Ditemukan 1021591 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Usaha ilegal Persaingan usaha - persaingan usaha Izin usaha
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-10-2019 — Putus : 09-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 Januari 2020 — Penggugat:
Johanes Hermanto
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA
194 — 153
  • Penundaan

    Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap

    Eksepsi:

    Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

    Pokok Perkara:

    1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
    2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha
    Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Wisma Shinta, tertanggal 27 Juni 2019;
  • Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 296.000,00.
    Bahwa berdasarkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang telah didaftarkan oleh PENGGUGAT pada tahun 1987 dan perbaruan terakhir ditahun 2017 dengan Nomor Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)1/14.27/31.75.02/1858.8/e/2017 yang berlaku seumur hidup, selamaPENGGUGAT masih menjalankan usaha Pariwisata, PENGGUGAT telahHalaman 3 dari 44 halaman.
    ;Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undangundang No.51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang No.5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No.51/2009")menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negaraadalah sebagai berikut (kutipan):"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangTata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata denganbadan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah,sebagai akibat dikeluarkannya
    keputusan Tata Usaha Negara, termasuksengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku.
    Bahwa PENGGUGAT adalah subyek hukum yang kepentingannyadirugikan akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 UU No.9/2004, antaralain:a) PENGGUGAT sebagai warga negara Indonesia merasa dirugikankarena TIDAK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN JAMINANterhadap Usaha Pariwisata dengan nama usaha WISMA SHINTA,beralamat JI.
    Usulan ini tentang Pencabutan TandaDaftar Usaha Pariwisata a.n.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 04-11-2015 — Upload : 18-02-2016
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1234/Pid.sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 4 Nopember 2015 — SYAFRUDDIN als UDIN bin H. MARDANI
102 — 8
  • MARDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha bahan bakar minyak tanpa ijin usaha niaga;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDDIN als UDIN bin H.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Pertanahan
Register : 05-06-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 28-11-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 17/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 26 Oktober 2017 — STEFANUS R.TH. SOUKOTTA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Kebon Kacang IX No. 34 RT.015 RW. 008 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, sekarang beralamat di Jl. Anthony Rhebok No. 17 RT.002 RW 003 Kelurahanan Honipopu Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. Firel E. Sahetapy,S.H., M.H. 2. Henry S. Lusikooy, S.H., M.H. 3. Ardiyah Leatemeia, S.H., M.H. 4. Dian J. G. Sitaniapessy, S.H., M.H. Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Kantor advokat & Konsultan Hukum Firel E. Sahetapy, S.H. M.H., dan Rekan, beralamat di jalan Dana Kopra Nomor 1/29 Ambon berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/SK-TUN/VI/FES/2017 tanggal 12 Juni 2017; Selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT; M E L A W A N 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA AMBON; Berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: 1. Nama : Dave. A. H. Poroe, SH. NIP : 197610242002121003 Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Alamat : Kantor Pertanahan Kota Ambon 2. Nama : Sayid Hasan Assagaff, SH. NIP : 196804272009031002 Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Pertanahanan Kantor Wilayah Alamat : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku 3. Nama : Khikmanto Supribaadi, S.T. NIP : 198010152008041003 Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Kepala Seksi Survey dan Pengukuran dan Pemetaan Alamat : Kantor Pertanahan kota Ambon 4. Nama : Tresia D. Mulder NIP : 197609101993031001 Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan : Staf Kantor Pertanahan Kota Ambon Alamat : Kantor Pertanahan kota Ambon Kesemuanya memilih beralamat pada kantor Pertanahan Kota Ambon Jalan Jenderal Sudirmaan Tantui Nomor 1 Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2092 / Sk – 81 . 71 / VII / 2017 tanggal 04 Juli 2017 ; Selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT ; 2. JHON LOUIS HULISELAN, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jl. Anthoni Rebhok, No. 15, RT.002/RW. 003, kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon ; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1. Barbalina Matulessy, S.H., M.Hum. 2. Cristina Nel Titirloloby, S.H. Keduanya berkewarganeragaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat kantor di jln. Haruhun, Karang Panjang, RT.004/RW.003, Gang Moleng, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 04/SK-TUN/VII/BM/2017 tertanggal 6 Juli 2017. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
134 — 0
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Ahusen Jln Anthoni Rhebok, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1980 Nomor: 3/AH/80, Luas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi) Nama Pemegang Hak DR. LODEWYK HULISELAN pengeluaran sertifikat di ambon tanggal 13 September 1984;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Sertifikat Hak Milik Nomor : 525/Desa Ahusen Jln Anthoni Rhebok, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku Gambar Situasi tanggal 10 Maret 1980 Nomor: 3/AH/80, Luas 430 m2 (empat ratus tiga puluh meter persegi) nama Pemegang Hak DR. LODEWYK HULISELAN pengeluaran sertifikat di ambon tanggal 13 September 1984;4.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-03-2024 — Putus : 25-07-2024 — Upload : 26-07-2024
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 17/G/2024/PTUN.MKS
Tanggal 25 Juli 2024 — Penggugat:
ILHAM ARI FAUZI AMIR USKARA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
251 — 36
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. :115 / Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m2, atas nama Rahima,

