Ditemukan 637392 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Pph badan Badan hukum
Pengadilan PT KALIMANTAN UTARA Perdata
Register : 20-10-2023 — Putus : 07-12-2023 — Upload : 07-12-2023
Putusan PT KALIMANTAN UTARA Nomor 26/PDT/2023/PT TJS
Tanggal 7 Desember 2023 —
Terbanding/Penggugat : Sjahrin Samad
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
52 — 25

  • Terbanding/Penggugat : Sjahrin Samad
    Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 21-06-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 17 Oktober 2019 — Penggugat:
Sri Mulyani
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
Intervensi:
M. MURLIN SINAGA
112 — 60
  • --------------------------------

    • Menyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima; -----------------------------------------------------------------------------------

    DALAM POKOK PERKARA :---------------------------------------------------------------

    1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; --------------------------------
    2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
    Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung No. 32/1988 tanggal 9 Januari 1989 dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 04/PDT.G/1990/PN.IND tanggal 6 September 1990 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanggal 14 Desember 2017 untuk dinyatakan batal atau tidak sah ----------------------------------------------------
  • Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 36/Pbt/BPN.32/2017 Tentang Pembatalan
    Penggugat:
    Sri Mulyani
    Tergugat:
    Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat
    Intervensi:
    M. MURLIN SINAGA
    perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret,individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; 3.
    Pertanahan NasionalNo. 3 Tahun 1997; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNo. 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional No. 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017;.
    Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;c. Tindakan hukum yang konkret, individual dan final;d. Berdampak hukum bagi Perorangan/Badan Hukum Perdata..
    konsideranMEMBACA Angka 2,3 dan 4 dan MENIMBANG Butir n.o dan p dariKeputusan Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Nomor : 36/Pbt/BPN.32/2017;3.
    Hal tersebut dapat dilakukandengan menggunakan putusan badan peradilan yang lebih tinggi yaitu Kasasi diMahkamah Agung.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 20-03-2020 — Putus : 12-01-2021 — Upload : 13-01-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Pbr
Tanggal 12 Januari 2021 — Rusman Belia Alias Acun
2.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
83 — 107
  • >
  • Menyatakan dan menetapkan bukti kepemilikan Penggugat yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian yang terdaftar di Kantor Kepala Desa Simpang Baru dengan Register Nomor : 146/593/SKGR/1990 tanggal 5 Juni 1990 dan terdaftar di Kantor Camat Tampan dengan Register Nomor : 493/KT/VI/1990 tanggal 6 Juni 1990 atas nama Ratmiwati Bt Siun adalah sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya;
  • Menyatakan dan menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 8059/ Simpang Baru yang dikeluarkan oleh Badan
    • Rusman Belia Alias Acun
    2.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 26-02-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 10 Oktober 2018 — ADIL AHMAD DIYONO
2.KANTOR BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi
56 — 6
  • ADIL AHMAD DIYONO
    2.KANTOR BPN Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi
    ., para Advokat,beralamat di Kantor Badan Pelayanan dan Konsultasi Hukum (BPKH)Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Banyuwangi, di Jalan BrigadirJenderal Katamso No.3 Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa Khusustertanggal 12 Maret 2018, sebagal ................::::::::seeee. Tergugat ;2. Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Banyuwangi,tempat kedudukan Di Jalan Dr.
    Selain itu, PengurusKUD Usaha Bersama juga telah mengirimkan Surat kepada Kepala BadanPertanahan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 01/KUDUB/X/2016 tanggal 6Oktober 2016 dan tindaklanjut oleh Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyuwangi dengan Surat Nomor 1649/600.1.35.10.
    Badan Pertanahan Nasional KabupatenBanyuwangi belum dapat memproses Permohonan Penggugat dan BerkasPermohonan Penggugat dikembalikan;Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2016, telah diadakan Rapat Anggota LuarBiasa KUD Usaha Bersama dengan 2 (dua) alasan, yaitu: (1).
    Mustain, Mustatiah, SE, dan DarjiHalaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Padt.G/2018/PN BywMustala, yang terbit pada tanggal 19 Agustus 2016, merupakan alat buktisertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan ;Menimbang, bahwa sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikanseseorang atas suatu tanah beserta bangunannya. Hal ini dapat dilihat dalamPasal 4 ayat (1) jo.
