709 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

) Kabupaten Kuantan Singingi,sebagaimana tertuang dalam surat yang terdaftar pada Sekretariat BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan SingingiHal. 2 dari 11 Hal.

Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015;3.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul selamaproses pemerikasaan berlangsung;Atau, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telahmemberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus/BPSK/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni2015 yang amarnya sebagai berikut:1. Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima;2.

Menguatkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April2015;3.

Putusan Nomor 709 K/Pdt.SusBPSK/2015Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor17/Pdt.Sus/BPSK/2015/2015/PN.Rgt., tanggal 17 Juni 2015 yang menguatkanPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Rengattidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;2.

MENGADILI :

1. Mengabulkan Pernyataan Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili dan memeriksa Pengaduan Termohon Keberatan yang terdaftar dengan nomor Reg. No. 16/SKT-ABR/2023/BPSK.Kdr tanggal 12 Juni 2023;
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Reg.

55/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Tlg

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Komsumen (BPSK) Kota Parepaare tidak berwenang mengadili sengketa konsumen Nomor 01/BPSK-Pare/02/2021;
3. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Parepare, tanggal 14 April 2021;
4. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon keberatan untuk membayar biaya perkara yang

13/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pre

2021.Bahwa sesuai dengan pertimbangan butir 1 sampai dengan butir 8tersebut diatas maka BPSK Kota Parepare yang tetap memeriksadan telah memutus pekara a quo membuktikan bahwa prosespenyelesaian sengketa di BPSK Kota Parepare serta dalamPutusannya Nomor: 1/BPSKPare/02/2021 tertanggal 14 April 2021(Putusan Mejelis BPSK Kota Parepare) telah bertentangandengan hukum, dan oleh karenanya maka sangatlah berdasarapabila Putusan Majelis BPSK Kota Parepare dalam perkara a quotidak mempunyai kekuatan hukum

oleh karena itu, dapat disimpulkan tanpa adanyakesepakatan Para Pihak, maka tidak sepatutnya perselisinan tetapdipaksakan untuk diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK KotaParepare, sehingga sangatlah pantas untuk menyatakan bahwapenyelesaian perkaraa quo oleh BPSK Kota Parepare telahbertentangan secara hukum.Bahwa berdasarkan Pertimbangan Majelis Ad Hoc BPSK KotaParepare pada halaman 10 Putusan Majelis BPSK Kota ParepareNomor: 1/BPSKPare/02/2021 tertanggal 14 April 2021 menyatakan:Menimbang, bahwa

Selanjutnya Termohon mengajukanpermasalahan tersebut ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Parepare dengan memperlihatkan buktibukti sehingga permasalahantersebut diproses oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaParepare pada bulan Februari 2021 dan putusan dari Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Parepare keluar pada bulan April 2021,kemudian Termohon Keberatan menyampaikan bahwa Termohon Keberatansudah bersedia menerima pencairan asuransi dari PT.

Bahwa Majelis Ad Hoc BPSK Kota Parepare dalam Putusan Nomor :01/BPSKPare/02/2021 tertanggal 14 April 2021, telan melanggar prosedurdan aturan tentang Penyelesaian Sengketa melalui BPSK serta memutusmelampaui kewenangannya;3.

konsumen.Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 52 yang menjadi tugas dan kewenanganBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) adalah :a.

1289 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

mengajukan keberatan atas putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017melalui Pengadilan Negeri Kisaran sesuai dengan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006;Dasar Pengajuan Permohonan Keberatan1.Bahwa Pemohon Keberatan menerima Surat Pemberitahuan Resmi atasPutusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara Nomor1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017, yang

Kabupaten BPSK Pemerintah Batu Bara Telah Melampaui Kewenangannyadalam memutus perkara a quo, serta kesalahan dalam pertimbangan danamar putusannya;Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017,karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Namun demikian,dalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telahmengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri TanjungBalai. Oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakimpemeriksa perkara a quo berkenan membatalkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017;b.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara Nomor 1528/Arbitrase/BPSK/BB/XI/2016, tanggal 29 Maret 2017tersebut, karena BPSK Pemerintah Kabupaten Batubara telah melampauikewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara a quo.

