Ditemukan 2059 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-05-2011 — Putus : 08-05-2012 — Upload : 26-02-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 214/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 Mei 2012 — Tn.WANDY GUNAWAN >< PT.DUTA PERTIWI. Tbk,Cs
144 — 41
144 — 41
Jakarta, KotamadyaJakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar, KelurahanMangga Dua Selatan ;Foto copi sesuai dengan asli buku tanah Hak Milik atassatuan rumah susun No.369/ Propinsi DKI Jakarta,kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Sawah Besar,kelurahan Mangga Dua Selatan ;BUKTITERGUGATV diberi tanda TV.1 s/d TV.3 :Bukti TV.1Bukti TV.2Foto copi dari foto copi Undangundang No.16 Tahun1985 tentang Rumah Susun oleh Presiden RI No.16Tahun 1985 (16/1985), tanggal 31 Desember 1985(Jakarta) Sumber LN 1985/75 ; TLN
Register : 15-07-2010 — Putus : 25-11-2010 — Upload : 13-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 104/G/2010/PTUN-JKT Tanggal 25 Nopember 2010 — Nyonya Yoelia Erna;1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi DKI Jakarta, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, DKK
91 — 199
91 — 199
Bahwa tentang tata cara pelaksanaan konversi,diatur dalam Peraturan Menteri Agraria (PMA) No.2Tahun 1960 tentang pelaksanaan beberapa ketentuanUUPA yang ditetapkan dan diberlakukan pada tanggal10 Oktober 1960 dan mempunyai kekuatan surut hinggatanggal 24 September 1960 dan PMA No.5 Tahun 1960tentang Penambahan Ketentuan Peraturan MenteriAgraria No.2 Tahun 1960 (TLN No.2142) yangdiberlakukan sejak tanggal 24 Desember 1960.4.c.2.iv.
Register : 26-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 83 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 15 Maret 2017 — ANTO SUDIANTO bin TARYA.
278 — 125
278 — 125
Namun denganadanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan : dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/Pid.Sus/2009 Masse Priyadi, SH. (Kuasa Pemohon); Tony Wong aliasTony Wiryanto alias Tony Wuryanto alias Tony alias Ng Tong Suan bin Alex Ng
80 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
80 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenanya putusan Judex Facti aguo haruslah dibatalkan:1.1) Bahwa sebelum membahas' mengenai keberatankeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti ,Pemohon PK/Terdakwa ingin menyinggung mengenaiketentuan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor: 4 Tahun 2004tentang Kekuasaan Kehakiman (LN Tahun 2004 Nomor:8; TLN Nomor: 4858: "UU Kekuasaan Kehakiman") ;1.2) Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakimantersebut berbunyi "Segala putusan pengadilan selainharuS memuat alasan dan dasar putusan tersebut,memuat
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 2691 — 740
- Tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
OlehUndang Undang No. 8 Tahun 1981Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara PidanaPRESIDEN REPUBLIK INDONESIANomor : 8 TAHUN 1981 (8/1981)Tanggal : 31 DESEMBER 1981 (JAKARTA)Sumber : LN 1981/76; TLN NO. 3209DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPresiden Republik Indonesia,Menimbang :a.bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggihak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegarabersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
Register : 17-10-2013 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 26-02-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 599 /Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR Tanggal 10 Juni 2015 — ARI MUHAMAD SOBARI Bin HIDAYAT FABER,S.Pd Lawan
1. PERTAMINA FOUNDATION (dahulu YKPP) ANDI SAMUEL
Tergugat I
2. PT.PERTAMINA ( Persero )
Tergugat II
3. PT. SUSAM
Tergugat III
4. Drs. H.NUKMAN MUHASYIM
Tergugat IV
5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BPN RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA
Tergugat V
6. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA BPN RI CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Tergugat VI
173 — 69
173 — 69
menggadaikan, menjaminkan,mengalinkan sebagian atau seluruhnya hak atas tanah eigendom12verponding No.5769 tersebut, sementera Pemerintah Indonesia daritahun 1958, sudah membuat Undang undang No. 1 Tahun 1958tentang Penghapusan tanah partikelir, namun tidak dilaksanakandengan baik oleh instansi yang diberikan kewenangan untukmenyelesaikan tanahtanah partikelir tersebut, sebagaimana yang sudahdiatur dalam ; Undang Undang Tahun 1958, Tentang Penghapusan TanahPartikelir ( LN 19582, penjelasannya didalam TLN
Register : 02-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 24 Agustus 2015 —
1296 — 1219
1296 — 1219
TLN RepublikIndonesia 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjangtidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan danpenyitaan.23.Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan terkaitpukti permulaan, obukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukupyang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1)KUHAP harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang termuatdalam Pasal 184 KUHAP.24.
Putus : 10-02-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 168 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 10 Februari 2016 — SUJONO, S.P;
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun1951, TLN Nomor 81) yang oleh KUHAP konsiderans menimbang huruf (d)dinyatakan perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan citacita hukumnasional;Bahwa Pasal 191 KUHAP yang menyatakan Ayat (1) jika pengadilanberpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan Terdakwaatas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas.
