Ditemukan 2676318 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pemerintah daerah Peraturan pemerintah Penghinaan Pemerintah kota padang Barang jasa pemerintah
Pengadilan PN SUMBAWA BESAR Perdata
Register : 14-04-2023 — Putus : 31-05-2023 — Upload : 24-07-2023
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Sbw
Tanggal 31 Mei 2023 — Penggugat:
L.AHMAD YAMIN
Tergugat:
BUPATI SUMBAWA
Turut Tergugat:
1.IBRAHIM PATAH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
41 — 20
  • Penggugat:
    L.AHMAD YAMIN
    Tergugat:
    BUPATI SUMBAWA
    Turut Tergugat:
    1.IBRAHIM PATAH
    2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
    3.KANTOR PEMERINTAH DAERAH DESA DALAM
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 22-12-2021 — Upload : 24-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pdt.Sus-HKI/2021
Tanggal 22 Desember 2021 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DK VS HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.
481 — 307 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali I: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: 1. PT SUKSES BERSAMA AMPLASINDO, dan 2. JOHNY BINTORO NJOTO tersebut;
    PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS, DK VS HUBEI YULI ABRASIVE BELTS GROUP CO., LTD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016
Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
194 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 21-02-2023 — Putus : 01-08-2023 — Upload : 01-08-2023
Putusan PN SURABAYA Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Sby
Tanggal 1 Agustus 2023 — BANK INA PERDANA
3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA
107 — 64
  • BANK INA PERDANA
    3.PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 09-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 12-01-2016
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 163 / B / 2015 / PT TUN. SBY
Tanggal 17 Nopember 2015 — KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Rajawali Nusantara Indonesia. vs 1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA. 2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA
59 — 29
  • KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan PT. PPEN Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) untuk selanjutnya disebut PT. Rajawali Nusantara Indonesia. vs 1. SEKOLAH DASAR (SD) TRISILA. 2. YAYASAN PENDIDIKAN TRISILA
Pengadilan PN KABANJAHE Perdata Waris
Register : 28-11-2012 — Putus : 12-11-2013 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 44/PDT.G/2012/PN.KBJ
Tanggal 12 Nopember 2013 — - MILAP PURBA Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
91 — 31
  • - MILAP PURBA Vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA cq DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROVINSI SUMATERA UTARA
Pengadilan PN Dataran Hunipopu Perdata
Register : 15-04-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
KORNELES SAPIA
Tergugat:
1.DAVID TOMATALA
2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
Turut Tergugat:
CAMAT KAIRATU
128 — 126
  • Penggugat:
    KORNELES SAPIA
    Tergugat:
    1.DAVID TOMATALA
    2.GM PT.PLN PERSERO WIP MALUKU, MALUKU UTARA
    3.PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN
    Turut Tergugat:
    CAMAT KAIRATU
    PEMERINTAH NEGERI KAMARIAN beralamat di Negeri Kamarian,Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.4.
    , menghimpundan menyalurkan aspirasi masyarakat, bersamasama denganPemerintah Desa membuat Peraturan Negeri/Desa;Bahwa Pemerintah Desa Kamariang dalam menjalankan tugasnya tidakpernah melibatkan Badan Permusyawaratan Desa apalagi terkait jual bellitanah untuk proyek strategis Pemerintah;Bahwa selain persoalan yang terjadi ini ada berbagai macam persoalandiamana Badan Permusyaratan Desa tidak pernah libatkan karenasesuai aturan Kebijakan strategis yang diambil oleh Pemerintah Desaharus mendapakan
    , menghimpundan menyalurkan aspirasi masyarakat, bersamasama denganPemerintah Desa Peraturan Negeri/Desa;Bahwa Pemerintah Desa Kamariang dalam menjalankan tugasnyaapakah tidak pernah melibatkan Badan Permusyawaratan, apalagi terkaitjual beli tanah untuk proyek strategis Pemerintah;Bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau Saniri bisa bersamasamadengan Pemerintah Desa meligitimasi satu akta atau peraturan yangtidak merugikan masyarakat;Bahwa Badan Permusyaratan Desa memiliki kewenangan untukmeligitimasi
    Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Negeri KamarianNomor 140/921/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda Bukti T.6;7. Fotocopy Surat Keterangan belum memiliki PBB dari Pemerintah NegeriKamarian Nomor 140/977/2018/ tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tandaBukti T17;Halaman 53 dari 82 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Drh8. Fotocopy Surat Keterangan dari Pemerintah Negeri Kamarian Nomor140/978/2018 tertanggal 8 Oktober 2018, diberi tanda Bukti T18;9.
