1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 104/Pdt.G/2019/PN Gsk, tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Sengketa dalamkeadaan kosong setelah putusan Pengadilan atas perkara ini memilikikekuatan hukum tetap;6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dideritaPenggugat sebesar Rp.25.000.000;7.

Memerintahkan Putusan Pengadilan ini untuk dijalankan terlebihdahulu meskipun adanya Banding, Kasasi maupun perlawanan (U/tvoerbarrbij voorraad);11.

Pengadilan Negeri Gresik Nomor:104/Pdt.G/2019/PN.Gsk, tanggal 23 Juni 2020, suratsurat lainnya yangberkaitan, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalampertimbanganpertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepatsemua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasarsebagai pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara

a quo di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri GresikNomo: 104/Pdt.G/2019/PN Gsk, tanggal 23 Juni 2020 dapat dipertanankandalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri GresikNomor: 104/Pdt.G/2019/PN Gsk, tanggal 23 Juni 2020 dikuatkan maka pihakPembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilantingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biayaperkara dalam kedua

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugattersebut;2 .nn anna nnnn nne Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor104/Pdt.G/2019/PN Gsk, tanggal 23 Juni 2020 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Thn tanggal 19 April 2016 tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang ditingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Advokad/Pengacaradan Konsultan Hukum, alamat Kelurahan Bahu, Lingkungan I, Kecamatan SiauTimur Kabupaten Kapulauan Siau Tagulandang Biaro berdasarkan Surat KuasaHalaman 1 dari 8 Putusan Nomor 33/PID/2017/PT MND.Khusus Tanggal 23 Maret 2016, yang didaftarkan di Kapniteraan Pengadilan NegeriTahuna pada Tanggal 23 Maret 2016 dengan Nomor 01/SKSiau/2016;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca seluruh berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya ;Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan

berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu selama 7 (tujuh) hari kerja,terhitung mulai tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 17 April 2017;Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwatersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh undangundang, maka permintaan banding tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Pengadilan Negeri TahunaNomor : 34/Pid.B/2016/PN.Thn tanggal 19 April 2016, memori banding yangdiajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra memori banding yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwapertimbanganpertimbangan hukum yang dibuat Majelis Hakim tingkat pertamadalam putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telahterbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan adalah suatu pertimbangan yang

Pengadilan Negeri Tahuna Nomor34/Pid.B/2016/PN.Thn tanggal 19 April 2016 yang dimintakan banding tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhkan pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam dalamamar putusan ini;Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang KUHAP serta ketentuan lain dalam peraturan Perundangundanganyang bersangkutan

;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 34/Pid.B/2016/PN.Thntanggal 19 April 2016 tersebut; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang ditingkatbanding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Manado pada hari JUMAT tanggal 7 JULI 2017 oleh kami: KARTO SIRAIT,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDUARD MANALIP, SH.MH, dan SADJIDI

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 612/Pdt.G/2021/ PA.Lmj. tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah; III. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp 0,- (nol rupiah);

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor05/Prodeo/2021/PTA.Sby Tanggal 28 Juni 2021 Masehi bertepatan dengantanggal 17 Dzulgadah 1442 Hijriah telah mengabulkan permohonan tersebutdengan membebaskan Tergugat/Pembanding dari kewajiban membayar beayaperkara banding;Bahwa Penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Juli 2021 dan diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Juli 2021 melalui Pengadilan Agama Lumajang;Bahwa kemudian atas putusan

Pengadilan Agama Lumajang tersebut,Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Juli2021, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 612/Pdt.G/2021/PA.Lm. tanggal12 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan AgamaLumajang, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaPenggugat/Terbanding, sesuai relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor612/Pdt.G/2021/PA.Lmj. tanggal 19 Juli 2021;Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding, haltersebut

abstraksi putusan Mahkamah Agung RI.Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai judex factiharus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus olehPengadilan Agama Lumajang tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama LumajangNomor 612/Pdt.G/2021/PA.Lmj. tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengantanggall3 Syawal 1442 Hijriah, serta berkas lainnya yang berkaitan denganperkara

ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis HakimTingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan sependapatdengan pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamasebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Lumajang tersebutkarena telah mempertimbangkan secara komprehensif mengenai fakta kejadiandan fakta hukum, serta penerapan hukumnya

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 612/Pdt.G/2021/PA.Lmj. tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal1442 Hijriah;lll. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding sebesar Rp 0, (nol rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 25 Agustus2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah oleh Drs. H.Solihun, S.H.

