Ditemukan 740 data
25 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sedangkan kenyataannyaMajelis Hakim hanya mempertimbangkan Bukti P.1 semata saja.Bahwa pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang hanyamendasarkan pada Bukti P.1 tersebut adalah sangat keliru, karena Bukti P.1tersebut tidak membuktikan akan ke absahan dan legalitas Termohon Kasasi/Penggugat bekerja pada Pemohon Kasasi/Tergugat (PT.
65 — 248
Kaliurang Km 19Kelurahan Sarihaijo Kecamatan Ngagik Kabupaten Sleman, dengan tanpamencantumkan Nomor rumah, sehingga tempat tinggal Penggugat menjaditidak jelas, karenanya menimbukan ketidak jelasan dan kekaburan domisili Penggugat,yang membuat ketidak absahan identitas Penggugat, sebagaiman Surat EdaranMahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari 1959menentukan 3 (tiga) syarat komulatif surat kuasa khusus yang dianggapmemenuhi ketentuan Pasal 123 ayat 1 HIR, antara lain syaratmenyebutkan
identitas para pihak Penggugat dan Tergugat);Menimbang, bahwa karena tidak absahan identitas Penggugat, makaSurat Kuasa Khusus Tanggal 7 November 2013 dari Penggugat kepada kuasahukumanya untuk mengajukan Gugatan Perceraian aquo tidak memenuhi SuratEdaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1959 Tanggal 19 Januari1959,yang mengakibatkan Surat Kuasa tersebut mengandung cacat formil;Menmbang, atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat memberikanjawaban yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat, karena
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
AktaJual Beli (P1) sebagai Akta Authentiek, sama sekali tidak mempertimbangkankeabsahan Akta Jual Beli tersebut secara mendalam (nietvoldoendegemotiveerd) ditinjau dari : Status Pemohon Kasasi yang adalah bukan pihak Penjual dalam AktaJual Beli tersebut, karena itu :> Menurut hukum Akte Jual Beli tersebut tidak mengikat secara mutlakterhadap Pemohon kasasi ;> Akita Jual Beli tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktianbebas terhadap Pemohon kasasi dan Pemohon kasasi berhak untukmembuktikan ketidak absahan
27 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan judexfacti tersebut diatas sematamata suatu pertimbangan yang keliru,disebabkan karena tidak mempertimbangkan secara cermat buktibukti yang diaju&kan Pemohon Kasasi/Tergugat, berkaitan denganketidak absahan bukti P.1 a quo yaitu T.1 dan T.11.
Pembanding/Tergugat : KAHAR Diwakili Oleh : KAHAR
Terbanding/Penggugat : TOLA bin JALLO
27 — 24
P6 berupa Fotocopy Surat Keterangan tertanggal 18 September 1968;5 Bahwa terhadap bukti bukti surat P6 berupa surat perjanjian yang meminta Jallountuk mengelolah tanah rawa menjadi sawah tertanggal 16 September 1968ternyata terdapat kejanggalan dimana didalam gugatan Penggugat disebutkanbahwa Jallo telah membuka tanah rawa untuk dijadikan sawah pada tahun 1963,sedangkan surat perjanjian membuka tanah antara Andi Pawellangi dengan Jallotertanggal 16 September 1968, adapun kejanggalan dan ketidak absahan
SUNARWAN
Tergugat:
Koperasi Simpan Pinjam JASA Kantor Cabang Weleri
Turut Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq Kantor Wilayah IX DJKN Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Semarang
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Pati
120 — 25
Bahwa dengan adanya kesalahan penentuan terkait dengan OBYEK SENGKETA( obyek eksekusi ), tersebut di angka 4 di atas, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dan(3) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, maka Para Tergugatlah yang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadapkerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dan dokumen sebagai persyaratanuntuk mengajukan lelang ;(2) Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun
tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang ;(3) Penjual/Pemilik barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang dandokumen persyaratan lelang ;7.
Bahwa terkait dengan ketidak absahan barang ( Pasal 16 ayat (3) PeraturanMenteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Sdr.Halaman 20 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN KdlPramudio menerangkan dan mencoba menyakinkan kepada Penggugat bahwa tanah danbangunan milik Sdr. Djoko Sri Woerjanto, yang luasnya 200 m2 ( luas 200 m2 setelahPenggugat memperoleh Bukti Surat dari Buku Penetapan Huruf C Desa Karangdowo,Kecamatan Weleri, Kendal No.
