Ditemukan 2059 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 70/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Samad Bin Tarya (Alm)
55 — 13
  • Namun dengan adanya putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25Januari 2017 yang memutuskan : menyatakan kata dapat dalam pasal2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LNHalaman 162 dari 181 Halaman Putusan No. 70/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg.RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th1945 dan tidak mempunyai kKekuatan hokum mengikat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-09-2014 — Upload : 30-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 149 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 24 September 2014 — M. RIDWAN SANJAYA
345 — 167 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tri Lintas Nusantara, Nomor :020/TLN/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, perihal permohonanpembayaranAsli 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 10 September 2009, senilaiRp15.000.000,00Copy 2 (dua) lembar Laporan Prestasi Pekerjaan KhususPenyelesaian Masa Pemeliharaan, tanggal 11 Juli 2001.Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Upah Buruh Angkutandan Penginapan Proyek SHS Sulawesi Selatan PT. Dipa JayaSejahtera Tahun 2009.
    Tri Lintas Nusantara, Nomor :020/TLN/X/2009, tanggal 15 Oktober 2009, perihal permohonanpembayaranAsli 1 (satu) lembar Kwitansi, tanggal 10 September 2009, senilaiRp15.000.000,00Copy 2 (dua) lembar Laporan Prestasi Pekerjaan KhususPenyelesaian Masa Pemeliharaan, tanggal 11 Juli 2001.Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Upah BuruhAngkutan dan Penginapan Proyek SHS Sulawesi Selatan PT. DipaJaya Sejahtera Tahun 2009.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
425 — 285
  • Atas permintaan yang berhak diberikan kepadanya sertifikat atau sertifikatsementara, dengan dipungut biaya menurut ketentuan dalam PeraturanMenteri Negara Agraria No.9 Tahun 1959 (TLN 2383).Pasal 7 (3):Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam Pasal 6, maka di dalam SuratKepusan Pengakuan Hak tersebut ditegaskan konversi haknya menjadi hakmilik, hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang atas permohonanyang berkepentinagn akan didafiar oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-03-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 10 Mei 2017 — ONANG SOBANDI Bin (Alm) NASIR
109 — 23
  • Namun denganadanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan : dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
75 — 15
  • Namun denganadanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan : menyatakan kata dapat dalampasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RITahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
96 — 23
  • Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat. Penerapan unsure merugikankeuangan Negara dengan menggunakan konsep actual loss lebin memberikanHalaman 150 dari 166. Putusan No.88/Pid.SusTPK/2016/PN.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 11-07-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 409/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 18 Desember 2018 — Penggugat:
1.TONY HARSONO
2.TAMIN SUKARDI
3.ANWAR SUSANTO
4.JAMES TANTONO
5.GANI
6.TEDY SUTRISNO
7.HERMANTO SUMARTA
8.ENDANG TANDIONO
9.SENAJAN
10.HASTOMO TANADY
11.SWARNO THANUR
Tergugat:
1.YAYASAN TUNAS ANDALAN NUSA
2.RACHMADY TANADY
3.TANSRI CHANDRA
4.DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMUT I
Turut Tergugat:
1.BANK BCA KCU MEDAN
2.Kantor Pusat BANK MESTIKA DHARMA
3.Kantor Cabang BANK UOB
4.Kantor Cabang BANK MANDIRI
5.Kantor Cabang PEMUDA MEDAN BANK ARTHA GRAHA
6.Kantor CIMB Niaga
7.Kantor MAYBANK
8.Kantor Bank BTN
9.Kantor City Bank
10.Kantor Bank Permata
11.Kantor Bank HSBC
12.Kantor Panin Bank
246 — 58
  • I2/oukti T.1II2) telahdiakui oleh para pihak (oleh Para Penggugat dan Tergugat s/d IV) maka demi hukumtelah terbukti ;Menimbang, bahwa menurut hukum Tergugat adalah Yayasan maka sesuaipasal 36 UU No. 28 tahun 2004 maka yang bertanggung jawab terahdapmnya baik didalam maupun di luar Pengadilan adalah Pengurus;Menimbang, bahwa ketentuan hukum dan perundangundangan tentangYayasan adalah Nomor 16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 Lembaran Negara(LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara (TLN) 4132
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2017 — Putus : 07-07-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 7 Juli 2017 — SAHIR BIN JAMSA
93 — 22
  • Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No.134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidakmempunyai kekuatan hokum mengikat.
