Baja Kampar Sarana Industri

Yang semula atas nama Upik Gusniwati (Tergugat) menjadi atas nama Rohani (Penggugat);

Penggugat:
ROHANI
Tergugat:
Upik Guswati
Turut Tergugat:
BPN KAMPAR

Pemohon:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Termohon:
RADEN ADNAN, S.H., M.H.

PUTUSANNomor 50/G/KI/2019/PTUN.PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa sengketasengketa Informasi Publik dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusandengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di JalanLetnan Boyak No. 18 Bangkinang, Kabupaten Kampar;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama:1. SENTI SILITONGA, S.H., M.SL;2.

;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan KabupatenKampar, beralamat di Jalan Letnan Boyak No. 18Bangkinang, Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor: 2482/SKu14.01.MP.02.02/VIII/2019 tanggal20 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON KEBERATAN;MELAWAN:RADEN ADNAN, S.H., M.H., kKewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal PerumMawaddah 2, RT 002 RW 003 Blok C Nomor 1, Desa TaraiBangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

Pemohon berikan tanggapan melalui Surat KepalaKantor Nomor 483/600.131401/2019 tanggal 14 Februari 2019;Sejalan dengan Surat Pemohon tersebut di atas, ketidakjelasan maksuddari permohonan yang diajukan oleh Raden Adnan diterangkan pula olehHalaman 5 dari halaman 28 Putusan Nomor 50/G/KI/2019/PTUN.PBRMajelis Komisioner dalam Pendapat Majelis Halaman 16 Menimbangbahwa Permohonan informasi yang diajukan Pemohon terkait DokumenLengkap HakGuna Usaha (HGU) PT Johan Sentosa yang beroperasi diKabupaten Kampar

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yangdiajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang memintainformasi kepada Badan Publik Negara.Menimbang, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar Provinsi Riaumerupakan badan yang fungsi dan tugas pokoknya melaksanakanpenyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber darianggaran pendapatan dan belanja negara sehingga termasuk pengertian BadanPublik Negara yang dimaksud Pasal 1 angka 3 Peraturan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diPengadilan, maka pengajuan keberatan atas Putusan Komisi Informasi ProvinsiRiau Nomor : 009/KIPR/PSAMA/IV/2019 tanggal 5 Agustus 2019 yang Pemohonkeberatannya adalah Badan Publik Negara dalam hal ini Kantor PertanahanKabupaten Kampar sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru untuk mengadili keberatan a quo ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan

Penggugat:
YETRILIZA
Tergugat:
1.LISMIATI
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR

DALIMUN vs KEPALA SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, DK

,Konflik dan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Kampar;2 AHMAD LUTFI, Kepala Sub SeksiPenanganan Perkara pada Kantor PertanahanKabupaten Kampar;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada KantorPertanahan Kabupaten Kampar, Jalan Letnan Boyak, Nomor 18,Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SK14.01/II/2013, tanggal 18 Februari 2013;Il HARIZADIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di JalanCendana, Nomor 77, RT.04, RW.02, Kelurahan SidomulyoTimur, Kecamatan Tampan

atas nama Harizadinterletak di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;Bahwa adapun yang menjadi alasanalasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah luas 5000 m terletak di wilayahRT.002/RW.001, Dusun II Simpang Pulai, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar diperoleh dari M.

Kampar;a.

Kabupaten Kampar yang samasama memiliki surat, oleh karenanya sesuaidengan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Maka yang digugatdalam sengketa Tata Usaha Negara, adalah pejabat Tata UsahaNegara yang menandatangani sengketa Tata Usaha Negara;1 Bahwa yang menandatangani objek sengketa dalam perkaraini sebagai sengketa Tata Usaha Negara, adalah Tergugatsebagai pejabat Tata Usaha Negara dan bukan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar;2 Bahwa kewenangan (sebagai wewenang) yang diberikanKepala Kantor Pertanahan Kampar kepada Tergugatdengan jabatan Kepala Seksi Hak Tanah & PendaftaranTanah Kantor Pertanahan Kampar

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR
3.Gerakan Koperasi Pegawai Negeri (GKPN) Unit III Provinsi Riau
4.Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kampar
Turut Tergugat:
1.Camat Kampar, Kabupaten kampar, Provinsi Riau
2.Kepala Desa Rimbo Panjang, Kabupaten kampar, Provinsi Riau
3.Camat Kampar
4.Kepala Desa Rimbo Panjang