Kewenanganuntuk memutus perkara semacam itu adalah berada pada PengadilanNegeri dan bukan pada BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Namundalam hal ini ternyata BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara lagilagi telahmengambil alih kewenangan yang ada pada Pengadilan Negeri.

619 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Dalam hal mana Perjanjian pembiayaanKonsumen Nomor 0012009056001.telah mengikat bagai Undangundangbagi kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut (Asas Hukum pactumSun Servanda);Bahwa Majelis BPSK kota Pekanbaru yang memeriksa dan memutuskanperkara ini terdahulu telah keliru dalam membuat pertimbangan tentangPerlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanyakepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.Dalam hal mana putusan BPSK Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/

Kota Pekanbaru Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/2014untuk seluruhnya;3.

Kota Pekanbaru dan sekitar termasukkedudukan/domisili BPSK Kota Pekanbaru, dan oleh karenanya sudahseharusnya Permohonan ini di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Nomor 030/Pdt.Sus/BPSK/2014/PN BKN, karena bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bangkinang tetapi KewenanganPengadilan Negeri Kota Pekanbaru;.

Put.No.619 K/Pdt.SusBPSk/2015terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan PemohonKasasi, maka dari itu Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusanPengadilan Negeri Bangkinang Nomor 30/Pdt.SUS/BPSK/2014/PN Bkn;2.

30.Pdt.Sus/BPSK/2014/PN Bkn., tanggal 10 Februari 2015 yang menguatkan putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 32/Pts/BPSK/VIII/ 2014 tanggal 29September 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quodengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Tergugat dikabulkan, maka Termohon Kasasi/ TermohonHal. 9 dari 11 hal.

M E N G A D I L I:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Penggugat/ Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pohuwato Nomor 013/MDS/BPSK-KAB-PWATO

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. Menyatakan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK

1/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN MAR

Majelis BPSK Memerintahkan kepada KONSUMEN HARUN HUSAINUntuk mernbayar sisa hutang kepada pelaku usaha dalam hal ini kepadaBANK BTPN Sebesar Rp.212.275.692 dibayarkan secara tunai dididepan Hakim Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato.6. Terhadap objek jaminan segera diserahkan dan atau Diselesaikankembali dihadapan anggota Majelis BPSK Kabupaten Pohuwato.7.

Bahwa pelaku usaha sangat menolak tegas tegas terhadap pertimbanganMajelis BPSK Kabupaten Pohuwato yang menyatakan Pelaku Usaha /Pemohon Keberatan / Penggugat telah setuju dan bersedia untukmelakukan penyelesaian di BPSK melalui Mediasi.

harus dibatalkan;PUTUSAN MAJELIS ARBITRASE BPSK KAB.

Bahwa putusan Mediasi BPSK Kabupaten Pohuwato dalam perkara a quotelah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang menjadikewenangannya (Ultra vires). BPSK hanyalah mengadili sengketakonsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi.

Menyatakan Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Pohuwato tidak berwenang memeriksa dan mengadiliperkara a quo;.

896 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang Majelis BPSK Kota Medan tidak tertiob beracara dalam perkara aquo:Bahwa Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaMedan dalam pertimbangan putusannya tidak memuat alasanalasanhukum yang seimbang, jelas dan tegas dalam mengadili perkara a quo.Padahal secara juridis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Kota Medan harus memuat alasanalasan hukum yang jelas dan cermatdalam pertimbangan hukumnya agar Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kota Medan sebagai tempat mencari

keadilan dankepastian hukum dapat bernilai objektif dan tidak sewenangwenang;Bahwa sebagaimana halnya putusan majelis Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan pada halaman 2 alinea 3 yangpada pokoknya menyatakan Bahwa pada sidang kamis tangga 26 Maret2015, Majelis hanya meminta keterangan dari pihak konsumen, hal inidikarenakan pihak Pelaku Usaha tidak juga hadir memenuhi panggilanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan...... dst;Bahwa putusan Majelis BPSK Kota Medan