    Pada saat itu BUUD Tirta Dwipa belum berbentuk badan hukum, karenamasih proses untuk memperoleh ijin menjadi sebuah badan hukum ;2.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 22-03-2019 — Putus : 03-12-2019 — Upload : 02-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 173/Pdt.Sus-BANI/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Desember 2019 — WIJAYA KARYA Persero, Tbk
Tergugat:
1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
2.PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
342 — 283
  • WIJAYA KARYA Persero, Tbk
    Tergugat:
    1.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA
    2.PT. JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 05-10-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 PK/TUN/2017
Tanggal 13 Desember 2017 — KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH;
106 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH;
    KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAHPROVINSI JAWA TENGAH, Tempat kedudukaan di JalanMgr.
    konkret, individual dan final, yangmembawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;Bahwa berdasarkan definisi sebagaimana dimaksud angka 1 diatas,maka objek gugatan/Surat Plt.
    Kepala Badan Penanaman ModalDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 445/36 tanggal 7 Januari 2016,perinal Pengembalian Dokumen Permohonan ljin Operasional RS IslamSurakarta Kelas B;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Plt.
    Hukum.Dan yang paling pokok adalah bahwa Badan Hukum YARSIS masih eksisdan belum pernah dibatalkan namun ada badan hukum lain yakni YWRSISyang mengaku berhak dan mengajukan izin operasional atas Rumah SakitIslam Surakarta;.
    hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;3.
Pengadilan PN TONDANO Perdata
Register : 05-05-2021 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 08-07-2024
Putusan PN TONDANO Nomor 187/Pdt.G/2021/PN Tnn
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
Cherry Susan Tella
Tergugat:
Debby Angelino Jeanet Veronica Motoh
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Kota Tomohon
6 — 4
  • Penggugat:
    Cherry Susan Tella
    Tergugat:
    Debby Angelino Jeanet Veronica Motoh
    Turut Tergugat:
    Kantor Badan Pertanahan Kota Tomohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-11-2020 — Upload : 07-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 PK/Pdt/2020
Tanggal 26 Nopember 2020 — MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG
190 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KEPALAKANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAHJAWA BARAT c.q. KEPALA KANTOR BADANPERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARAWANG
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 10-09-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 06-04-2019
Putusan PN TEGAL Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Tgl
Tanggal 21 Maret 2019 — KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
3.KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TEGAL
149 — 165
  • KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH
    3.KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TEGAL
    Bahwa Para Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1042 /Mintaragen seluas 125 M* dan Hak berlaku selama 20 tahun berakhirpada tanggal 13 Mei 2017 milik PARA TERGUGAT telah DITOLAKPERMOHONAN Penerbitan/ perpanjangan HGB oleh Badan PertanahanNasional Kota Tegal akibat adanya PEMBLOKIRAN ~ oleh PARATERGUGAT dengan surat Penolakan dari Badan Pertanahan NasionalKota Tegal tertanggal 16 Oktober 2017 nomor 891/6.33.76.300/X/2017Halaman 3 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2018/PN Tg!
    Bahwa akibat Pemblokiran tersebut Badan Pertanahan NasionalKota Tegal tertanggal 17 Januari 2018 nomor 102/13.33.76.600/I/208menyarankan agar mengusahakan Penyelesaian melalui WinwinSolution dengan PARA TERGUGAT dengan melalui Gugatan kePengadilan.7.
    Bahwa setelah ahli waris pemegang hak mencabut pemblokiran,Badan Pertanahan Kota Tegal memproses pengajuan pelimpahan hakyang saksi ajukan, karena pernah ada sengketa setelah putusanperkara tersebut dilampirkan maka Badan Pertanahan Kota Tegalmenerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan baru, setelah Sertifikatsudah jadi kemudian saksi serahkan kepada Pemohon; Bahwa, saksi menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan yangbaru tersebut kepada 5 (lima) orang pemohon yaitu :1. Ko Budi Susanto.2.
    Bahwa saksi tidak pernah membaca Surat Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa TengahNo.SK.550.1/1794/11/4008/33/97.
    Fotokopi sesuai dengan aslinya daftar lampiran Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi JawaHalaman 44 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pat.G/2018/PN TglTengah, tanggal 22 Maret 1997 Nomor: SK.520.1/1794/11/4008/33/97,selanjutnya diberi tanda T.T.III.6.7.
