Ditemukan 637297 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 07-03-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 26-03-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 10/P/FP/2018/PTUN-JKT
Tanggal 15 Maret 2018 — PT. MNC TELEVISI INDONESIA : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
107 — 73
  • memeriksa dan memutus perkarapermohonan ini; Telah membaca berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari ParaPihak di Persidangan ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tanggal 7Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 7 Maret 2018, dengan Register Nomor10/P/FP/2018/PTUNJKT, yang pada intinya memohon kepada Pengadilan untukHalaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 10/P/FP/2018/PTUNJKT.mendapatkan keputusan dan/atau tindakan dari badan
    pemerintahan bersifat finaldan mengikat ;Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Pengadilan telahmemanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri Persidangan dengan acaraPemeriksaan Pokok Permohonan (vide Pasal 8 ayat (6) Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman BeracaraUntuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa Pihak Pemohon telah mengajukan Surat PencabutanPermohonan
    Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PeradilanTata Usaha Negara juncto Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara UntukMemperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna MendapatkanKeputusan dan/atau Tindakan Badan
    Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 10/P/FP/2018/PTUNJKT.Mengingat Pasal 76 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 TentangPedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan PermohonanGuna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 30-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PT ENERGI MEGA PERSADA, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
229 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 793/B/PK/PJK/2015tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagaiTerbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Perhitungan PPh Badan Tahun 2008 Kurang Bayar Menurut KeputusanKeberatan;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP502/WPJ.07/2013 tanggal11 Maret 2013, Terbanding menolak seluruh permohonan keberatan PemohonBanding, dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian aero Dilurangt metienRp Rp1 Penghasilan Neto 26.131.826.127 26.131.826.1272 Kompensasi
    7.822.047.8005 Kredit Pajak 6 PPh yang kurang dibayar 7.822.047.800 7.822.047.8007 Sanksi Administrasi 3.754.582.944 3.754.582.9448 PPh ymh kurang/ (lebih) dibayar 11.576.630.744 11.576.630.744 Bahwa penghasilan kena pajak sebesar Rp26.131.826.127,00 tersebut di atasmerupakan penghasilan kena pajak hasil perhitungan setelan koreksi ataspenghasilan dari luar usaha sebesar Rp135.032.290.156,00 dan koreksi positifRp11.063.841.321,00 yang dilakukanpenghasilan neto dalam negeri dalam SPT Tahunan PPh Badan
    Pemenuhan Ketentuan Formal:Bahwa Keputusan Keberatan Nomor KEP502/WPJ.07/2013 tanggal 11 Maret2013 atas nama Pemohon Banding tentang Keberatan Pemohon Banding AtasSurat Ketetapan Pajak yang menolak permohonan keberatan SKPKB PajakPenghasilan Badan Nomor 00020/206/08/054/11 Tahun Pajak 2008, yangditerbitkan pada tanggal 19 Desember 2011 sebesar Rp119.821.000.000,00;Bahwa Surat Keputusan tersebut diatas kami terima pada tanggal 11 Maret2013, karenanya permohonan Banding ini masih dalam tenggat waktu
    Pada tanggaldiantaranya adalah SKPKB PPh Badan dengan Nomor 00020/206/08/054/1 1tanggal 12/20/2011 sebesar Rp109.079.166.164,00 dengan rincian:12/20/2011, DJP menerbitkan beberapa surat ketetapan pajak, Jumlah Rupiah MenurutUraian Wajib Pajak(Rp)Fiskus (Rp)Pembahasan Akhir(Disetujui)(Rp) Peredaran Usaha Harga Pokok Penjualan (HPP) Biaya Usaha155.939.419.433154.500.389.034(1.439.030.399) Penghasilan dari Luar Usaha535.436.564.356669.029.824.113 Penyesuaian Fiskal Positif3.681.385.15914.745.226.480
    Putusan Nomor 793/B/PK/PJK/2015penghasilan badan usaha di luar negeri tersebut untuk tahun pajak yangbersangkutan;(2) Bahwa apabila tidak ada ketentuan batas waktu penyampaian suratpemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud padaayat (1) atau tidak ada kewajiban penyampaian surat pemberitahuantahunan pajak penghasilan, saat diperolehnya dividen ditetapkan padabulan ketujuh setelah tahun pajak berakhir;.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 03-04-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 73/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 31 Agustus 2017 — PERKUMPULAN PENYELENGGARA HAJI UMROH DAN IN-BOUND INDONESIA (ASPHURINDO) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
121 — 49
  • Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat menyebabkankerugian pada Penggugat, yaitu:Penggugat (Badan Hukum Perkumpulan Assosiasi Penyelenggara HajiUmroh dan InBound Indonesia) memiliki 2 (dua) Badan atau DewanPengurusan (dualisme kepemimpinan). Oleh karena berdasarkan AktaNomor 51 tertanggal 13 Februari 2017, yang dibuat di hadapan H.Zainuddin, S.H.
