• Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun 2008, sehingga berdasarkanPasal 18 ayat (3) Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 36 Tahun2008 Terbanding menentukan penjualan yang wajar menggunakan pendekatan metodeCost Plus dengan program Osiris sebagai mesin pencari data dengan hasil arms lengthrange full range minimum to maximum

• DCOutput current: 100mA, Xray tubemodel: XD42 9/100,Xray tube smallfocus: 1.8mm, Xraytube big focus: 4.3mmBed Face:(LxWxH) 1900 mm x695 mmx 700 mmresistance : Less than 10 XrayTube : Model XD6C0,55,4/125,Max Countinous Power: 230 W,Normal value of the fokus : 1,5,Maximum anode thernalcapacity : 35 KJ, Bias Betweenthe focus and dantum axis :

• dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan dan UndangUndang lain yang bersangkutan ;Bahwa selain itu berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalahwewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecualiapabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman tidak diatur oleh perundangundangan atau Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maximum

• Angkutan Darat Bermotor Pick Up Singel Cabin Bak muatanterbuka/atau tertutup, tinggi Bak bagian dalam Maximum 500 mn, tinggikendaraan 1,7 x Lebar Kendaraan dengan berat Bersih 3.5 Ton danjumlah Roda 4 ( empat) sebanyak 3 (tiga ) Unit .> Bahwa setelah menandatangani Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor :13.3/PPK/SPK/DPUPP/SUP/XII/2011 06 Desember 2011 dibuatlah SuratPerintah Mulai Kerja ( SPMK) Nomor : 13.4/SPMK/DPUPP/SUP/XII/2011 07Desember 2011 dengan jenis Pekerjaan Pengadaan Alat Alat Angkutan daratBermotor

  Angkutan Darat Bermotor Pick Up Singel Cabin Bak muatanterbuka/atau tertutup, tinggi Bak bagian dalam Maximum 500 mm, tinggikendaraan 1,7 x Lebar Kendaraan dengan berat Bersih 3.5 Ton dan jumlahRoda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga ) Unit.> Bahwa setelah menandatangani Surat Perintah Kerja ( SPK) Nomor :13.3/PPK/SPK/DPUPP/SUP/XII/2011 06 Desember 2011 dibuatlah SuratPerintah Mulai Kerja ( SPMK) Nomor : 13.4/SPMK/DPUPP/SUP/XII/2011 07Desember 2011 dengan jenis Pekerjaan Pengadaan Alat Alat Angkutan daratBermotor

• B1580PFE menabrak pejalan kaki ; Bahwa saksi menerangkan dilokasi kejadian adalah kawasan tertiblalu lintas dimana batas maximum kecepatan di kawasan tertib lalulintas tersebut adalah 30 km/jam ; Bahwa akibat kejadian tersebut korban pejalan kaki mengalami lukapada bagian kepala serta hidung dan telinga mengeluarkan, laludibawa ke RSUD Wonogiri dan meninggal dunia ; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai SIM A;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakberkeberatan ;SAKSI III SUPARMIBahwa

• Penyalahgunaan Narkotika untukdiri sendiri tidak didakwakan oleh Penuntut Umum, sementara roses Rehabilitasi ituhanya dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana Vide Psl. 127, maka Hakim tidakbisa menyatakan terbukiti bersalah kepada terdakwa tindak pidana yang tidak didakwakan kepada dirinya ;Bahwa Sema No.4/2010, No.3/2011 tentang Penanganan korban PenyalahgunaanNarkotika jika didalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosialmenggariskan tentang standar daam proses terapi dan rehabiitassi maximum

Dikembalikan kepada saksi ANIK MURNIYATI Binti MARTO SUDARSO (Alm)

• 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru tua merk MAXIMUM.
• 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua.
• 1 (satu) pasang sepatu warna hitam kombinasi putih merk adidas ukuran 40.