    3.

    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik No. :115 / Desa Romangloe, tanggal 12 April 1978, Gambar Situasi 58 / 1978 tanggal 8 Maret 1978, Luas 20.000 m2, Atas nama Rahima,

    4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.771,000,00. (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan PN KUNINGAN Pidana Umum Penghinaan
Register : 19-01-2006 — Putus : 16-05-2006 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 30/Pid.B/2006/PN.Kng
Tanggal 16 Mei 2006 — H. KUSPENDI Bin H. CASMITA
60 — 15
  • CASMITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Dari Pemerintah 2. Menghukum terdakwa H. KUSPENDI Bin H.
    CASMITA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara BersamaSamaMelakukan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Dari Pemerintahsebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (1), (2) huruf d jo pasal 53 ayat (1) huruf dUu No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;2. Menghukum terdakwa H. KUSPENDI Bin H.
    Unsur Melakukan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi3. Unsur Tanpa Ijin Usaha Dari Pemerintah ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsurunsur diatas satu persatu sebagai berikut :Ad. 1.
    Tarka tidakbisa menunjukan surat ijin usaha pengangkutan. Begitu pula terungkap diPersidangan bahwa Terdakwa H.
    Kuspendi juga tidak mempunyai ijin usaha niagaminyak bumi dari yang berwenang ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsurTanpa jin Usaha Dari Pemerintah telah terbukti secara sah dan meyakinkan dandengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam persidangansesuai dengan keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan dalam persidangan ini, perbuatan terdakwa telah memenuhi
    CASMITA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara BersamaSamaMelakukan Usaha Niaga Minyak Bumi Tanpa Ijin Usaha Dari PemerintahMenghukum terdakwa H. KUSPENDI Bin H. CASMITA tersebut dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perludijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakimkarena terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana lain sebelum masapercobaan berakhir selama (satu) tahun ;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 02-11-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 04-03-2016
Putusan PTUN MATARAM Nomor 22/G/2015/PTUN.MTR
Tanggal 24 Februari 2016 — BAIQ SANGKE dkk. vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH dan STEEFANIE ANGELIA
47 — 0
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 108/Desa Penujak, tanggal 20 Oktober 1984, Surat Ukur Nomor: 494/Penujak/2012, tanggal 8 Agustus 2012, luas 9.800 m2, atas nama Steefanie Angelia, terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat; 3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 108/Desa Penujak, tanggal 20 Oktober 1984, Surat Ukur Nomor: 494/Penujak/2012, tanggal 8 Agustus 2012, luas 9.800 m2, atas nama Steefanie Angelia, terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat; 4.
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Khusus
Register : 12-02-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Mrb
Tanggal 30 April 2014 — SURIANSYAH Bin SUTRISMAN
39 — 13
  • Menyatakan terdakwa SURIANSYAH Bin SUTRISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Tanpa Dilengkapi Dengan Izin Usaha Niaga;2.
    Barito Kula atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan usaha niagatanpa izin usaha niaga yang diperlukan untuk kegiatan usahaminyak/gas bumi.
    niaga dan pengangkutan;Bahwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan suratizin usaha niaga dan pengangkutan tersebut;e Bahwa selanjutnya saksi, terdakwa dan barang buktidibawa ke Polres Barito Kuala untuk diproses hukumlebih lanjut;4.
    Melakukan usaha niaga tanpa dilengkapi dengan izinusaha niaga.Ad. 1.
    Unsur melakukan usaha niaga tanpa dilengkapi denganizin usaha niagaMenimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahliyang dibacakan dipersidangan,bahwa Izin Usaha berdasarkanPasal 1 angka 20 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak danGas Bumi adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untukmelaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atauNiaga dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
    Menyatakan terdakwa SURIANSYAH Bin SUTRISMAN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Melakukan Usaha Niaga BahanBakar Minyak Jenis Solar Tanpa Dilengkapi DenganIzin Usaha Niaga;2.
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Perdata
Register : 11-08-2014 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 22-04-2015
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 22/PDT.G/2014/PN.LLG
Tanggal 17 Maret 2015 — Penggugat:
1.dumiyati
2.M.Yar Kopli Bin Majid
3.Maisuro Binti Majid
4.Esnawati Binti Majid
5.Derita Binti Majid
6.Eldadila Bin Majid
7.Srikandi Bin Majid
8.Peri Irawan Bin Majid
Tergugat:
PT.PP.LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk.
88 — 25

