Ditemukan 1157557 data
Urut Berdasarkan
Register : 13-09-2022 — Putus : 25-10-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 536 K/TUN/2022 Tanggal 25 Oktober 2022 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;
162 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PUPR KABUPATEN MUKOMUKO KEPALA DINAS KABUPATEN MUKOMUKO;;
Register : 03-11-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 07-02-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 304/B/2016/ PT.TUN.JKT Tanggal 5 Desember 2016 — .;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ).;
53 — 18
53 — 18
.;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ).;
Register : 24-02-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 10 Agustus 2016 — ACHMAD KAVERO;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
61 — 30
61 — 30
ACHMAD KAVERO;PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
oleh Subahagio, SKMselaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan PengadaanBarang/JJasa Kelambu Berinsektisida Satuan Kerja DirektoratPengendalian Penyakit Bersumber Binatang (Dit.
yang ditandatangani oleh Subahagio, SKMselaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan PengadaanBarang/Jasa Kelambu Berinsektisida Satuan Kerja Dit.
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksuddiberikannya wewenang tersebut ;c.
Tata Usaha Negara serta tindakanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;3. Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;4. Berdasarkan Peraturan PerundangUndangan Yang Berlaku ;5. Bersifat Konkret, Individual, dan Final ;6.
Register : 21-03-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 26-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 K/TUN/TF/2023 Tanggal 20 Juni 2023 — PEJABAT LELANG SESUAI RISALAH LELANG 12.12/31/2021 pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI atas nama KUNCORO, SH;;
193 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
193 — 139 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT LELANG SESUAI RISALAH LELANG 12.12/31/2021 pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BEKASI atas nama KUNCORO, SH;;
Putus : 02-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 K/PID.SUS/2018 Tanggal 2 April 2018 — EFRIYANTI, SP, Pgl. TITI
770 — 419 — Berkekuatan Hukum Tetap
770 — 419 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K). Program tersebut dilaksanakan atas kerjasama beberapa perusahaan BUMN. Terdakwa selaku ... [Selengkapnya]
Primair (putusan hal. 125126),pertimbangan mana diambil alih oleh Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi (putusan hal. 7071);Bahwa pertimbangan seperti disebutkan di atas, adalah pertimbangantidak tepat dan keliru karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agungdan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, setiap orangdiperuntukan baik bagi swasta maupun pegawai negeri/pejabat
Putus : 14-05-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/Pid/2020 Tanggal 14 Mei 2020 — KETUT NELI ASIH, S.H
2077 — 1812 — Berkekuatan Hukum Tetap
2077 — 1812 — Berkekuatan Hukum Tetap
saksikorban yang melaporkan saksi Gunawan Priambodo, bukan melaporkanTerdakwa:Bahwa fakta persidangan saksi Gunawan Priambodo juga merasa herankenapa Terdakwa yang diproses hukum, padahal yang bertransaksi jualbeli tanah adalah saksi Gunawan Priambodo dengan saksi korbanMarhendro Anton Inggriyono dan walaupun ada kelalaian Terdakwadalam proses pembuatan surat kuasa akta jual beli antar para saksitersebut, maka penyelesaiannya bukan jalur pidana melainkan jaluradministratif karena Terdakwa adalah selaku pejabat
publik yaituNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);Bahwa dalam kasus a quo, penerapan hukum formil sama pentingnyadengan hukum materiil, artinya dari proses penyidikan Terdakwa samasekali tidak dilaporkan oleh saksi korban, tetapi yang dilaporkan adalahsaksi Gunawan Priambodo, karena pihak yang bertransaksi dengansaksi korban adalah saksi Gunawan Priambodo bukan Terdakwa;Bahwa dalam penerapan Pasal 56 KUHP tentang pembantuan makaproses hukumnya adalah pelaku utama dulu diproses sebagaimanadilaporkan
Register : 12-10-2017 — Putus : 12-12-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 290 / B / 2017 / PT.TUN.JKT; Tanggal 12 Desember 2017 — TANJUNG NUSA PERSADA;
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
90 — 23
90 — 23
TANJUNG NUSA PERSADA; PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN;
Register : 16-03-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 29-08-2017
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 7/G/2017/PTUN.BJM Tanggal 27 Juli 2017 — TANJUNG NUSA PERSADA
Pejabat Pembuat Komitmen
173 — 184
173 — 184
M E N G A D I L I :---------------------------------------Dalam Penundaan:----------------------------------------------------------------------------------Menolak permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen di Pembangunan Konstruksi Gedung Pendidikan Politeknik Kesehatan Banjarmasin Nomor: KU.02.04/PPK/0073/2017, Lampiran: 1 (satu) berkas, Hal: Surat Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor: 094/BG/BSB-SMR/XII/2016, tertanggal 10 Januari 2017;-Dalam Eksepsi:---
TANJUNG NUSA PERSADAPejabat Pembuat Komitmen
atas UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Objek Sengketa yang diputuskan oleh Tergugat merupakan SuratKeputusanTata Usaha Negara, yaitu suatu penetapantertulis yang dikeluarkanoleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tatausaha Negara.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Pejabat PembuatKomitmenKementerian Kesehatan RI, Politeknik Kesehatan BanjarmasinNomor:KU.02.04/PPK/0073/2017.Lampiran, 1 (satu) berkas.Hal, SuratPembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Nomor 094/BG/BSBSMR/X1/2016, tertanggal 10 Januari 2017;Halaman 195 dari 93 Halaman Putusan Perkara No.7/G/2017/PTUN.BJM3.
;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat DARI PT.TanjungNusa Persada kepada Pejabat pembuat komitmenPembangunan Fisik Gedung Pendidikan KesehatanLingkungan Poltekes Kemenkes Banjarmasin di Banjarbaru,No: 013/TNPBJB/VII/2016. Perihal : Kronologis PekerjaanPemancangan, tertanggal 12 Agustus 2016.
Perihal : Kronologis Pekerjaan Pemancangan,tertanggal 12 Agustus 2016 ;Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pejabat PembuatKomitmen Pembangunan Fisik Gedung PendidikanKesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes BanjarmasinNomor : BN.01.03/PPK/3241/2016,Hal :Peringatan 1,dituukan kepada Manajer PT.Tanjung Nusa Persada,tertanggal 13 September 2016 ;Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pejabat PembuatKomitmen Pembangunan Fisik Gedung PendidikanKesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes BanjarmasinNomor : BN
Bahwa,Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang bertindak untuk danatas nama Poltekkes Negeri Banjarmasin dan Ir. Prayitno selaku DirekturOperasional yang bertindak untuk dan atas nama PT.
Register : 11-02-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 14-07-2022
Putusan PTUN MANADO Nomor 7/G/2021/PTUN.Mdo Tanggal 31 Mei 2021 — PENGGUGAT : FERLIN KUKU
TERGUGAT : PEJABAT SANGADI DESA BAKIDA
79 — 31
79 — 31
PENGGUGAT : FERLIN KUKUTERGUGAT : PEJABAT SANGADI DESA BAKIDA
Register : 07-02-2011 — Putus : 01-06-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN KENDARI Nomor 03/G.TUN/2011/PTUN_KDI Tanggal 1 Juni 2011 — PRIMA NUSA SENTOSA VS PEJABAT BUPATI BOMBANA
127 — 67
127 — 67
PRIMA NUSA SENTOSA VS PEJABAT BUPATI BOMBANA
demikian perbuatan Tergugatdalam mengeluarkan surat Keputusan obyek sengketa aquobertentangan dengan Pasal 1382 A ayat (1) PP Nomor :49Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor :6Tahun 2005 tentang pemilihan pengesahan, pengangkatandan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.Menyebutkan : Pejabat Bupati dilarang untuk menerbitkanizin yang bertentangan dengan pejabat Bupati Difinitifsebelumnya ;6.
Bahwa surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkanoleh Tergugat Pejabat Bupati Bombana, merupakan tindakansewenang wenang yang tidak mempunyai dasar hukum dansuatu. persekongkolan sesuai surat Gubernur SulawesiTenggara No.540/23. Sifat : Penting. Perihal : TumpagTindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tanggal 4Januari 2011 sebab surat surat Keputusan GubernurSulawesi Tenggara yaknia.
PRIMA NUSA SENTOSA sebagaimanapemahaman dalam IIlmu Hukum Putusan Pejabat Tata UsahaNegara (Obyek sengketa) harus dianggap benar sebelumdibatalkan oleh pihak yang berwenang sehinggaKeputusan Pejabat Bupati Bombana Nomor : 25 tanggal 10Januari 2011, perihal tersebut.... harus dianggapbenar karena belum = ada instansi manapun = yangmembatalkannya ;5 rrr rrr rrr rrr errr eee.
Dalil Penggugat pada potongankalimat... 18 kalimat ini sangat tendensius dan akhirnya ketahuanjuga kalau Penggugat mengajukan gugatan ini bukantidak mungkin~ karena sakit hati karena bukanOrangnya yang diusulkan menjadi Pejabat BupatiBombana, paling tidak bukan orangnya yang terpilihkembali menjadi Bupati Bombana.
Dan justru = Pejabat Tata Usaha Negara yangmenerbitkan SK Nomor : 438 tahun 2009 tanggal 31Desember 2009, yang melanggar hukum sehingga produknyaharus dikoreksi dan dibatalkan olehpenggantinya 5 rrr rrr rrr rr eee ee13.
Upload : 06-06-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/PDT/2010 .; PEJABAT LELANG KPKNL. MANADO DK.
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
29 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
.; PEJABAT LELANG KPKNL. MANADO DK.
Yang kKemudian obyek tersebut telah dijual Pejabat Penjualdari Terlawan II kepada Terlawan Ill.Bahwa selanjutnya Terlawan II menerbitkan terhadap Terlawan III kKeduaRisalah Lelang Nomor 192/2007 tanggal 19 November 2007 yaitu sebidangtanah pekarangan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 372 dan Nomor373 atas nama PT. Cahaya Bangunan Cabang Manado yang masingmasingseluas 37 m?
Putus : 07-05-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 214 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 7 Mei 2018 — HJ. DELLY INDIRAYATI, M.Si. binti KASIYAMUN (alm)
1035 — 916 — Berkekuatan Hukum Tetap
1035 — 916 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Terdakwa Delly Indirayati binti Kasiyamun (alm) dituntut karena telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tipikor. Majelis Hakim tingkat pertama menyatakan Perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal yang ... [Selengkapnya]
Nomor 214 K/Pid.Sus/20186) 2 (dua) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor 871/DPA/PB/2013 tanggal 17 Desember 2013 beserta 6 (enam) lembarasli lampiran;7) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan kepengurus barang Nomor : 87/DPPA/PRB/2013 tanggal 18122013;8) 4 (empat) lembar asli Berita Acara Serah Terima Barang dari Rekananke PPK (Pejabat pembuat komitmen) Nomor : 871 /BASTB/2013tanggal 18122013;9) 5 (lima) lembar asli SPD (Surat Penyediaan Dana) yang dikeluarkanoleh
UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 setiap orang diperlakukan baik bagi swasta, maupun PegawaiNegeri/Pejabat yang mempunyai wewenang;2. Bahwa sesuai alatalat bukti yang sah Terdakwa sebagai PenggunaAnggaran atau Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran atauKuasa Pengguna Barang pada satuan perangkat daerah di lingkunganSuku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat melakukanperbuatan melawan hukum secara bersamasama dengan Rendy LeonTua Siahaan Direktur PT.