    Dengan demikian berdasarkan KeputusanMenteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0002733.AH.01.07.TAHUN 2017, tertanggal 15 Februari 2017, tentangPengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara HajiUmroh dan InBound Indonesia tersebut, maka secara hukum Penggugat telahsah sebagai Badan Hukum Perkumpulan sejak tanggal 15 Februari 2017;5.
    Oleh karena Peraturan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang TataCara Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan PersetujuanHalaman 20 dari 73 halaman, Putusan Nomor: 73/G/2017/PTUNJKTPerubahan Anggaran Dasar Perkumpulan TIDAK MENGENAL atauMENGATUR tentang Persetujuan Perubahan Badan WHukumPerkumpulan, sebagaimana Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat.Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiatersebut hanya mengenal Pengesahan Badan Perkumpulan
    Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI membantah secara tegas dan kerasdalil PENGGUGAT yang mendalilkan Surat Keputusan TERGUGAT yangmenerbitkan susunan Kepengurusan kepada TERGUGAT Il INTERVENSItelah menimbulkan kekacauan dalam kepengurusan ASPHURINDO.Dalam setiap dualisme kepengurusan Badan Hukum kekacauankepengurusan Badan Hukum bukan disebabkan oleh TERGUGAT sebagaiPejabat Tata Usaha Negara melainkan sikap dan perobuatan Badan Hukum.Dalam Perkara a quo sikap dan tindakan PENGGUGAT yang sampai saatini mengaku
    Tahun 2009 tentang Perubahan KeduaAtas UndangUndang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; bahwa Badan Hukum Perkumpulan Penyelenggara Haji Umroh dan InBoundIndonesia (Asphurindo) memiliki 2 (dua) Badan atau Dewan Pengurusan(dualisme kepemimpinan), berdasarkan Akta Nomor: 51 tertanggal 13 Februari2017, yang dibuat di hadapan H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-11-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 728/B/PK/PJK/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — PT. AICA INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
189 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun Surat KEP39/PJ.07/2007 Pemohon Banding lampirkan;Terbanding Nomor: atas telah Pemohondiajukan berdasarkan Pasal 27 UndangUndang Nomor 6 TahunKeputusan Keberatan Terbanding Nomor:.LLATAR BELAKANGSURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYARbahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan terhadap SPT LB PPh Badan Tahun2004 yang Pemohon Banding sampaikan tanggal 3 Nopember 2006, KPPPMA menerbitkan SKPKB PPh Badan tanggal 1 Nopember 2007 yangmenyatakan bahwa Penghasilan Kena Pajak dikoreksi USD3,623,379.00, sehingga
    PPh Badan menjadi kurang bayar USD 1,076,918.00.Pemohon Banding telah membayar lunas pajak terhutang yang terdapat dalammenjadiSKPKB PPh Badan tersebut.
    Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2014 PERMOHONAN KEBERATANbahwa atas penerbitan SKPKB PPh Badan Tahun 2004 tersebut di atas,Pemohon Banding mengajukan permohonan keberatan, yang diterima KPPPMA pada tanggal 31 Januari 2008 (surat permohonan keberatan PemohonBanding lampirkan);KEPUTUSAN KEBERATANbahwa atas permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan,Terbanding menerbitkan Keputusan Nomor : KEP39/PJ.07/2009 tanggal 27Januari 2009 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Badan Tahun 2004.