    dan identifikasi selalu melibatkan pihak Pemerintah DesaKamariang, Koramil, Babinsa serta pemilik lahan;Bahwa sebelum tahapan inventarisasi ada pendataan awal untukmengetahui lokasi kasar selanjutnya ada sosialisasi dimana kitamengundang Pemerintah Kecamatan Kairatu, Polsek Kairratu,Pemerintah Desa Kamariang dan masyarakat;Bahwa pihak Badan Pertanahan Kab.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-09-2016 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 59/Pdt.G/2016/PN Sda
Tanggal 15 September 2016 — ., dkk Lawan: Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
34 — 12
  • ., dkkLawan:Pemerintah Republik Indonesia. Cq. Menteri Agraria Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. KAKANWIL Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, dkk
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Pemerintah Propinsi Jawa Timur cq.Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo /Bupati Sidoarjo, yangberkantor di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, dalam hal inidiwakili oleh Kuasanya : 1. Dr. Heri Soesanto, SH., MH., KepalaBagian Hukum Setda Kab Sidoarjo, 2. Aries Saputro, SH., KasubBagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab Sidoarjo, 3.Machwal Anam, SH., Staf pada Bagian Hukum Setda Kab Sidoarjo,4.
    / Pemerintah Daerah,(TERGUGAT IT ) , setelah dipelihara oleh Perusahaan selama jangkawaktu yang ditentukanBahwa hingga saat ini tidak pernah ada pembangunan perumahan diatas tanah milik PENGUGAT (Yayasan Dharma Propinsi Jawa Timur)161718tersebut point (satu) dan point 2 (dua) permohonan ini; sehinggatidak ada obyek yang harus dipelihara dan tidak ada obyek yangharus diserahkan kepada TERGUGAT ITI (Pemerintah KabupatenSidoarjo).e Bahwa oleh karena SK Gubernur tersebut point 4 (empat) butir a telahbatal
    No 28 Tahun 2004 . tentangYayasan.Bahwa keberadaan Berita Acara Musyawarah Kelurahan Sepanjang KecamatanTaman Kabupaten Sidoarjo yang membuktikan Tidak pernah ada TIMVERIFIKASI yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (vide point 4 bukti ini).
    Pemerintah KabupatenSidoarjo/Bupati Sidoarjo sebagai Tergugat II (3).
    Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat I (2).Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo/Bupati Sidoarjo sebagai Tergugat II(3).
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-11-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 18-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 97/PDT/2014/PT BTN
Tanggal 5 Januari 2015 — Pembanding/Penggugat : YANA SURYANA Diwakili Oleh : YANDI DHARYANDI.SH
Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri RI Cq Gubernur Banten Cq BUPATI PANDEGLANG Diwakili Oleh : PEPEN PENI YUDA.SH
65 — 11
  • Pembanding/Penggugat : YANA SURYANA Diwakili Oleh : YANDI DHARYANDI.SH
    Terbanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementrian Dalam Negeri RI Cq Gubernur Banten Cq BUPATI PANDEGLANG Diwakili Oleh : PEPEN PENI YUDA.SH
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 02-06-2020
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 31/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 12 Mei 2020 —
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
281 — 178
  • /p>

    - Menolak Seluruh Eksepsi Tergugat dan Terggugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu (Daluarsa) dan Kompetensi Absolut

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

    2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002, Luas 594 M2 , atas Nama Pemerintah

    Kota Palangkaraya ;

    3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002, Luas 594 M2 , atas Nama Pemerintah Kota Palangkaraya ;

    4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.536.000,- (Satu Juta Lima Ratus


    Tergugat:
    KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
    Intervensi:
    PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA (Diwakili oleh WALIKOTA PALANGKA RAYA bernama FAIRID NAPARIN)
    Menyatakan Batal Sertipikat Hak Pakai Nomor : 12 Kelurahan Panarung,Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah,tanggal 3 Agustus 2002, Surat Ukur Nomor : 1102 tanggal 3 Agustus 2002,Luas 594 M2, atas Nama Pemerintah Kota Palangkaraya ;Him 4 dari 11 hlm.Put.Nomor 215/B/2020/PT.TUN.JKT.3.