Badan Pertanahan NasionalKabupaten Kampar, beralamat di Jalan Letnan BoyakNo 18, Kel. Langgini, Kec. Bangkinang, Kab. Kampar,Propinsi Riau , sebagai Tergugat II;3. Camat Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, beralamat di AirTiris, Kec. Kampar, Kabupaten Kampar, Riau, sebagaiTurut Tergugat 4. Kepala Desa Rimbo Panjang, Kabupaten kampar, Provinsi Riauberalamat JI.

menyatakan 4 (empat) AJB yangditerbitkan oleh Camat Kecamatan Kampar (SDR.WAZARSYAH) padatahun 1989 tidak terdaftar dalam buku Register Kantor Camat Kamparsedangkan untuk 6 (Enam) AJB terdaftar namun Camat Kampar sampaihari ini tidak menemukan Alas hak yang dijadikan dasar oleh Drs.

Kerugian Materil :Bahwa Para Penggugat telah membayarkan biaya PermohonanPeningkatan Alas Hak dari SKGR ke SHM di BPN Kampar denganperincian sebagai berikut :Bukti transfer atas nama Abdul jalil, IR yang ditranfer ke rekeningBPN Kampar sejumlah Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus riburupiah) berdasarkan permohonan 1918/2018 untuk peningkatanSKGR No.719/SKGR/TRB/III/2018 menjadi SHMBukti transfer atas nama Abdul jalil, IR yang ditranfer ke rekeningBPN Kampar sejumlah Rp.2.500.000.

(dua juta lima ratus riburupiah) berdasarkan permohonan 1921/2018 untuk peningkatanSKGR No.717/SKGR/TRB/III/2018 menjadi SHMBukti transfer atas nama Abdul jalil, IR yang ditranfer ke rekeningBPN Kampar sejumlah Rp.2.500.000. (dua juta lima ratus riburupiah) berdasarkan permohonan 1920/2018 untuk peningkatanSKGR No.720/SKGR/TRB/III/2018 menjadi SHMBukti transfer atas nama Abdul jalil, IR yang ditranfer ke rekeningBPN Kampar sejumlah Rp.2.500.000.

Nomor.1957/20014.01/IX/2018 tanggal 04 September 2018, diberi tanda T.1I.16 ;Fotocopy Surat Kepala Kator Pertanahan Kabpaten Kampar Nomor.94/6001314.01/1/2019 tanggal 14 Januari 2019, diberi tanda T.II.17;Fotocopy Surat Kepala Kator Pertanahan Kabpaten Kampar Nomor.MP.01.01/1025UND14.01/VI/2020 tanggal O03 Juni 2020, diberi tandaT.1.18;Fotocopy Berita Acara Peninjauan Lokasi (BAPL) tanggal 04 Juni 2020,diberi tanda T.II.19 ;Fotocopy Surat Kepala Kator Pertanahan Kabupaten Kampar Nomor.2504/600.13.14.01

Penggugat:
1.Kiki Hamdani
2.Kiki Hamdani.HRP
Tergugat:
Rosani
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kampar
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar

Penggugat:
RUDIYANTO MAHKOTA MANURUNG
Tergugat:
PT SINAR JAYA PUTRA KAMPAR

SINAR JAYA PUTRA KAMPAR;Alamat : Komplek Ruko Palm Spring Blok B2 No.08, Kelurahan Taman Baloi, KecamatanBatam Kota, Kota Batam, KepulauanRiau;Dalam hal ini diwakili Kuasanya : ALLINGSON SIMANJUNTAK, S.H.

Sinar Jaya Putra Kampar adalah merupakan sebuahperseroan terbatas yang bergerak dibidang pembangunan perumahan(Developer), berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 39,tertanggal 21 Januari 2011, yang dibuat oleh Pejabat Notaris di KotaHalaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 98/PDT.GS/2020/PN.BtmBatam RUDI PURBA, SH, M.Kn,. dan telah mendapatkan pengesahandari Kementerian Hukum dan HAM Nomor >: AHU10382.AT.01.01.Tahun.2011, Tanggal : 1 Maret 2011. PT.

Sinar JayaPutra Kampar juga telah beberapa kali melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dalam hal untuk melakukan pengangkatankembali direksi pada perusahaan yang telah dituangkan pada AktaPerubahan Terakhir (RUPS) Nomor 67, tertanggal 19 April 2016, dantelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAMNomor : AHUAH.01.030044185, Tanggal : 28 April 2016;(BUKTI SURAT T.1) DALAM POSITA PENGGUGAT 1.