  • MENGADILI

    DALAM KONVENSI

    DALAM POKOK PERKARA

    - Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

    DALAM REKOVENSI

    - Mengabulkan gugatan rekovensi penggugat rekovensi tergugar untuk seluruhnya;

    - Menyatakan lahan sengketa seluas 12 ha yang berada di blok 89 c yang terletak didesa Aringin karang dapo kab.Musi rawas utara yang merupakan bagian dari sertifikat hak guna usaha No.07 tahun 2014

    adalah hak penggugat rekovensi/Tergugat Konvensi ;

    - Menyatakan perbuatan para tergugat rekovensi yang mengaku-ngaku memiliki lahan diatas lahan yang secara hukum dan syah merupakan hak usaha Penggugat Rekovensi /Tergugat Konvensi yang disertai dengan perbuatan berusaha mengambil TBS dari tanam yang berada diatas lahan sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;

    -Menyatakan Tergugat rekobensi.para Penggugat konvensi mempunyai hak atas lahan sengketa;

Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 21-01-2019 — Putus : 22-03-2019 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA. diwakili oleh HARI DHOHO TAMPUBOLON
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
95 — 6

  • MENGADILI:

    1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT tanggal 12 November 2018;------------------------------

    MENGADILI SENDIRI :

    1. DALAM PENUNDAAN --------------------
    --------------------------------------------------
    • Menyatakan Penetapan Nomor 27/B/2019/PT.TUN.JKT tanggal 22 Maret 2019 tentang pembatalan dan pencabutan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Juli 2018 berharga dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-------------------------------------------------------------------------------------
    1. DALAM EKSEPSI --------------------------------------------------------
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 15-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 17-01-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 553/Pid.Sus-LH/2016/PN Jbg
Tanggal 29 Desember 2016 — ALI MUSTOFA LUTFI Alias EMBING
82 — 14
  • Menyatakan Terdakwa ALI MUSTOFA LUTFI Alias EMBING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha pertambangan tanpa Ijin Usaha Penambangan (IUP);2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
    Embing bersalah melakukantindak pidana Penambangan tanpa ijin usaha penambangan (IUP) jinPenambangan Rakyat (IPK) lin Usaha Penambangan Khusus (IUPK)sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 158 UU RI Nomor 4 tahun2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Mustofa Lutfi als. Embingdengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwaditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan Jombang;3.
    Pertambangan, ljin PertambanganRakyat atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalampasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atauayat (5) perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:Bahwa sebelumnya saksi ACH.
    Bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatanpenambangan (penggalian tanah) dalam 1 (satu) hari mendapatkan antara 10 truk(rit) Sampai dengan 20 truk (rit) dengan harga per 1 truk (rit) Rp.140.000,(seratus empat puluh ribu rupiah), karena perobuatan yang dilakukan terdakwadalam melakukan usaha penambangan tanpa ada jin Usaha Pertambangan, jinPertambangan Rakyat atau ljin Usaha Pertambangan Khusus, maka terdakwadilakukan penangkapan dan diproses penyidikan oleh anggota Kepolisian sertadisita alatalat berupa
    Unsur yang melakukan usaha pertambangan tanpa surat ijin; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan ( berdasarkanpasal 1 UU RI No.4 Tahun 2009 yaitu bagian dari kegiatan usaha pertambanganuntuk memperoleh mineral dan atau batu bara dan mineral ikutannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum antara tanggal 4 Mei2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016, bertempat di Dusun Dayangan DesaGenukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang terdakwa telah ditangkappetugas ;Menimbang, bahwa berdasarkan
    Menyatakan Terdakwa ALI MUSTOFA LUTFI Alias EMBING telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Usaha pertambangan tanpa ljin Usaha Penambangan (IUP),2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 4 ( empat ) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 19/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 23 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA Diwakili Oleh : LETTU SUS ENDHI WAIRAWAN WICAKSONO, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG Diwakili Oleh : NOVI ARMITA MUSLIM, SH., MH
Terbanding/Penggugat : PT ANGKASA PURA diwakilli Muhammad Awaluddin Diwakili Oleh : RUSTAM EFENDY TURNIP, SH., MH
143 — 67
  • Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 32/G/2020/PTUN-PLG, tanggal

    4 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

    MENGADILI SENDIRI

    DALAM PENUNDAAN

    • Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang dimohonkan Penggugat tidak dapat diterima;

    DALAM EKSEPSI

    • Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tentang kewenangan Pengadilan
    Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

  1. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;
  2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
FORMUL02/PROKSI01/KIMPUTUSANNOMOR : 19/B/2021/PTTUN.MDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutussengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam perkara antara :. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,berkedudukan di Jalan Kapten A.
Negara Medan tersebut telah membaca:1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :19/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 28 Januari 2021, tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;.
Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal28 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu MajelisHakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan;. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor :32/G/2020/ PTUN.PLG.tanggal 4 November 2020;. Penetapan Hari Sidang Nomor: 19/PEN.HS/2021/PTTUNMDN tanggal 17 Maret2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021;.
., dimanadi dalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan sengketatersebut pada bundel A dan bundel B, serta suratsurat lainya yang berhubungandengan sengketa ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:32/G/2020/PTUNPLG, tanggal 4 November 2020 dalam sengketa kedua belahpihak yang amarnya berbunyi sebagai
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang No.32/G/2020/PTUN.PLG, tanggal 4 November 2020;5 Putusan Banding Nomor: 19/B/2021/PT TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM4.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 14-10-2019 — Putus : 11-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 107/G/2019/PTUN.Mks
Tanggal 11 Maret 2020 — Penggugat:
lr. Hj. Ichwanti., M.Ap
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAJENE
214 — 99
  • Dalam Pokok Sengketa:

