Saya melihat cara ini hanya akalakalan Tergugat saja untuk menghilangkan masa kerja saya selama 6(enam) tahun sebelumnya di Yayasan Diannanda, guna menyiasatipembayaran pesangon. Artinya dengan diajukannya lamaran kerja baru,maka masa kerja saya hanya dihitung sejak diajukannya lamaran kerja barutersebut.

Karena besarnya uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangdianjurkan untuk dibayarkan kepada saya, hanya Rp 12.303.447,00 (duabelas juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh Rupiah).

Selanjutnya, mengingat masa kerja saya selama 6 (enam) tahun berturutturut, maka demi hukum status saya harus dianggap sebagai KaryawanTetap.

Penghargaan masa kerja (ex Pasal 156 ayat 3 hurufb) : Rp 2.056.050,00X 3 bulan upah = Rp 6.168.150,00 ;4. Penggantian hak (ex Pasal 156 ayat 4 huruf c) : Rp 14.892.350,00 + Rp6.168.150,00 X 15% = Rp 3.084.075,00 ;5.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yangseharusnya diterima yang tertunda terdiri atas :a. Upah pokok ;b.

Tergugat dalam keputusannya seperti tersebut di atas (No. 3)berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :Bahwa Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat berkesimpulan bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja karenadianggap tidak lulus masa percobaan, padahal pemberian masapercobaan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundangan yangberlaku yaitu Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.

Sinamartin secara tertulis tidak ditentukanadanya masa percobaan dan secara lisan disepakati adanyamasa percobaan selama 6 bulan;b. Bahwa sesuai dengan peraturan perundangundagan yangberlaku yakni Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri TenagaKerja No. Kep.150/Men/2000 (vide Bukti T.4a) adanya masapercobaan dalam hubungan kerja a quo harus dinyatakan secaratertulis dan lamanya masa percobaan paling lama 3 bulan;c.

Sinamartinyang menyangkut mengenai adanya masa percobaan selama 6bulan telah bertentangan dengan peraturan perudangundanganyang berlaku, oleh karenanya batal karena hukum;d. Bahwa namun demikian Judex Factie telah membenarkan/mengesahkan kesepakatan lisan tentang masa percobaan yangberlaku selama 6 bulan tersebut dengan mengesampingkanketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri TenagaKerja No. Kep.150/Men/2000;Pelanggaran terhadap Pasal 17 ayat (2) Keputusan Menteri TenagaKerja No.

Sinamartin masih dalam masa percobaanselama 6 bulan sehingga pemutusan hubungan kerja tanpasyarat;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan ke 1 s/d3:Menimbang, bahwa alasanalasan ini dapat dibenarkan karena JudexFactie/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalammenerapkan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut : Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja karena dianggaptidak lulus masa percobaan selama 6 (enam) bulan

KEP150/MEN/2000, yangmenyatakan masa percobaan diberlakukan paling lama 3 (tiga) bulan danharus secara tertulis;Hal. 9 dari 11 hal. Put.

X9 X 1 i Rp. 17,640,000Uang Penghargaan Masa Kerja 1,960,000 X 7 X 1 = Rp. 13,720,000Rp. 31,360,000Uang Penggantian Hak 31,360,000 X 15% = Rp. 4,704,000TOTAL Rp. 36,064,000SITI FATIMAHUang Pesangon 1,958,800 X9X 1 i Rp. 17,629,200Uang Penghargaan Masa Kerja 1,958,800 X 6 X 1 = Rp. 11,752,800Rp. 29,382,000Uang Penggantian Hak 29,382,000 X 15% = Rp. 4,407,300TOTAL Rp. 33,789,300ASIH BAKTIUang Pesangon 2,082,600 X9 X 1 = Rp. 18,743,400Uang Penghargaan Masa Kerja2,082,600 X 10 X 1 = Rp. 20,826,000Rp

Penghargaan Masa Kerja 2,099,000 X 10 X 1 Rp. 20,990,000Rp. 39,881,000Uang Penggantian Hak 39,881,000X 15% = Rp. 5,982,150TOTAL Rp. 45,863,150DJAMIAHUang Pesangon 2,115,300 X9X 1 = Rp. 19,037,700Uang Penghargaan Masa Kerja2,115,300 X 10 X 1 = Rp. 21,153,000Rp. 40,190,700Uang Penggantian Hak 40,190,700X 15% = Rp. 6,028,605TOTAL Rp. 46,219,305ENDAH SULISTIYAHUang Pesangon 1,887,100 X9 X1 = Rp. 16,983,900Uang Penghargaan Masa Kerja 1,887,100 X 5 X 1 = Rp. 9,435,500Rp. 26,419,400Uang Penggantian Hak