Sinar Jaya Putra Kampar diberitanda bukti P3;Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 98/PDT.GS/2020/PN.Btm4. Foto copy Form Permohonan Customer, tanggal 08 Mei 2019 diberitanda bukti P4) ;5. Foto copy Surat Pemberitahuan tanggal O7 Juni 2019, Nomor066/SJPK/LGL/IV/2019 diberi tanda bukti P5;6. Print Out Acara Serah Terima Bangunan dari Detik Global News diberitanda bukti P6;7. Foto copy Surat Somasi No. 72/KHNS/VII/2019, tanggal 22 Juli 2019diberi tanda bukti P7;8.

Sinar Jaya Putra Kampar, Nomor 39,tanggal 21 Januari 2011 diberi tanda bukti T1;2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia,Nomor AHU10382.AT.01.01.Tahun.2011, tanggal 01 Maret 2011 diberitanda bukti T.2;3. Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor0359/KPTB/SJPKOP/X/2016 diberi tanda bukti T5;4. Foto copy Surat Pemberitahuan Untuk Melengkapi Persyaratan KPRdi Bank, Nomor 092/SJPK/KPR/SP/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018diberi tanda bukti T6;5.

Penggugat:
Kurnia Jaya
Tergugat:
Bupati Kampar
Intervensi:
Basroni

POLRES KAMPAR CQ SEKTOR SIAK HULU

Penggugat:
1.Kiki Hamdani
2.Kiki Hamdani.HRP
Tergugat:
Syamsir Alam
Turut Tergugat:
1.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kampar
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar

YULI AKMAL, S.Sos LAWAN Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC PPP), Kabupaten Kampar, Dkk

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20032006Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Kampar Periode 20012003Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Tambang Periode19992001e. Anggota Biro DIKLAT DPW PPP Riau Periode 19971999Ketua Fraksi PPP Plus SPRD Kabupaten Kampar Periode 20092011Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kampar 2009 s/d sekarangAnggota) DPRD Kabupaten Kampar dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) Periode 20092014PPha 93.

Kampar priode 20092014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasil Pemilu LegislatifDaerah pemilihan (Dapil) Kampar I yang meliputi Kecamatan Tambang,Kampar Timur, Rumbio Jaya dan Kecamatan Kampar.3. Bahwa dalil Penggugat pada angka ke2, yang menyebutkan Penggugatadalah salah satu kader terbaik Partai persatuan Pembanglrnan (PPP)Kabupaten Kampar adalah tidaklah benar.

Kampar tahun 2010 (Vide Bukti). Juga adanya pembangkanganPenggugat terhadap keputusan DPC PPP Kab. Kampar yang mengubah18susunan Fraksi PPP Plus di DPRD Kab. Kampar (Vide Bukti). Atas halhaltersebut, dan untuk menghindari berlarutlarutnya permasalahan, maka DPCPPP Kab. Kampar (Tergugat I) menggelar Rapat Pengurus Harian DPC PPPKab Kampar yang dihadiri 14 Pengurus inti DPC PPP Kab. Kampar,sementara yang berhalangan hadir ada 7 pengurus.

Kampar, diberi tanda dengan TI,II.III.14;Surat No. 038/UND/DPC/IX/2011 tanggal 8 September 2011 dari PH DPCPPP Kab Kampar kepada sdr.

Yuli Akmal, S.Sos sebagai AnggotaDPRD Kab Kampar, (vide surat bukti TIILMI05) yangmemutuskan pergantian antar waktu Yuli Akmal sebagai Anggota40DPRD Kampar dan mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kamparuntuk meneruskan kepada gubernur Riau untuk mendapatkanperesmian antar waktu; bahwa, selanjutnya terjadi proses di DPRD Kampar, KPUDKampar dan Bupati Kampar, sebagaiman suratsurat :e Surat No. 170/DPRD/480 tanggal 5 Desember 2011 dari DPRDKab Kampar kepada Ketua KPUD Kab Kampar, perihalPemberhentian dan

KAMPAR
5.PJ BUPATI KAMPAR.

Penggugat:
BASTIUR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
NINA PADANTA

Penggugat:
LUKMAN HAKIM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
HARIYATI

Kampar,Prop Riau;B. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:Halaman 3 dari 74 halaman Putusan Nomor: 9/G/2019/PTUNPBRi. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kampar) selaku Badan atau Pejabat TataUsaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak MilikNomor: 10674/Desa Kubang Jaya tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Ncmor:10966/Kubang Jaya/2017. tanggal 27 Oktober 2017,luas 3.548 M?