Pengadilan PT GORONTALO Perdata
Register : 07-10-2014 — Putus : 06-11-2014 — Upload : 19-11-2022
Putusan PT GORONTALO Nomor 24/PDT/2014/PT GTO
Tanggal 6 Nopember 2014 — Pembanding/Penggugat : Erwin Rauf Diwakili Oleh : SYAHRIL HAMID, SH
Terbanding/Tergugat : Aryo Makalao
Terbanding/Tergugat : Pimpinan/Direktur PT.BORWITA CITRA PRIMA
Terbanding/Tergugat : Kepala Kelurahan Dulalowo
Terbanding/Tergugat : Kepala Kecamatan Kota Tengah
Terbanding/Tergugat : Lisa Purnamawati Nento,SH, M.Kn
Terbanding/Tergugat : BANK MANDIRI CABANG GORONTALO
Terbanding/Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Cq.
114 — 116
  • Pembanding/Penggugat : Erwin Rauf Diwakili Oleh : SYAHRIL HAMID, SH
    Terbanding/Tergugat : Aryo Makalao
    Terbanding/Tergugat : Pimpinan/Direktur PT.BORWITA CITRA PRIMA
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kelurahan Dulalowo
    Terbanding/Tergugat : Kepala Kecamatan Kota Tengah
    Terbanding/Tergugat : Lisa Purnamawati Nento,SH, M.Kn
    Terbanding/Tergugat : BANK MANDIRI CABANG GORONTALO
    Terbanding/Tergugat : Kantor Badan Pertanahan Nasional RI Cq.
    Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Gorontalo Cq, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 21-09-2023 — Putus : 25-10-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PT PADANG Nomor 224/PDT/2023/PT PDG
Tanggal 25 Oktober 2023 — AKMAL HUSNI
Terbanding/Tergugat III : WISNARTI
Terbanding/Tergugat IV : YASRIZAL
Terbanding/Tergugat V : PETRIANA
Terbanding/Tergugat VI : SAIDUL SAHAR
Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota
94 — 0
  • AKMAL HUSNI
    Terbanding/Tergugat III : WISNARTI
    Terbanding/Tergugat IV : YASRIZAL
    Terbanding/Tergugat V : PETRIANA
    Terbanding/Tergugat VI : SAIDUL SAHAR
    Terbanding/Turut Tergugat : Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Limapuluh Kota
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 03-06-2016 — Putus : 22-08-2016 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2016 — - BINTANG J. SITUMORANG (PENGGUGAT) - SRI WAHYUNI (TERGUGAT)
133 — 63
  • - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini
    Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 37/PTSArb/BPSKBB/V/2016 tertanggal18 Mei 2016.MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Surat Perjanjian Kredit No.
    TENTANG KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMAN(BPSK).Halaman 6Putusan Perkara No.292/Pdt.Sus.BPS K/2016/PN.Mdn Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalildalil PemohonKeberatan kecuali yang diakuinya secara tergas dalam jawaban ini. Bahwa menurut undangundang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungankonsumen kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK)adalah:1. Undangundang nomor : 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen :a.
    Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara No. 37/PTSArb/BPSKBB/VI/2016 tanggal 18 Mei 20164.
    Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) tidak berwenang untukmengadili perkara aquo dan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kab.
    Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batubara No.37/PTSArb/BPSKB/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.MENGADILI SENDIRIL:DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Termohon Keberatan.Halaman 20Putusan Perkara No.292/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.MdnDALAM POKOK PERKARA :1.Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KabupatenBatubara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.. Menyatakan surat perjanjian kredit No.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 23-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 23 Juni 2015 — MALINA YULI
72 — 22
  • Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Kabupaten Balangan Nomor KEP/01/I/2012/BNNK/BLG Tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan dan Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa dan Staf Pengelola Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2012.8.
    Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/324/XII/2011/BNN Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Atas Nama ARIEF RAKHMAN, S.Pt., MP Tanggal 30 Desember 2011.17.
    Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/105/III/2013/BNN Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Balangan Atas Nama ARIEF RAKHMAN, S.Pt., MP Tanggal 22 Maret 2013.18. Fotocopy Legalisir Petikan Keputusan Bupati Balangan Nomor : KEP/813/055/BKD-BLG/2007 Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2008 diangkat manjadi Pegawai Negeri Sipil. Paringin Tanggal 28 Desember 2007.19.
    Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : kep/324/XII/2011 BNN Tentang pengangkatan Dalam jabatan dilingkungan badan narkotika nasional kabupaten balangan22. Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : Kep/295/VI/2012/BNN tentang Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkungan badan Narkotika Nasional kabupaten balangan Atas Nama Akhmad Khariadi. S.Pt23.
    Fotocopy legalisir keputusan kepala badan narkotika nasional nomor : Kep/142/IV/2013/BNN tentang Penetapan Dala jabatan dilingkungan badan narkotika nasional24. Fotocopy legalisir berita acara serah terima barang nomor : BASTB-43/x/2012/BNN25. Fotocopy Legalisir Surat setoran pengembalian belanja (SSPB) Nomor :00928831773500026. Fotocopy legalisir kwitansi Rp. 3.000.000,- an. Arif Rakhman dan kwitansi bukti pembayaran No. 49/GUP/VI/201227.
    VIIV2011 tanggal 23 Agustus 2011.16) DIPA Kementerian Pertanian TA.2011 Nomor:1477 /018/06.4.01/18/2011 pada Satker Dinas Peternakan Provinsi KalimantanSelatan Tahun Anggaran 2011.17) 1 (satu) berkas Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 106/Kpis/KU.410/1/2011 tanggal 6 Januari 2011 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM),Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima dana BantuanTugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan
    Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa MAATbin YURDI (alm) tersebut telah memperkaya diri terdakwa sendiri atau oranglain dan menyebabkan Kegiatan Penyelamatan Kerbau Betina Produktifpada Kelompok Tani Kuripan Bersatu menjadi tidak tepat sasaran dan tidaktermanfaatkannya dana bantuan sosial sesuai pedoman tekhnis yangditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara Badan
    jabatan terdakwa MAAT bin YURDI (alm) selaku KetuaKelompok Tani Kuripan Bersatu tersebut telah memperkaya diri terdakwasendiri atau orang lain dan menyebabkan Kegiatan Penyelamatan KerbauBetina Produktif pada Kelompok Tani Kuripan Bersatu menjadi tidak tepatsasaran dan tidak termanfaatkannya dana bantuan sosial sesuai pedomantekhnis yang ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) sebagaimana HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan
    Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ke3 UU No. 31 tahun1999 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orangperorangan , termasuk korporasi , dan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ke1Putusan No.: 18 /Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm 111SALINANUU No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini (korupsi)adalah orang perseorangan
    Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha miliknegara / Badan Usaha Milik Daerah , yayasan,oadan hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalketiga berdasarkan perjanjian negara.
Pengadilan PT PADANG Perdata
Register : 20-03-2024 — Putus : 02-05-2024 — Upload : 02-05-2024
Putusan PT PADANG Nomor 59/PDT/2024/PT PDG
Tanggal 2 Mei 2024 — Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Padang
23 — 15
  • Menteri Agraria/Kepala badan Pertanahan Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Padang
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 299/Pdt.G/2015/PN Mdn
Tanggal 18 Februari 2016 — ., Notaris di Medan(TURUT TERGUGAT I) - BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Prop. SUMATERA UTARA Cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT II) - KESULTANAN DELI QQ PEMANGKU SULTAN DELI GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI QQ KEPALA URUSAN PERTANAHAN KESULTANAN DELI (TURUT TERGUGAT III)
91 — 39
  • ., Notaris di Medan(TURUT TERGUGAT I)- BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL Prop. SUMATERA UTARA Cq BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TURUT TERGUGAT II)- KESULTANAN DELI QQ PEMANGKU SULTAN DELI GELAR TENGKU RAJA MUDA DELI QQ KEPALA URUSAN PERTANAHAN KESULTANAN DELI (TURUT TERGUGAT III)
    BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq KANWIL BADAN PERTANAHANNASIONAL Prop. SUMATERA UTARA Cq BADAN PERTANAHAN KOTAMEDAN, yang beralamat di Jalan Abdul Haris Naution, Pangkalan Masyhur,Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa : 1. ASWINTAMPUBOLON, SH.M.Hum, 2. HARIS SYAHBANA PASARIBU, SH, 3. ROTUANOVIYANTI,SH, 4. SABIRIN,SH, 5.
    Bahwa, PENGGUGAT adalah Badan hukum yang telah memenuhi ketentuanUndangUndang Nomor : 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan telahmendapatkan Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusiaberdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT Musim Semi Mas (PT Musim Mas)Nomor : 105 pada Tanggal 19 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Hustiati, S.H.