    , atas Nama Pemerintah KotaPalangkaraya ;4.
    perkara a quo adalahSertipikat Hak Pakai Nomor 12 Kelurahan Panarung, Kecamatan PahandutKota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 03 Agustus 2002,Surat Ukur Nomor 1102 tanggal 3 Agustus 2002, luas 594 M2, atas namaPemerintah Kota Palangkaraya (vide bukti P1 = T1=T Il Int1); Bahwa benar Surat Keputusan objek sengketa merupakan pengganti darisertipikat Hak Pakai Nomor 483/Desa Pahandut tanggal 23 April 1999 (videbukti T7) yang diterbitkan berdasarkan surat permohonan dari Almes atasnama Pemerintah
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 26-10-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Slr
Tanggal 27 Agustus 2020 — Penggugat:
NURNIWATI Binti BABA'OANG
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
111 — 44
  • Penggugat:
    NURNIWATI Binti BABA'OANG
    Tergugat:
    1.PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR Cq. BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    2.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
    Bahwa di akhir tahun 1960an atau di awal tahun 1970an, OBJEKGUGATAN tersebut tanpa persetujuan BABA OANG di ambil alihpenguasaanya oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar untuk dijadikan atau di gunakan Sekolah Taman Kanak Kanak;7.
    Bahwa setelah Pemerintah Kabupaten Tingkat Il Selayar berubahnama di awal tahun 2000an menjadi Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ), Sekolah Taman Kanak Kanak Pertiwi tersebut tetapdalam lingkungan /kekuasaan Pemerintah Kabupaten Selayar;9. Bahwa di akhir tahun 2007, Pemerintahn Kabupaten Selayar( TERGUGAT I!)
    Bahwa atas Permohonan Pemerintah Kabupaten Selayar( TERGUGAT ) tersebut, TERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebihdahulu ke Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT,TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atas OBJEK GUGATANdengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020 atas nama PemerintahKabupaten Selayar dan terdaftar dalam Pembukuan TERGUGAT Iltanggal 5 12 2007;11.Bahwa ditahun 2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah namalagi menjadi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT )di mana
    tanpa izindari Ahli Waris BABA OANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT memohon ke TERGUGAT II untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai atasOBJEK GUGATAN atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa atasPermohonan Pemerintah Kabupaten Selayar ( TERGUGAT ) tersebut,Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2019/PN SirTERGUGAT II tanpa ada konfirmasi terlebin dahulu ke Ahli Waris BABAOANG termasuk PENGGUGAT, TERGUGAT II menerbitkan Sertifikat HakPakai
    atas OBJEK GUGATAN dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 0020atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar dan terdaftar dalam PembukuanTERGUGAT II tanggal 5 12 2007;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat bahwa di tahun2010, Pemerintah Kabupaten Selayar berubah nama lagi menjadi PemerintahKabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT ) di mana Sekolah TamanKanak Kanak Pertiwi tersebut tetap berada dalam lingkungan / kekuasaanPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar ( TERGUGAT 1);Menimbang, bahwa dalam gugatannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 29-05-2007 — Upload : 27-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 789K/PDT/2003
Tanggal 29 Mei 2007 — YOHANIS SIOTO ; PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YOHANIS SIOTO ; PEMERINTAH R.I. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADANPERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SIKKA
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 26-02-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Tergugat:
Nyonya Nanik Sutristiati
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
124 — 53
  • Penggugat:
    Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
    Tergugat:
    Nyonya Nanik Sutristiati
    Turut Tergugat:
    KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 14-09-2022 — Putus : 17-10-2022 — Upload : 17-10-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 567/PDT/2022/PT SBY
Tanggal 17 Oktober 2022 — Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
