Ditemukan 4006465 data
120 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, Selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Jepara VS SUTRISNO
109 — 88
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG VS GOENARSO KARTAWIDJAJA;;
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
82 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hasan Mumu (almarhum) selaku KetuaPanitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yang dihadiri oleh Terdakwaselaku Wakil Sekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis danseluruh Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis. Dalamrapat tersebut Terdakwa telah menyampaikan Draft Rencana AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2001 yang telah disusun yaitusebagai berikut :1.
Hasan Mumu (almarhum) selaku Ketua PanitiaAnggaran DPRD Kabupaten Ciamis, selanjutnya Draft AnggaranBelanja DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2001 dibahasbersamasama Terdakwa selaku Wakil Sekretaris Panitia AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis berserta Pimpinan dan Anggota PanitiaAnggaran lainnya ;Hal. 27 dari 67 hal. Put.
rapat menyetujui dan menetapkan Anggaran Belanja DPRD danSekretariat DPRD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2001 denganKeputusan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor : 188.4/Kep/DPRD01/2001Hal. 34 dari 67 hal.
Hasan Mumu(almarhum) selaku Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis yangdihadiri oleh Terdakwa selaku Wakil Sekretaris Panitia AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis dan seluruh Anggota Panitia AnggaranDPRD Kabupaten Ciamis. Dalam rapat tersebut Terdakwa telahmenyampaikan Draft Rencana Anggaran DPRD Kabupaten CiamisTahun Anggaran 2002 yang telah disusun, sebagai berikut :1.
Terdakwa selaku WakilSekretaris Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis bersama seluruhPimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Ciamis tidakHal. 45 dari 67 hal.
168 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN DAIRI., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI;;
86 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIONO HALIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ASAHAN;;
90 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
HARYANTO, SE VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN;
., kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Ngasinan RT 02 RW 08 Dibal, Ngemplak,Kabupaten Boyolali, pekerjaan Pengusaha dan DirekturUtama Bank Perkreditan Rakyat;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yakub Chris Setyanto, S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa PengumumanHasil Inventarisasi Dan lIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan DaftarNominatif Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan II Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yangditetapbkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen selakuKetua Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan Il;3.
Mewajibkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat, untukmencabut objek sengketa berupa Pengumuman Hasil Inventarisasi DanIdentifikasi Peta Bidang Tanah Dan Daftar Nominatif Pengadaan TanahUntuk Pembangunan Jalan Tol SoloMantingan Il Nomor 1218/33.14500/VII/2019, tanggal 31 Juli 2019, yang ditetapbkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Sragen selaku Ketua Pelaksana PengadaanTanah untuk Pembangunan Jalan Tol Solo Mantingan II;4.
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
120 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.PUTUSANNomor 614 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal, JalanDr. Soetomo, Nomor 1, Slawi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Darmawan, S.H.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor, RT 10, RW 03, Nomor30, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam keberatannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Menerima dan memeriksa keberatan yang diajukan;Mengabulkan permohonan keberatan
tanggal 16September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasidari Pemohon Kasasi:;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa salinan/fotokopi Surat Pertanggungjawaban (SPJ)paket/kegiatan swakelola tahun anggaran 2017 di Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H., dan H.
152 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL vs JUSRI SIHOMBING.,S.Si;
PUTUSANNomor 615 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Jalan Dr.Soetomo Nomor 1 Slawi;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Darmawan, S.H.
., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala BagianHukum Setda Kabupaten Tegal, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Agustus 2019;Pemohon Kasasi;LawanJUSRI SIHOMBING, S.SI., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT. 10 RW. 03 Nomor30 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat
September2019, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari PemohonKasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa informasi mengenai salinan/Softcopy Surat Pertanggungjawaban(SPJ) dan kwitansi pembayaran paket/kegiatan swakelola tahunanggaran 2017 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 21 November 2019, oleh Dr. Irfan Fachruddin,S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agungsebagai Ketua Majelis, bersamasama dengan Dr. H. Yodi MartonoWahyunadi, S.H., M.H. dan H.
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAMARIAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA;;
82 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
JUNAIDIN YAMAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA;;
58 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUPATI KABUPATEN KOTABARU vs PT. SINAR KENCANA INTI PERKASA;
PUTUSANNomor 2571/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:BUPATI KABUPATEN KOTABARU, tempat kedudukan diJalan Pangeran Hidayat, Nomor 5, Kotabaru, KalimantanSelatan 72111;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Akhmad Rajudinnoor, S.H.
., dan kawankawan, Pegawai Negeri Sipil pada KantorPemerintah Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 183.1/01/KUM, tanggal 29 Januari 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT SINAR KENCANA INTI PERKASA, beralamat di JalanSungai Panci, Batulicin, Kalimantan Selatan, AlamatKorespondensi di Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 30,Jalan MH.
Membatalkan Surat Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/III2016 tanggal 1Maret 2016 mengenai Tanggapan Permohonan Keberatan atasSKPDKB BPHTB tidak memenuhi persyaratan formal atau tidak dapatdipertimbangkan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru' DinasPendapatan Daerah;3.