    Employment Benefit 157,525.00 157,525.00Pengurang Penghasilan BrutoPost Employment Benefit 54,148.00 26,542.00 27,606.00211,673.00 184,067.00 27,606.00 Koreksi Fiskal sejumlah $184,067.00 telah Pemohon Banding lakukan pada SPT PPh Badan 2004d.
    Putusan Nomor 728/B/PK/PJK/2014mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkansurat keputusan Terbanding Nomor : KEP39/PJ.07/2009 sehinggapenetapan atas PPh Badan Tahun Pajak 2004 menjadi PPh Badan LebihBayar sebesar USD 252,175.00 dengan rincian sebagai berikut:Tabel 4(Dalam Dollar Amerika Serikat) Uraian Jumlah Menurut Pemohon BandingPeredaran Usaha 24,235,543.00Harga Pokok Penjualan 20,568,642.00Laba Bruto 3,666,901.00Penghasilan Bruto dari Luar (329,267.00)Penghasilan Bruto 3,337,634.00Pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Badan Hukum
Putus : 23-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 PK/TUN/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — PIMPINAN UNIT KERJA-SERIKAT PEKERJA ROKOK TEMBAKAU MAKANAN MINUMAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA, untuk selanjutnya disebut (PUK.SP.RTMM-SPSI) PT. COCA COLA DISTRIBUTION INDONESIA DAN PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA vs. KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PEMERINTAH KOTA JAKARTA SELATAN
101 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Distribution Indonesia dan PT.Coca cola Bottling Indonesia Jakarta Operation (disebut Serikat Pekerja) yangdiketuai oleh Budi Dwi Rahardjo dan Sekretaris Sudiyono, dengan Nomor BuktiPencatatan : 600/V/P/III/2010 tanggal Pencatatan : 02 Maret 2010 dikeluarkan padatanggal 3 Maret 2010, hal ini berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan
    Putusan Nomor 70 PK/TUN/2013berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa a quo perkara No 35/G/2011/PTUN JKT tanggal 30 Juni 2011, karena telah sesuai dengan UndangUndangNo 9 th 2004 tentang perubahan Azas UndangUndang No 5 th 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara, Pasal 53 , menyatakan sebagai berikut :Ayat (1) : Orang atau Badan Hukum Perdata yang marasa kepentingannya dirugikanoleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepadaPengadilan yang berwenang yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 29-07-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 179/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penggugat:
PT. SHUNDA SUCAI INDONESIA
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
376 — 227
  • Rasuna Said, Kav 67, Kuningan, KaretKuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT;Objek Sengketa adalah : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor AHU0027068.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 20April 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan TerbatasPT.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 29-12-2015 — Putus : 19-01-2016 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 323/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2016 — Pembanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : YAYASAN MAJELIS AGAMA KHONGHUCU INDONESIA (MAKIN) PURWOKERTO. Diwakili oleh :Teddy Hartanto, SH.dkk
65 — 7
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-07-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1475 C/PK/Pjk/2018
Tanggal 16 Juli 2018 — PT DEYON RESOURCES VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
169 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit PPh Badan 0 0 014. PPh Kurang (Lebih) Bayar 0 1.722.239.520 1.722.239.52015. Sanksi Adm Pasal 13 (2) KUP 0 826.674.960 826.674.96016.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 27-02-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PT. BANDUNG PERKASA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
233 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengurangkan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Badan Nomor : 00046/206/07/441/10 tanggal 01 Juli 2010Tahun Pajak 2007;bahwa dengan perincian sebagai berikut: SemulaUraian (Rp)Ditambah/(Dikurangi)(Rp)Menjadi(Rp) Penghasilan Netto 4.262.557.114,00(42.335.201,00)4.220.221 .913,00 Konpersas!
