Ditemukan 2328930 data
Urut Berdasarkan
Putus : 09-01-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 160/C/PK/PJK/2012 Tanggal 9 Januari 2013 — CV. GUNUNG JATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
255 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
255 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahuluTerbanding dengan posita perkara sebagai berikutBahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding kepada PengadilanPajak atas Keputusan Keberatan Terbanding Cq Kepala Kantor Pelayanan PajakPratama Blitar di Blitar atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Nomor: 00003/201/07/653/09 Masa Pajak Januari s/dDesember 2007 tanggal 23 Pebruari 2009 mengenai keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
Penghasilan Pasal 21 Nomor: 02/GJ/VKeb/2009 tanggal 10 Mei 2009 atas nama Pemohon Banding;Bahwa Keputusan Terbanding atas keberatan tersebut pada tanggal 27 Januari2010 Nomor: KEP45/WPJ.12/2010 dan Pemohon Banding terima tanggal30 Januari 2010 dengan jawaban ditolak;Bahwa sehubungan dengan hal itu Pemohon Banding mengajukan bandingsebagai upaya dalam mencari dan mendapatkan keadilan yang seadiladilnya;Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp144.153.575,00Sanksi Pasal 13 (2) KUP Rp 37.479.929,00Jumlah
tekor tidak ada bayaran dan ngebon di perusahaan, halseperti ini bukan di alami perusahaan Pemohon Banding saja semua usaha truckyang ada di blitar dan kotakota lain ;Bahwa kalau tidak percaya silahkan sopirsopir Pemohon Banding ditanya sendiritanpa sepengetahuan Pemohon Banding, hampir semuanya kehidupan para sopirtidak ada yang berkecukupan semuanya serba kekurangan jelas ini menunjukkanbahwa penghasilannya jauh dibawah PTKP, jadi Pemohon Banding memang tidakharus memotong Pajak Penghasilan Pasal 21
Putus : 07-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272/B/PK/PJK/2013 Tanggal 7 Januari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HOLCIM BETON
270 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
270 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 14-07-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 14-07-2014
Putusan PN BOYOLALI Nomor 21/ Pid.Sus/2014/PN.Bi Tanggal 2 April 2014 — - Terdakwa WAWAN TRIWIBOWO Bin WARJIYO
118 — 17
118 — 17
21/ Pid.Sus/2014/PN.Bi
PUTUSANNomor : 21/ Pid.Sus/2014/PN.BiDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkaraperkara pidanapada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acarapemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : WAWAN TRIWIBOWO bin WARUJIYO :Tempat lahir : Boyolali ;Umur / Tanggal lahir : 37 tahun / 25 November 1976 ;Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal :Jembangan Rt. 001/Rw. 002
Bi tanggal 21Januari 2014 sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal19 Pebruari 2014 ;5.
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 Januari 2014No.21/Pen.Pid/2014/PN.Bi tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmengadili perkara ini;2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 21 Januari2014 No.21/Pen.Pid/2014/PN. Bi tentang Penetapan Hari Sidang3.
Register : 06-07-2011 — Putus : 20-12-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan PTUN PADANG Nomor 21/ G/ 2011/ PTUN Tanggal 20 Desember 2011 — JEFRIE CAHYA.
lawan
KEPALA SATUAN KERJA PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM SUMATERA BARAT DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA.
78 — 26
78 — 26
21/ G/ 2011/ PTUN
PUTUSANNomor : 21/ G/ 2011/ PTUN PDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa,yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di jalan DiponegoroNo. 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan pertimbangan sepertitersebut dibawah ini dalam perkara antara PT.
/PMH/2011/PTUN PDG;Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 26 Juli 2011, Nomor : 21/PENHPP / 2011 / PTUNPDG; Halaman 1 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUNPDGTelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPadang tentang Penetapan Hari Persidangan tertanggal 14 September 2011 Nomor: 21/PENHS / 2011 / PTUNPDG; Telah membaca bukti yang diajukan pihak Tergugat di persidangan danmendengarkan keterangan
Azas Keterbukaan / menanggapi harapan yang wajar karena Tergugattidak menaggapi apa yang seharusnya jadi pertimbangan sebelumHalaman 11 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUNPDG12menerbitkan sebuah keputusan; c.