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana tentang penyertaan/delnemingBahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi berkat peranberbagai pihak antara lain sebagaimana terlihat dari faktafakta sebagaiberikut : Bahwa Terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) padatanggal 2 Desember 2013 telah menandatangani Surat PerjanjianKontrak Nomor 2744/3/743 untuk pelaksanaan Paket PekerjaanPengadaan Mesin Multi Fungsi colour untuk 25 SMPN Jakarta Baratdengan saksi Rendy Leon Tua Siahaan dengan nilai kontrak sebesarRp2.896.520.000,00
Putus : 06-09-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 361 K/PID.SUS/2017 Tanggal 6 September 2017 — Drs. SIRAJUDDIN M. THAYEB, M.Pdl
871 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
871 — 675 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palu. Dalam putusannya, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat ... [Selengkapnya]
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu tersebut adalah pertimbanganyang tidak mendasar, sebab apa yang Terdakwa kerjakan adalah adanyaperintah dari atasan dalam hal ini Kakanwil Depag Provinsi Sulawesi Tengahuntuk membantu para Kepala Sekolah Madrasah dalam hal pengelolaan danpengadaan buku ajar dan buku perpustakaan ;Proyek tersebut adalah DIPA Kementerian Agama Pusat yang PanitiaPengelola semuanya Pegawai Kementerian Agama Pusat (Kuasa PenggunaAnggaran, Pejabat
Pembuat Komitmen dan Bendahara) semuanya pegawaipusat ;Apa yang Terdakwa lakukan dan kerjakan adalah atas petunjuk dan arahanpimpinan termasuk Kepala Pusat Pengembangan Madrasah (PPM) saksiMOHSEN ALAYIDRUS yang memberi persetujuan dan bimbingan cara tatacara pencairan bantuan block grant ;Memang benar Terdakwa melakukan sosialisasi mengenai adanya bantuandana block grant, tetapi bukan berarti Terdakwa hanya seorang diri yangmengetahui adanya bantuan dana block grant, tetapi pejabat KakanwilDepartemen
Bahwa pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak tepat dankeliru, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam Pasal 2 ayat (1)dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, bahwaunsur setiap orang diperuntukkan baik bagi swasta, maupun PegawaiNegeri/Pejabat yang mempunyai wewenang ;.
Putus : 29-11-2022 — Upload : 08-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4070 K/Pdt/2022 Tanggal 29 Nopember 2022 — SALEH TATISINA VS PEJABAT/KEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, DKK
334 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
334 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
SALEH TATISINA VS PEJABAT/KEPALA PEMERINTAH NEGERI HILA, DKK
Putus : 19-10-2017 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2375 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — PT CENDANA BAJABAHARI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), dkk
196 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
PT CENDANA BAJABAHARI VS PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), dkk
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), berkedudukan di Kantor UPBU Matahora Jalan Ir.Soekarno Matahora, Kecamatan WangiWangi,Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;2.
1689XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp1.622.844.550, (satu miliar enam ratus duapuluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluhrupiah); Pencairan jaminan uang muka sebesar Rp6.491.378.200 (enam miliar empatratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratusrupiah); Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam;Bahwa ketiga surat diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakanKeputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat
Tata UsahaNegara;Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada KantorUnit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi diangkat berdasarkanKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora WakatobiNomor SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 6 Januari 2015 dalammenjalankan tugas dan wewenangnya selaku PPK sudah sesuai dengan tugasdan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 11Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang danJasa yakni mengendalikan pelaksanaan kontrak;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwasanyaKeputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakanHukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat
Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah Pejabat Pembuat Komitemen(PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobiberdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBUMatahaora Wakatobi Nomor SKEP01/kp.203/mth/2015 tanggal 6 Januari2015;4.
Register : 27-10-2021 — Putus : 06-04-2022 — Upload : 14-09-2022
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 70/G/2021/PTUN.MKS Tanggal 6 April 2022 — Penggugat:
CV Halwa Artha Konstruksi
Tergugat:
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
193 — 82
CV Halwa Artha Konstruksi
Tergugat:
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
193 — 82
Penggugat:
CV Halwa Artha Konstruksi
Tergugat:
PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
Putus : 27-10-2010 — Upload : 28-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1271 K/PDT/2010 Tanggal 27 Oktober 2010 — ELLYANA BINTI SYARIFUDDIN vs PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
40 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
ELLYANA BINTI SYARIFUDDIN vs PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 482 K/TUN/2012 SUGENTHI DEVI,dkk vs PEJABAT PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
86 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
86 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUGENTHI DEVI,dkk vs PEJABAT PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN
PEJABAT PENCATATAN SIPIL KOTA MEDAN, tempatkedudukan di Jalan Iskandar Muda No.270 Medan;Selanjutnya memberi kuasa kepada:. khwan Habibi Daulay, S.H.. Rinawati, S.H.. Salmando Tifa, S.H.234. Bambang, S. H.5. Iskandar, SmHk.6. Rahmad Doni, S.H., M.Hum.7.