    kena Pajak 637.851 .552,00 AEE EG) 595.516.351,00PPh Pasal 25 Terutang 173.855.300,00 (12.700.500,00) 161.154.800,0037.172.080,00 0,00 37.172.080,00Kredit Pajak 0,00PPh Kurang(Lebih) Dibayar 136.683.220,00 (12.700.500,00) 123.982.720,00Sanksi Administrasi 65.607.946,00 (6.096.240,00) 59.511.706,00UJumlah PPh Yang Masih Harus Dibayar 202.291.166,00 (18.796.740,00) 183.494.426,00 2. bahwa penerimaan sebagian permohonan keberatan didasarkan kepadaSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan
    SSP tanggal 30 November 2010 Rp. 60.000.000,00Rp. 70.000.000,00Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put39618/PP/M.XIV/15/2012, tanggal 3 Agustus 2012 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1399/WPJ.09/BD.06/201 1tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 #Nomor00046/206/07
    Bahwa adapun isi Amar Putusan Pengadilan Pajak a quo adalahsebagai berikut :Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1399/WPJ.09/BD.06/2011 tanggal 25 Juli 2011, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2007 Nomor: 00046/206/07/441/10 tanggal 07 Juli 2010 atasnama PT. Bandung Perkasa Jaya, NPWP 02.064.164.3441.000,beralamat di Jl.
    Putusan Nomor 725/B/ PK/PJK/2013empat ratus delapan puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) sesuai denganSPT PPh Badan Tahun 2007 PEMOHON Pk;20.Bahwa berdasarkan NovumNovum di atas, kiranya Yang Mulia MajelisHakim Peninjauan Kembali dapat menerima perhitungan PajakPenghasilan Badan Tahun 2007 PEMOHON PK, sehingga menjadisebagai berikut : No. Uraian Jumlah (Rp)1. Peredaran Usaha 52.290.823.333.2. Harga Pokok Penjualan 57.323.993.680.3. Laba Bruto (12) (5.033.170.347.)4. Biaya Usaha 3.882.820.755.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 13-08-2020 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2884 B/PK/PJK/2020
Tanggal 13 Agustus 2020 — BUT MOBIL EXPLORATION INDONESIA INC VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
162 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 02-07-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 12-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 157/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 8 Desember 2021 — Penggugat:
DJOHAN TJAHJANA
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
Pengurus Yayasan Pendidikan Taman Harapan Malang
375 — 432
  • Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor AHUAH.01.060024661 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Pendidikan TamanHarapan Malang tanggal O7 Mei 2021, bertindak berdasarkankapasitasnya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimanaketentuan Pasal 1 Angka 2 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, Badan AtauPejabat Tata Usaha Negara adalah Badan Atau Pejabat yangHalaman 3 dari 72 halaman.
    ,berkedudukan di Kota Malang serta telah diterima dan dicatatKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam SistemAdministrasi Badan Hukum dalam Daftar Yayasan Nomor AHU0013326.AH.01.12.TAHUN 2017 tanggal 17 Juli 2017 dibatalkan olehPutusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 01 K/TUN/2019 danSistem Administrasi Badan Hukum menyangkut Yayasan PendidikanTaman Harapan Malang di lakukan Blokir oleh Tergugat.9.2.
    Putusan No.157/G/2021/PTUN.JKT.Administrasi Badan Hukum (SABH), tidak termasuk faktafakta perdata terlebihperselisinan internal diantara para pihak dan tidak ada ketentuan yangmengatur setiap permohonan yang diajukan, Tergugat harusmengkonfirmasinya kepada pihakpihak terkait.
    ,M.Kn., berkedudukan di Kota Malang.Berdasarkan database Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Yayasansusunan terakhir organ yayasan terdiri atas (in casu objek sengketa) :Pendiri : Sardjono Donosepoetro.Djohan Tjahjana.Hermanto Sugeng.Ketua Pembina : Barlian Ganesi.Anggota : Lusuana Susanti.Drs. Wagijo Harso Sandjojo.Drs.