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
    2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00553/Desa/Kelurahan Labuang Utara, tanggal 29-08-2018, Surat Ukur No. 610/Labuang Utara/2018, tanggal 15-08-2018, luas 234 m2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Lindawati, S.Pd., S.Ag.
    ;
  • Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Majene Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00553/Desa/Kelurahan Labuang Utara, tanggal 29-08-2018, Surat Ukur No. 610/Labuang Utara/2018, tanggal 15-08-2018, luas 234 m2 (dua ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Lindawati, S.Pd., S.Ag.
    Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi;Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisitindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, yangmenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;e Konkret, karena keputusan tata usaha negara objek sengketa tidakabsirak
    Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu,betentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku;b.
    Kompetensi Absolut/Kewenangan Mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara;b.
    yang dimaksud objek sengketa sehingga menjadikewenangan Peradilan Umum (Perdata);Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negaradiatur dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yangmenentukan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenanguntuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama;Menimbang, bahwa batasan formal yuridis mengenai Sengketa
    tata usaha negara di wilayah hukumProvinsi Sulawesi Barat masih menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha NegaraMakassar, sehingga sengketa a quo, baik secara absolut mapun relatif, menjadikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus,dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50, dan Pasal 54ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi Tergugat mengenaiKompetensi
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 28-05-2014 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 406/Pid.B/2014/PN.Sgl
Tanggal 3 Juli 2014 — Romadon Als Madon Bin Jemain
29 — 8
  • Menyatakan Terdakwa Romadon Als Madon Bin Jemain tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa izin Usaha Niaga Bahan bakar minyak sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;2.
    penunjukan Majelis Hakim ;Penetapan Majelis Hakim Nomor: 406/Pid.B/2014/PN.Sgl tanggal 14 Mei2014 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa serta memperhatikanbarang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh PenuntutUmum yang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa Romadon Als Madon Bin Jemain terbukti bersalahsecara bersamasama melakukan usaha
    Kemudiansetelah Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut selesai dikuras dari tangki mobiltersebut oleh saksi Isa Prasetio Als Isa dijual kepada Terdakwa, dan setelah ditanyakankepada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin usaha penyimpanan untuk melakukanpenyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi dari pihak berwenang, yang mana bahanHalaman 3 Putusan No.406/Pid.B/2014/PN.Sglbakar minyak jenis solar Terdakwa beli dari saksi Isa Prasetio Als Isa sebanyak 2 (dua)jerigen yang mana perjerigennya seharga