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2134/Pdt.G/2011/PA Tgrs tanggal 11 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1433 H;- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan dalamkeadaan yang demikian, maka mudharatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya,yang akhirnya mengarah kepada tindakan sebagaimana dalam Pasal 5 UndangUndangNomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, olehkarenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim TingkatPertama yang mengabulkan gugatan perceraian Penggugat/Terbanding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan

Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tgrs tanggal11 Jui 2012 Maseh bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1433 Hyriyah dapatdikuatkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankankepada Pembanding ;Mengingat segala ketentuan peraturan

perundangundangan yang berkaitandengan perkara ini ;MENGADILI Menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2011/PA.Tegrs, tanggal 11 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 21 Syaban1433 H. ; Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkatbanding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikian putusan ini diyatuhkan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis HakimTingkat Banding pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 Masehi bertepatan dengantanggal

.- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 0358 /Pdt.G/2014/PA.Gtlo.tanggal 25 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1435 H - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,.-(serratus lima puluh ribu rupiah)

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;-----MENGUATKAN putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : 03/Pdt.G/2010/PN.SKY tanggal 19 Agustus 2010 yang dimohonkan banding tersebut;------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 03 september 2012 Nomor : 101/ Pid.B / 2012 / PN. Unh yang dimintakan banding ;- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Oleh karena jaksa penuntut umum sama sekali tidakmengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa danmengadili perkara ini berdasarkan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tersebutbeserta suratsurat yang tercantum dalam berkas perkara tersebut ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari denganseksama keberatan terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya, Pengadilan Tinggiberpendapat bahwa antara terdakwa dengan HASYATIN LIAMBO (terdakwa dalam

SultraMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara mempelajariberkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 03 september 2012Nomor : 101/Pid.B/2012/PN.

berikut : Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan moraldan nilainilai keagamaan ; Perbuatan terdakwa tidak menghormati mahligai kehidupan rumah tangganya yangdibina bersama istri; Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankanmembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Pengadilan Tinggisulawesi Tenggara memutuskan menguatkan putusan

Pengadilan Negeri Unaaha tanggal03 September 2012 Nomor : 101 /Pid.B / 2012 / PN.

Unh ;Mengingat Undangundang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 284 (1)angka 1b KUHAP, Undangundang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umumsebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 48 Tahun 2008 tentang PeradilanUmum dan Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentang pokokpokok KekuasaanKehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang terkait ;MENGADILI Menerima permintaan banding dari terdakwa ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 03 september 2012 Nomor :101/ Pid.B /

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 52/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Pengadilan Negeri PekanbaruNomor: 52/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 yang amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.

Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid/2012/PN.PBR yang ditandaVi.tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkanbahwa pada tanggal 23 Oktober 2012 Penuntut Umum, telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor :52/Pid.B/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012, dimana pengajuanpermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2012;Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas

Pengadilan Negeri PekanbaruNomor : 52/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012, Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepadaTerdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukumtersebut diambil alin dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggidalam memutus perkara ini ditingkat banding;Menimbang

, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor : 52/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 dapatdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harusdipidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan;Mengingat, pasal 335 (1) ke1 KUHPidana, dan Undang Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara

Pidana besertaperaturanperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI: Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.52/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 17 Oktober 2012 yang dimintakan bandingtersebut; Membebankan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,(Dua ribu lima ratus rupiah);Hal 4 dari 5 hal Put.No.264/Pid.B/2012/PTRDemikian diputuskan dalam

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88269/PP/M.XVIA/-13/2017, tanggal 31 Oktober 2017;MENGADILI KEMBALI:Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk;

Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2018Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.88269/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88269/PP/M.XVIA/13/2017 tanggal 31 Oktober 2017:MENGADILI KEMBALI:Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2018. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, sekarangPemohon Peninjauan Kembali, untuk seluruhnya;.