Apakah substansi surat keputusan objek sengketa aquo, merupakankompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus danHalaman 27 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUNPDG28menyelesaikan sengketatersebut?
Redaksi : Rp. 5.0005s Leges Rp. 3.000 Jumlah Rp 560.000 (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah ) PDGHalaman 35 dari 35 Putusan No. 21/G/2011/PTUN
Putus : 16-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3837 B/PK/PJK2022 Tanggal 16 Agustus 2022 — PT INFRATECH INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
149 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 29-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 540/B/PK/PJK/2014 Tanggal 29 Oktober 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS EVILIANA ISKANDAR
240 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
240 — 302 — Berkekuatan Hukum Tetap
K/Pdt/...Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put36805/PP/M.XVI/14/2012 tanggal 21 Februari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding,dengan posita perkara sebagai berikut:1Dalam Surat Keputusan Direktur
, NPWP 47.984.013.4086.000, beralamat diJalan Pulau Pari Blok G1 Nomor 15 RT 007 RW 008, Kembangan Utara, JakartaBarat, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut: URAIANMENURUTMAJELIS (Rp) Penghasilan netto dalam negeri:e ~Penghasilan dari Jasa/Pekerjaan bebas71.709.702,000,00)e ~=Penghasilan sehubungan dengan 71.709.702.00pekerjaan 13.200.000,00Jumlah Penghasilan Netto 58.509.702,00Penghasilan Tidak Kena Pajak 4.600.970,00Penghasilan Kena PajakPPh Terutang 9.325.716,00Kredit Pajak:e PPh Pasal 21
Putusan Nomor 540/B/PK/PJK/2014Koreksi Penghasilan Netto sebesar Rp 107.564.554,00;1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 25 alinea ke3 dan alinea ke4: Bahwa berdasarkan buktibukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang diajukanPemohon Banding, terbukti bahwa Pemohon Banding menerimapenghasilan dari 2 (dua) pemberi kerja yaitu PT. Asuransi Jiwa ManulifeIndonesia dan PT.
Putusan Nomor 540/B/PK/PJK/2014121Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak PenghasilanPasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan KegiatanOrang Pribadi sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER15/PJ/2006 (selanjutnyadisebut PER15/PJ/2006), menyatakan:Pasal 8 ayat (1):Besarnya penghasilan netto pegawai tetap ditentukan berdasar penghasilanbruto dikurangi dengan:a.
Oleh karenaitu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.36805/PP/M.X VI/14/201223tanggal 21 Februari 2012 menyangkut koreksi Penghasilan Netto sebesarRp 107.564.554,00, harus dibatalkan;V.
Putus : 27-08-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 27 Agustus 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PARISAL,
338 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
338 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon agar majelis di Pengadilan Pajakdapat meninjau kembali SKPKB PPh Pasal 21 Masa Juni2011 Nomor:00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 dan Keputusan KeberatanNomor: KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017 danmenetapkan sesuai dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian PamerionBanding1 Penghasilan kena
Pajak /Dasar Pengenaan Pajak 0,002 PPh Pasal 21 yang terutang 0,003 Kredit Pajaka.
Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Juni2011, atas nama: Parisal NPWP 14.031.714.0202.000,beralamat di VI Koto Selatan (UD.DD Industri) Pasaman Barat,(Alamat Korespondensi: Perkantoran Sentra Kramat Blok A 11Nomor 79, Jl.
Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor: KEP00037/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Juni 2011 Nomor:00013/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP : 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putusan Nomor 2590/B/PK/Pjk/2019peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 21 ayat (1),UndangUndang Pajak Penghasilan;b.
Register : 21-06-2017 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN BOYOLALI Nomor -21/Pid.Sus/2017/PN Byl. Tanggal 5 April 2017 — -Eka Jaya Wardana alias Torong bin Teguh Raharjo
36 — 5
36 — 5
-21/Pid.Sus/2017/PN Byl.
Thontowi Jauhari, S.H,M.Si advokat dan konsultan hukum yang beralamat di Griya Pulisen ll NomorHalaman dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN By.32 Boyolali berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor10/Pen.PH/2017/PN Byl tertanggal 15 Pebruari 2017;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:= Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor21/Pen.Pid.Sus/2017/PN Byl. tanggal 7 Pebruari 2017 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2017/PN Byl
Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untukmemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman.Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN By.