Sebab panggilan sidang yang dimaksudMajelis BPSK Kota Medan tersebut tidak pernah diterima olen PemohonKeberatan hingga akhirnya sengketa a quo diputus oleh BPSK KotaMedan, dimana putusannya pun diterima oleh Pemohon Keberatanmelalui PT Pos Indonesia sekitar tanggal 5 Mei 2015;Bahwa selanjutnya setelah Pemohon Keberatan menerima salinanputusan BPSK Kota Medan melalui PT Pos Indonesia, PemohonKeberatan melihat adanya kejanggalan atas putusan tersebut, dimanapada sampul salinan putusan BPSK Kota Medan

Akan tetapi alangkah aneh dan naifnya ketika perkarasengketa konsumen a guo diputus oleh BPSK Kota Medan, putusantersebut dikirim BPSK Kota Medan melalui PT Pos Indonesia kepadaPemohon Keberatan dengan alamat Jalan. Iskandar Muda Nomor 15 BMedan.

Oleh karenanya sangatpatut dan beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medanmembatalkan putusan BPSK Kota Medan tersebut;Bahwa pertimbangan Majelis BPSK Kota Medan dalam putusannyaHalaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 896 k/Pdt.SusBPSK/2016halaman 4 angka 4 s/d halaman 4 angka 16 yang pada pokoknyamempertimbangkan .......

417 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Apabila diktum VI tidak dijalankan oleh pihakTergugat, BPSK menyerahkan putusan ini kepadapenyidik untuk melakukan penyidikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;e 2.

Putusan BPSK Nomor 014/P.BPSK/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013yang amarnya sebagai berikut:Karena pihak Tergugat 3 (tiga) kali tidak menghadiriundangan yang disampaikan oleh BPSK yakni sidangpertama tanggal 4 Maret 2013, sidang kedua tanggal 11Maret 2013, dan sidang ketiga dengan pemanggilanmelalui PPNSPK tanggal 18 Maret 2013;Hal. 3 dari 24 hal Put. Nomor 417 K/Pdt.SusBPSK/2013Il.

Apabila diktum VI tidak dijalankan oleh pihakTergugat, BPSK menyerahkan putusan ini kepadapenyidik untuk melakukan penyidikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;e 5.

Disamping itu juga harus sesuaidengan ketentuan KEPMENPERINDAG No.350/MPP/Kep/l2/2001, yangmana terdapat ketentuan bahwa setelah menerima permohonanpengaduan Ketua BPSK memeriksa berkas permohonan apabilakonsumen atau pelaku usaha ada tidaknya kesepakatan bilamana adakesepakatan maka keduabelah pihak dalam menentukan carapenyelesaiannya (mediasi/ arbitrase/ konsiliasi) Ketua BPSK selanjutnyamenentukan majelis, melakukan panggilan para pihak dan melanjutkanke persidangan;12.Bahwa pihak BPSK Kota Malang

Bahwa putusan yang keluarkan oleh BPSK tersebut tidak dapatdinyatakan batal demi hukum karena BPSK merupakan lembagapemerintah yang dibentuk oleh Negara dan bertugas menangani danmenyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, hal inisesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia No.13/MDA G/PER/3/2013 tentangPengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK dan Sekretariat BPSKPasal 1,

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Yusrizal Rambe;3. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);4. Menolak permohonan pemohon keberatan untuk selain dan selebihnya;

M E N G A D I L I

• Membatalkan putusan BPSK Kota Medan No. 014/Arbitrase/2021/BPSK.Mdn tanggal 18 Maret 2021.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan Keberatan Pemohon sebagian.
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian pembiayaan No. 1611739615, tertanggal 11 Nopember 2016 yang wajib dilaksanakan oleh Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fiducia No.