Putusan Nomor 2073/B/PK/Pjk/2018Kembali pada tanggal 28 Maret 2018 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1810

Pengadilan PajakNomor Put.88269/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, tidakdapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88269/PP/M. XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017:MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PT INDOTAMBANGRAYA MEGAH Tbk;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut;3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada negara;

Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan BanjarnegaraNomor 136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018 dalamperkara Terdakwa tersebut di atas:Hal. 1 Puts.No. 380/Pid Sus/2018/PT SMG.Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan olehPenuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa Hadi Suwarno Bin S.

MINARTO sangatsependapat dengan putusan Pengadilan Negeri BanjarnegaraNo.136Pid.Sus/2018/PN.Bnr, tanggal 20 Desember 2018, karenasudah sesuai dengan rasa keadilan dan juga pertimbanganpertimbangannya sudah tepat dan benar;2. Bahwa pada intinya Terdakwa HADI SUWARNO Bin ES.

MINARTOmenolak semua alasanalasan memori banding Penuntut Umum dansangat sependapat dengan pertimbanganpertimbangan MajelisHakim dalam putusannya oleh karenanya mohon agar PengadilanTinggi Jawa Tengah memperkuat putusan Pengadilan NegeriBanjarnegara;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas kami mohon agarKetua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, berkenan kiranya menjatuhkanputusan sebagai berikut:1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum KejaksaanNegeri Banjarnegara untuk seluruhnya;2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri BanjarnegaraNo.136/Pid.Sus/2018/PN.Bnr, tanggal 20 Desember 2018;3.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor136/Pid.Sus/2018/PN Bnr tanggal 20 Desember 2018, yangdimintakan banding tersebut;3. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilankepada negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah MajelisHakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Kamis tanggal27 Desember 2018 oleh Majelis Hakim yang terdiri dariRr. Suryadani Surying Adiningrat, S.H,M.Hum.

Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi PT MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI tersebut untuk mencabut kembali permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN. Niaga. Smg, dalam perkara tersebut;

., terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 12/Pdt.SusPailit/2015/PN Niaga.Smg, dan telah didaftar di Mahkamah Agung dengan Nomor 853 K/Pdt.SusPailit/2015 dalam perkara antara:PT MITRA SENTOSA PLASTIK INDUSTRI, berkedudukan diKawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 23 B, KelurahanNgaliyan, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, diwakili olehDirektur, WILLY SIDHARTA dalam hal ini memberi kuasakepada Jacobus Suseno, S.H., M.M., Advokat, berkantor

kasasi tersebutdiajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di MahkamahAgung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biayaperkara;Memerhatikan Pasal 49 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 danperubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi PT MITRA SENTOSAPLASTIK INDUSTRI tersebut untuk mencabut kembali permohonan kasasiyang diajukan terhadap Putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriSemarang tanggal 22 Oktober 2015 Nomor 12/Pdt.SusPailit/2015/PN.

MENGADILI - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 734/Pdt.G/2009/PA.Bpp,- tanggal 18 Nopember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1430 H;-Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding/ Tergugat sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

untuksingkatnya dianggap termasuk dalam putusan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan akhir ini merupakan satu kesatuanyang tak terpisahkan dengan Putusan SelaNomor:08/Pdt.G/2010/PTA.Smd. tangal 27 ~~ Januari 2010, makapertimbangan hukum mengenai syarat formil permohonan banding untukperkara ini telah dipertimbangkan dalam putusan Sela tersebutdiatas dan dinyatakan diulang kembali dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraianpertimbangan sebagai ternyata dalam putusan