    cara meletakkan baskom dibawah tangki mobiltersebut kemudian Bahan Bakar Minyak jenis solar dari tangki mobil tersebutditumpahkan kedalam baskom, lalu Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dituangkandi baskom tersebut dimasukkan kedalam jerigen dengan menggunakan corong plastik.Kemudian setelah Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut selesai dikuras dari tangkimobil tersebut oleh saksi Isa Prasetio Als Isa dijual kepada Terdakwa, dan setelahditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin usaha
    Jemain.e Bahwa Saksi Tidak Memili Izin Usaha Menyimpan dan Niaga BBM Jenistersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;1 Ahli Asreza. S, Si, MT, keterangannya yang dibacakan sebagai berikut :e Bahwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwaRomadon Als. Madon Bin.
    Melakukan Niaga tanpa ada izin usaha niagaMenimbang, bahwa Berdasarkan fakta dipersidangan berupa keterangan saksisaksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang mana telah bersesuaian satu samalain hingga diperoleh fakta hukum yang menyatakan, bahwa pada hari Kamis tanggal26 September 2013 sekira pukul 07.30.Wib di Dusun Pal 3 Ds. Air Belo Kec. MuntokKab. Bangka Barat bernama Isa Prasetio Bin.
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Pidana Khusus
Register : 03-10-2013 — Putus : 12-12-2013 — Upload : 13-02-2015
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 799/Pid.B/2013/PN.Sgt
Tanggal 12 Desember 2013 — I Zulkifli als Cici bin Bani Rais, II Didi Haryanto als Duyan bin Bani Rais III. Ermi als Setot Bin Saiman
17 — 3
  • Ermi als Setot Bin Saiman tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-sama Melakukan Usaha Penambangan Timah tanpa Ijin Usaha Pertambangan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;2.
    Muntok Kab.Bangka Barat, atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan perbuatan kegiatan usahapenambangan, tanpa dilengkapi izin usaha pertambangan, izin usahapertambangan khusus, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara carasebagai berikut:Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula padahari Minggu tanggal 23 Juni 2013 sekira pukul 19.30 WIB Zulkifli bersama samadengan Didi Haryanto als Duyan bin Bari
    Dengan sengaja turut serta melakukan usaha penambangan tanpadilengkapi dengan izin usaha Pertambangan;Ad.1.
    Dengan Sengaja turut serta melakukan Usaha Penambangan tanpaDilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aris Mat Dai,keterangan saksi Ahli Fajri dan keterangan para terdakwa dihubungkan denganbarang bukti dipersidangan telah terungkap fakta hukum pada hari Minggu,tanggal 23 Juni 2013, di areal perkebunan kelapa sawit PT. GSBL, blok H. 32Divisi V di daerah dusun air ibul desa Belo Laut Kec. Muntok Kab.
    Ermials Setot Bin Saiman tersebut telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersamasama Melakukan Usaha Penambangan Timah tanpa ljin UsahaPertambangan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itudengan pidana penjara masing masing 6 (enam) bulan dandenda masingmasing sebesar Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah),dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;Menetapkan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 30-03-2020 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 71/B/2020/PT.TUN.MDN
Tanggal 28 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. MAHARDIKA IMAN SARANA diwakili oleh IMMANUEL MARUDUT SIMATUPANG, ST
Terbanding/Tergugat : KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN KONSTRUKSI / PUPR DELI SERDANG
123 — 2