Restatement Grosse Akta
Author : Ahmad Fikri Assegaf; Elijana Tanjah;
Grosse Akta
5112 — 4447
  • Alasan memilih topik grosse akte sebagai salah satu pokok bahasan Restatement adalah terdapatnya kesimpangsiuran terkait grosse akte. Grosse akte mempunyai judul Demi Ketuhanan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti irah-irah putusan pengadilan ... [Selengkapnya]
  • Tjitrosudibio, Kitab Undangundang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita,2004), him.300.Indonesia, Undangundang tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta BendaBenda yang Berkaitandengan Tanah, UU No. 4 Tahun 1996 LN No. 42 Tahun 1996, TLN. No. 3632. 34 Laporan Penelitian isit.indd 34 42/14/2010 12:16:54 AM 495051 isit.indd 35Setiawan*?Grosse Akte Hipotek harus dibaca sama dengan Sertifikat Hipotek.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 29-03-2017 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 133/PDT.G/2016/PN.Tjk
Tanggal 29 Maret 2017 — - KOPERASI PEGAWAI PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG, Dkk lawan AIO YISIUS SARWIDI bin S. AMAT SUWARDI , Dkk
57 — 51
  • Usaha Negara ), mengenai PMH (Perbuatan Melawan Hukum ) oleh Pejabat Pemerintah ( OnrechtmatigeOverheids Daad ) tidak lagi menjadi wewenang/ Yurisdiksi PengadilanNegeri, melainkan Wewenang PTUN ( Pengadilan Tata Usaha Negara ).Halhal tersebut merupakan kewenangan Peradilan Tata UsahaNegara,bukan wewenang peradilan Umum, sehingga sepatutnya gugatandinyatakan tidak dapat diterima.Hal tersebut di atas sesuai pula dengan apa yang digariskan olehPeraturan PemerintahNomor: 24 TAHUN 1997 LN No. 1997/59; TLN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2016 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/PID.SUS/TPK/2016/PN.BDG
Tanggal 20 Februari 2017 — YUDI HARYONO, S.Sos.
84 — 23
  • Namun denganadanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yang memutuskan : menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th1945 dan tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. SUJANA, MP Bin H. ROHAEDI
76 — 17
  • Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No.134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidakHalaman 264 dari 280 Putusan No 11/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdgmempunyai kekuatan hokum mengikat.
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 16-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
94 — 55
  • Tahun 2006 No. 22 TLN. No. 4611)tentang Peradilan Agama, yaitu:"Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:perkawinan;waris;wasiat;hibah;wakaf;zakat;infaq;shadaqah; danekonomi syariah.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
NURHIDAYAH, S.Pd. Als. BUK NUR
124 — 67
  • Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yangmemutuskan : menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134),(TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hokum mengikat.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 16-04-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mtr
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMAN FIRMANSYAH. SH
Terdakwa:
MALIKI, S.PD
127 — 99
  • Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor : 25PUUXIV2016 tanggal 25 Januari 2017 yangmemutuskan : menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001(LN RI Tahun 2001 No. 134),(TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th 1945 dan tidak mempunyaikekuatan hokum mengikat.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
290 — 103
  • Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun2001(LN RI Tahun 2001 No. 134), (TLN No. 415) bertentangan dengan UUD Th1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
607 — 319
  • Putusan No. 665/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan;Harus diundangkan dengan menempatkannya pada salah satu tempatpengumuman seperti LN, TLN dst;Pelanggaranpelanggaran terhadap SOP saja tidak cukup spesifikmelanggar pidana karena langkahlangkah itu bukan langkahlangkahSOP, langkah di undangundang, langkah di OJK yang diperintahkansecara tertulis.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 05-06-2018 — Putus : 24-10-2018 — Upload : 19-02-2019
Putusan PN SERANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 24 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.PANTONO RONO WIDJAJA
2.DIPIRIA, SH.
3.IRFAN NULHAKIM, SH.
4.AGUS KURNIAWAN, SH.
5.AFIFUL BARIR S., SH.
6.CHRISTIAN GULTOM, SH.
7.DEASY MARIANA MA'RUF, SH.
Terdakwa:
RYAN ANTHONI Bin BUSTAMI
305 — 157
  • Berdasarkan Bill of Lading nomor : 002/SD-TLN/VIII/2013, tanggal 03 Agustus 2013 dengan Volume 9.027.990 tujuan teluk naga lontar.
  • 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Cargo Manifest TB Johan Jaya BG Kapuas Jaya 317.
  • 1(satu) lembar foto copy yang dilegalisir Surat Keterangan Asal Barang Nomor : 375/BIB-JKP/SKAB/VIII/2013, tanggal 03 Agustus 2013.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
649 — 659 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Apabila ada tempat tinggal yang dipilin dengan suatu akta, gugatdiajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal yang dipilihdalam akta tersebut.Juga mengenai pengecualianpengecualian lain, misalnya yang terdapatdalam B.W, Rv dan UndangUndang tentang Perkawinan (UU No.1 tahun1974LN 1974 No. 1 TLN No. 3019).