Pengadilan AgamaBalikpapan serta mempelajari Berita Acara Persidangan hasilpemeriksaan tambahan Majelis Hakim Pertama , maka Hakim Bandingdapat menyetujui sebagaimana apa yang telah menjadi putusan Hakimpertama akan tetapi Hakim banding perlu memperbaikipertimbangannya sebagaimana = pertimbangan pertimbangan teruraidibawah iniMenimbang, bahwa walau alasan perceraian dalam gugatannyaPenggugat tidak secara tegas menyebut salah satu pasal atauPeraturan Perundang undangan yang berlaku, namun dapat disimpulkanmengarah

Agung sebagaimana tersebut dalamPedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi 2007halaman 157 menyatakan bahwa Gugatan atas alasan syiqaq harusdibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara syiqag, bukanperubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yangkemudian dijadikan perkara syigaq , sehingga oleh karena itukeberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak berdasar hukum dandikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasar tambahan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka putusan

Pengadilan Agama Balikpapansebagaimana ternyata telah mengabulkan gugatan perceraianPenggugat dengan mendasarkan pada pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KompilasiHukum Islam, dinyatakan telah tepat dan benar dan oleh karenanyaputusan mana harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding inidiajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, maka menurut ketentuanpasal 89 ayat (1) Undangundang No.7 tahun 1989 sebagaimana telahdirubah dengan Undangundang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan Undangundang No.50 tahun 2009, seluruh biayaperkara yang timbul ditingkat banding dibebankan kepadanya ;Memperhatikan, ketentuan ketentuan hukum lainnya yangberkaitan dengan perkara iniMENGADILI Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor734/Pdt.G/2009/PA.Bpp, tanggal 18 Nopember 2009 M, bertepatandengan tanggal 1 Dzulhijjah 1430 H; Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepadaPembanding/ Tergugat sebesar Rp 150.000,00 (seratus limapuluh

Menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 08-K/PM II-08/AU/I/2010 tanggal 3 Maret 2010 untuk seluruhnya. 2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477tertanggal 12 Mei 2010 yang ditandatangani' olehOditur Militer.Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer M.Rizal, SH Pangkat Kapten Chk Nrp. 11010024160477Nomor: APB/08 K/PM II 08/ AU/I1/2010 tanggal 4 Maret2010 untuk pemeriksaan tingkatbanding terhadap putusan Pengadilan Militer Il 08Jakarta Nomor: 08K/PM II 08/AU/I/2010 tanggal 3Maret 2010 telah diajukan dalam tenggang waktu dandengan tata cara menurut ketentuan perundangundangan, maka oleh karena

dirugikan.Walaupun Terdakwa telah melakukan suatu tindakpidana sengaja menggunakan surat palsu sebagai manadiatur dan diancam pidana sesuai pasal 262 ayat (2)KUHP, akan tetapi dakwaan yang didakwa oleh Terdakwabersifat tunggal yaitu pasal 262 ayat (1) KUHP, bukanpasal 262 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim tidakserta merta akan membuktikan sesuatu pasal yang tidakdidakwakan karena akan bertentangan dengan pasal 194ayat (ic) UUNo.31 tahun 1997.Bahwa mengenai pertimbangan pertimbanganselebihnya dalam, putusan

Pengadilan Tingkat Pertamatersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa halitu. sudah tepat dan benar, oleh karenanya harusdikuatkan.: 1.

Menguatkan putusan Pengadilan Militer Il 08Jakarta Nomor: 08K/PM II 08/AU/I/2010 tanggal 3Maret 2010 untuk seluruhnya.3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarapada tingkat banding sebesar Rp.15.000, (lima belasribu) rupiah).4.

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 10 Desember 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN.Plg;Setelah memperhatikan :1.