• Bahwa tanah sengketa yang dimaksud para Penggugat adalahberdasarkan SHM No. 791 / Desa Penatih Dangin Puri dan SHMNo. 792 / Desa Penatih Dangin Puri sekarang sudah menjadi hakmilik tergugat dan tergugat II.kepemilikan tanah trsebut olehtergugat dan Lepud (kakek tergugat II ) merupakan tanahkelebihan dari batas maximum, kepemilikan tanah menurutperaturan Land Reform, dan Lepud kakek dari tergugat II dapat39memiliki tanah tersebut,berdasarkan surat keputusan GubernurKepala Daerah tingkat Bali No.

  berasal dari perbuatan melawan hukum49dengan cara mengajukan permohonan oleh Lepud dan Cetig,tanpa persetujuan para Penggugat, tetapi menurut tergugat , Il danlll, bahwa tanah warisan peninggalan Gusti Made Gede (Alm),tanah pipil No. 66 persil 21 luas 0.325 Ha, dan pipil 66 persil 29 luas0.295 Ha.Desa Penatih Dangin Puri terletak di Subak Temaga.Adalah tanah yang diwariskan oleh Gusti Putu Oka (Alm), anak dari Gusti Made Gede dan ayah dari tergugat III, kepada Negara karenatanah kelebihan dari batas maximum

  Tergugat , Iladalah tanah leluhur para Penggugat, lergugat III dan Turut Tergugatyang diterbitkan karena perbuatan melwan hukum, tidak ataspersetujuan Para Penggugat, sedangkan Tergugat ,II dan Tergugatlll, membantahnya sebagai milik leluhur para penggugat karenamenurut tergugat I.I dan tergugat III, tanah tersebut adalah tanahyang merupakan kelebihan batas maximum yang diserahkankepada Negara, berdasarkan peraturan Land Reform, yang telahdimohonkan Lepud dan Cetig, sebagai Resdistribusi, sebagaipenggarap

• 1Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa keberatan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, Karenaputusan judex facti sudah tepat dan benar karena sudah dipertimbangkansecara cukup sesuai fakta fakta hukum yang terungkap didepan persidangan,serta tidak terdapat kesalahan atau pelanggaran penerapan hukum;Bahwa berkenaan dengan masalah berat ringan nya pidana yangdijatuhnkan merupakan kewenangan judex facti kecuali terdapat pelanggaranpenerapan batas minimum atau maximum

• dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan dan UndangUndang lain yang bersangkutan ;Bahwa selain itu berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalahwewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecualiapabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman tidak diatur oleh perundangundangan atau Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui maximum

• Undangundaiig No.1/Drt/1951, Pengadilan Tinggi dapat memeriksa dan memutus perkara berdasarkanberkas yang ada, sedangkan syarat bahwa putusan harus diucapkan dalam sidangterbuka ex pasal 18 Undangundang No. 14/1970, ternyata telah dipenuhimengenai keberatan ad. p:bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, oleh karena mengenai ukuran hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex facti yang tidak tunduk pada kasasi20kecuali kalau judex facti tersebut menjatuhkan suatu hukuman yang melampauibatas maximum

• Keberatan tersebut tidak dapatdibenarkan karena mengenai beratringannya pemidanaan suatu kasus adalahwewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecualipidana yang dijatunkan Judex Facti telah melampaui pidana yang ditetapkanundangundang, baik pidana maximum maupun minimum khusus; dan dalamperkara a quo Judex Facti telah mempertimbangkan keadaan yangmemberatkan atau yang meringankan Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197Huruf f KUHAP;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

• X 30 Hari = Rp 56.250.000, ( hasil per bulan dari setoranHarian )b Uang Jaminan Sopir untuk menalangi kurang setor ( minimum 2sopir maximum 2 supir per taxi) sebesar Rp. 1.000.000, per sopir ,minimum satu unit taxi 2 supir x 75 unit taxi =Rp. 150.000.000,c Pemasukan karena adanya denda keterlambatan setoran 50 % darisetoran.d Pemasukan dari pengenaan administrasi beaya Ganti kepemilikanTaxi Rp. 2.000.000, setiap terjadi pergantian kepemilikan.Sehingga setidaknya pendapatan perusahaan yang pasti dari

