NPWP: 01.837.433.0046.000, adalah telan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.2.
29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 23 UndangUndangPajak Penghasilan;b.
Pengenaan Pajak Rp 4.720.142.058,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yg terutang Rp 486.697.945,00Kredit Pajak (setoran masa) Rp 1.237.500,00Pajak Penghasilan Pasal 23 yang kurang dibayar Rp 485.460.445,00Sanksi administrasi : Bunga Pasal 13 (2) KUP(2% X 19 bulan X Rp.485.460.445)Jumlah sanksi administrasi Rp 184.474.970,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 669.935.415,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali