Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 13-02-2024 — Putus : 19-03-2024 — Upload : 19-03-2024
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 74/Pdt.P/2024/PN Blb
Tanggal 19 Maret 2024 — Pemohon:
Ny. Filna Rista
5 — 2
  • Filna Rista) untuk bertindak hukum mewakili anak tersebut dalam proses balik nama waris dan atau jual beli atas objek waris diantaranya yaitu :
    1. Sertifikat Hak Milik Nomor 2882/2011, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.
    2. Sertifikat Hak Milik Nomor 2912/2011, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka.
  • Sertifikat Hak Milik Nomor 2916/2011, Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka
    1. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 195.000.00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah )
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 08-10-2021 — Putus : 13-01-2022 — Upload : 14-01-2022
Putusan PN BATAM Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 13 Januari 2022 — Penggugat:
PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
Tergugat:
PT ENERGI LISTRIK BATAM
Turut Tergugat:
BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
427 — 289

  • M E N G A D I L I:

    Dalam Eksepsi :

    • Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon;

    Dalam Pokok Perkara :

    1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase untuk seluruhnya;
    2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal
    13 Agustus 2021;
  • Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus tidak memiliki kekuatan Hukum mengikat;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 dari register Pendaftaran putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;
  • Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari
    Penggugat:
    PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
    Tergugat:
    PT ENERGI LISTRIK BATAM
    Turut Tergugat:
    BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
    Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor43050/VIIIVARBBANI/2020 telah diputuskan dan diucapkan secaraelektronik oleh Majelis Arbitrase pada tanggal 13 Agustus 2021;Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor 317Pdt.G/2021/PN Btmb.
    Bahwa TURUT TERMOHON (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) telahmemutus perkara Nomor 43050/VIII/ARBBANI/2020 tanggal 13 Agustus2021, dengan amar berbunyi sebagai berikut:MEMUTUSKAN:1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk Sebagian;2.
    Putusan Mahkamah Agung RI No.1793 K/Pdt/1993 tanggal 16September 1998 (Bukti T24) menyebutkan:Bukti tertulis berupaSalinan Putusan Badan Peradilan agar dapat diterima sebagai alatbukti yang sah dan mempunyai daya bukti yang mengikat dalamperkara perdata, maka bukti putusan Badan Peradilan tersebut harussudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
    Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor43050/VIII/ARBBANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021;3. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor43050/VIII/ARBBANI/2020 pada tanggal 13 Agustus tidak memillikikekuatan Hukum mengikat;4.
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoretPutusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 43050/VIII/ARBBANI/2020 pada tanggal 13 Agustus 2021 dari register Pendaftaranputusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Batam;5.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 23 Juni 2015 — MALINA YULI
72 — 22
  • Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Kabupaten Balangan Nomor KEP/01/I/2012/BNNK/BLG Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa dan Staf Pengelola Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012.8.
    Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/324/XII/2011/BNN Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Atas Nama ARIEF RAKHMAN, S.Pt., MP Tanggal 30 Desember 2011.17.
    Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/105/III/2013/BNN Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Atas Nama ARIEF RAKHMAN, S.Pt., MP Tanggal 22 Maret 2013.18. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : KEP/813/055/BKD-BLG/2007 Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 diangkat manjadi Pegawai Negeri Sipil. Paringin Tanggal 28 Desember 2007.19.
    Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : kep/324/XII/2011 BNN Tentang pengangkatan Dalam jabatan dilingkungan badan narkotika nasional kabupaten balangan22. Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : Kep/295/VI/2012/BNN tentang Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkungan badan Narkotika Nasional kabupaten balangan Atas Nama Akhmad Khariadi. S.Pt23.
    Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : Kep/142/IV/2013/BNN tentang Penetapan Dala jabatan dilingkungan badan narkotika nasional24. Fotocopy legalisir berita acara serah terima barang nomor : BASTB-43/x/2012/BNN25. Fotocopy Legalisir Surat setoran pengembalian belanja (SSPB) Nomor :00928831773500026. Fotocopy legalisir kwitansi Rp. 3.000.000,- an. Arif Rakhman dan kwitansi bukti pembayaran No. 49/GUP/VI/201227.
    VIIV2011 tanggal 23 Agustus 2011.16) DIPA Kementerian Pertanian TA.2011 Nomor:1477 /018/06.4.01/18/2011 pada Satker Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2011.17) 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 106/Kpis/KU.410/1/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM),Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dana BantuanTugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan
    Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa MAATbin YURDI (alm) tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau oranglain dan menyebabkan Kegiatan Penyelamatan Kerbau Betina Produktifpada Kelompok Tani Kuripan Bersatu menjadi tidak tepat sasaran dan tidaktermanfaatkannya dana bantuan sosial sesuai pedoman tekhnis yangditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Badan
    jabatan terdakwa MAAT bin YURDI (alm) selaku KetuaKelompok Tani Kuripan Bersatu tersebut telah memperkaya diri terdakwasendiri atau orang lain dan menyebabkan Kegiatan Penyelamatan KerbauBetina Produktif pada Kelompok Tani Kuripan Bersatu menjadi tidak tepatsasaran dan tidak termanfaatkannya dana bantuan sosial sesuai pedomantekhnis yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan
    Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ke3 UU No. 31 tahun1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan , termasuk korporasi , dan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ke1Putusan No.: 18 /Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm 111SALINANUU No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini (korupsi)adalah orang perseorangan
    Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha miliknegara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan,oadan hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalketiga berdasarkan perjanjian negara.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2016 — - BINTANG J. SITUMORANG (PENGGUGAT) - SRI WAHYUNI (TERGUGAT)
133 — 63
  • - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
    Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 37/PTSArb/BPSKBB/V/2016 tertanggal18 Mei 2016.MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No.
    TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMAN(BPSK).Halaman 6Putusan Perkara No.292/Pdt.Sus.BPS K/2016/PN.Mdn Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalil PemohonKeberatan kecuali yang diakuinya secara tergas dalam jawaban ini. Bahwa menurut undangundang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungankonsumen kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)adalah:1. Undangundang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :a.
    Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara No. 37/PTSArb/BPSKBB/VI/2016 tanggal 18 Mei 20164.
    Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidak berwenang untukmengadili perkara aquo dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kab.
    Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara No.37/PTSArb/BPSKB/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.MENGADILI SENDIRIL:DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Termohon Keberatan.Halaman 20Putusan Perkara No.292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.MdnDALAM POKOK PERKARA :1.Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.. Menyatakan surat perjanjian kredit No.
Pengadilan PN Banjar Perdata
Register : 23-11-2022 — Putus : 02-05-2023 — Upload : 03-05-2023
Putusan PN Banjar Nomor 6/Pdt.G/2022/PN Bjr
Tanggal 2 Mei 2023 — Penggugat:
1.MUHAMAD ISHAK SOEBITAATMADJA alias ISHAK SOEBITAATMADJA
2.NURUL LITASARI
3.AGUS HELMI
4.RITA HAYANIES
5.KOEN KOERNIAMAN
6.KANIA RAMDHANIWATI
7.RUDI AMIRUDIN
8.NURHAYATI SARTONO
Tergugat:
8.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
9.KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
10.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJAR
11.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIAMIS
12.BADAN PERTANAHAN
60 — 16
  • Penggugat:
    1.MUHAMAD ISHAK SOEBITAATMADJA alias ISHAK SOEBITAATMADJA
    2.NURUL LITASARI
    3.AGUS HELMI
    4.RITA HAYANIES
    5.KOEN KOERNIAMAN
    6.KANIA RAMDHANIWATI
    7.RUDI AMIRUDIN
    8.NURHAYATI SARTONO
    Tergugat:
    8.KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    9.KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
    10.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJAR
    11.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIAMIS
    12.BADAN PERTANAHAN
    NASIONAL WILAYAH JAWA BARAT
    13.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
    Turut Tergugat:
    13.BATALIYON YONIF 323 RAIDER BUAYA PUTIH KOTA BANJAR
    14.KODAM III/SILIWANGI
Pengadilan PN INDRAMAYU Perdata
Register : 01-04-2022 — Putus : 13-09-2022 — Upload : 18-07-2023
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Idm
Tanggal 13 September 2022 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAMAYU
6.PEMERINTAH DESA SUMBERMULYA, KECAMATAN HAURGEULIS, KABUPATEN INDRAMAYU
73 — 57
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH JAWA BARAT Cq KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN INDRAMAYU
    6.PEMERINTAH DESA SUMBERMULYA, KECAMATAN HAURGEULIS, KABUPATEN INDRAMAYU
Pengadilan PN MADIUN Perdata
Putus : 26-05-2015 — Upload : 18-08-2015
Putusan PN MADIUN Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Mad
Tanggal 26 Mei 2015 — - SITI RUMA IDA - ELVI FEBRIANI, A.MK - ANTONIUS EKO LESTANTYO - NOTARIS MUHAMMAD ALI FAUZI, SH, - KANTOR BADAN PERTANA HAN NASIONAL KABUPA TEN MADIUN
20 — 5
  • - SITI RUMA IDA- ELVI FEBRIANI, A.MK- ANTONIUS EKO LESTANTYO - NOTARIS MUHAMMAD ALI FAUZI, SH,- KANTOR BADAN PERTANA HAN NASIONAL KABUPA TEN MADIUN
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 21-06-2022 — Putus : 05-12-2022 — Upload : 27-12-2022
Putusan PN SAMARINDA Nomor 106/Pdt.G/2022/PN Smr
Tanggal 5 Desember 2022 — Penggugat:
SUTOMO
Tergugat:
MARTU
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
66 — 19
  • Penggugat:
    SUTOMO
    Tergugat:
    MARTU
    Turut Tergugat:
    Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 04-06-2020 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 244/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 15 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : SURYATI Diwakili Oleh : SURYATI
Terbanding/Tergugat : SUDJADI Alias RASUM
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANYUMAS
73 — 30
  • Pembanding/Penggugat : SURYATI Diwakili Oleh : SURYATI
    Terbanding/Tergugat : SUDJADI Alias RASUM
    Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BANYUMAS
    ./2020/PT SMGgas setelah sabusabu terbakar dan keluar asapnya laluTerdakwa menghisap asapnya dengan menggunakan alat hisapberupa sedotan dan pipa kaca melalui mulut dan setelahmengkonsumsi sabu tersebut badan Terdakwa merasa enakserta tambah semangat karena terasa enteng selanjutnya sisasabunya Terdakwa pisahkan menjadi dua bagian dengan tujuansatu paket akan disimpan dulu sedangkan yang satu paket lagiakan dikonsumsi lagi nanti pada malam harinya kemudianTerdakwa pergi ke alun alun utara kec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 30-11-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3835 K/Pdt/2022
Tanggal 30 Nopember 2022 — BADAN PERTANAHAN KOTA JAYAPURA VS 1. H. SYAMSUNAR RASYID, 2. ANDRI ERWIN ALIDARUS DAN ARLINCE HAMADI, DKK.
99 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MIKHAELKAMBUAYA dan Pemohon Kasasi II: BADAN PERTANAHAN KOTAJAYAPURA tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor87/PDT/2021/PT.JAP tanggal 18 Januari 2022 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 221/Pdt.G/2020/PN.Jap,tanggal 6 Oktober 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:I. Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat;II. Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk sebagian;2.