Upload : 14-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg Acep Dermawanto, S.Ap Bin H. Ahmad
87 — 23
87 — 23
Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Tahun1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Register : 27-03-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pbm Tanggal 7 Januari 2016 — Pengugat H. ACHMAD BIN H. ANWAR
Tergugat PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, Dkk
212 — 127
212 — 127
Vero Baja Utama(Tergugat Il) dan Yayasan Krida Caraka Bhumi (Turut Tergugat) berdasarkan SuratKeputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 732 K/96/M.PE/1989tentang Pelaksanaan Pengumpulan Besi Tua Bekas Kegiatan Perminyakan HindiaBelanda yang sudah menjadi milik negara cq Departemen Pertambangan danEnergi berdasarkan P.P. 25 Tahun 1959 (LN Tahun 1959 No. 40 TLN No. 1772dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 dan Surat Menteri KeuanganNomor S525/A/1989 tanggal 23 Juni 1989 dimana yang dimaksud
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 Tahun 2014 6424 — 6191
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Tahun 1951 (LN 1951 Nomor 59, TLN Nomor 81)serta semua peraturan pelaksanaannya dan ketentuan yang diatur dalamperaturan perundangundangan lainnya, sepanjang hal itu mengenai hukumacara pidana, perlu dicabutkarena tidak sesuai dengan citacita hukumnasional dan diganti dengan undangundang hukum acara pidana baruyang mempunyai ciri kodifikatif dan unifikatif berdasarkan Pancasila danUndangUndang Dasar 1945.Meskipun UndangUndang Nomor 1 Drt.
Register : 06-06-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg Tanggal 13 September 2017 — TATANG Bin ECEP
71 — 23
71 — 23
Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.
Register : 22-01-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr Tanggal 13 Mei 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SURYAWAN,SH
Terdakwa:
HASNAH
93 — 89
I WAYAN SURYAWAN,SH
Terdakwa:
HASNAH
93 — 89
Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yangmemutuskan : menyatakan kata dapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134),(TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat.
Register : 08-02-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 22 Mei 2017 — -DADAN NURJAMAN Bin ENCENG ABSIRUDIN ;
-ANI SUHERMAN SE Bin RUHADI
107 — 17
107 — 17
Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik111Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yangttmemutuskan : menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134),(TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hokum mengikat.
Register : 08-02-2017 — Putus : 22-05-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg. Tanggal 22 Mei 2017 — -DADAN NURJAMAN Bin ENCENG ABSIRUDIN ;
-ANI SUHERMAN SE Bin RUHADI
142 — 221
142 — 221
Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik111Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yangmemutuskan : menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134),(TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hokum mengikat.
Register : 10-12-2013 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 726/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. Tanggal 17 Desember 2015 — IKE DEWI HELMI,
Lawan
I. BAYU SUSANTO PUTRA,
II. MUNIRO SALIM SIREGAR, SH,
III. ALDO RAHARJA,
IV. Ny. DAMAYANTI,
V. MUHAMMAD SOLEH UKON bin MUDAS,
VI. Ny. MURTAMAH binti MUDAS bin H. NASAN,
VII. KEPALA BADAN PERTANAHAN NATIONAL RI Cq. Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Cq Kepala Kantor BPN Jakarta Selatan,
189 — 146
189 — 146
oleh peraturanperundangundangan telah memberikan kepastian hukum bagipemegang hak atas tanah dan dilindungi hukum dari tindakan10.sewenangwenang dari siapapun, bahwa Sertifikat hakhak atas tanahberlaku sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana ditegaskan dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah danPenjelasan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 Nomor 59, TLN
Putus : 11-08-2015 — Upload : 31-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 11 Agustus 2015 —
50 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bima Sakti kepadaTerdakwa/Terpidana ;Bahwa terhadap fakta tersebut terdapat alasan kuat bahwaPermohonan ini memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI (LN Tahun 1985Nomor : 73 dan TLN Nomor : 3316), Pasal 67 huruf f yang berbunyi apabiladalam suatu putusan terdapat suatu kekilafan Hakim atau suatu kekeliruan yangnyata ;Bahwa terhadap kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yang dilakukanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor tersebut mengakibatkan
Register : 16-10-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 11-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg Tanggal 6 Nopember 2017 — -CAHYADI
-ARIANA INDAWATI TIRTANATA ;
188 — 531
188 — 531
Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.
Putus : 25-06-2013 — Upload : 24-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1135 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 25 Juni 2013 — MURDOKO, SH
93 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keuangan DaerahKabupaten Kendal ;Selanjutnya kami juga berpendapat bahwa Institusi/Instansi BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhitung sejak 19 Juli2004 yaitu sejak berlakunya UndangUndang No.15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LN Tahun2004 No.66, TLN No.4400), tidak lagi berwenang untuk melakukanpemeriksaan dan menetapkan adanya kerugian Negara mengingat bahwadalam Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (1) dan ayat (4) joPasal
Putus : 10-04-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 95/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg. Tanggal 10 April 2017 — -dr. SAHRONI, S.H., M.H.Kes. bin (Alm.) H. MUHAMMAD;
-JAJANG, SKM., M.Si.;
141 — 51
141 — 51
Bdg.memutuskan : menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134),(TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hokum mengikat.