    ,Notaris di Medan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum danHak Asasi Manusia sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia No.
    G/2015/PN.MdnKota Medan dengan surat No.235/ 2001271/ / 2012. tanggal 18 Januari 2012tetapi Permohonannya di TOLAK oleh BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) KotaMedan karena letak tanah yang berbeda, sesuai dengan adanya Surat dari BPNTanggal 16 Februari 2012 No. 534/ 20012.71/ II/ 2012.
    Pengawas Notaris ;Bahwa, objek dari pengawasan terhadap Notaris adalah perilaku dari Notaristersebut;Bahwa, dalam prakteknya setelah berlakunya Undang Undang RI Nomor 30Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pengawasan Notaris dibuat timyang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur Akademisi dan Unsur OrganisasiProfesi;Bahwa, dalam pemeriksaan rutin terhadap Notaris yang diperiksa adalahminute data dan daftar buku yang harus diperiksa setiap bulan;Bahwa, mengenai sertifikat itu adalah kewenangan Badan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 06-05-2024 — Putus : 21-05-2024 — Upload : 21-05-2024
Putusan PT JAKARTA Nomor 494/PDT/2024/PT DKI
Tanggal 21 Mei 2024 — Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara
80 — 0
  • Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kakanwil Badan Pertanahan DKI Jakarta Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utara
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-05-2023 — Putus : 22-06-2023 — Upload : 22-06-2023
Putusan PT MEDAN Nomor 296/Pdt/2023/PT MDN
Tanggal 22 Juni 2023 — Pembanding/Tergugat I : AHUAT ALIAS EDWARD JO
Terbanding/Penggugat : FELIX
Terbanding/Turut Tergugat I : MUTIA KARMIN
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor WIlayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq.
40 — 1
  • Pembanding/Tergugat I : AHUAT ALIAS EDWARD JO
    Terbanding/Penggugat : FELIX
    Terbanding/Turut Tergugat I : MUTIA KARMIN
    Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Kepala Kantor WIlayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara Cq.
    Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Medan
    Terbanding/Turut Tergugat III : DEVELOPER CONTEMPO diwakili oleh KOKHIN
    Turut Terbanding/Tergugat II : CAMAT KECAMATAN MEDAN JOHOR
    Turut Terbanding/Tergugat III : LURAH KELURAHAN TITI KUNING
Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 20-07-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 31/Pdt.G-Sus/2016/2016/PN Sim
Tanggal 20 Juli 2016 — PT. BANK MANDIRI Persero Tbk CABANG SERBELAWAN LAWAN SUMARNI
101 — 41
  • Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut untuk sebahagian; Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara Nomor : 30/Pts-Arb/BPSK-BB/IV/2016 tertanggal 15 April 2016; Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.656.000,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah); Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon
    Pasal 49 ayat (1) UUNo. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ("UU PK), Pasal 2Kepmenperindag No. 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugasdan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 18UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU KekuasaanKehakiman) telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK KabupatenBatu.
    (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan,Mahkamah Agung RI) dalam buku Proses Penyelesaian SengketaKonsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala ImplementasinyaPenerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke1, April2008, hal. 318319, sebagai berikut : "UU PK tidak menetapkan BPSKsebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenanganmemutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase.
    Apabila lembaga yang bukan lembagaperadilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan denganmenggunakan irahirah tersebut di atas, maka putusan tersebutmengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuanUU Kekuasaan Kehakiman sehingga harus dinyatakan batal demi hukum(null and void).
    Majelis Hakim BPSK tidakmempertimbangkan bahwa dana/kredit yang diberikan olen PEMOHONkepada TERMOHON merupakan kekayaan Negara karena Bank Mandirimerupakan Badan Usaha Milik Negara yang sebagian besar sahamnyamerupakan milik Negara.
    Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Batubara, maka Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batubara telah salah menerapkanhukum dengan menjatuhkan Putusan melebihi (melampaui)kewenangannya, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon P.T.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 21-11-2016 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 176/PDT.SUS_BPSK/2016/PN RAP
Tanggal 13 Januari 2017 — Perdata - PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA, Tbk. Cabang Rantauprapat Lawan - MULYONO
116 — 86
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara Tidak Memiliki Kewenangan Mengadili Perkara Yang Diajukan Oleh Termohon Keberatan atas nama Mulyono;3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1016/Arbitrase/BPSK-BB/X/2016 tanggal 11 Nopember 2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.
    Page 9tentang Perlindungan Konsumen disebutkan BADAN PenyelesaianSengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani danmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
    Bahwa selanjutnya Pemohon Keberatan mohon kepada Yang TerhomatBapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk MembatalkanPUTUSAN dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor : 1016/Arbitrase/BPSKBB/X/2016, tanggal 11November 2016 atau setidaktidaknya menyatakan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara TIDAK Berwenangmengadili perkara perdata antara Pemohon KEBERATAN denganTermohon Keberatan.g.
    Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e. Bahwa Dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, Keputusan mencantumkan irahirah Demi keadilanberdasarkan ketuhanan yang maha Esa Putusan perkara perdata No.176/Pdt.SusBPSK/2016/Pn.Rap. Page 26Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)berwenang mutlak menangani perkara ini;C.
    Bank Mandiri(Persero), Tok, yang mana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraianmenguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu) Bara Nomor 433/Arbitrase/BPSKBB/V1/2016 tanggal 01 Agustus 2016;11.
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kabupaten Batu BaraTidak Memiliki Kewenangan Mengadili Perkara Yang Diajukan OlehTermohon Keberatan atas nama Mulyono; Putusan perkara perdata No.176/Pdt.SusBPSK/2016/Pn.Rap. Page 523. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) KabupatenBatu Bara Nomor 1016/Arbitrase/BPSKBB/X/2016 tanggal 11 Nopember2016, tidak mempunyai kekuatan hukum ;4.
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 08-09-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 09-08-2017
Putusan PN PADANG Nomor 152/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN Pdg
Tanggal 16 Nopember 2016 — PT. DIPO STAR FINANCE melawan JASMINARA, ST
119 — 54
  • Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Nomor 19/BPSK-PDG/PTS/M/VIII/2016/. : tanggal 25 Agustus 2016;5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.381.000 ,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;
    Perselisihnan Sengketa KonsumenDapat diajukan oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada PengadilanNegeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebutMenimbang, bahwa dalam perkara ini yang berkedudukan sebagaikonsumen adalah Termohon Keberatan (dahulu pengadu), dan setelah MajelisHakim memeriksa berkas perkara berikut putusan Badan Perselisihan SengketaKonsumen, ternyata Termohon Keberatan (dahulu pengadu) bertempat tinggaldi Komplek Perum Sumbar Mas Blok H No.1 Kelurahan Kubu Dalam ParakKarakah
    Perlindungan Konsumen)dinyatakan sebagai berikut:Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeripaling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemeberitahuanputusan tersebut ;Halaman 24 dari 36 Putusan Perkara Perdata nomor : 152/Pdt BPSK/2016/PN.PdgMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 (empat)dan pasal 5 ayat (1) PERMA no.01/2006 tentang Tata Cara PengajuanKeberatan Terhadap Putusan Badan Perselisihan Sengketa Konsumendinyatakan sebagai berikut:Pasal 1
    angkaempat PERMA no.01/2006 Hari adalah Hari KerjaPasal 5 ayat (1) PERMA no.01/2006 Keberatan diajukan dalamtenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atauKonsumen menerima pemberitahuan putusan Badan Perselisihan SengketaKonsumenMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3)Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RINo.320/MPP/Kep/12/2001/Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BadanPerselisihan Sengketa Konsumen sebagai berikut:Pasal 41 ayat (2) Keputusan
    Perselisihan Sengketa KonsumendiberitahukanHalaman 25 dari 36 Putusan Perkara Perdata nomor : 152/Pdt BPSK/2016/PN.PdgMenimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturanPerundangundangan sebagaimana tersebutdi atas dapat disimpulkan bahwaputusan Badan Perselisihan Sengketa Konsumen dapat diajukan keberatankepada Pengadilan Negeri selambatlambatanya Dalam waktu 14 (empatbelas) hari kerja terhitung sejak putusan Badan Perselisihan SengketaKonsumen kepada para pihak ;Menimbang, bahwa putusan
    Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang tidakberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo ;4. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen KotaPadang Nomor 19/BPSKPDG/PTS/M/VIII/2016/. : tanggal 25 Agustus2016;5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini sebesar Rp.381.000 .