    Kata orang dalam undangundang ini tidakdapat ditafsirkan siapa saja boleh mengajukan gugatan untuk membatalkanobjek a quo karena pembuat undangundang telah menyatakan secara jelastentang orang atau badan hukum dalam Undangundang Yayasan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — PT BAHARI CAKRAWALA SEBUKU VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
327 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berpendapat,atas PPh Badan menjadi sebagai berikut:koreksi Peredaran Usaha Koreksi Positif Peredaran Usaha dalam USD No Keterangan Keputusan Permohonan Ditambah /Keberatan Banding (Dikurangi)1 Peredaran Usaha 6.409.067 ,49 (6.409.067,49)HPP:Management Fee 3.656.178,00 (3.656.178,00)Depresiasi dan Amortisasi 479.091,14 (479.091, 14)Mining Project Cost Recovery 230.643,90 (230.643, 90)Mining Third Party Material 79.457 ,06 79.457 ,06 2 Mining Consumables
    Putusan Nomor 2005/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT84413/PP/M.XIIIS/15/2017, tanggal 8 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1202/WPJ.19/2012 tanggal12 September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor 00024/406/09/091/11 tanggal15 Juni 2011, atas nama PT Bahari Cakrawala Sebuku
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 06-08-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 187/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 3 Januari 2022 — Penggugat:
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (IPHI)
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAM RI
Intervensi:
PENGURUS PUSAT IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA (PP IPHI),
487 — 302
  • badan hukum perdata yang merasadirugikan dengan diterbitkannya atau dikeluarkannya suatu KeputusanTata Usaha Negara oleh Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengajukangugatanguna membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut yangmengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdatatersebut.
    Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan HukumDan PErsetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;b.
    Tata Usaha Negara yang disengketakan itudinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai untutanganti rugi dan atau direhabiltasi,Bahwa secara negasi Gugatan atas sengketa tata usaha negara tidakberdasarkan diajukan selain Orang atau Badan Hukum Perdata, makadengan demikian pengaturan wewenang Badan Hukum Perdata secarahukum dalam arti hanya Badan Hukum Perdata yang mempunyaikedudukan hukum (/egal standing);Bahwa dalam gugatan perkara tata usaha negara aquo, PENGGUGATmendalilkan memiliki
    Legal Standing karena Penggugat bukan Badan Hukum Perdata;3.
    Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau PejabatTata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 31-03-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 163 K/TUN/2016
Tanggal 16 Mei 2016 — PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA - RI., II. PERKUMPULAN ADVOKAT INDONESIA DISINGKAT PERADIN;
173 — 190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, sebuah memo atau nota dapatmemenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatuKeputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara menurutundangundang ini apabila sudah jelas:a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yangmengeluarkannya;b. Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;c.
    Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUNHalaman 5 dari 81 halaman.
    permohonan pengesahan badan hukum atas namaPenggugat.
    diajukandalam permohonan pengesahan badan hukum Perkumpulan AdvokatIndonesia.
    Putusan Nomor 163 K/TUN/2016nama organisasi profesi atau ormas yang legalitasnya badan hukumterdaftar atas nama Peradin selaku badan hukum perdata yangtelah mendapat pengakuan/pengesahan dari negara yang dalam halini diwakili Tergugat , baik sebagai badan hukum perdata yangsifatnya pengakuannya berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)yang masih berlaku atau Badan hukum yang ditunjuk ataudiperintahkan undangundang; Perubahan nama Organisasi Persatuan Advokat Indonesia yangdipimpin Ketua Umum Ropaun
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-03-2016 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 65/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 9 Juni 2016 — PT. CIPTA TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (disingkat PT.CTPI) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
73 — 43
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 05-09-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 238/B/2018/PT.TUN.JKT
Tanggal 26 Nopember 2018 — Pembanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Penggugat : DPP PARTAI HANURA Diwakili oleh DARYATMO dan SARIFUDDIN SUDDING,
Turut Terbanding/Tergugat II : PARTAI HATI NURANI RAKYAR Partai HANURA
62 — 6
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 04-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 260/B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CENTRAL ENERGI PRATAMA,
189 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas SKPKB PPh Badan tersebut telah Pemohon Banding ajukansurat keberatan dengan nomor: C10SU032 tanggal 15 November 2010yang diterima oleh KPP Madya Jakarta Timur pada tanggal 15 November2010, berdasarkan L.LPAD Nomor PEM:001408/007/Nov/2010;.
    Bahwa pada tanggal 10 November 2011, Pemohon Banding telah menerimasurat Keputusan Terbanding Nomor: KEP950/WPuJ.20/2011 tanggal 08November 2011 yang isinya: Menerima sebagian keberatan Wajib Pajak;jumlah kurang dalam SKPKB PPh Badan Nomor Mengurangi0001 9/206/08/007/10 tanggalRp.1.187.507.934,00;dengan perincian sebagai berikut:19 Agustus 2010 menjadi Ditambah /Uraian Semula (Rp.) (Dikurangi) Menjadi (Rp.)