SAPTO SRI SUHARTOMO dan IBNUSUTARTO,ST dan EKO FERY PRASETYO, S.si didapatkan hasil dandisimpulkan sebagai berikut:barang bukti yang diterima: dari terdakwa EKA JAYA WARDANA AlsTORONG Bin TEGUH RAHARJO.Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN By.
Memilikii, menyimpan, menguasai, atau menyediakan NarkotikaGolongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Byl.Ad. 1.
M.H.Tid.Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H, M.H.Panitera PenggantiTtd.Sugeng Warsono, S.H.Halaman 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2017/PN Byl.
Register : 26-11-2013 — Putus : 17-12-2012 — Upload : 26-11-2013
Putusan PN BOYOLALI Nomor 21/Pdt.G/2012/PN.Bi Tanggal 17 Desember 2012 —
79 — 4
79 — 4
21/Pdt.G/2012/PN.Bi
PUTUSANNomor : 21/Pdt.G/2012/PN.Bi.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Boyolali, yang mengadili perkara PerdataGugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :MEGASIWI CHRIS OCTAVIANDARI, Umur 25 tahun, Pekerjaan swasta,Alamat Cengklik, Rt. 01 Rw. 19, Kel. Nusukan, Kec.Banjarsari, Kota Surakarta;Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :1. JATMINING BUDI RAHAYU, SH.2.
04.01/06/12;Pengadilan Negeri Tersebut :Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengarkan keterangan pihakpihak yang berperkara ;Telah memperhatikan jawabjinawab antara pihakpihak yangberperkara ;Telah memperhatikan Bukti Surat, Keterangan Saksisaksi dan alatpembuktian lainnya dipersidangan ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal11 Juni 2012 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali padatanggal 11 Juni 2012 dibawah Nomor 21
Tergugat IV juga diwakili oleh Kuasa Hukumnyasebagaimana telah disebut di muka;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 HIRjo Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PerMARI) Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yangberperkara melalui penunjukkan Mediator pada Pengadilan Negeri Boyolaliyaitu Hakim Pengadilan Negeri Boyolali yang bernama RETNO LASTIANI,SH. melalui Penetapan No. 21
Saksi ARDI KRISNANTA :Page 21 of 5222Bahwa yang saksi ketahui permasalahan antara Penggugat danTergugat dalam perkara ini adalah masalah Hutang Piutangantara Penggugat dengan Tergugat dengan jaminan 2 (dua)sertifikat tanah atas nama RAJAK GITO MULYONO dengan NY.JIMAH;Bahwa besar pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesarRp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah uangjasa sebesar 5% (lima persen);Bahwa Akta Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat dibuat di Notaris SRI WAHYUNI,
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli2000 Nomor: 3 Tahun 2000, tidak terpenuhi, maka petitum gugatanPenggugat pada angka 11 tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa tentang uang paksa (dwangsom) sebesarRp.1.000.000, (Satu juta rupiah) perharinya yang dituntut oleh Penggugatdalam petitum gugatan pada angka 12, oleh karena pelaksanaan putusandalam perkara ini dapat dilakukan secara riil, maka petitum gugatanPage 45 of 5246Penggugat pada angka 12 tersebut tidak beralasan hukum
Putus : 29-10-2018 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3925/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT. TOTAL E&P INDONESIE
326 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
326 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan dan mencabut Keputusan Terbanding NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012 serta seluruh surat tagihan pajak ataupunHalaman 1 dari 8 halaman.
Putusan Nomor 3925/B/PK/Pjk/2019suratsurat lainnya sehubungan dengan Keputusan Terbanding NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 dan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor: 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012 dan;3.
Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 29 Oktober 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut071776.10/2007/PP/M.VB Tahun 2018, tanggal 31 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21
Tahun Pajak 2007 Nomor 00001/201/07/091/12tanggal 17 Februari 2012, atas nama BUT Total E&P Indonesia, NPWP01.001.260.7081.000, beralamat di World Trade Center Il, Lantai 12,Metropolitan Complex, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 2931, Jakarta12920, dan menghitung kembali jumlan Pajak Penghasilan Pasal 21 yangmasih harus dibayar sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp489.350.229.269PPh Pasal 21 yang terutang Rp151.771.156.616Kredit Pajak Rp 97.712.286.327Pajak yang kurang dibayar
Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP673/WPJ.07/2013 tanggal 23 April 2013 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2007 #Nomor:Halaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1831 B/PK/PJK/2017 Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
220 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan dalam perkaraa quo, verifikasi juga tidak pernah dilakukan oleh TermohonHalaman 21 dari 68 halaman Putusan Nomor 1831/B/PK/PJK/2017Peninjauan Kembali, dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Pajakmelalui verifikasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melaluiputusannya Nomor 73 P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2014 (PutusanMA Nomor 73 P/HUM/2013, Bukti PK7a), yang telah diumumkandalam website Mahkamah Agung.
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a; Pasal19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c;Pasal 35 ayat (1) huruf d; Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (3),ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); Pasal 41 ayat (2) danayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c; Pasal 29 ayat (3); Pasal 37bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu UndangUndangNomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah
Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a; Pasal19; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c;Pasal 35 ayat (1) huruf d; Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (3),ayat (4), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10); Pasal 41 ayat (2) danayat (3); Pasal 43 ayat (6) huruf c; Pasal 29 ayat (3); Pasal 37 PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tanggal 29 Desember 2011 tentangTata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Padahal PSC baruberlaku efektif pada tanggal 6 September 1998, sehinggaperaturan perundangundangan yang berlaku pada masa ituadalah Tax Treaty Indonesia Malaysia (yang berlaku efektif1 Januari 1993) sebagai acuan untuk menghitung tarif BranchProfit Tax (BPT) atau PPh Pasal 26 ayat (4);Bahwa dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya sebagaimana yangdikutip pada butir 21 di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah secaratepat menyatakan bahwa PSC harus dilihat dengan good faith, nail downdan sanctity
Oleh karena itu, kKesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangdiuraikan dalam butir 21 dan 24 di atas, yang menyatakan PSC yangditandatangani tanggal 26 Desember 1991 telah berlaku lebih duludibandingkan Tax Treaty Indonesia Malaysia yang baru diratifikasi danberlaku efektif pada 1 Januari 1993 sehingga, menurut Pengadilan Pajak,Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapatmenerapkan tarif Tax Treaty Indonesia Malaysia, nyatanyata keliru dantelah mengabaikan ketentuanketentuan
Putus : 28-07-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3581 B/PK/PJK/2022 Tanggal 28 Juli 2022 — PT PUTRA SINAR DESA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
163 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
163 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3471/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 4 Desember 2018 — PT MUTIARA INDAH MULTI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
317 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
317 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3471 B/PK/Pjk/2018tanggal 17 Maret 2016, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 terutangmenjadi Nihil;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 26 September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104644.10/2011/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak permohonan Banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut104644.10/2011/PP/M.XB Tahun 2018 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3..1 Menerima permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;3..2 Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP0009/KEB/WPJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016, tentang KeberatanWajib Pajak Atas Surat Ketetapan Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 21
Putusan Nomor 3471 B/PK/Pjk/2018menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP00009/KEB/WPVJ.26/2016 tanggal 17 Maret 2016,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d.