Terbanding/Penggugat : RIZA SUNARSIH
Turut Terbanding/Tergugat I : WIJI SANTOSO
Turut Terbanding/Tergugat II : SETYO BUDI
80 — 7
  • Pembanding/Tergugat III : Pemerintah Desa Tuwiri Wetan Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban
    Terbanding/Penggugat : RIZA SUNARSIH
    Turut Terbanding/Tergugat I : WIJI SANTOSO
    Turut Terbanding/Tergugat II : SETYO BUDI
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 05-08-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 PK/Pdt/2011
Tanggal 5 Agustus 2011 — PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO ; SANDIHARJA, dkk
42 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PEMERINTAH RI Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH IX DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PURWOKERTO ; SANDIHARJA, dkk
    ., ParaKepala dan pelaksana Pemerintah RI Cq. DepartemenKeuangan RI Cq. Direktorat jenderal kekayaan negara Cq.Kantor Wilayah IX Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)Purwokerto DK., berkedudukan di JI.
    Pemilik semula yang dirugikan oleh debitur, yaitu Penggugathanya berhak menuntut ganti kKerugian kepada pihak yang menjaminkan barangsengketa yang didalilkan milik Penggugat, yaitu Tergugat dan Tergugat II/debitur;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengantidak perlu mempertimbangkan alasanalasan peninjauan kembali lainnyamenurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH RI Cq
    Peninjauan Kembali adalahpihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dan dalam peninjauan kembali;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009,UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: PEMERINTAH
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-04-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 PK/Pdt/2020
Tanggal 28 April 2020 — Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka (Bupati Bangka), sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. FACHROZI HS, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
158 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka (Bupati Bangka), sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. FACHROZI HS, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;
    PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA (BUPATIBANGKA), berkedudukan di Jalan A. Yani (Jalur Dua),Sungailiat 33215, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-05-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 100/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 12 Mei 2015 — RUMYATI, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q Bupati Kabupaten Tegal Jl. Dr. Sutomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal, dkk
25 — 16
  • RUMYATI, dkk melawan Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri c.q. Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q Bupati Kabupaten Tegal Jl. Dr. Sutomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal, dkk
    Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia c/q Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/qPemerintah Kabupaten Tegal c/q Kepala Dinas Pendidikan danOlahraga Kabupaten Tegal JI. A. Yani No. 51 Slawi KabupatenTegal,Dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada HERDANDONO,S.H.
    Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri RI c.q.Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q Bupati Kabupaten Tegal c/qCamat Margasari JI. Bisma No. 03 Margasari Kabupaten Tegal,4. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia c/q Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaProvinsi Jawa Tengah c/q Pemerintah Kabupaten Tegal c/qKepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegalc/qg UPTD DIKPORA Kecamatan Margasari JI. Raya MargasariKabupaten Tegal,5.
    Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Dalam Negeri RI c.q.Gubernur Provinsi Jawa Tengah c/q Bupati Kabupaten Tegal c/qCamat Margasari c/qg Kepala Desa Kalisalak KecamatanMargasari Kabupaten Tegal,6. Pemerintah Republik Indonesia c/q Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia c/q Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaProvinsi Jawa Tengah c/q Pemerintah Kabupaten Tegal c/qKepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegalc/q Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalisalak 03 JI.
