Ditemukan 4062806 data
1.MAHMUD REMPE, SH
2.CORNELIS NDAPAMERANG, ST
3.YOHANES NADE TUPEN
Termohon:
KEPALA KEJASAAN NEGERI LEMBATA CQ. PENYIDIK KEJAKSAAN NEGERI LEMBATA
6 — 3
CHIANG CHENG HSUAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Cimahi
16 — 2
ANTON HARTONO
Termohon:
KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDUNG RESKRIM UNIT HARDA
22 — 0
Iskandar Bin Rustam Effendi
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Metro
25 — 21
SYAFRUDDIN Alias DUDING Bin SYARIFUDDIN
Termohon:
1.KASATRES NARKOBA POLRES PINRANG Cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR PINRANG
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG
25 — 0
ANNAS MAAMUN
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK Cq PIMPINAN KPK
63 — 60
SAMSURI Als SAM Bin SAIKAN
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA BANGKA BELITUNG cq KAPOLRES BELITUNG
27 — 14
Dongan Torang Pangaribuan
Termohon:
Kapolres Toba Samosir Cq Kasat Reskrim Polres Toba Samosir
60 — 0
Bernard Budiarti Tampubolon
Termohon:
Kepolisian Resor Toba
66 — 36
tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentianpenuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidakdiajukan ke pengadilan.Bahwa objek Praperadilan tidak hanya sebatas yang tercantum didalam KUHAP, dalampraktek Hakim telah melakukanpenemuanhukumterkaitobjek
Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus keatas ataukebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa;B. Saudara dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa,saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyahubungan karena perkawinan dan anakanak saudara terdakwasamapi derajat ketiga;C.
Menurut tempat kerja Rumah Sakit atau Laboratorium Tempat Kejadian Perkara Ruang kantor atau sidangd.
Sah atau tidaknya suatu) penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasaTersangka;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
Pelacakan (tracking) dan/atau;i.
DR. BENNY HERMANTO,JAP
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN
88 — 41
Bahwa, praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAPsecara jelas dimaksudkan sebagai lembaga atau sarana untuk mengujiapakah tindakan/upaya paksa yang dilakukan penyidik/penuntut umumsudah sesuai dengan undangundang dengan telah dilengkapi administrasipenyidikan/penuntutan secara cermat atau tidak, dengan demikian padaprinsipnya tuntutan praperadilan menyangkut sah tidaknya suatu tindakanpenyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan ataupenuntutan;2.
Bahwa, perlunya pengawasan terhadap tindakan penyidik atau penuntutumum melalui praperadilan adalah untuk melindungi hak kemerdekaan danhak asasi seseorang dari kesalahan atau kesewenangwenangan yangdilakukan oleh penyidik atau penuntut umum;3.
Berdasar ketentuan itu, maka seseorang yangditetapbkan Tersangka oleh Penyidik atau Penuntut Umum berhakmengajukan tuntutan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangkadalam proses penyidikan atau penuntutan untuk menguji apakah penetapantersangka telah dilakukan secara sah atau tidak, dan apakah penyidik ataupenuntut umum telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penetapantersangka atau tidak;4.
diancam karena penggelapan, dengan pidana palinglama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilanratus rupiah.35.Bahwa, Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidakdidasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang mendukung dan membuktikanperbuatan Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yangdisangkakan terhadap Pemohon.
Bahwa persangkaan yang diterapkan atas perbuatan Pemohon adalahsebagai berikut:Persangkaan PrimerPasal 378KUHP dengan rumusan "Barang siapa dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untukmenyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutangHalaman 26 dari 48 Putusan No. 71/Pid.Pra/2019/PNMdnmaupun menghapuskan pihutang diancam
ASEP SAEPUDIN
Termohon:
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi
28 — 5
1.Rudy
2.David Angdreas alias Awi
Termohon:
1.Kombes Pol Teddy Jhon Sahala Marbun, SH.,M.Hum
2.Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, S.I.K
3.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN
4.Kompol M HasanBy, SH
5.AKF Sf Sibarani, SH
6.Kompol Teuku Fathir Mustafa, S.I K., MH
7.Kompol Adrian Risky Lubis, S.I.K
8.Jama K Purba, SH.MH
9.AKP Arya Nusa Hindrawan, S.I.K
10.AKP Mardianta Br. Ginting, SH.MH
11.AKP Zikri Muamar, S.I.K
12.Iptu Junaidi Pardede, SH. MH
13.Ipda Omrin Siallagan, SH
14.Aiptu M Siahaan, SH
15.Aiptu Alam Surya Wijaya
16.Aipda Hari Tenang k, SHI
17.Iptu Widiyatma R P Lumbanraja, S.Tr.K
18.Briptu Yopi Rinaldi Ritonga
19.Aiptu Zulhijri, SH
20.Briptu Wahyu Adi Syahputra
21.Briptu Angga Aldiyansyah
18 — 15
SUKISMIATI
Termohon:
Pemerintah RI melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia melalui Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Melalui Kepala Kepolisian Resort Kediri
66 — 1
SUGENG PAMUDJI, SH.