Pajak a quo karena in casu kedapatanLaporan Keuangan Audited yang berbeda, sehingga kurangmencerminkan itikad baik dan olehkarenanya koreksi Terbanding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 12ayat (3), Pasal 28 ayat (3) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) AlineaKetiga UndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakanjuncto Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 21
Putusan Nomor 3471 B/PK/Pjk/2018yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp56.135.808,00; dengan perincian sebagai berikut:Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak Rp1.265.320.000,00Pajak Penghasilan Pasal 21 yang
Register : 29-03-2010 — Putus : 19-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43332/PP/M.II/10/2013 Tanggal 19 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
131 — 21
131 — 21
Register : 21-05-2010 — Putus : 23-01-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-42822/PP/M.V/10/2013 Tanggal 23 Januari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
154 — 51
154 — 51
31.312.114.055,00tidak diajukan Banding oleh Pemohon Banding) adalah pemeriksaan atas Personnel Cost,yaitu Holidays not taken, P/I (Bonus), Indemnity Mobile International (IMI), Collective Costsdan Retirement Provision, dan Support Service / Administrative;bahwa menurut Pemohon Banding, nilai sengketa sebesar Rp 36.631.953.638,00 adalahmerupakan biaya Total Holding Overhead Cost dan pos biaya Administrative / SupportCharges;bahwa sengketa terjadi karena adanya koreksi obyek Pajak Penghasilan Pasal 21
Charge adalah biayabiayayang dikeluarkan oleh Total SAPerancis untuk biayabiaya yang berhubungan denganekspatriatekspatriat yang ada di cabangcabangnya di seluruh dunia, termasuk BUT TotalE&P Indonesie;bahwa dari dokumendokumen yang ada terlihat bahwa biaya tersebut adalah biaya yangtelah dikeluarkan terlebih dahulu oleh Total SA untuk urusan ketenagakerjaan yangmenyangkut kepentingan ekspatriat yang bekerja di cabangcabang seluruh dunia yangdiurus oleh Total SA;bahwa dari bukti berupa SPT PPh Pasal 21
EURO 708,647.50 EURO 177,370.10 EURO 88Support Administrative EURO 2,421,807.10 EURO 606,163.39 EURO 3,027Jumlah EURO 3,130,454.60 EURO 783,533.49 EURO 3,91: (catatan: pendapat KAP adalah wajar tanpa pengecualian)bahwa dalam sengketa ini, oleh Terbanding tidak dimasalahkan jumlah alokasi dari TotalSAPerancis sebesar EURO 3,913,988.09 (total) atau EURO 3,130,454.60 (untukBalikpapan) dari prosentase berapa, tetapi hanya dengan alasan bahwa biaya alokasi tersebutadalah obyek Pajak Penghasilan Pasal 21
bekerja di Pemohon Banding (BUT TotalE&P Indonesie Balikpapan) sehingga Majelis memutuskan bukan merupakan obyek PajakPenghasilan Pasal 21 untuk Tahun 2005, maka koreksi Terbanding tidak dapat dipertahankandan banding Pemohon Banding dikabulkan seluruhnya;bahwa oleh karena atas jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang disengketakan oleh PemohonBanding sebesar Rp. 15.686.636.353,00 dapat dikabulkan seluruhnya, maka Majelisberketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undangundang Nomor
XXX, dengan perhitungan sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp 897.738.053.511,00Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang Rp 239.779.630.754,00Kredit Pajak Rp 229.180.552.137,00Jumlah kekurangan pokok pajak Rp 10.599.078.617,00Sanksi Administrasi :Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 5.087.557.736,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp 15.686.636.353,00
Register : 21-10-2010 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51187/PP/M.XB/10/2014 Tanggal 12 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
230 — 93
230 — 93
Putusdnl P8i gadis 4b/kOhdorJeRryAapPdnghasilan Pasal 21TFaonasPajakPdkahinSeyake tmenjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai Dengan Desember 2003 sebesar Rp.3.263.982.000,00 yang merupakan Koreksi Pajak yang Ditanggung Pemberi Kerja sebesar Rp.3.263.982.000,00,;Mbahyt bertbasatingn pengujian terhadap Surat Pemberitahuan Masa/Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21,Buku Besar Kas/ Bank dan Buku Besar Biaya,
Pajak Nomor: KEP545/PJ.2000,e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER15/PJ./2006;Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukanlah kenikmatanMbahyet Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas koreksi objek Pajak PenghasilanPasal 21 berupa tunjangan pajak, menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dalam menafsirkanperaturan sehingga salah menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerjamenjadi tunjangan pajak;bahwa berdasarkan
PajakPenghasilan Pasal 21, Buku Besar Kas/ Bank dan Buku Besar Biaya;bahwa menurut Terbanding, pemberian tunjangan pajak atas pajak yang ditanggung pemberi kerjamerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum diperhitungkan oleh Pemohon Bandingsedangkan Pemohon Banding adalah representative office yang tidak melakukan kegiatan usaha diIndonesia (bukan BUT), sehingga bukan termasuk Wajib Pajak Badan sehingga penerimaan dalam bentuknatura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan
;bahwa dengan demikian Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukan merupakanobjek Pajak Penghasilan Pasal 21;bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf e tidak menyebutkan batasan apapun mengenai kenikmatan berupapajak yang ditanggung pemberi kerja sehingga dapat diartikan bahwa Pasal 7 huruf e berlaku secara umumuntuk semua pemberi kerja termasuk pemberi kerja yang bukan Wajib Pajak, hal ini didukung pula olehketentuan dalam Pasal 2 KEP545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 yang menyebutkan