Putusan Nomor 2571/B/PK/Pjk/2019Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Dinas Pendapatan DaerahPemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor 900/98Bid.Gih/Dispenda/II2016tanggal 1 Maret
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali BUPATI KABUPATEN KOTABARU;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaHalaman 6 dari 8 halaman.
122 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL VS JUSRI SIHOMBING, S.Si;
PUTUSANNomor 435 K/TUN/KI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL, tempatkedudukan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Tegal JalanDr.
., kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Desa Harjosari Lor RT.01, RW.03 Nomor30 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, pekerjaanSwasta;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Pemohon Keberatan dalam permohonannya memohon kepada Pengadilanuntuk memberikan putusan sebagai berikut:Menerima dan memeriksa Keberatan yang kami ajukan;2.
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SEKRETARISDAERAH KABUPATEN TEGAL;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 5 September 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan TataUsaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai KetuaMajelis, bersamasama dengan Dr. H.
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG vs H. MUDINI;;
152 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
TATA SUKAPRADJA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Putusan Nomor. 214 K/TUN/2015DASAR ALASANALASAN GUGATAN :Bahwa "Obyek Sengketa Sertipikat Hak Milik No. 287, di Desa Sukatenang,Kabupaten Bekasi, terbit tanggal 18 September 1980, GS:1631/1980, luas tanah20.000 m?
(Dua puluh ribu meter persegi), atas nama Rahman DK. " yangditerbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yang baru diketahuisejak :1.Penggugat mengirimkan Surat yang 1 (pertama) untuk mengajukanPermohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Akta JualBeli No.758/JB/SKW/VIII/2007 oleh Ir.Tata Sukapradja yang diwakilikuasanya BHP & Partners pada tanggal 28 Oktober 2013, dan suratyang ke 2 (kedua) tanggal 28 Nopember 2013 kepada KantorPertanahan Kabupaten Bekasi ;.
Putusan Nomor. 214 K/TUN/2015Hak Milik No.1488 Atas Nama Yan RisuandiPenerbitan Sertipikat Tertanggal 30 Juni 2010, oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bekasi Drs.
Petugas Ukur Lalu Akhmad Farhan ST dariKantor Pertanahan Kabupaten Bekasi dalam Sertifikat Hak Milik No.1488,mebuktikan bahwa dalildalil dan jawaban serta buktibukti TermohonHalaman 37 dari 46 halaman.
Putusan Nomor. 214 K/TUN/2015dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi/ Termohon Kasasi,diukur oleh Petugas Ukur Lalu Akhmad Farhan, ST. dari KantorPertanahan Kabupaten Bekasi, yang diakui sah secara hukum danUndangUndang dalam Sertipikat Hak Milik Yan Risuandi No.1488 ;e.
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;
68 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUHERI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA;
,kewarganegaraan Indonesia, Advokat & KonsultanHukum pada Angga Pribadi & Rekan, beralamat diPontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22Mei 2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKUBU RAYA, tempat kedudukan di Jalan Adi Sucipto Km.13,5 Nomor 83, Desa Sungai Raya, Kecamatan SungaiRaya, Kabupaten Kubu Raya;Dalam hal ini diwakili oleh Drs. Z..A Marwan Fidia, S.H.
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN WAKATOBI vs RAMSIA., DKK;
,dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor /75/600.1374.7N/2019, tanggal 13 Mei 2019:Pemohon Kasasi;Lawan1. RAMSIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKelurahan/Desa Waha, Kecamatan Wangiwangi,Kabupaten Wakatobi, pekerjaan Mengurus RumahTangga;2. WA PONDO, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kelurahan/Desa Waha, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, pekerjaan Wiraswasta;3.
MARDIANA, kewarganegaraan' Indonesia, tempattinggal di Kelurahan/Desa Waha, Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, pekerjaan MengurusRumah Tangga;4. HADIANTON, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kelurahan/Desa Baadia, Kecamatan Murhum,Kota Baubau, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS):Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 420 K/TUN/20195. ASMI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal diKelurahan/Desa Waha, Kecamatan Wangwangi,Kabupaten Wakatobi, pekerjaan Wiraswasta;6.
RABAANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kelurahan/Desa Tikong, Kecamatan Taliabu Utara,Kabupaten Wakatobi, pekerjaan Peternak,7. SAHABATI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggaldi Kelurahan/Desa Dayeuh, Kecamatan Cileungsi,Kabupaten Bogor, pekerjaan Karyawan Swasta;8.
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00199 Desa/Kelurahan Sombu,Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 03 Februari2016, dengan Surat Ukur Nomor 00091/2016 tanggal 12 Januari2016, seluas 9.029 m? (sembilan ribu dua puluh sembilan meterpersegi) atas nama La Daosi, yang diterbitkan oleh Tergugat;2).
Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00198 Desa/Kelurahan Sombu,Kecamatan Wangiwangi, Kabupaten Wakatobi, tanggal 03 Februari2016, dengan Surat Ukur Nomor 00090/2016 tanggal 12 Januari2016, seluas 13.050 m? (tiga belas ribu lima puluh meter persegi)atas nama La Muda, yang diterbitkan oleh Tergugat;4.
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTD PDAM KABUPATEN TABALONG;;