Masa Kerja 1,837,000 X 5 X 1 = Rp. 9,185,000Rp. 25,718,000Uang Penggantian Hak 25,718,000X 15% 7 Rp. 3,857,700TOTAL Rp. 29,575,700MASRIFAHUang Pesangon 2,094,600 X9 X 1 = Rp. 18,851,400Uang Penghargaan Masa Kerja2,094,600 X 10 X 1 = Rp. 20,946,000Rp. 39,797,400Uang Penggantian Hak 39,797,400X 15% = Rp. 5,969,610TOTAL Rp. 45,767,010DENI ASTATIKUang Pesangon 1,829,500 X9 X 1 = Rp. 16,465,500Uang Penghargaan Masa Kerja 1,829,500 X 5 X 1 = Rp. 9,147,500Rp. 25,613,000Uang Penggantian Hak 25,613,000X

Masa Kerja 1,777,100 X 3 X 1Uang Penggantian Hak 21,325,200 X 15%TOTALWIWIN ANNISAKUang Pesangon 1,802,400 X9X 1Uang Penghargaan Masa Kerja 1,802,400 X 4 X 1Uang Penggantian Hak 23,431,200X 15%TOTALARI SUSANTIUang Pesangon 1,787,400 X9X 1Uang Penghargaan Masa Kerja 1,787,400 X 4 X 1Uang Penggantian Hak 23,236,200 X 15%TOTALNIKMATUS ZULAIKAHUang Pesangon 1,995,200 X9X 1Uang Penghargaan Masa Kerja 1,995,200 X 8 X 1Uang Penggantian Hak 33,918,400X 15%TOTALNURWATIUang Pesangon 2,089,400 X9 X 1Uang Penghargaan

Masa Kerja2,089,400 X 10 X 1Uang Penggantian Hak 39,698,600X 15%TOTALSISWANTOUang Pesangon 1,751,200 X9X 1Uang Penghargaan Masa Kerja 1,751,200 X3 X 1Uang Penggantian Hak 21,014,400X 15%TOTALTIANAUang Pesangon 2,100,500 X9X 1Uang Penghargaan Masa Kerja2,100,500 X 10 X 1Uang Penggantian Hak 39,909,500X 15%TOTALAGUNG WIJAYAUang Pesangon 1,860,800 X9 X 1Uang Penghargaan Masa Kerja 1,860,800 X 5 X 1Uang Penggantian Hak 26,051,200 X 15%TOTALRp. 18,079,200Rp. 16,070,400Rp. 34,149,600Rp. 5,122,440Rp. 39,272,040Rp

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 2.402.836.964Jumlah (a+b) 2.402.836.9644. PPN yang kurang dibayar 05. Sanksi Administrasi:Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 06.

PajakFebruari 2013 Nomor 00058/207/13/052/17 tanggal 10 Juli 2017 atas namaPT D&D Packaging Indonesia, NPWP 01.882.489.6052.000, beralamat diJalan Angsana Raya Blok A202, Delta Silicon Park, Cikarang Selatan,sehingga Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2013 dihitungkembali menjadi sebagai berikut: 1.

Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp 2.402.836.964b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ..............04. (karenaRp 0pembetulan)c. Jumlah (a+b) Rp 2.402.836.964PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c) Rp 10.302.441Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 0b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 10.302.441c. Bunga Pasal 13 (5) KUP Rp 0d. Kenaikan Pasal 13A (KUP) Rp 0e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP Rp 0f. Kenaikan Pasal 17 D (5) KUP Rp 0g. Bunga Pasal 13 (2) KUP jo. Pasal 9 (4f) PPN Rp 0h.

; Apakah benar terdapat penyerahan ekspor atas PEB Rp557.225.453,00yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Pajak Februari 2013 ?; Apakah Pajak Masukan dalam Negeri sebesar Rp16.254.553,00 MasaPajak Februari 2013 dapat dikreditkan ?

Putusan Nomor 2235 B/PK/Pjk/2021sebesar Rp164.697.376,00, Pemohon Banding tidak dapatmenyampaikan dokumen bukti pendukung dalam proses uji bukti,sehingga koreksi Terbanding sebesar Rp164.697.376,00 tetapdipertahankan;Bahwa argumentasi Pemohon Banding atas kesalahanpenulisan/pengetikan nomor PEB dalam SPT Masa Februari 2013 dapatditolerir, karena atas PEB yang dikoreksi oleh Terbanding telahdilaporkan dalam SPT Masa Februari 2013.

putusan ini; bahwa t it yangternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118417.16/2014/PP/M.XVIB Tahun 2018, tanggal 28 September 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerimapermohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP01670/KEB/WPJ.07/2017, sehingga penghitungan PPN Masa

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri(tarifx 1.a.2.atau 1.4.9) 1.198.306.1096. ikurangi:1 PPN yang disetor di mula dalam Masa Pajak yang samadapat diperhitungkan, 7.621.713.060TP (pokok ksrang bayar)DS byar dengan PAP send bag Lainain 18.440.901bi Jumlah (ba + ba +b +b + bs) 7.640.153.0961J.