Akta Pernyatan Banding Nomor:02/Akta.Pid.SusTPK/2018/PN.Plg yangdibuat oleh Hamin Achmadi,SH.MH Panitera Pengadilan NegeriPalembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2018Sdr.Abdul Harris Augusto,SH.MH Dkk telah mengajukan PermohonanBanding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PadaPengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid SusTPK/2018/PN.Plg. atasnama Terdakwa dr.Dora Djunita Pohan.2.

Pengadilan Tingkat Pertama,dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan penilaianmengenai fakta yang terbukti dipersidangan maupun mengenai penerapanhukumnya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapatmenerima pertimbangan tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangansendiri ;Menimbang,bahwa namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat denganhukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dianggap terlalu ringan dantidak sepadan dengan kesalahan yang dilakukan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Palembang tanggal 10 Desember 2018 Nomor 14/Pid.SusTPK/2018/PN.Plg yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenaiPidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Amarnya berbunyisebagai berikut:e Menghukum Terdakwa dr.Dora Djunita Pohan oleh karena itu denganpidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;e Menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;e Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadikurangkan segenapnya dari

pidana yang dijatuhkan kepadanya;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palembang tersebut untuk selebihnya;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan,yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesarRp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah);Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamistanggal 21 Februari 2019 oleh kami BACHTIAR SITOMPUL

M E N G A D I L I:- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT LION SUPER INDO tersebut;- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Sby., tanggal 20 Juli 2017;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara sebesarRp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirmya Tergugatpada tanggal 20 Juli 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanyaberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Agustus 2017 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim Agung yangmemeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat kasasi agar berkenanmembatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 29/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby.

Nomor 1356 K/Pdt.SusPHI/2017Kasasi agar berkenan membatalkan putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 29/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby.:B. Judex Facti Telah Lalai Memenuhi SyaratSyarat Yang Diwajibkan OlehPeraturan PerundangUndangan Yang Mengancam Kelalaian Itu DenganBatalnya Putusan Yang Bersangkutan5.

Nomor 1356 K/Pdt.SusPHI/2017masa kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT LION SUPER INDO tersebut danmembatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 29/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby., tanggal 20 Juli 2017 selanjutnyaMahkamah

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 29/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby., tanggal 20 Juli 2017;MENGADILI SENDIRIDalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 oleh H.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk, tanggal 28 April 2015 dikuatkan ;3. Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa ;

Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2015/PN Ptk.tanggal 28 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa MASHUR, SP, telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan secara berlanjutdan tindak pidana pencucian uang ;2.

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk, dengan alasan pada pokoknya bahwa :14Terdakwa menemui saksi korban di Rutan adalah untukmembantu saksi korban dan keluarganya dalam menghadapiperkara yang sedang disidik di Mabes Polri (anak dan istriH.Syafrudin) dan upaya tersebut telah dilaksanakan olehterdakwa dengan menyerahkan uang yang diterima tersebutkepada Ruslan Dahlan, Rajak Sulaiman dan Sapto selaku pihakyang mengurus di Mabes Polri.

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk dibatalkan dan menyatakan terdakwa tidakterbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yangdidakwakan, karena itu Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaansetidaktidaknya menyatakan Terdakwa dilepaskan dari semuatuntutan pidana Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkasperkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa

Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk, tanggal28 April 2015 dikuatkan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi Pontianak jugamelakukan penahanan rutan terhadap Terdakwa, oleh karena itu masa selamaTerdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana, maka berdasarkan pasal 242 KUHAP, Terdakwa diperintahkan tetapberada dalam tahanan Rutan ;Menimbang, bahwa karena

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 810/Pid.B/2014/PN.Ptk, tanggal 28 April 2015 dikuatkan ;3. Membebankan biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah) kepada Terdakwa ;Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Pontianak pada hari : Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh kami RetnoPudyaningtyas, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Suprapto, S.H dan AchmadGaffar, S.H.

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding tersebut;- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1998/Pdt.G/ 2018/PA.Pbr, tanggal 13 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriyah;- Membebankan biaya Perkara kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yangtimbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp379.000,00(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari jumat, tanggal 22 Maret2019 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonanbanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 13 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1998/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 13 Maret 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal6 Rajab 1440 Hijriyah;3. Membebankan biaya Perkara kepada Tergugat/Pembanding sejumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis HakimPengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh KamiDrs. H.