351/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Mdn

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SITI NURAENI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 53/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN Kwg., tanggal 27 Agustus 2018, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan keberatan Pemohon untuk sebagian;2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;3.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor 34/BPSK-KRW/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018;4. Menolak keberatan Pemohon untuk selain dan selebihnya;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

523 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Nomor 523 K/Pdt.SusBPSK/20203.Menghukum Termohon untuk menerima dan memberi kesempatankepada Pemohon untuk menjual asetnya sendiri;Menghukum Termohon untuk membebaskan Pemohon dari bunga dandenda sehingga Pemohon hanya membayar sisa pokoknya saja;Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkansalinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untukdidaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenaiBPSK

ini;Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan didepan persidangan Pengadilan Negeri Karawang agar memberikan putusansebagai berikut:1.Menyatakan bahwa BPSK Karawang tidak memiliki Kewenangan absolutuntuk memutus perkara yang dimohonkan oleh Termohon/Konsumenkepada BPSK Karawang;Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSKKRW/V1/2018 tersebut:Menghukum Konsumen/Termohon membayar secara seketika dansekaligus

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkarayang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;3. Menyatakan membatalkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSkKRW/V1/2018 tersebut:4.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang memiliki kKewenangan untuk memutus' perkara yangdimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSK Karawang;4. Menguatkan Putusan BPSK Karawang Nomor 34/BPSKKRW/VI/2018tertanggal 6 Juni 2018;5.

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang tidak memiliki kewenangan absolut untuk memutus perkarayang dimohonkan oleh Termohon/Konsumen kepada BPSKKarawang;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Karawang Nomor 34/BPSKKRW/VI/2018 tanggal 6 JuniHalaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 523 K/Pdt.SusBPSK/20202018;4.

931/Pdt.Sus-BPSK/2023/PN Mdn

829 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

memeriksa dan memutus sengketa,apabila Para Pihak secara sukarela memilin BPSK sebagai forumpenyelesaian sengketa.

Dengan demikian, berdasarkan faktafakta dan dasar hukum tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahanyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakanmembatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1865/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017;10.Pertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1865/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017 tidak cermat, keliru, bertentangan

Nomor 829 K/Pdt.SusBPSK/2017membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor1865/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2016 tanggal 11 Januari 2017;11. Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);a.

BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PERMA Nomor 1Tahun 2006;c.

Nomor 829 K/Pdt.SusBPSK/2017Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili Konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara;e) Bahwa dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Sehingga, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenangmutlak menangani

314 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Bahwa dalam perkara a quo, ternyata putusan BPSK Kabupaten BatuBara (yang notabene bukan lembaga peradilan maupun badan arbitraseyang dimaksud dalam undangundang arbitrase) memuat irahirahDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dari ituputusan BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut telah terbuktimengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui undangundang kekuasaan Kehakiman, dan oleh karenanya putusan BPSKKabupaten Batu Bara dimaksud harus dinyatakan batal/dibatalkan;2) BPSK Kabupaten

Berdasarkan surat tersebut, putusan BPSK yangmembatalkan permintaan lelang maupun lelang atas SHM tersebut telahbertentangan dengan surat dimaksud;Bahwa para pihak, dalam perjanjian kredit telan sepakat untukmenyelesaikan sengketa pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeriyang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantorPemohon Keberatan yang memberi kredit, yaitu Pengadilan NegeriPasaman Barat, sehingga telah jelas bahwa BPSK Kabupaten BatuBara tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa

Dengan demikian, dalil gugatan yang diajukanoleh Termohon Keberatan melalui BPSK haruslah ditolak seluruhnya;Halaman 10 dari 24 hal Put.

Nomor 314 K/Pdt.SusBPSK/20173)g.Bahwa BPSK tidak memiliki Kewenangan untuk mengadili perselisinanyang timbul dari perjanjian kredit dengan jaminan karena perselisihantersebut tidak termasuk sengketa konsumen dan produsen yang diaturdalam undangundang perlindungan konsumen (vide YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 549 K/Pdt/2015 tanggal22 Oktober 2015);BPSK Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbanganhukum dan menjatuhkan putusan;Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah

Tentang Keberatan: Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan; Bahwa Judex Facti telah membatalkan keputusan arbitrase BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara a quo, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan:Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK

379 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

menerapkan hukum dalam Putusan Arbitrase Nomor722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016;Bahwa apabila Pengadilan Negeri Kabanjahe cq Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mengenaikewenangan mengadili sebagaimana dalam keberatan pertamapermohonan keberatan, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatankedua mengenai BPSK Batu Bara salah menerapkan hukum dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 yaitu sebagai berikut:1.