  X 30 Hari = Rp 56.250.000, x 58 bulan sejak 2007 hinggaoktober 2012 = Rp. 3.262.500.000,b Uang Jaminan Sopir untuk menalangi kurang setor ( minimum 2sopir maximum 2 supir per taxi) sebesar Rp. 1.000.000, per sopir ,minimum satu unit taxi 2 supir x 75 unit taxi =Rp. 150.000.000,Sehingga total pendapatan Rp. 3.262.500.000, + Rp. 150.000.000, =Rp . 3.412.500.000,Sedangkan Pos Pengeluaran : aefGaji karyawan ; Rp. 15.000.000, per bulan x 58 bulan =Rp. 870.000.000,Sewa tempat 25 juta x 5 tahun = Rp. 125.000.000

• sebagai berikut :Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Judex Facti ic.Pengadilan Negeri Simalungun dengan tepat dan benar bahwa Terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan tipu muslihat membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, lagi pulamengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Factiyang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidanamelampaui batas maximum

• Wajib Lapor WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluargaterdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah tanah pertaniandalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.V. Berhubung dengan Diktum I, II, Ill dan IV tersebut diatas, maka wajiblapor WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).VI.

  Berkenaan dengan Pedum Pamong tersebut pada diktum dihubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihidari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo1 (satu) tahun harus mengalihkan kepada orang lain yang memenuhisyarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusisesuai dengan ketentuan yang berlaku.Vil. Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.Bahwa oleh karenanya Surat Keputusan Badan Pekerja PanitiaLandreform Daerah Tk.

  Al7/18/A/Agr/BIl sepanjangyang meredistribusikan tanah tanah yang dilaporkan oleh wajiblapor WAYAN KAYUA, sebagaimana tersebut dalam lampiran Illsurat keputusan ini.Wajib Lapor WAYAN KAYUA merupakan 1 (satu) unit keluargaterdiri dari 1 (satu) orang berhak memiliki tanah tanah pertaniandalam batas maximum yaitu S = 7,5 Ha atau D = 9 Ha.Berhubung dengan Diktum , Il, Ill dan IV tersebut diatas, maka wajiblapor WAYAN KAYUA tidak terkena ketentuan Landreform (bebas).Xlll.Berkenaan dengan Pedum Pamong

  tersebut pada diktum dihubungkan dengan tanah tanah yang dimilikinya ternyata melebihidari batas maximum, maka kepada yang bersangkutan dalam tempo1 (satu) tahun harus mengalinkan kepada orang lain yang memenuhisyarat, setelah diterbitkan Surat Keputusan pencabutan redistribusisesuai dengan ketentuan yang berlaku.XIV.

• sehingga terjadikecelakaan, perobuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis adalah bentukdari kelalaian Terdakwa sehingga terjadi kecelakaan dan mengakibatkanRian Saputra meninggal dunia berdasarkan surat visum et repertumNomor 445/2546/V/RSUD/2015 Tanggai 21 Mei 2015 atas nama RianSaputra dengan kesimpulan: Korban adalah laki laki berumur 34Tahun,korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran(keadaankoma), tekanan darah tidak terdengar,Nadi tidak teraba dan tanpak pupilmata sebelah kiri dilatasi maximum

• Bahwa penghasilan Pembanding dalam 1 bulan Rp.10.000.000 (Sepuluhjuta rupiah) adalah tidak benar, mengingat Pembanding mampu membayarcicilan KPR (Ketika masih bersama Terbanding) sebesar Rp.7.000.000 (tujuhjuta rupiah) setiap bulan selama hamper 5 tahun belakangan, dan berhentimembayar cicilan tersebut setelah pengadilan mengeluarkan keputusan cerai.Adapun kebijakan pihak Bank dalam menentukan cicilan maximum adalahsebesar Rp 30% dari gaji, dengan kata lain penghasilan Pembanding dalamsebulan adalah

• Bahwa dalam hukum pajak dikenal asas maximum Remedium yangberarti yang diutamakan dalam hal perpajakan adalah membuat wajibpajak patuh dan mau membayar pajak. Upaya hukum merupakan upayaterakhir setelah proses administrasi dilaksanakan.