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Prajekan
19 — 7
- Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah;
- Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon terkait perkara tindak pidana Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan
Oktovianus Seldi Ulu Bere
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia cq Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Kepolisian Resort Malaka
122 — 78
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikanatau penghentian penuntutan;b.
Pasal 27 ayat (3) UndangUndang Nomor 19Tahun 2016 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Atbtentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Pasal 310 KUHP atau Pasal 311KUHP 1 ayat (1) sebgaimana tersebut di atas adalah : Unsur Setiap Orang; Unsur sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ataumentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasielektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaandan/atau pencemaran
Menyatakan Tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagaiTersangka terkait dugaan tindak pidana Setiap orang dengan sengaja dan tanpahak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapatdiaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memilikimuatan penghinaan dan/atau pencemaran dan fitnah sebagaimana di maksuddalam Pasal 45 ayat (3) Jo.
undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahanatas undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksielektronik atau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP.8.
undangundang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahanatas undangundang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksielektronik ataupasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP atau pasal 207 KUHP.9.
ABD. RAHMAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Gowa Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gowa
182 — 80
Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaanPraperadilan, selain daripada persoalan sah atau tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanmaupun ganti kerugian dan / atau rehabilitasi bagi seseorang yangperkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan(Pasal 77 KUHAP), juga meliputi tindakan lain sebagaimana ditentukansecara tegas dalam Pasal 95 KUHAP menyebutkan bahwa :(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugiankarena
ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakantindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang ataukarena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yangberdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangatau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang
Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuaidengan spirit atau run atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalamketentuan Pasal 17 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,yang berbuny!
Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 24"laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karenahak atau kewajiban berdasarkan undangundang kepada pejabat yangberwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinyaperistiwa pidana.
, tata cara atau penalaran hukum menjadi sangat penting dalamhukum acara pidana.
RASDIANA,SE,.MM
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan
154 — 65
HARDIKNAS TOMBILI, S.H Alias DIKI
Termohon:
KAPOLRI Cq KAPOLDA SULTRA Cq POLRES KONSEL Cq POLSEK LAINEA
154 — 133
Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakahtindakan/upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudahsesuai dengan undangundang dan tindakan tersebut telah dilengkapiadministrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutanPraperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan;3: Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikandan atau penghentian penuntutanb. Ganti kerugian dan atau rehabilitasibagi seseora ng yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.7.
Bahwa dari penjelasan Poin 12 6d atas seharusnyamakanisme/manejemen yang dilakukan Termohon dalam menangani perkara aquo, sebelum mengeluarkan atau menerbitkan Surat Perintah PenyidikanNomor : SP.
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP disebutkan :Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya,berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;28.
Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status Daftar PencarianOrang (DPO), maka tidak dapat diajukan permohonan praperadilan;b. Jika permohonan praperadilan tersebut tetap dimohonkan oleh Penasehathukum atau keluarganya, maka Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakanpermohonan praperadilan tidak dapat diterima.C.
Sutiyono Bin Munari
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT TRENGGALEK Cq.Satreskrim Polres Trenggalek
70 — 19
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan ataspermintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasatersangka;2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutanatas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka ataukeluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukanke pengadilan.C.
Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan ataupenghentian penuntutan;2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.D. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diaturdalam Pasal 1 angka 10 Jo.
wewenang pejabat atau badan lain.
Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaanTersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;c.
Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganyaatau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwaTersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaannya,berdasarkan bukti permulaaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidanaMenimbang, bahwa tentang kewenangan untuk menetapkan sebagaiTersangka ada pada penyidik, dan ukuran yang dapat digunakan untukmenetapkannya adalah dengan
Manahan Siregar
Termohon:
Kepolisian Daerah Riau Cq Polres Pelalawan Cq Unit PPA Polres Pelalawan
42 — 12