Putusan Nomor. 482K/TUN/201216.17.18.12:20.kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas namajabatannya sebagai dasar terbitnya objek sengketa dalam perkara ini,melanggar Pasal 11 ayat (1) UndangUndang No. 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan yang menyebutkan : Pejabat PencatatanSipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data,melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat datadalam register akta Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan aktaPencatatan Sipil
MUTHAMAL; Bahwa dalam hal ini tidak terdapat uraian yang jelas dan rinci serta tegasterkait tentang permasalahan cacat prosedur' dari tindakanBadan/Pejabat Tata Usaha Negara (ic. Tergugat) dalam menerbitkansuatu surat keputusan objek sengketa a quo. Namun lebih merupakanHalaman 8 dari 18 halaman.
UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tersebut memberikan banyaknya kriteria dan klasifikasi tentang AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yang harus diperhatikan olehBadan/Pejabat Tata Usaha Negara;Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas(obscure libels) untuk diajukan dalam melakukan pengujian ataskeabsahan dan pembatalan dari surat keputusan yang diterbitkan olehBadan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut melalui Pengadilan TataUsaha Negara a quo, sehingga gugatan Penggugat haruslah
Register : 06-08-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 100/B/2012/PT.TUN.SBY Tanggal 22 Oktober 2012 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR vs PT. SABURNAYA
93 — 45
93 — 45
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR vs PT. SABURNAYA
NOMOR : 100/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPUTUSANPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat bandingmenjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPANLUMPUR, berkedudukan di Jalan Doho No.54 Desa Ketapang,Tanggulangin Sidoarjo ;Dalam hal ini memberi kuasa kepada :1 DERRY STYA MANDHALA, SH., Kepala
Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 K/TUN/2013 Tanggal 3 April 2013 — PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR vs PT. SABURNAYA
132 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PENANGANAN LUAPAN LUMPUR vs PT. SABURNAYA
Menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan pekerjaantersebut di atas, dengan jangka waktu pelaksanaan 120 (seratus duapuluh) hari Kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Pesanan danditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan PenangananLuapan Lumpur, Satuan Kerja Penanggulangan Lumpur Sidoarjo dandiserahkan selambatlambatnya tanggal 19 Juli 2011;c.
Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maksudnya adalahbahwa Tergugat bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara didalamkewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan PresidenRI Nomor 54 Tahun 2010 untuk menerbitkan Obyek Sengketa tersebutberupa penetapan tertulis kepada Penggugat ;c.
Tindakan hukum Tata Usaha Negara, maksudnya adalah bahwa tindakanyang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkan Obyek Sengketamerupakan pernyataan kehendak dari Pejabat Tata Usaha Negara yangdidasarkan pada kewenangan yang diberikan kepadanya dan bersumberpada suatu ketentuan perundangundangan yang berlaku sehinggamenimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;d.
Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, obyeksengketa benar dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat KomitmenPenanganan Luapan Lumpur yang merupakan Pejabat TataUsaha Negara;3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, obyek sengketaadalah memberikan informasi pembatalan pengadaan barang/jasapemerintah kepada calon penyedia barang.
,MM., merupakan pejabat Tata Usaha Negarayang menandatangani obyek sengketa, sehingga secara psikologisdikhawatirkan hanya akan memberikan keterangan yangmenguntungkan kepentingannya saja.b. Bahwa terhadap penolakan Majelis tersebut Tergugat menyampaikankeberatannya dan meminta agar penolakan tersebut disertai dengandasar hukumnya.