  Karenaakibat perbuatan Tavif Teguh Waluyo dkk dan ketidak hatihatian Terdakwamengontrol laporan SPT masa PPN, negara menjadi pihak yang dirugikan; Menimbang, bahwa alasan banding Terdakwa pada butir keempat,mengenai penerapan asas maximum Remedium, yakni upaya hukummerupakan upaya terakhir setelah proses administrasi dilaksanakan, PengadilanTinggi berpendapat, perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudahmemenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf d UndangUndang RI No.6tahun 1983 sebagaimana

  telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor:28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 6 Tahun1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dimana pelanggaranatas pasal tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana perpajakan dan dapatdipidana maka asas Maximum Remedium tidak dapat diterapkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, alasan bandingdari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukum, harusditolak, putusan hakim tingkat pertama

• perusahaan tersebut telah PemohonBanding sampaikan kepada Terbanding dalam proses keberatan;Bahwa sehingga, dengan menggunakan informasi yang PemohonBanding miliki seperti tersebut di atas, maka data pembanding Terbadingseharusnya adalah sebagai berikut: Licensee Kode Tarif RoyaltyPT Mandom Indonesian Tbk TCID 4.08%PT Sara Lee Body Care Tbk PROD 4.00%PT ScheringPlough Indonesian Tbk SCPI 5.00%PT DariaVaria Laboratoria Tok DVLA 7.00%minimum 4.00%lower quartile 4.06%median 4.54%upper quartile 5.50%maximum

  Adapun rentang wajar dari datapembanding tersebut adalah sebagai berikut: minimum 2.00%lower quartile 3.75%median 4.75%upper quartile 5.50%maximum 10.00% Bahwa dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tarif royalty yangdibayarkan oleh Pemohon Banding sebesar 3% merupakan pembayaran dalambatas kewajaran (arm's length), karena masih di bawah kuartil pertama darirentang wajar tersebut, yang berarti Pemohon Banding tidak membayar royaltydengan tarif yang melebihi rentang wajar dari data pembanding,

  o11,82%913,53 7,34%) 8.22% 114,14 2,03 19,93% 11,33Bahwa dari data komparasi rasio keuangan di atas, dapatdisimpulkan bahwa pada level laba kotor dan laba bersih operasi,tingkat laba Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) tahun 2008 baik pada level laba kotor maupun labaoperasi berada di bawah ratarata pasar sejenis;Bahwa dari 8 data pembanding perusahaan sejenis diperolehrentang laba operasi wajar sebagai berikut:Minimum 5 8,22 %IstQOuartile 13.99%Median i 18.41%3thOuartile f 23.35%Maximum

• perbuatan, sehingga para terdakwa dipandang mampumempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya para terdakwa harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang jenis serta lamanya ataupunbesarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhihukuman maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara;Hal 27 dari 31 hal Pts.No.1506/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Brt.Menimbang, bahwa Penuntut Umum, menuntut para terdakwa denganpidana maximum

  putusanmaximum kurang layak diterapbkan terhadap diri para terdakwa yangselanjutnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan yangdiperbuat mereka adalah milik Iwan Setiawan dan para terdakwa hanyalahuntuk mendapatkan upah apabila berhasil membawa ganja dimaksud ke Jakartasehingga peran Para Terdakwa dalam kejadian tersebut tidak sematamataatas kehendak mereka sendiri ;Menimbang, bahwa karena terhadap diri para terdakwa tidak akanditerapbkan hukuman maximum