  • MENGADILI

    1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-------------------
    2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 236/G/2019/PTUN-MDN., tanggal 15 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------

    MENGADILI SENDIRI

    1. DALAM PENUNDAAN:-Menolak permohonan Penggugat/Pembanding
    untuk menunda pelaksanaan keputusan Tergugat/Terbanding yang dimohon batal ( obyek sengketa );------------------------------------------------------------------------
  • DALAM EKSEPSI :-Menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbanding tentang Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo;-----------------------------------------------------------------
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Kepegawaian
Register : 06-07-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 06-01-2016
Putusan PTUN KUPANG Nomor 16/G/2015/PTUN-KPG
Tanggal 29 Oktober 2015 — DOMIANUS MODJO, S.Pd.,M.Si (Penggugat) GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR (Tergugat)
106 — 43
  • Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 ; ---------------------------------------------------------3.
    Mewajibkan Gubernur Nusa Tenggara Timur (Tergugat) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx. 012/KEP/21/2015 tentang Penjatuhan Hukuman Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Domianus Modjo, S.Pd., M.Si., NIP. 19690413199903 1 015 ; ---------------------------------------------------------------4.
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 18-01-2012 — Putus : 09-05-2012 — Upload : 17-09-2013
Putusan PN BATULICIN Nomor 11/PID.SUS/2012/PN.Btl
Tanggal 9 Mei 2012 — HERMAN HADI bin (alm) GERUDIN
65 — 26
  • Menyatakan terdakwa HERMAN HADI bin (alm) GERUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IJIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP);2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN HADI bin (alm) GERUDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.
    Tanah Bumbu dan terdakwa dalammelakukan usaha penambangan tersebut tidak memilikiIjin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun perijinanlainnya dan tidak berdasarkan legalitas PT.
    pertambangan meliputi usaha pertambanganmineral dan batubara.17Bahwa usaha pertambangan meliputi usaha pertambanganmineral dan batubara, dan izin usaha pertambanganmeliputi IUP Eksplorasi dan IUP OP.Bahwa dalam membuat atau mengeluarkan izin UsahaPertambangan yaitu mengecek mengenai Jlahan ataulokasi yang di mohon sesuai dengan wilayahpertambangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahnamun dari pihak pertambangan hanya melihat batas batas daerah yang diajukan oleh si pemohon dan diukur dengan alat
    ukur penentuan lokasi ataukoordinat dan setelah lahan tersebut belumditerbitkan ijin usaha pertambangan dan dinyatakanmasih kosong maka lahan tersebut dapat diterbitkanijin usaha pertambangan setelah melalui proseslelang.Bahwa yang menerbitkan ijin usaha pertambanganadalah Bupati selaku Kepala Daerah dan setelahdilakukan pengecekan di lokasi pengambilan koordinattersebut dan di lakukan pengukuran dengan GPS makasaksi mengetahui bahwa lokasi tersebut padakoordinat S 03 45 53,0 E 115 23 06,3 adalahberada
    UNSUR MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN;Menimbang, bahwa yang dimaksud usaha pertambanganmenurut Pasal 1 angka 6 Undangundang Nomor 4 Tahun2009 adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineralatau batubara yang meliputi tahapan kegiatanpenyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan,konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.