Menyatakan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 0740/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 17 Mei 2010 tidak dapat dieksekusi (NON EKSEKUTABEL);2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya panggilan sebesar Rp 516.000.- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo telah membacaputusan Pengadilan Agama Situbondo tanggal 20 April 2010 Nomor : 0740/Pdt.G/2010/PA.Sit dalam perkara cerai talak antara :PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Banyuputih KabupatenSitubondo, sebagai Pemohon ;melawanTERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidakbekerja, tempat tinggal di Kecamatan Banyuputih KabupatenSitubondo, sebagai Termohon;Menimbang bahwa putusan

Pengadilan Agama Situbondo tersebut telahmempunyai kekuatasan hukum tetap dan terhadapnya telah ditetapkan harisidangan penyaksian ikrar talak;Menimbang bahwa pihak Pemohon mengajukan surat pernyataantertanggal 28 Juli 2010 Nomor : 0740/Pad.G/2010/PA.Sit yang menyatakantidak melaksanakan putusan;Menimbang bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka putusanPengadilan Agama Situbondo Nomor : 0740/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 17 Mei2010 harus dinyatakan NON EKSEKUTABEL;Mengingat akan pasal pasal peraturan

Menyatakan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor : 0740/Pdt.G/2010/PA.Sit tanggal 17 Mei 2010 tidak dapat dieksekusi (NONEKSEKUTABEL);2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya panggilan sebesar Rp516.000. (lima ratus enam belas ribu rupiah);Demikian dijatunkan penetapan ini di Situbondo pada hari Rabu tanggal28 Juli 2010 M bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1431 H, oleh kami H.ACHMAD NABBANI, SH. sebagai Hakim Ketua Majlis Hakim PengadilanAgama Situbondo;Hakim KetuaDrs. H. ANDI M. AKIL, MH.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT MUSI RAWAS tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Plg., tanggal 14 Desember 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaTergugat sebesar Rp 73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya KuasaHukum Tergugat pada tanggal 14 Desember 2016 terhadap putusan tersebut,Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatankeberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal17 Januari 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,Peohon Kasasi meminta agar: Mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan

Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Kelas IA Khusus Palembang tanggal 14 Desember 2016 Nomor52/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg.

Nomor 1518 K/Padt.SusPHI/2017Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi DIREKTUR PT MUSI RAWAS tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima

Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palembang Nomor 52/Pdt.SusPHI/2016/PN Plg.

AKCAYA PARIWARA tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak No.21/G/2011/ PHI.PN.PTK. tanggal 22 Februari 2012, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hukum Majelis Hakim PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak (Judex Facti), tentangupah proses adalah tidak ada dasar hukumnya ;PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan terebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telahtepat dan benar menerapkan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 dan ketentuan Pasal 167 UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 ;Bahwa namun demikian amar putusan

Pengadilan Hubungan Industrial dalamPokok Perkara harus diperbaiki khususnya terhadap amar putusan pada angka 4 yangmenghukum Tergugat membayar kepada Penggugat upah proses penyelesaian PHKharus dihilangkan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 154 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 pemutusan hubungan kerja yang didasakan pada alasan memasuki usiapensiun sebagaimana halnya dan PHK a quo tidak diperlukan adanya penetapan/putusan PHI, sehingga terhadap PHK yang pada pokoknya tidak mempunyai tenggangwaktu

AKCAYAPARIWARA tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Pontianak No.21/G/2011/ PHI.PN.PTK. tanggal 22 Februari2012, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :I DALAM EKSEPSI :Menolak Eksepsi Tergugat ;II DALAM POKOK PERKARA :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;2 Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pekerja/buruhTergugat dan telah putus hubungan kerja ;3 Menghukum Tergugat membayar uang pesangon dan uang penggantianlainnya