    BADAN PERTANAHAN KOTA JAYAPURA VS 1. H. SYAMSUNAR RASYID, 2. ANDRI ERWIN ALIDARUS DAN ARLINCE HAMADI, DKK.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 27-11-2015 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 06-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 306/B/2015/PT.TUN.JKT
Tanggal 2 Februari 2016 — MITRA MUDA INTI BERLIAN di wakili oleh MUHAMMAD ALI AFFANDI
Terbanding/Tergugat : Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia
41 — 20
  • MITRA MUDA INTI BERLIAN di wakili oleh MUHAMMAD ALI AFFANDI
    Terbanding/Tergugat : Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia
Pengadilan PN SRAGEN Perdata
Register : 19-02-2024 — Putus : 28-02-2024 — Upload : 28-02-2024
Putusan PN SRAGEN Nomor 16/Pdt.Bth/2024/PN Sgn
Tanggal 28 Februari 2024 — Penggugat:
AHMAD PRAYOGA UTAMA
Tergugat:
PUDJI WIYONO,SH
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen
23 — 12
  • Penggugat:
    AHMAD PRAYOGA UTAMA
    Tergugat:
    PUDJI WIYONO,SH
    Turut Tergugat:
    Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sragen
Pengadilan PN NABIRE Perdata
Register : 23-03-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN NABIRE Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Nab
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
RAHMAD MARYONO
Tergugat:
HAMBALI
Turut Tergugat:
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
77 — 38
  • Penggugat:
    RAHMAD MARYONO
    Tergugat:
    HAMBALI
    Turut Tergugat:
    KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NABIRE
    MAHA ESAPengadilan Negeri Nabire yang mengadili Perkara Perdata padatingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Rahmad Maryono, bertempat tinggal di Jalan Suci RT 15/ RW 03,Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,Provinsi Papua, sebagai Penggugat ;Lawan:Hambali, dahulu bertempat tinggal di Kampung Sriwini, Distrik Nabire,Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui alamatdan keberadaannya, sebagai Tergugat;Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan
    Bahwa karena jual beli tersebut diatas hanya tertuang dalam kuitansi,dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)sehingga tidak ada Akta Jual Belinya, maka Penggugat tidak dapatmelakukan sendiri pengurusan balik nama sertipikat tersebut ke KantorTurut Tergugat (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire ;9.
    yang diterbitkanoleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15Oktober 1991 dan juga bukti asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 356/Srw/Nbr atasnama Hambali dengan luas tanah 17.068 M?* yang diterbitkan oleh KepalaKantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991,dalam hal ini dapat ditafsirkan pada saat telah dilakukan pembayaran terhadapsebidang tanah seluas 17.068 M?
    yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan PertanahanNasional Kabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991 dan juga bukti asliSertipikat Hak Milik Nomor: 356/Srw/Nbr atas nama Hambali dengan luas tanah17.068 M* yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan NasionalKabupaten Nabire tanggal 15 Oktober 1991, Majelis Hakim berpandanganbahwa 1 (satu) bidang tanah dalam perkara gugatan a quo pada saat tanahtersebut dibeli oleh Almarhum Suwarno Majid, tanah a quo tidak sedang dalampenyitaan dan hingga
    pemegang hak yang sebenarnyasehingga selalu terbuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan terhadappihak lain yang merasa memiliki tanahnya meskipun nama pihak tersebut telahterdaftar dalam daftar umum yang terdapat di kantor pertanahan;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah tertulis, Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan
Pengadilan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Perdata
Register : 23-11-2021 — Putus : 31-05-2022 — Upload : 02-06-2022
Putusan PN KOTA TIMIKA KABUPATEN MIMIKA Nomor 86/Pdt.G/2021/PN Tim
Tanggal 31 Mei 2022 — Penggugat:
Yosefo Ridwan Lasse
Tergugat:
1.Ibrahim
2.Sunarko
Turut Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
66 — 8
  • Penggugat:
    Yosefo Ridwan Lasse
    Tergugat:
    1.Ibrahim
    2.Sunarko
    Turut Tergugat:
    Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Mimika
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 02-11-2023 — Putus : 30-11-2023 — Upload : 30-11-2023
Putusan PT PEKANBARU Nomor 165/PDT/2023/PT PBR
Tanggal 30 Nopember 2023 — Pembanding/Penggugat : Nasrun Hamsi
Terbanding/Tergugat I : Benyamin
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
41 — 41
  • Pembanding/Penggugat : Nasrun Hamsi
    Terbanding/Tergugat I : Benyamin
    Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru (ATR/BPN) Kota Pekanbaru
Pengadilan PN SUKOHARJO Perdata
Register : 29-10-2018 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN SUKOHARJO Nomor 97/Pdt.G/2018/PN Skh
Tanggal 28 Maret 2019 — Tbk
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Sukoharjo
30 — 7
  • Tbk
    2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Sukoharjo
    Pasal 9 ayat (1)huruf (a) SKU).11.Bahwa Posita gugatan Penggugat butir 9 (Sembilan) adalah tidakbenar, yang benar adalah proses balik nama yang didasarkandengan alas hak yang sah tentunya wajib dan harus dilakukan olehTergugat Il selaku Badan yang berwenang untuk itu.12.Bahwa Posita Gugatan Penggugat butir 10 (Sepuluh) adalah tidakbenar, yang benar adalah sampai saat ini obyek sengketa dalamstatus dijaminkan kepada Tergugat atas kewajiban Penggugatsebagaimana dalam Perjanjian Kredit yang telah disepakati
    menghukum Tergugat untuk tidak melakukan penjualan lelangterhadap benda yang menjadi obyek sengketa sebelum ada kata sepakat,sebagaimana pertimbanganpertinbangan Majelis Hakim diatas petitumketiga tidak beralasan hukum, haruslah ditolak ;Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menyatakan menghukumTergugat II untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap ketiga obyekjaminan, oleh karena proses balik nama yang didasarkan dengan alas hakyang sah sesuai prosedur harus dilakukan oleh Tergugat II selaku Badan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 16-04-2014 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 K/Pdt/2013
Tanggal 16 April 2014 — BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO,berkedudukan di Jalan Pomorouw Teling Atas, Kota Manado,Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Halaman 1 dari 14 hal. Put.