Diperhitungkana. stumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1) 7.640.153.0961e. shumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (ad) (6.441.847765)3 Kelebinan Fao ang sdampensasilan ke Masa Pajak berikutnya 6.441.847.7065fb. Dilompeneaslan le Mese Pjek (arena pembetulan)J. sumlah (a + b) 6.441.847.7065BN yang rang dlbayar (20 + 3.)sank administa. Bunga Pasa 19 2) KUPfb. Kenaikan Pasal 13(3) KUPJd. Kenaikan Pasal 13A KUPJe. Kenaikan Pasal 17C(5) KUPf. Kenaikan Pasal 17 (5) KUP=.

Putusan Nomor 3232/B/PK/P)jk/2020Oktober 2014 Nomor 00053/207/14/058/16 tanggal 4 Agustus 2016, atasnama: PT Indo Cafco, NPWP 01.868.999.2058.000, beralamat di Jalan P.Tirtayasa Kampung Galih LK II RT 002 Campang Raya, Bandar Lampung,sehingga PPN yang terutang Masa Pajak Oktober 2014 dihitung kembalimenjadi sebagai berikut: Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa koreksipositif Pemohon Peninjauan Kembali atas Pajak Masukan yang dapatdiperhitungkan Masa Pajak Oktober 2014 sebesar Rp1.649.681.981,00;yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis HakimHalaman 5 dari 8 halaman.

Al Bagqarah: 228)*% 1 = Of gzyrc . ijiass pl sills 24 ai oie AussiDan perempuanperempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antaraperempuanperempuanmu jika kamu raguragu (tentang masa iddahnya) makaiddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuanperempuan yangtidak haid. Dan perempuanperempuan yang hamil, waktu iddah mereka ituialah sampai mereka melahirkan kandungannya.

girs ands rit pis lnginr 329 lee J>2Artinya feet eee eee ene nenne enn won nnnn nena nnn n 2 =eUlama fikin sepakat bahwa tidak boleh bagi pria lain (Selain suaminya) menikahiwanita yang sedang dalam masa iddah baik iddah karena talak atau karenaditinggal mati suami atau fasakh atau nikah syubhat. Sama saja talak raj'i atautalak bain sughra atau bain kubro tujuannya adalah untuk menjaga nasab danmemelihara dari percampuran dan menjaga hak suami pertama.

Apabila akadnikah diadakan pada masa iddah, maka keduanya harus dipisah. Ulamaberdalil dengan firman Allah QS AlBagarah 2:235 "Dan janganlah kamuberazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis iddahnya." Maknaayat ini: janganiah melakukan akad nikah pada masa iddah atau janganmelakukan akad nikah kecuali setelan selesai masa iddah sebagaimanaditetapkan Allah...

Umar lalu berkata,"Perempuan manasaja yang menikah saat masa iddah apabila belum terjadihubungan intim maka dipisah keduanya lalu si perempuan menyelesaikaniddah yang tersisa dari Ssuami pertama lalu (Setelah selesai masa iddah) apabilaberkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 40 huruf b KompilasiHukum Islam, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang priadengan seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti4 tersebut di atas, diperoleh faktabahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalammasa iddah dari pria bernama Nurhadi bin Tasir;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan

Putusan Nomor 3383/B/PK/Pjk/2018telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkanKeputusan Terbanding Nomor KEP00095/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 2Maret 2017, sehingga perhitungan PPN Masa Pajak Agustus 2013 adalahsebagai berikut: Uraian Semula Ditambah/ Dikurangi Menjadi(Rp) (Rp) (Rp)PPN Lebih Bayar 1.535.345.670,00 0,00 1.535.345.670,00Sanksi Bunga 0,00 0,00 0,00Sanksi Kenaikan

tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 9 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.112851.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 28 Maret 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya permohonan Banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00095/KEB/WP4.J.06/2017 tanggal 2 Maret 2017, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.535.345.670,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.535.345.670,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar (1.535.345.670,00) Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3383/B/PK/Pjk/2018 3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 0 ,004.

kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP00095/KEB/WPJ.06/2017 tanggal 2Maret 2017, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar(SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainc. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkand. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar0,000,001.535.345.670,000,000,000,001.535.345.670,00(1.535.345.670,00) 3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya0 ,00 4 PPN yang kurang (lebih) dibayar(1.535.345.670,00) 5 Sanksi Administrasi :b.

Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2021Jasa Masa Pajak September 2013 menurut Pemohon Banding adalahsebagai berikut: Uraian semula(Rp)Dasar Pengenaan Pajak 2.932.282.027,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 293.228.203,00Dikurangi:Jumlah Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.321.594.726,00Lainlain 0,00Jumlah Penghitungan PPN lebih bayar/seharusnya tidak (1.028.366.523,00)terutangJumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (1.028.366.523,00) Menimbang, bahwa atas banding tersebut

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 18 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112738.16/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 08 Agustus 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP00058/KEB/WPJ.06/2017, tanggal 27 Februari 2017, tentang keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0,00b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 1.321.594.726,00b.3. STP (pokok kurang bayar) 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 783/B/PK/Pjk/2021 b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri 0,00b.5. Lainlain 0,00c. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 1.321.594.726,00d. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar (1.033.371.874,00)3. Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak 0.00berikutnya ;4.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00058/KEB/WPJ.06/2017, tanggal 27 Februari 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September2013 Nomor 00015/407/13/073/16, tanggal 20 Januari 2016 atasnama PT Tunggal Mitra Plantations, NPWP 01.366.775.3073.000,beralamat di The Plaza Office Tower Lantai 36, Jalan MH ThamrinKavling 2830, RT 009 RW 005, Menteng, Jakarta Pusat, adalahtelah sesuai dengan ketentuan

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang samab.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3. STP (pokok kurang bayar)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlainc. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkand. Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar288.222.852,000,001.321.594.726,000,000,000,001.321.594.726,00(1.033.371.874,00) .

Nomor PutusanPengadilan PajakJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurut Pemohon :BandingMenurut MajelisPut. 51375/PP/M.X VIII.A/16/2014PPN2005bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi positifDasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2005 sebesarRp176.920.754,00 dengan rincian sebagai berikut: Koreksi DPP sesuai hasil Pemeriksaan = Rp133.553.215,00 Koreksi DPP ditambah pada Keputusan = (Rp43.367.539,00)KeberatanJumlah = Rp176.920.754,00bahwa

dengan Pasal 3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:Pajak Masukan = Rp59.128.078,00Pajak Keluaran = 100/70 x Rp59.128.078,00= Rp84.468.683,00DPP = 100/10 x Rp84.468.683,00= Rp844.686.829,00bahwa sesuai dengan Berita Acara Nomor BA293/WPJ.29/2012 tanggal 24 Juli 2012,Pemohon Banding tidak hadir dan tidak memberikan keterangan tertulis atas SuratPemberitahuan Untuk Hadir Nomor S2218/WPJ.29/2012 tanggal 11 Juli 2012;bahwa karena Pemohon Banding sudah melaporkan SPT Masa

PPN bulan Mei 2005 dantelah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dimana Pemohon Banding jugatelah mengikuti Sunset Policy;bahwa menurut Pemohon Banding dalam surat permohonan banding, Surat bantahan,penjelasan tertulis, penjelasan tertulis tambahan, data lainnya baik yang diserahkan dalampersidangan maupun disampaikan melalui sekretariat pengadilan pajak, pada pokoknyamenyatakan sebagai berikut:1. bahwa Pemohon Banding sudah melaporkan SPTMasa PPN Masa Mei 2005 dan telah sesuai denganperaturan

Sehinggaproduk hukum penerbitan Surat Ketetapan PajakKurang Bayar PPN yang dilanjutkan dengan suratkeputusan keberatan tidak bisa digunakan sebagaidasar penetapan sekaligus dasar perhitungan PPNyang masih harus dibayar;. bahwa berdasarkan perhitungan Pemohon Bandingperhitungan PPN Masa Pajak Mei 2005 sesuai Pasal3 KMK Nomor 252/KMK.03/2002 adalah sebagaiberikut:DPP PK Rp= 667.766.075,00DPP (80/100 x DPP PK) Rp= 534.212.860,00Selisih Rp= 133.553.215,00PPN Rp= 13.355.322,00bahwa menurut Terbanding

Pajak Mei2005 samasama menyatakan Pajak Masukan PPN Pemohon Banding untuk Masa PajakMei 2005 adalah sebesar Rp176.920.754,00;bahwa Terbanding dan Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan untukperhitungan PPNnya setuju berpedoman pada Pasal 3 KMK Nomor 258/KMK.03/2002;bahwa Majelis setelah memperhatikan halhal di atas dan mempelajari perhitungan PPNbaik dari Terbanding maupun Pemohon Banding dalam musyawarah sepakat berpendapatbahwa perhitungan PPN menurut Terbanding sudah benar sehingga koreksi

Putusan Nomor 645/B/PK/Pjk/2018untuk menetapkan perhitungan PPN untuk Masa Pajak Mei 2007 menurutperhitungan Pemohon Banding di atas;bahwa karena Pemohon Banding telah melunasi seluruh pajak yang kurangdibayar menurut SKPKB PPN tersebut, dengan demikian terdapat kelebihanpembayaran PPN yang harus dikembalikan kepada Pemohon Bandingsebesar Rp2.378.623.436,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 17 Maret 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan

Pajak NomorPut84673/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 19 Juni 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP1536/WPJ.19/2013 tanggal 31 Oktober 2013tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00015/207/07/092/12tanggal 10 Agustus 2012 Masa Pajak Mei 2007, atas nama: PT SharpElectronics Indonesia, NPWP: 01.001.880.2.092.000