Pasal 7 huruf b dan e Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP545/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, DanPelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan KegiatanOrang Pribadi, mengatur :Pasal 7 :Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :huruf b : penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2);huruf e : kenikmatan
Register : 12-06-2012 — Putus : 06-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-43777/PP/M.V/10/2013 Tanggal 6 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
120 — 38
120 — 38
Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut MajelisPut43777/PP/M.V/10/2013Pajak Penghasilan Pasal 212009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DasarPengenaan Pajak PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009sebesar Rp 974.971.100,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa setelah mempelajari surat permohonan pencabutan banding Nomor : 001/WSKPP/V/2013 tanggal 11
MengingatMemutuskanUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Banding untuk Pencabutan Surat BandingNomor : 001/WSKPP/VI/2012 tanggal 08 Juni 2012 perihal Permohonan Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP169/WPJ.27/2012 tanggal 13 Maret 2012,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanPasal 21
Register : 21-10-2010 — Putus : 05-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51080/PP/M.XB/10/2014 Tanggal 5 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
251 — 67
251 — 67
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.51080/PP/M.XB/10/2014Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut Pemohon BandingMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2002: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar PengenaanPajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2002 sebesar Rp.3.041.836.392,00 yang merupakan Koreksi Pajak yang Ditanggung Pemberi Kerja sebesar Rp.3.041.836.392,00,;: bahwa berdasarkan pengujian terhadap
yang ditanggung pemberi kerja bukanlah kenikmatan: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan pendapat Terbanding atas koreksi objek Pajak PenghPasal 21 berupa tunjangan pajak, menurut Pemohon Banding, Terbanding telah keliru dalam menatperaturan sehingga salah menyimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pembmenjadi tunjangan pajak;bahwa berdasarkan KEP545 Pasal 5(2) dan Pasal 7 huruf b, diatur bahwa kenikmatan dan atayang diberikan oleh bukan Wajib Pajak merupakan penghasilan bagi
Pasal 21, Buku Besar Kas/ Bank dan Buku Besar Biaya;bahwa menurut Terbanding, pemberian tunjangan pajak atas pajak yang ditanggung pembemerupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 yang belum diperhitungkan oleh Pemohonsedangkan Pemohon Banding adalah representative office yang tidak melakukan kegiatan vIndonesia (bukan BUT), sehingga bukan termasuk Wajib Pajak Badan sehingga penerimaan dalannatura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak ataPajak yang dikenakan
;bahwa dengan demikian Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemberi kerja bukan meobjek Pajak Penghasilan Pasal 21;bahwa ketentuan dalam Pasal 7 huruf e tidak menyebutkan batasan apapun mengenai kenikmatatpajak yang ditanggung pemberi kerja sehingga dapat diartikan bahwa Pasal 7 huruf e berlaku secaruntuk semua pemberi kerja termasuk pemberi kerja yang bukan Wajib Pajak, hal ini didukung pketentuan dalam Pasal 2 KEP545/PJ/2000 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagaikerja termasuk badan
Direktur Jenderal Pajak Nomor KPJ./2000 tanggal 29 Desember 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, PenyetorPelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Orang Pribadi, mengatur :Pasal 7 :Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah :huruf b : penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diatur dalam Pasal 5 ayat (huruf e : kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;bahwa
Register : 11-05-2012 — Putus : 27-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43534/PP/M.XII/10/2013 Tanggal 27 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
170 — 37
170 — 37
PutusanPengadilan PajakNomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPUT.43534/PP/M.X11/10/2013Pajak Penghasilan Pasal 212004bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 TahunPajak 2004 sebesar 5%, menurut Pemohon Banding atas koreksi Pajak Penghasilan Pasal 21Tahun Pajak 2004 tidak dikenakan pajak (dibawah PTKP);bahwa Terbanding melakukan koreksi positif Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang sebesarRp.212.070.571,00
para Buruh Harian dengan standar Upah MinimumRegional dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak, yang bekerja tidak tetap dengan jumlahyang tidak sama setiap bulannya atau tidak bekerja penuh dalam satu tahun, kondisi tersebutdapat di ketahui dari Daftar Upah Buruh Harian Lepas (Buruh Harian Lepas) yang memuatData jumlah Buruh dan jumlah penghasilan dari masingmasing buruh yang bekerja diperkebunan sawit Enau dan Tais, Sumatera Selatan;bahwa Terbanding melakukan koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 21
0,00PPh Pasal 21 terhutang 121.635.337,00 282.476.099,00 282.476.099,00 0,00Kredit Pajak 121.635.337,00 70.405.528,00 70.405.528,00 0,00PPh Pasal 21 kurang (lebih) dibayar 0,00 212.070.571,00 212.070.571,00 0,00Sanksi Adm.
