Nomor 511 K/Pdt.SusBPSK/2017sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Penganduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia telah menegur/mengingatkan kepada KetuaBPSK Kabupaten Batu Bara yang pada pokoknya mengenaidalam melaksanakan

Nomor 511 K/Pdt.SusBPSK/2017(vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19 January 2016).Namun, Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara tetap memeriksa danmemutus sengketa antara Termohon Keberatan dengan PemohonKeberatan;Bahwa, ketidaktaatan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara padainstruksi atasannya juga menimbulkan keraguan

Pasanggrahan RT/RW001/004 Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Cilawu Kabupaten Garutdibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa dari BPKN itu beranggapan bahwa VGMC itu investasibodong dan lalu kami Waktu itu mau mengadu ke DPR tetapi karenamereka lebin percaya dana mereka di kemudian hari akan cair jaditidak jadi dilanjutkan;Bahwa tidak ada secara tertulis dari BPKN karena kami hanya mintadorongan dari BPKN untuk bisa audiensi dengan DPR;Bahwa tya termasuk orangorang yang diajukan

Pstpak Lupi diajak presentasi, setelah itu saya mengikuti saya melihatkarena saya perlindungan konsumen jadi saya hanya melihat sajapada waktu itu harga perlotnya 11 jutaan dan setelah itu saya sudahtidak mengikuti lagi setelah itu lalu sekitar pertengahan 2014 kata pakLupi VGMC sudah tidak jalan lagi setelah itu lalu kami berembuk dariGarut korban korban dari Garut dan saya mengarahkan ke BPKN(badan perlindungan konsumen nasional) setelah itu yang dariBandung mengikuti juga makanya saya kenal dengan

negara membiarkan masyarakat jadi korban pada waktuitu dan pada waktu itu dalam kajian kami bahwa suatu saat ini akanterjadi saling gugat antara berbagai macam pihak padahal belumtentu orang yang menggugat orang yang paling bawah karena inisistemnya paralel jangan jangan yang ditengah menggugat dan yangpaling bawah menggugat lagi, padahal disana itu ada keteranganatau petunjuk pada waktu itu karena pada waktu itu KYC, merekatransfer ke CV Panja Niaga dan CVCV yang lain dan kami waktu itumeminta ke BPKN

untuk menelusuri CV CV itu tapi kami tidakmeneruskan karena kawankawan yang lain itu memilin ada mengikutke KYC, kami acara ke BPKN kami mengadu ke DPR tidak berlanjutkarena mereka lebih percaya bahwa uang mereka akan cair lagi;Bahwa saya berpihak ke Korban karena semuanya korban;Bahwa Penggugat dan Tergugat itu semua Korban dari VGMC;Halaman 189 Putusan Perkara Nomor 552/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst4.

Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK;Hal tersebut di atas juga diperkuat dengan Surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19 Januari 2016, Perihal:Tanggapan Pengaduan Bank BTPN tentang PenyelesaianSengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen

atasan BPSKKabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabilapara pihak sudah memilin domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN

baru memiliki wewenang menyelesaikan sengketaatas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpililhan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihaksepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Baramemeriksa sengketa apabila para pihnak sudah memilih domisili hukumdi Pengadilan Negeri, (Vide: Surat Direktorat Jenderal Standarisasi danPerlindungan Konsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal31 Desember 2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen NasionalRepublik Indonesia Nomor 06/BPKN

,M.HumBahwa saksi adalah Ketua Komisi IV Bidang Kerjasama Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN) RI;Bahwa benar saksi menerangkan pernah diperiksaan di Polres Cianjur danmenandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi;Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan di dalam Berita AcaraPemeriksaan Saksi;Bahwa saksi menerangkan mekanisme penjualan gas elpiji ukuran 3 Kg bahwa SPPBEyang mengisi gas elpiji ke tabung kosong yang sudah diterima dari agen selanjutnyatabung yang terisi gas dibawa agen

BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

atasan BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan KonsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tertanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BTPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinya isisurat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional

yang menjadi atasan BPSK Batu Bara yaitu DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Batu Bara memeriksa sengketa apabila parapihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri, (vide SuratDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

lain, baik yang dilaksanakan oleh PPIU maupunnon PPIU;Terjadinya kasuskasus tersebut, menuntut hadirnya Pemerintah untukmemberikan pelindungan kepada masyarakat, yang didukung puladengan adanya rekomendasi sebagai dukungan kepada Termohon Iluntuk mengurangi permasalahan dalam penyelenggaraan perjalananibadah umrah, seperti dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR RI), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Komisi PengawasPersaingan Usaha (KPPU), dan Badan Perlindungan KonsumenNasional (BPKN

Putusan Nomor 6 P/HUM/2019untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, yang didukungpula dengan adanya rekomendasi sebagai dukungan kepadaTergugat i untuk mengurangi permasalahan dalampenyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, seperti dari DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), OmbudsmanRepublik Indonesia (ORI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha(KPPU), dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

Fotokopi Surat Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 76/BPKN/3/2018 Perihal RekomendasiPenyelenggaraan Ibadah Umrah (Bukti T.II2);3. Fotokopi Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia Nomor678/ORISRT/IV/2018 Perihal Perubahan Jadwal dalam PenyampaianLaporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai Dugaan Maladministrasiatas Ketidakpastian Pemberangkatan Umroh oleh Abu Tours and Travel(Bukti T.II3);4.

baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkan klausulabahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan di PengadilanNegeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilinan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihaksepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

BPSK Kabupaten Batu Bara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilin domisili hukum di Pengadilan Negeri,(vide Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015, tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan, berdasarkanpilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa, para pihak sepakatuntuk menyelesaikan sengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN/K.3/1/2016, tanggal 19Januari 2016, Perihal: Tanggapan Penganduan Bank BITPN tentangPenyelesaian Sengketa di BPSK Kabupaten Batu Bara, yang pada intinyaisi surat tersebut adalah Badan Perlindungan Konsumen Nasional

vertikal yang menjadi atasan BPSK Batubara yaitu DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen dan BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudah dengan jelasdan tegas melarang BPSK Batubara memeriksa sengketa apabila parapihak sudah memilin domisili hukum di Pengadilan Negeri, (Vide: SuratDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan KonsumenNo.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta Surat BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia No.06/BPKN

BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikandi Pengadilan Negeri.2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

atasan BPSKKabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabilapara pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen No.688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia No.06/BPKN

P9);Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Sekretariat Negara RI kembalimenulis surat kepada Tergugat yang pada pokoknya menyatakan" ...yangbersangkutan mohon penjelasan dan bukti perhitungan hasil rekonsiliasidan verifikasi LPS atas deposito milik yang bersangkutan di Bank IFI yangmenyatakan bunga yang dterima melebihi tingkat bunga yang wajar" (BuktiP10);Bahwa pada tanggal 5 Maret 2012, Penggugat menulis mengirimkansurat ke 3 (tiga) kalinya kepada Presiden RI dengan tembusan suratkepada YLKI dan BPKN

baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihnan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK;Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor 06/BPKN

vertikal yang menjadi atasan BPSKBatu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standarisasi dan PerlindunganKonsumen dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia sudah dengan jelas dan tegas melarang BPSK BatuBara memeriksa sengketa apabila para pihak sudah memilihdomisili hukum di Pengadilan Negeri, (vide Surat DirektoratJenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Nomor688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 serta SuratBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik IndonesiaNomor 06/BPKN