    "Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapatditerima" dan kini perkara tersebut dalam proses untuk tingkat kasasi;Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum MajelisHakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut sudah jelas dansesuai dengan fakta hukum yang ada pada Kantor Pertanahan KotaManado bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 94/Desa Pakowa tersebut adalahcacat hukum dan harus dibatalkan lagi pula pada saat persidangan perkaraPerdata Nomor 271/Pdt.G/2010/PN.Mdo., Tergugat IV (Badan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 22-03-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 13-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 73/PDT/2013/PT MKS
Tanggal 2 April 2013 — Pembanding/Tergugat : Hajja Marsing Diwakili Oleh : Surianto
Terbanding/Penggugat : Zainuddin
Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
43 — 8
  • Pembanding/Tergugat : Hajja Marsing Diwakili Oleh : Surianto
    Terbanding/Penggugat : Zainuddin
    Turut Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palopo
    Scanned by CamScannerNo. 54/SK/2012/PN.PLP,, neaanoeselanjutnya disebut sebagai TERBANDINGsemula PENGGUGAT, 0000DANKEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PALOPO, selanjutnya disebutsebagai TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Setelah membaca : 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 02 April2013 Nomor : 73/PEN.MAJ/2013/PT.MKS. tentang penunjukan HakimMajelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;2.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 26-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 25/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 10 Maret 2020 — Penggugat:
POERNOMO GAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
Intervensi:
DIREKTUR PT. SKYLINE KURNIA
214 — 254
  • Penggugat:
    POERNOMO GAN
    Tergugat:
    KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA
    Intervensi:
    DIREKTUR PT. SKYLINE KURNIA
    Bahwa terhadap Objek gugatan, Penggugat telah mengajukankeberatan/upaya hukum yakni surat keberatan secara tertulis kepadaMenteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, pada tanggal 29 Agustus 2019, yang tembusan surat tersebutkepada Tergugat.2.
    Bahwa berdasarkan ketentuan dan syarat syarat tersebut diatasmaka barulah BPN Kota Jayapura menerbitkan Sertifikat Hak MilikNomor 02559 atas nama POERNOMO GAN seluas 1.184 m2 olehKantor Badan Pertanahan Nasional Kota Jayapura pada tanggal 12Desember 2005.2.
    Bukti P1 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Papua Nomor : 79 / SK91.MP.01.03/VII/2019. Tanggal 5 Juli 2019.
    Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan absolut adalahwewenang Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yangsecara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain termasuk dalamlingkungan peradilan yang sama dan juga kewenangan yang berkaitan untukmengadili suatu perkara menurut objek atau materi atau pokok sengketanyaMenimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negaradiatur berdasarkan ketentuan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan
    Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau badanhukum perdata (Sselaku Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata UsahaHalaman 65 dari 77 halaman Putusan Perkara Nomor : 25/G/2019/PTUN JPR.Negara (selaku Tergugat) yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat:3.
Pengadilan PN PADANG Perdata
Register : 16-08-2021 — Putus : 29-12-2021 — Upload : 30-12-2021
Putusan PN PADANG Nomor 125/Pdt.G/2021/PN Pdg
Tanggal 29 Desember 2021 — GELVAN
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG
221 — 0
  • GELVAN
    Turut Tergugat:
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PADANG