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 17 Tahun 2000;Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP168/WPJ.04/2012 tanggal 17 Februari 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00120/201/04/061/11tanggal 10 Januari 2011, atas nama PT.
Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21Jumlah (Rp)5.118.012.578,00 PPh Pasal 21 terhutangKredit PajakPPh Pasal 21 kurang/(lebih) dibayarSanksi Adm. Bunga Psl 13 (2) KUPJumlah PPh Pasal 21 ymh. dibayar282.476.099,0070.405.528,00212.070.571,00101.793.874,00313.864.445,00 A) Boh
Register : 23-05-2011 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.44294/PP/M.XVI/10/2013 Tanggal 28 Maret 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
147 — 41
147 — 41
Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44294/PP/M.XVI/10/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Penghasilan Pasal 21: 2008: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 21 sebesar Rp 7.217.496.305,00;: bahwa Terbanding melakukan koreksi didasarkan pada pengujian ekualisasi yangdilakukan antara obyek PPh Pasal 21 yang telah dilaporkan dalam SPT TahunanPPh Pasal 21 dengan biayabiaya
yang telah dilaporkan pada Laporan KeuanganPPh Badan;bahwa total biaya dalam Laporan Keuangan yang menjadi objek PPh Pasal 21adalah sebesar Rp 196.311.463.914,00 sedangkan objek PPh Pasal 21 yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp187.133.833.525,00 sehingga koreksi objek PPh Pasal 21 sebesar Rp9.177.630.389,00;: bahwa Pemohon Banding menyatakan untuk PPh Pasal 21 sengketa adalah adanyapengenaan objek 2 kali, yaitu objek yang sudah dikenakan PPh Pasal 21 tetapimasih dikenakan
pengenaan PPh dari penerima penghasilan sesuaiketentuan tersebut yang wajib dipotong PPh Pasal 23 dan bukan PPh Pasal 21;bahwa dalil Terbanding tersebut adalah benar menurut Majelis karena padaprinsipnya yang dimaksud ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Direktur JenderalPajak Nomor : 15/PJ/2006 tersebut memberikan penegasan dan pedoman tentangobjek PPh Pasal 21 yang berkaitan dengan honor yang diterima artis namun tidakditerima langsung oleh artisnya melainkan diterima oleh orang pribadi/badan
Dengan demikian pembayaranyang diterima tersebut merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23;bahwa menurut bukti atas pembayaran honorarium artis, akun nomor 5.100.231Honor artis (objek PPh Pasal 21) sebesar Rp 26.023.945.507,00 dibayarkan kepadapara artis secara langsung ada juga yang dibayarkan melalui pegawainya (manajer)dipotong PPh Pasal 21;bahwa dalam praktek seharihari yang disebut manajer artis pada hakekatnya adalahorang yang dipekerjakan oleh artis untuk mengurus atau membantu mengurussegala
Nomor : 00018/501/08/091/10 tanggal 12Maret 2010 Masa Pajak Januari s/d Desember 2008, atas nama : XXX, NPWP YYY,dengan perhitungan sebagai berikut : Dasar Pengenaan PajakPPh Pasal 21 terutangKredit Pajak :a.