    Penghasilan sebesar Rp.6.120.051.000,00 telah dilaporkan dalam SPTPPh Badan Tahun 2007, hal ini dapat dilinat dari perincian penghasilanyang ada di Audit Report Tahun 2007 (Perincian Pendapatan halaman 11Audit Report);c. SPT PPh Badan Tahun 2007, dilaporkan di KPP Madya Jakarta Timurpada tanggal 2 Juli 2008;d. Penghasilan sebesar Rp.6.120.051.000,00 telah dilaporkan dalam SPTmasa PPN bulan Januari Tahun 2008 sebesar Rp.4.725.573.290,00;e.
    Yang secara otomatis dicatat sebagai penghasilanperusahaan, karena Pemohon Banding mempergunakan system akrual.Atas penghasilan tersebut dapat dilinat di Laporan Audit Tahun 2007 dantelah diakui sebagai penghasilan dalam SPT PPh Badan Tahun 2007(SPT terlampir). Pada saat pemeriksaan, Berita Acara Serah TerimaBarang tanggal 27 November 2007 tersebut telah Pemohon Bandingserahkan;h.
    Harga pokok tersebut telah dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahun2007, dapat terlinat dalam perincian harga pokok yang ada dalam auditreport (Perincian Harga Pokok halaman 11 Audit Report);b. Pajak masukkan yang telah dilaporkan dalam SPT masa PPN bulanDesember Tahun 2007 sebesar Rp.1.968.600.000,00 (pokok pajak PPN);c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 26-06-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1743/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — PT BINA SAINS CEMERLANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
184 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111455.15/2013/PP/MXXB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkanKeputusan KEP00413/WP4J.06/2016, tanggal 19 Desember 2016 sehinggaperhitungan Pajak Penghasilan Badan
    Nomor 1743/B/PK/Pjk/2019 UraianJumlah Rp Peredaran Usaha137.435.413.005,00 Harga Pokok Penjualan103.019.335.075,00 Laba Bruto34.416.077.930,00 Biaya Usaha Lainnya25.191.997.176,00 Laba Operasi9.224.080.754.00 Penghasilan dari luar usaha25.689.643.217,00 Biaya dari luar usaha613.728.837,00 Laba Netto Komersial34.299.995.134,00 Penyesuaian Fiskal Positif9.749.779.582,00 Penyesuaian Fiskal Negatif2.850.375.913,00 Penghsilan Netto Fiskal41.199.398.803,00 Penghasilan Kena Pajak41.199.398.803,00 PPh Badan
    Terutang10.299.894.500,00 Kredit Pajak16.713.836.373,00 PPh Badan Kurang (Lebih) Bayar(6.413.941.873,00) = 3/4/43 / 4/4 = zaOlaKolr a oOo O OPN O/B) OM) =16Jumlah PPh yang masih harus (lebih) bayar (6.413.941 .873,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut111455.15/2013/PP/MXXB Tahun 2018, tanggal 15 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:
    Menyatakan menolak banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00413/KEB/WPJ.06/2016, tanggal19 Desember 2016 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00109/406/13/073/15, Tanggal 8 Oktober 2015, atas nama PT Bina Sains Cemerlang,NPWP 01.317.328.1073.000, beralamat di The Plaza Office lantai 36, JalanMH Thamrin Kav 2830, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta10350;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir
    Putusan Nomor 1743/B/PK/Pjk/2019Penghasilan Badan Tahun Pajak 2013 Nomor 00109/406/13/073/15,Tanggal 8 Oktober 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP01.317.328.1073.000; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangana.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 04-07-2023 — Putus : 12-09-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 170/B/2023/PT.TUN.JKT
Tanggal 12 September 2023 — Pembanding/Penggugat : Wang Xiu Juan Alias Susi
Terbanding/Tergugat : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT Tuah Globe Mining
81 — 89
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 25-10-2016 — Putus : 30-01-2017 — Upload : 08-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 256/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Januari 2017 — DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP Indonesia) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
117 — 44