Dari Konsultan IndividualUntuk tahun2 sebelumnya mulai pada bulan april/mei, karenaterkait APBN dan adanya pileg dan pilppres, kontrak dariKonsultan Perseorangan cuma selama 4 bulan dan barudimulai pertengahan agustus 2014 s/d pertengahan desember2014 dan gaji sering tidak tepat waktu, adapun rincianya adalahsebagai berikut;e Gaji bulan 2, yang 2,5 juta rupiah oleh Tergugat dipakai membayarcicilan menggadaikan BPKN sepeda motor, 2 juta rupiah untuk Penggugat, 1,5rupiah untuk mengganti kalung dan

Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya halaman 3angka 7 mendalilkan bahwa PARA TERGUGAT adalahpelaku usaha perusahaan pembiayaan konsumen yang telahmenerima/menahan/menyita tanpa hak BPKN asli nomor K06129066, namun di halaman 3 angka 8 Penggugatmendalilkan bahwa yang menerima BPKB asli Nomor K06129066 adalah TERGUGAT Ill, sehingga menimbulkankerancuan siapa sebenarnya yang menerima BPKB. asliNomor K06129066 tersebut.

Perihal : Banding AdministrasiAtas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No.2395/BKD/2018, tanggal 23 Maret 2019 ditujukan kepadaBadan Pertimbangan Kepegawaian Negara (BPKN) ;Ekpedisi Pos Indonesia yang ditujukan kepada BadanPertimbangan Kepegawaian Negara (BPKN) No.

BPSK baru memiliki wewenangmenyelesaikan sengketa atas perjanjian tersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilinan sukarela dari para pihak yang bersengketa,para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut diBPSK.Serta diperkuat juga dengan Surat dari Badan PerlindunganKonsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

vertikal yang menjadi atasan BPSK Batubara yaituDirektorat Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen danBadan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sudahdengan jelas dan tegas melarang BPSK Batubara memeriksa sengketaapabila para pihak sudah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri,(vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember 2015serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN

tanggal 21Agustus 2019, sekitar pukul 20.00 WIT, bertempat di Lorong Sumatra AirKuning RT 004/ RW 018 Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau tepatnyadisamping rumah saksi korban;Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 464/Pid.B/2019/PN AmbBahwa yang menjadi objek dari pencurian tersebut adalah 1 (Satu) unitsepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna Kuning dengan nomor polisiDE 2779 LY, nomor rangka : MH3SSE881DFJ257866, Nomor Mesin :E3R2E0265575 serta isi slinder 125 cc atas nama ANI sebagaimanatercantum dalam BPKN

barumemiliki wewenang menyelesaikan sengketa atas perjanjiantersebut apabila:1) Para pihak dalam perjanjian sepakat untuk membatalkanklausula bahwa apabila terjadi sengketa akan diselesaikan diPengadilan Negeri;2) Setelah klausula yang disebut ada angka 1) dibatalkan,berdasarkan pilihan sukarela dari para pihak yangbersengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikansengketa tersebut di BPSK;Hal tersebut di atas juga diperkuat dengan Surat dari BadanPerlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia Nomor06/BPKN

atasan BPSKKabupaten Batu Bara yaitu Direktorat Jenderal Standardisasi danPerlindungan Konsumen dan Badan Perlindungan KonsumenNasional Republik Indonesia sudah dengan jelas dan tegasmelarang BPSK Kabupaten Batu Bara memeriksa sengketa apabilapara pihak sudah memilin domisili hukum di Pengadilan Negeri,(Vide: Surat Direktorat Jenderal Standardisasi dan PerlindunganKonsumen Nomor 688/SPK.3.2/SD/12/2015 tanggal 31 Desember2015 serta Surat Badan Perlindungan Konsumen Nasional RepublikIndonesia Nomor 06/BPKN

Menghukum para pihak untuk mentaati putusan ini;20.Membebaskan Para Pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat IIIdan Tergugat IV) dari biaya sengketa selama bersengketa di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);21.Membebankan biaya sengketa konsumen kepada Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;22.Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan inikepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Badan PeriindunganKonsumen Nasional (BPKN), Gubernur