Bahwa dalam Putusan Arbitrase BPSK Batu) Bara NomorHalaman 5 dari 12 hal Put. Nomor 379 K/Padt.SusBPSK/2017722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 pada halaman 21 Nomor 7 yangberbunyi ......

Dengan demikian BPSK Batu Bara salah menerapkanhukum. Oleh karena itu, Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 722/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tidak dapat dipertahankan lagi,Halaman 6 dari 12 hal Put.

Surat pernyataan keberatan tentang memilin arbitrase di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);d.

;Bahwa oleh karena permasalahan ini adalah hubungan perjanjianpembiayaan konsumen dalam hal wanprestasi, maka penyelesaiansengketa merupakan kewenangan pengadilan umum bukan BPSK.

248/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Plg

578 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

184 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

uang denda sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidakmau mematuhi keputusan pada butir 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dan 11(sebelas) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatanhukum tetap (inkracht);Bahwa terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatan di depanpersidangan Pengadilan Negeri Kisaran agar memberikan putusan sebagaiberikut:Menerima permohonan keberatan Pemohon;Menyatakan Putusan BPSK

Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1889/Arbitrase/BPSKBB/X/2016tanggal 20 Januari 2017;4.

MENGADILI:

• Membatalkan Putusan BPSK Nomor 15/PTS/BPSK-Pdg-SBR/ARBT/ IV/2021,Perkara Konsumen No. 16/P3k/IV/2021.

99/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Pdg

Menolak gugatan Pemohon Keberatan Selebihnya;Bahwa atas Putusan BPSK sebagaimana tersebut diatas, PemohonKeberatan masih belum mendapatkan penyelesaian yang adil danmenjamin perlindungan hakhak Pemohon Keberatan sebagai Debitur dankonsumen lembaga Pembiayaan, karena menurut Pemohon KeberatanBPSK sebagai lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen belum dapatmenjamin Perlindungan hakhak dan Kepentingan Pemohon Keberatansebagai Konsumen, karena BPSK belum memberikan Keputusansebagaimana Permohonan yang

Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada point Ill (tiga), IV (empat), V(lima), VI (enam), VII (tujuh), VIII (delapan), IX (Sembilan), X (Sepuluh),XI (Sebelas) dan XII (dua belas) pada halaman 3 (tiga), 4 (empat) dan 5(lima) bagian Dasar Gugatan/Posita dalam Gugatannya, maka dapatTergugat sampaikan bahwa Penggugat telah salah kaprah mengenaikeputusan pemberian reschedule yang tidak diberikan Majelis BPSK KotaPadang, Majelis BPSK Kota Padang sesungguhnya tidak mempunyaikewenangan memutus pemberian reschedule

Bahwa namun Majelis BPSK Kota Padang malah menjatuhkanputusan yang kurang tepat dan dirasa kurang adil bagi Tergugat, terlebihMajelis BPSK Kota Padang memutuskan agar Tergugat mengembalikanObjek Perjanjian/Kendaraan aquo, padahal sangat jelas telah diakui baikoleh Penggugat maupun Majelis BPSK Kota Padang terjadi suatuperbuatan lalai/ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Penggugatdengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuransebagaimana dalam Perjanjian, walau telah dilakukan peneguran

Foto copy Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Padang Nomor : 15/PTS/BPSKPDGSBR/ARBT/IV/2021Tanggal 04 Juni 2021 telah disesuaiakan dengan aslinya, diberi materaicukup, diberi tanda T6;7. Foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor K05929485telah disesuaiakan dengan aslinya, diberi materai cukup, diberi tanda T7;8.

, sertaperaturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Membatalkan Putusan BPSK Nomor 15/PTS/BPSKPdgSBR/ARBT/IV/2021,Perkara Konsumen No. 16/P3k/IV/2021.