PPNnya harus dipungut sendiri Rp 246.579.889.600,00Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 2.623.784.070,00Jumlah Dasar Pengenaan Pajak Rp 266.674.954.379,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 24.657.988.960,00Kredit Pajak:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 23.935.261.258,00Pajak yang dibayar dengan NPWP sendiri Rp 13.507.992.009,00Jumlah Kredit Pajak Rp 37.443.253.267,00PPN yang kurang (lebih) dibayar (Rp 12.785.264.307,00)Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikanke Masa

Putusan Nomor 645/B/PK/Pjk/2018Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00015/207/07/092/12 tanggal 10 Agustus 2012 Masa Pajak Mei2007, atas nama: PT Sharp Electronics Indonesia, NPWP:01.001.880.2.092.000, alamat: JI. Swadaya IV, Komp. Pedurenan,Kel. Rawaterate Kec. Cakung, Pulogadung, Jakarta Timur 13920,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPNBarang dan Jasa Masa Pajak Mei 2007 berupa Penyerahan yangPPNnya dipungut sendiri sebesar Rp10.198.226.941,00; yang tidakdapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan

Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan oleh Pemohon Bandingserta menetapkan kembali kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23Pemohon Banding untuk Masa Pajak September 2012 menjadi Rp0,00dengan perincian sebagai berikut: Jumlah MenurutNo: ratan Semula Geass Menjadi1. Dasar Pengenaan Pajak 12.325.339.941 (231.770.091) 412.093.569.8502. Pajak Penghasilan Terutang 276.636.911 (276.636.911 03. Kredit Pajak 241.871.397 0 241.871.3974. Kompensasi Masa Sebelumnya 0 0 05.

banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 September 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.004915.12/2018/PP/M.VA Tahun 2020, tanggal 30 Januari 2020 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00/769/KEB/WPJ.07/2018 tanggal 26Maret 2018 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa

Kartini, Nomor 26, Cilandak, Jakarta Selatan12430, dengan perhitungan jumlah Pajak yang kurang/(lebih) dibayarsebagai berikut: Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak 12.093.569.850,00 PPh Pasal 23 Terutang 241.871.397,00 Kredit Pajak 241.871.397,00 Kompensasi Masa Sebelumnya 0,00 PPh yang kurang/(lebih) bayar 0,00 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 4881/B/PK/Pjk/2020Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak September 2012 Nomor00009/203/12/057/17 tanggal 26 Januari 2017, atas nama PTCoats Rejo Indonesia, NPWP 01.002.073.3057.000, beralamat diVentura Building Lt. 4 S401 A, Jalan R.A. Kartini, Nomor 26,Cilandak, Jakarta Selatan 12430, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 8 November 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT116805.16/2014/PP/M.VIA Tahun 2018, tanggal 13 Desember 2018 , yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00186/KEB/WPJ.22/2017tanggal 05 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnyaRp 18.026.642,00tidak terutangKelebihnan Pajak yang sudah dikompensasikan3 ke Masa Pajak November 2014 (karena Rp 18.026.642,00Pembetulan)4 PPN yang kurang dibayar Rp 0,00Sanksi administrasi: Kenaikan Pasal 13 (3)5 Rp 0,00KUP6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Januari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00186/KEB/WPJ.22/2017 tanggal 5 Juli 2017, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2014 Nomor 00116/207/14/431/16 tanggal 25 November 2016,atas nama PT Aijda Indonesia, NPWP 02.419.334.4431.000,beralamat di Jalan Science Boulevard Blok A2/9 Jababeka VBekasi (alamat korespondensi Kompleks Pertokoan & PerkantoranAsera Blok 1S20 Nomor 23 Kota Harapan

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2014Nomor 00116/207/14/431/16 tanggal 25 November 2016, atasnama PT Aida Indonesia, NPWP 02.419.334.4431.000, beralamatdi Jalan Science Boulevard Blok A2/9 Jababeka V Bekasi (alamatHalaman 4 dari 9 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Pajak Masukan Atas SSP Pembayaran JasaLuar Negeri Masa Pajak Agustus 2014 sebesar Rp28.749.812,00; danKoreksi Pajak Masukan Dalam Negeri (Karena tanggal FP mendahuluiNSFP) sebesar Rp22.753.600,00; yang tidak dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah menelitidan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurut Terbanding 2.350.531.035b.3. STP (pokok pajak)b.4. Dibayar dengan NPWP sendirib.5. Lainlain 111.000.884b.6. Jumlah (b.1 s.d. b.5) 2.461.531.919c. Diperhitungkan: SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c) 2.461.531.919e.

Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (ad) (2.461.531.919)3 Kelebihan Pajak yang sudah2.461.531.919dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 4 PPN yang kurang dibayar (2.e +3) 05 Sanksi administrasi (Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Halaman 2 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 3326/B/PK/Pjk/2019Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor: 00002/207/11/105/13 tanggal 11 September 2013,atas nama: PT Padang Palma Permai, NPWP:01.115.962.1105.000, alamat: Kebun Tanah Terban, TanahTerban, Kab. Aceh Tamiang, adalah telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum;3.3.

PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yangsama 0b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan menurutTerbanding 2.350.531.035b.3. STP (pokok pajak)b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri b.5. Lainlain 111.000.884b.6. Jumlah (b.1 s.d. b.5) 2.461.531.919c. Diperhitungkan: SKPPKP 0d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6c) 2.461.531.919e.

Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (ad) (2.461.531.919)3 Kelebihan Pajak yang sudah2.461.531.919dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya4 PPN yang kurang dibayar (2.e +3) 05 Sanksi administrasi (Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5) 0 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanHalaman 6 dari 8 halaman.

PutusanPengadilanPajak NomorJenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurutTerbandingMenurutPemohonBandingMenurutMajelisPut. 43910/PP/M.XIV/16/2013PPN2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi DPP PPNMasa Pajak April 2008 sebesar Rp 796.276.850,00;bahwa terdapat koreksi atas DPP PPN masa pajak April 2008 sesuai Pasal 2 Ayat (1) UUPajak Pertambahan Nilai, sebesar Rp. 796.276.850,00 diperoleh berdasarkan koreksiperedaran usaha (omzet) karena ternyata terdapat transaksi

langsungsebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak;bahwa dengan demikian penggunaan benchmarking hanya merupakan petunjuk (guidance)Terbanding dalam melihat kinerja wajib pajak, tetapi tidak dapat digunakan secara langsungsebagai dasar perhitungan omset dan harus didukung dengan bukti adanya ketidakpatuhandan faktor pendukung lainnya, bukan hanya karena laba kotor Pemohon Banding lebih kecildi bandingkan "Industrial Report" kemudian langsung dikenakan metode ini;bahwa koreksi DPP Pajak Pertambahan Nilai masa

demikian perhitungan koreksi peredaran usaha tahun pajak 2008 adalahsebagai berikut:Peredaran usaha menurut Terbanding Rp. =. 249.703.605.825,00Peredaran usaha menurut Pemohon Banding Rp. 240.148.283.627,00Koreksi Rp. 9.555.322.199,00 bahwa dari nilai koreksi omset di PPh Badan 2008 sebesar Rp. 9.555.322.199,00 tersebut,dan berdasarkan hasil equalisasi, Terbanding melakukan koreksi DPP PPN untuk masapajak Maret 2008 dikoreksi sebesar Rp. 796.276.850,00 dengan perincian sebagai berikut: DPP PPN Masa

Pajak April 2008 menurut Terbanding Rp. 21.886.716.555,00DPP PPN Masa Pajak April 2008 menurut Pemohon Banding Rp. 21.090.439.705,00Koreksi Rp. 796.276.850,00bahwa koeksi DPP PPN masa pajak April 2008 sebesar Rp. 796.276.850,00 diperolehberdasarkan koreksi peredaran usaha karena ternyata terdapat transaksi hubungan istimewayang tidak menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, Pemohon Bandingmemperoleh laba kotor lebih rendah atas transaksi dengan pihak afiliasi dibandingkandengan pihak independen

istimewa;bahwa dalam persidangan Majelis memberikan kesempatan pada Pemohon Banding untukmemberikan bukti yang dapat mendukung sanggahannya, dan dalam persidangan PemohonBanding menyerahkan data pendukung berupa daftar laba rugi dan daftar impor/penjualanbarang;bahwa yang menjadi pokok sengketa koreksi positif atas DPP Pajak Pertambahan Nilaimasa April 2008 sebesar Rp. 796.276.850,00 yang merupakan equalisasi atas peredaranusaha di tahun 2008 sebesar Rp. 9.555.322.199,00 yang diperhitungkan per masa

yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113385.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding yang pada pokoknya sebagaiberikut:Jumlah PPN yang masih harus dibayar untuk Masa

Jumlah (b.1+b.2+b.3+b.4) 39.548.987.353Jumlah perhitungan PPN Kurang bayar (ab.5) (32.064.286.608)Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikanke masa September 2013 32.199.212.242e. PPN yang kurang bayar (c+d) 134.925 .634f.

Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 4 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113385.16/2013/PP/M.IIA Tahun 2019, tanggal 21 Januari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00278/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 6Maret 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (32.064.286.608)3 Kelebihan Pajak yang sudah Dikompensasikan ke masa 35 498395305pajak berikutnya4 PPN yang kurang dibayar 134.925.634Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (3) KUP 134.925.6346 Jumlah PPN yang masih harus dibayar 269.851.268 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2013Nomor 00008/207/13/051/16 tanggal 13 Januari 2016, atas nama:PT. KHI Pipe Industries, NPWP 01.000.540.3051.000, beralamatdi Gedung Krakatau Steel LT.VII, Jl. Jenderal Gatot SubrotoKav.54 Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp (20.290.240.976)3. PPN Yang Kurang Bayar Rp 1.350.6804. Sanksi Administrasi Rp 1.350.6805.

mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Januari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put83582/PP/M.XVA/16/2017, tanggal 15 Mei 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor : KEP1289/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 12 Agustus2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00391/207/12/431/14 tanggal 28 Mei 2014 Masa

Impor BKP Rp 0,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 26.860.915,00Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 20.309.952.191,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar Rp = (20.283.091.276,00)Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp 20.290.240.976,00PPN yang kurang / (lebih) dibayar Rp 7.149.700,00Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp 7.149.700,00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp 14.299.400,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1289/WPJ.22/BD.06/2015 tanggal 12 Agustus 2015, tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00391/207/12/431/14 tanggal 28 Mei 2014 Masa Pajak Agustus2012 atas nama PT Darmex Biofuels, NPWP 02.139.536.3431.000Halaman 3 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2012 sebesar Rp.149.530.240,00;yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehHalaman 4 dari 8 halaman.

melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa merujuk pada penjelasan Pemohon Banding di atasdan merujuk pada dasar hukum yang ada maka dapat disimpulkanbahwa tidak terdapat penyerahan jasa keagenan/broker asuransiatau jaSa pengurusan asuransi maupun penerimaan pendapatankomisi asuransi sebagaimana yang dimaksud oleh Terbanding,sehingga tidak terdapat Penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutangPPN;Bahwa dengan demikian Pemohon Banding mohon agar SKPKBPajak Pertambahan Nilai Masa

Dikurangi :b.1 PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang samab.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanb.3 STP (pokok kurang bayar)b.4 Dibayar dengan NP WP sendirib.5 Lainlainb.6 Jumlah (b.1 + b.2 +b.3 +b.4 +b.5)c. Diperhitungkan:c.1 SKPPKPd. Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (b.6 c.1)e. Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar (a d)Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnyab. Dikompensasikan ke Masa Pajak ...... (karena pembetulan)c.

2018 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 27 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut84961/PP/M.XIVA/16/2017, tanggal 24 Juli 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP00109/KEB/WPJ.06/2016 tanggal 21 April 2016tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa

Pajak Oktober 2010:dan(b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2010 Nomor00012/207/10/073/15 tanggal 29 Januari 2015;dengan segala akibat hukumnya;Menyatakan bahwa dalam perkara a quo tidak ada PPN yang terutang;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) untukmengembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) semua kelebihan pembayaran pajak sebesar Rp2.429.516.164,00 (dua milyar empat ratus dua puluh sembilan

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding NomorKEP00109/KEB/WP4J.06/2016 tanggal 21 April 2016, mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.44491/PP/M.II/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2006: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiDasar Pengenaan Pajak PPN Masa Pajak April 2006 sebesar Rp. 1.090.909.091 ,00;: bahwa Terbanding menghitung Objek PPN sebesar Rp.1.090.909.091,00 untukmasa April 2006 berdasarkan SPT Masa April 2006 yang disampaikan olehPemohon Banding, dengan demikian

penghitungan Objek PPN untuk masa April2006 adalah sama dengan yang dilaporkan oleh Pemohon Banding;: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penghitungan Terbanding atas ObjekPPN untuk masa April 2006 sebesar Rp.1.090.909.091,00, karena Pemeriksa telahmelakukan koreksi atas penyerahan pada Maret 2006 yang oleh Pemohon Bandingtelah diterbitkan Faktur Pajak pada tanggal 2 April 2006 dan telah dilaporkan padaSPT PPN Masa April 2006;: bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Nomor : LAP258/WPuJ

02 April 2006,Faktur Penjualan/Invoice No : 003/K@PSD/III/2006 tanggal 02 April 2006,SPT Masa PPN Masa Maret 2006,SPT Masa PPN Masa April 2006,Faktur Pajak Standar DAYVV0730000881 tanggal 01 April 2006,Faktur Pajak Standar DAYVV0730000882 tanggal 10 April 2006,Faktur Pajak Standar DAYVV0730000883 tanggal 15 April 2006,bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap buktibukti dan faktafakta yangterungkap dalam persidangan maupun keterangan Terbanding dan PemohonBanding, serta pertimbanganpertimbangan

saat proses keberatan Penelaah mengakui bahwa penyerahanuntuk Masa April 2006 datanya diperoleh dari pencatatan Pemohon Banding.Pemohon Banding sudah menjelaskan kepada Penelaah atas data tersebut adalahMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatMemutuskandata yang salah, dimana invoice yang diterbitkan oleh Pemohon Banding dilaporkansebagai penjualan/penyerahan Masa April 2006, sedangkan kondisi yangsebenarnya adalah penyerahan untuk Masa Maret 2006 dan sudah diakui olehPemeriksa dengan

Masa Maret2006 dengan menghitung penjualan/penyerahan Ruko sebanyak 3 (tiga) unitsebesar Rp.1.090.909.091,00 sebagai Obyek PPN untuk Masa Maret 2006dikarenakan saat terutang pemungutan PPN atas penjualan/penyerahan BKPtersebut adalah pada saat penyerahan barang tidak bergerak itu dilakukan, yaitupada saat surat atau akte perjanjian yang mengakibatkan perpindahan hak atasbarang tersebut ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan, sedangkan untukpenghitungan Obyek PPN Masa April 2006 Terbanding menghitung

Bahwa para Penggugat telah bekerja dengan PT.Dayatama Polanusa denganperincian masa kerja, jabatan dan upah sebagai berikut :3.1. M.Mahali , mulai bekerja sejak tanggal 01 Maret 2009, jabatan Foreman,upah Rp.2.559.500,00 (dua juta lima ratus lima puluh sembilan ribu limaratus rupiah) ;3.2.