Kampar, Prop. Riau;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10674,tanggal 28 Juni 2018, Surat ukur Nomor: 10966/Kubang Jaya/2017,tanggal 27 Oktober 2017, luas 3.548 M2 atas nama HARIYATI, yangterletak di Desa Kubang Jaya. Kec. Siak Hulu. Kab. Kampar, Prop.

Bukti T4Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKampar Nomor: 410/HM/BPN05.05/2018 tanggal 7 Juni2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Hariyatiatas tanah di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu,Kabupaten Kampar (Sesuai dengan aslinya);Peta Bidang Tanah tanggal 27 Oktober 2017 atas namaPemohon Haryati terletak di Desa Kubang Jaya,Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, ProvinsiRiau, ditandatangani oleh Kepala Seksi InfrastrukturPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar(Ssesuai dengan

Kampar, Prop.

dengan luas tanah 3.548 M2;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milikyang diajukan Haryati, terletak di wilayah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau padatahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat in casu KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Kampar, pada saat menerbitkan objek sengketatelah sesuai dari segi waktu (bevoegdheid ratione temporis) dan segi wilayahkekuasaan jabatannya (bevoegdheid ratione loci) sebagai Kepala KantorPertanahan Kabupaten Kampar;11.2

DALIMUN vs KEPALA SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, Cs

Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanAdvokat pada kantor Advokat SYAMSUDIN DAENGRANI & Founners yang beralamat di Jalan JenderalSudirman No. 11 Hotel Sahid Ratu Mayang Pekanbaruberdasarkan surat kuasa khusus Nomor10322.96.2012.XILSDRF tanggal 09 Desember 2012.Selanjutnya disebut sebagai; PEMBANDING/PENGGUGAT; s02c0nenecnnncennnennnncnnsL AW ANKEPALA SEKSI HAK TANAH DAN PENDAFTARAN TANAH KANTORPERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan di JalanLetnan Boyak No. 18 Bangkinang.

Nama + AHMAD LUTE sseeneesentenesmeneeeeceneeNIP : 19660701 198603 1 001; Pangkat/Gol : Penata Muda Tk I (III/b); Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Perkara;Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada KantorPertanahan Kabupaten Kampar Jalan Letnan Boyak Nomor 18Bangkinang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 101/SK14.01/0/2013 tertanggal 18 Februari 2013; Selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING I :HARIZADIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di

Penggugat:
1.MASRIL
2.INDRASARI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR, berkedudukan diJalan Letnan Boyak No. 18, Langgini, Bangkinang, KabupatenKampar Provinsi Riau;Hal. 1 dari 36 Hal.Putusan No. 49/G/2019/PTUN.PbrDalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:SENTI SILITONGA, S.H., M.Si.HERI, S.H.BOY SANDI, S.Kom.NATHASIA, S.H.MARTINA OGEST.P, S.H.IKA RIA WIJAYANTI, S.H.Sop wnKesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PNS padaKantor Pertanahan Kabupaten Kampar, berkedudukan diJalan Letnan Boyak No. 18 Bangkinang Pekanbaru Riau

padaTanggal 31 Juli 2019 akan tetapi tidak mendapat jawaban ataupun tanggapan.Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan surat keberatan atasterbitnya sertipikat yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar,jika tidak ditanggapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, maka KantorPertanahan Kabupaten Kampar dianggap telan mengeluarkan penetapantertulis yang berisi penolakan permohonan tersebut.

Kedesaan Rimbo Panjang KecamatanHal. 9 dari 36 Hal.Putusan No. 49/G/2019/PTUN.PbrKampar Dati II Kampar seluas 20.000 M?, dengan ukuran Panjang 200Meter dan Lebar 100 Meter;Bahwa pada bulan Maret 2010 saudara Jamaluddin menjualtanah/lahannya tersebut kepada saudara Darnius dengan RegisterNomor : 499/SKGR/RP/III/2010 Tanggal 01 Maret 2010 dan namanyatelah berubah menjadi RT. 02 RW.02 Dusun Desa/Lurah RimboPanjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang dahulunyabernama kawasan RT.III RK.

Kedesaan Rimbo Panjang KecamatanKampar Dati II Kampar seluas 20.000 M?, dengan ukuran Panjang 200Meter dan Lebar 100 Meter;Bahwa pada bulan Agustus 2009 saudara Arjilis menjualtanah/lahannya tersebut kepada saudari Yusmaini dengan RegisterNomor : 1769/SKGR/RP/VIII/2009 Tanggal 19 Agustus 2009 dannamanya telah berubah menjadi RT. 02 RW.02 Dusun Desa/LurahRimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yangdahulunya bernama kawasan RT.IIl RK.