    Bahwa dalil Para Penggugat pada point 20 dan point 21 adalah tidakbenar karena Pemerintah Kabupaten Tegal tidak pernahmenyampaikan akan memberikan uang pengganti atas sebidangtanah yang saat ini diatasnya berdiri SDN Kalisalak 03 KecamatanMargasari Kabupaten Tegal.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Lelang
Register : 05-03-2015 — Putus : 01-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 01/G/2015/PTUN.PLK
Tanggal 1 Juni 2015 — PUALAM SARI INDAH Melawan KETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM (BIDANG BINA MARGA dan SURDAL) domisili pada kantor UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
103 — 62
  • PUALAM SARI INDAH MelawanKETUA KELOMPOK KERJA (POKJA) KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM (BIDANG BINA MARGA dan SURDAL) domisili pada kantor UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
    Pkr No. 01/G/2015/PTUN.PLKPengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dimana Pasal 17 ayat (2) huruf c menyatakan :(2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok kerja ULP / Pejabat Pengadaan meliputi :c.
    70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPresiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;Halaman 35 dari 83 hal.
    Pkr No. 01/G/2015/PTUN.PLKKerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Bina Marga dan Surdal)tidak benar telah melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenangmengingat Pasal 64 ayat (1) huruf b dan Pasal 64 ayat (3) huruf i PerpresNomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ULP /Pejabat pengadaan Barang / Jasa diberikan kewenangan untuk menetapkanbentuk jaminan, dalam hal ini bentuk jaminan yang ditetapkan oleh UnitLayanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Murung
    dan menetapkan jadwal pelaksanaan pengadaanBarang / Jasa ; Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah Pasal 59 Ayat (2) menyatakan penyusunan jadwalHalaman 42 dari 83 hal.
    berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Unit LayananPerngadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Murung RayaKelompok Kerja Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum (Bidang Bina Margadan Surdal) tidak benar telah melakukan penyimpangan danpenyalahgunaan wewenang mengingat Pasal 64 ayat (1) huruf b danPasal 64 ayat (3) huruf i Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah ULP / Pejabat Pengadaan Barang /Jasa diberikan wewenang untuk menetapkan bentuk jaminan dalamhal ini bentuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 29-09-2003 — Upload : 23-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 019K/N/HaKI/2003
Tanggal 29 September 2003 — Liong Wang Tjong; Halim Pangestu Phang alias Phan Tjong Liem; Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Ham Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
153 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Liong Wang Tjong; Halim Pangestu Phang alias Phan Tjong Liem; Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Kehakiman dan Ham Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual cq. Direktorat Merek
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 450/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : DALIM Bin RADULAH Diwakili Oleh : Endang Mulya, SH
Terbanding/Tergugat II : SMANEGERI 1 ASTANAJAPURA
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Desa/Kuwu Kanci
59 — 48
  • Pembanding/Penggugat : DALIM Bin RADULAH Diwakili Oleh : Endang Mulya, SH
    Terbanding/Tergugat II : SMANEGERI 1 ASTANAJAPURA
    Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Cq. Kepala Desa/Kuwu Kanci
    Keputusan yang berlaku bagi Warga MasyarakatBahwa sehubungan dengan perbuatan pemerintah yang dapat dilakukandalam lingkup perbuatan hukum perdata dan hukum publik maka perludilakukan klasifikasi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pemerntahsebelum mengajukan permasalahan berkenaan dengannya ke pengadilan,karena akan sangat berpengaruh terhadap peradilan mana yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perbuatan hukum dari pemerintah tersebut.Bahwa Surat Pernyataan Tergugat II, Tentang Status
    Kabupaten Cirebon telahmengacu pada Peraturan perundangundangan, akan tetapi karena amanatUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,kewenangan SMA/SMK diserahkan kepada Pemerintah Provinsi.
    Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang beradapada instansi pemerintah, maupun pada pihak ketiga;b. Uang yang harus disetor pada pthak ketiga kepada negara/daerah;Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada padainstansi pemerintah maupun pada pihak ketiga;d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya miliknegara/daerah;e.
    Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/1961) peraturantentang pendaftaran yang berlaku pada saat itu, karena Pembandingmendalilkan jual beli terjadi pada 28 Mei 1973.