M.Mahali,Uang pesangon, 7 X 2 X Rp.2.559.500, = Rp.35.833.000,Uang penghargaan masa kerja, 3 X Rp.2.559.500, = Rp.7.678.500.Uang pengganti perumahan, perobatan dan perawatan , 15 % XRp.43.511.500, = Rp.6.526.725,Jumlah total = Rp.50.038.225, (lima puluh juta tiga puluh delapan ribudua ratus dua puluh lima rupiah) ;b.

kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3)dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka paraPenggugat berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uangpenggantian hak sebagai berikut :1.

Bahwa para Penggugat telah keliru denganmerujuk pada Pasal 167 ayat (5) UU No.13 Tahun 2003, karena para Penggugatbukanlah pekerja tetap (PKWITT) yang diputus hubungan kerjanya karenamemasuki usia pensiun, melainkan pekerja waktu tertentu (PKWT) yang telahberakhir masa kerjanya berdasarkan perjanjian kerja, sehingga tidak pernahdisepakati mengenai pensiun dimaksud, karena masa kerja para Penggugathanya dilakukan dalam jangka pendek dan berakhir pada waktu tertentu ;Bahwa Tergugat membantah secara

tegas dalil para Penggugat dalam positanyapoin (20)s/d (29)halaman (4 s/d 6)dikarenakan para Penggugat mendasarkandalildalilnya tersebut dengan menganggap bahwa mereka adalah pekerja tetapberdasarkan PKWTT dan telah diputus hubungan kerjanya karena masa pensiun,sedangkan faktanya masa kerja para Penggugat telah berakhir berdasarkanwaktu yang disepakati di dalam perjanjian kerja, oleh karenanya seluruh dalilpara Penggugat tersebut tidak relevan dan sangat mengadaada, oleh karenanyapantas serta beralasan

kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (Sembilan)bulan upah ;= Uang Penghargaan Masa Kerja : Masa kerja 18 (delapan belas) tahunatau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulanupah ;= Uang Penggantian Hak : Ditetapkan 15 % dari Uang Pesangon dan atauUang Penghargaan Masa Kerja, maka dapat diperinci sebagai berikut :e Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 3.100.000, = Rp. 55.800.000,e Uang Penghargaan Masa Kerja1x7bulanxRp.3.100.000,=Rp. 21.700.000,e Uang Penggantian Hak 15 % dari

Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar kepada PenggugatUang Pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Vang PenghargaanMasa Kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan UangPengganti Hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut := Uang Pesangon : Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (Sembilan)bulan upah ;= Uang Penghargaan Masa Kerja : Masa kerja 18 (delapan belas) tahunatau lebih

tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulanupah ;= Uang Penggantian Hak : Ditetapkan 15 % dari Uang Pesangon dan atauUang Penghargaan Masa Kerja, maka dapat diperinci sebagai berikut :e Uang Pesangon 2 x 9 bulan x Rp. 3.100.000, = Rp. 55.800.000,e Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 7 bulan x Rp.3.100.000, = Rp. 21.700.000,e Uang Penggantian Hak 15 % dari Uang PesangonDan Uang Penghargaan Masa Kerja :15 % x Rp. 55.800.000, + Rp. 21.700.000,= 15 % x Rp. 77.500.000. = Rp. 11.625.000.

Gold Coin Medan (Divisi Livestock), Penggugat adamengajukan cuti ke management Tergugat maka oleh karena hal tersebutdikabulkan oleh Tergugat akan tetapi berselang kemudian setelah masa cutiberakhir Penggugat tidak lagi bekerja hingga 5 (lima) hari berturut turutsehingga tergugat berupaya memanggil Penggugat untuk bekerja kembai.

Ref.008/ZP/I/2011 dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 01Januari 2011 tertera mengenai hak hak Penggugat di pabrik baru mengalamiperbaikan dan kenaikan karena disesuaikan dengan grade jabatan, yang dalam surattersebut menerangkan sebagai berikut :e Bahwa, masa Kerja dan status karyawan tidak mengalami perubahandengan ketentuan masa kerja tetap dihitung sejak bergabung pada PT.Gold Coin Specialities.e Bahwa, segala Bentuk Tunjangan yang diberikan oleh perusahaan diluardari gaji pokok yang diterima