Kedesaan Rimbo PanjangKecamatan Kampar Dati II Kampar;Bahwa pada bulan September 2011 saudari Yusmaini menjualsebagian tanah/lahan tersebut kepada saudara Azril Yacob denganRegister Nomor : 2306/SKGR/RP/IX/2011 Tanggal 12 September2011yang terletak di RT.0O2 RW.02 Dusun Desa Rimbo PanjangKecamatan Tambang Kabupaten Kampar seluas 10.000 M?

Pembanding/Tergugat II Intervensi I : MUHAMMAD FADLI
Terbanding/Penggugat : ZULFIKRI
Terbanding/Tergugat : BUPATI KAMPAR

BUPATI KAMPAR, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati Kampar JalanLingkar Bangkinang, Kabupaten Kampar, dalam hal ini diwakilioleh kuasanya:1. Khairuman, SH; Jabatan Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah, Kabupaten Kampar; 2. Susilawati, SH; Jabatan Kasubbag PerundangundanganBagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar; 3. Rudi Novika, SH; Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar; 4.

Muslim, SE; Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah KabupatenKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/HKSKK/52,tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGATIPEMBANDING; 2.

MUHAMMAD FADLI; Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,Tempat tinggal di Dusun Sei Durian, RT.001 RW.001 Kel/DesaBukit Melintang, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar Riau.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT llINTERVENSI/PEMBANDING; MELAWANHalaman 1 dari 9 halaman, Putusan No. 189/B/2020/PT.TUNMDNMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbarutersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSelasa tanggal 18 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat

MENGADILI

1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menyatakan Tergugatdan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3.Menyatakan sah jual beli tanggal 16 Desember 1997 antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap bidang tanah yang terletak di Desa Beringin Lestari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekarang setelah pemekaran termasuk wilayah Desa

Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan harga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

4.Menyatakan hak milik Penggugat terhadap bidang tanah yang terletak di Desa Beringin Lestari Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sekarang setelah pemekaran termasuk wilayah Desa Beringin Lestari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan batas-batas :

• Sebelah Utara dengan tanah Tarwija.

Penggugat:
MASROL
Tergugat:
MURSALIN
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KAMPAR

,DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU;

., Advokat pada Kantor Hukum Sitepu & Partners,beralamat di Gedung Golkar Kampar, Jalan Ahmad YaniBangkinang, Kampar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal13 Desember 2016;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawan:KOMIS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,Propinsi Riau, tempat kedudukan di Jalan Tuanku TambusaiNomor 69 Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;Dalam hal ini diwakili oleh:1. YATARULLAH, S.Ag, S.H., M.Hum., jabatan Ketua KomisiPemilinan Umum Kabupaten Kampar;2.

., jabatan Anggota Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kampar (Divisi Hukum);3. Drs. SARDALIS, jabatan Anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kampar (Divisi Teknis);4. AHMAD DAHLAN, S.E., M.E,Sy., jabatan Anggota KomisiPemilihaan Umum Kabupaten Kampar (Divisi Umum,Keuangan dan Logistik);5. DAHMIZAR, S.Pd.l, jabatan Anggota Komisi PemilihanUmum Kabupaten Kampar (Divisi Perencanaan dan Data);Halaman 1 dari 17 halaman.

Tahun 2017, yangmana pada isi surat tersebut memerintahkan kepada Penggugat untukmenyerahkan penambahan jumlah kekurangan dukungan yang menuruthitungan KPU Kabupaten Kampar adalah sebanyak 24.744 Dukungan;Bahwa menjawab surat KPU Kabupaten Kampar tersebut, Penggugatselanjutnya menyerahkan dukungan tambahan sebanyak 32.043Dukungan dan hal ini telah melebih dari permintaan dukungan oleh KPUKabupaten Kampar;Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Kampar melakukan verifikasi faktualterhadap dukungan Penggugat

, dan berdasarkan pantauan PenggugatKPU Kabupaten Kampar, kembali melakukan kesalahan yang samasebagaimana verifikasi faktual awal;Bahwa setelah melakukan tahapan verifikasi faktual kedua, maka padatanggal 21 Oktober 2016, KPU Kabupaten Kampar mengeluarkanKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Nomor:Halaman 8 dari 17 halaman.

Putusan Nomor 573 K/TUN/PILKADA/2016persoalan adalah, apakah keputusan KPU Kampar telah memenuhi ketetentuanperundangundangan yang berlaku dan menerbitkan keputusan tentang calonBupati dan wakil Bupati Kampar.