    Pasal1 angka 7 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 menentukanIzin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUPadalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 UndangundangNomor 4 Tahun 2009 menentukan bahwa Penambangan adalahbagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksimineral dan/ atau batubara dan mineral ikutannya.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum~= yangsebagaimana tersebut diatas diketahui bahwa terdakwatelah ditangkap oleh petugas Kepolisian POLSEK
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 27-03-2024 — Putus : 28-05-2024 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 251/Pid.B/2024/PN Blb
Tanggal 28 Mei 2024 — Penuntut Umum:
IMDAD MAHATFA VIRYA, S.H.
Terdakwa:
HADI SOPYAN Bin TATENG RAMDAN
53 — 24
  • pertama Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  • Menetapkan barang bukti berupa;
    • 1 (Satu) Bekas Akte Jual Beli Nomor : 66/2019;
    • 1 (satu) Lembar kwitansi Penitipan Modal Usaha
      , tanggal 26 Juni 2023;
    • 1 (satu) Lembar Kwitansi Penitipan Modal Usaha Tanggal 12 April 2023;
    • 1 (satu) Lembar print out rekening Bank BCA No Rekening 4371236702 an.
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 21-07-2022 — Putus : 22-08-2022 — Upload : 22-08-2022
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 94/B/2022/PT.TUN.SBY
Tanggal 22 Agustus 2022 — HJ.BAIQ INDRI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
95 — 20
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 56/G/2021/PTUN.MTR, tanggal 6 Juni 2022 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 13-05-2015 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 89/B/2015/PT.TUN.SBY.
Tanggal 29 Juli 2015 — MOH. AGUS WIBOWO vs LURAH SAMBIKEREP, KECAMATAN SAMBIKEREP DAN PT. MAHAPURA JAYA
34 — 19
  • Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/G/2014/PTUN-SBY, tanggal 11 Desember 2014, yang dimohonkan banding ; ------------------------------------------------------------------3. Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) .
    PUTUSANNOMOR : 89/B/2015/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negarapada Pengadilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkanputusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : MOH.
    NOVAN EDI SAPUTRA,SH ; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan paraAdvokad dan Penasehat Hukum pada AMOZ HZ TAKA &ASSOCIATES Adocates & Legal Consultants berkedudukanhukum di Jalan Bung Tomo No. 8 Kav. 33, Ngagel Surabaya ; Selanjutnya disebut : JERGUGAT IIl INTERVENSI /TERBANDING ; PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 89/PEN/2015/PTTUN SBY tanggal 8 Juni 2015 tentangPenunjukan Majelis Hakim
    yang memeriksa dan mengadili sengketa ini; Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 135/G/2014/PTUNSBY, tanggal 11 Desember 2014 ; Penetapan Ketua Majelis Nomor : 89/PEN.HS/2015/PT TUN.SBY,tanggal 29 Juli 2015, tentang Penetapan Hari Sidang pembacaani Berkas perkara dan surat surat yang terlampir dan berkaitan denganSe@rigketa IM 5 ssssssesseseeseesee ene eesesese snes emeetee neem neeHal. 3 dari 15 hal.
    Agus WibOwW0 ; nnn nen nnn mene nn nnn nnn nen nnn cnn nnaneMenimbang , bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan mengenaiDuduknya Sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan PengadilanTata Usaha Negara Surabaya Nomor : 135/G/2014/PTUN.SBY tanggal 11Desember 2014, sehingga diperoleh kronologis peristiwa yangringkasannya sebagal DEriKut 3 ==