Bahwa terkait dengan ketidak absahan barang ( Pasal 16 ayat (3) PeraturanMenteri Keuangan RI No. 93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,Halaman 24 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2018/PN Kdlsebagai persyaratan untuk mengajukan lelang dan sesuai dengan Pasal 1320 BW ayat 3untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, sebagai berikut :1) Adanya kata sepakat ;2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;3) Suatu hal tertentu ;4) Suatu sebab yang halal ;maka kata Barang , yang merupakan syarat
16 — 0
berlibur di Bali;Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat tentang kebenaran Surat Kuasa tersebutdibuat saat Penggugat di luar negeri dibantah oleh Penggugat, maka Penggugat wajib bukti;Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan Tergugat tidak membuktikan dalilnyabahkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalil yang menyatakan bahwa Surat KuasaTergugat dibuat saat Penggugat diluar negeri tidak terbukti, sehingga alas an eksepsi tentangketidak absahan
Terbanding/Terdakwa : Hj.RISNA DEWI SARI
43 — 39
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2020 olehJurusita Pengadilan Negeri Malili;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memoribandingnya pada pokoknya menyatakan :Bahwa setelah memperhatikan dan mencermati pertimbangan Putusansebagai dasar mengambil keputusan yakni bahwa majelis hakim telahmenyatakan "Menyatakan demi hukum Dakwaan Penuntut Umum tidakdapat diterima" oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum adalah suratdakwaan yang disusun atas dasar hasil penyidikan yang mengandungketidak absahan
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pid.B/ 1998 PN.SLK, yang oleh Majelis Hakim PengadilanNegeri Solok dalam putusannya tanggal 25 Pebruari 1999, telah MembebaskanTerdakwa Terdakwa Khaidir Sampono Marajo dari segala tuduhan, denganpertimbangan perbuatan yang dituduhkan bukan perbuatan Pidana tetapi perdatadan dalam pemeriksaan untuk Tingkat Kasasi, ternyata Mahkamah Agung dalamputusannya No. 472 K/Pid/1999 tanggal 7 juli 1999 telah menambahpertimbangannya guna menguatkan putusan Pengadilan Negeri Solok tersebutdengan Pertimbangan "Ke absahan
73 — 8
tersebut penggugat buka dibersihkan dengat niat bercocok tanam dan akan di tanami tanaman bibit kelapasawit.Akan tetapi setelah beberapa hari lahan tersebut di buka dan dibersihkan, Saudara tergugat (Margono) datang membawa bibit kelapa sawitdan menanami di atas lahan tersebut, ketika penggugat melarangnya, dengantegas saudara tergugat membantah dan rnengatakan bahwa tanah tersebutmiliknya, menurutnya tanah tersebut is dapatkan dari membeli, namun ketika ditanyakan tentang legalitas suratsurat ke absahan
tersebut penggugat buka di bersihkan dengat niat bercocoktanam dan akan di tanami tanaman bibit kelapa sawit, akan tetapi setelahbeberapa hari lahan tersebut di buka dan di bersihkan, Saudara tergugat(Margono) datang membawa bibit kelapa sawit dan menanami di atas lahantersebut, ketika penggugat melarangnya, dengan tegas saudara tergugatmembantah dan rnengatakan bahwa tanah tersebut miliknya, menurutnyatanah tersebut is dapatkan dari membeli, namun ketika di tanyakan tentanglegalitas suratsurat ke absahan
176 — 112
sebagai berikut:1 Bahwa dalam putusan tersebut alat bukti materil, berupa penerimaan danpengiriman transferan Bank Mandiri sebagai penjelasan Susanto telahmentransfer uang pada saai dilihat dalam rekening Terdakwa H.Siwi EkoMuharam tidak ada uang atau dana yang masuk ke dalam rekening tersebut.Permasalahan tersebut di 4 (empat) lokasi wilayah hukum (locus delictie) yangberbeda serta kwitansikwitansi palsu pada tuduhan Jaksa Penuntut Umum point10 dapat dan harus dipertanyakan pada Susanto tentang ke absahan
15 — 9
dalil yangpada pokoknya sebagaimana tertera pada surat gugatannya hal tersebutdibenarkan oleh hukum oleh karena ada hubungan erat antaraperkawinan dengan perceraianm dan adanya hubungan hukum dimanaHalaman 13 dari 22 putusan Nomor 184/Pdt.G/2019/PA.Plg.adanya permohjonan itsbat nikah dalam rangka perceraian sebagaimanayang diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum IslamIndonesia;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut majelisHakim terlebin dahulu akan mempertimbangkan ke absahan
ARDITYA BIMA YOGHA, S.H.
Terdakwa:
IKHWAN MUTTAQIN Als IWAN Bin GUMBRI.A.
59 — 6
., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PenuntutUmum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini(non error in persona);Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukumtersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telahterpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa;Menimbang bahwa, unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasalini bersifat menerangkan ketidak absahan status unsur ke 3 (tiga ) memiliki,menyimpan,menguasai narkotika golongan
NANANG ACHMAD HERMANTO
Tergugat:
1.PT. BPR DANA UTAMA Cabang Prambanan
2.PT BPR DANA MAS cabang Prambanan
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negera & Lelang (KPKNL)
120 — 40
Keabsahan dokumen persyaratan lelang; (c).Putusan Sela Nomor 85/Pdt.G/2020/PN.KIn halaman 4 dari 20penyerahan barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak; dan (d).dokumen kepemilikan kepada Pembeli;2) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab terhadap gugatan perdatamaupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinyaperaturan perundangundangan di bidang lelang.3) Penjual/Pemilik Barang bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugiterhadap kerugian yang timbul karena ketidak absahan barang
25 — 19
. & TT.I.1 tersebuttelah ternyata bahwa obyek sengketa adalah atas nama tergugat kKonpensi atau penggugat rekonpensi ; Menimbang, bahwa sebaliknya para tergugat rekonpensi atau para penggugatkonpensi sebagai pihak yang mengkontrak obyek sengketa tidak punya kapasitas lebih,selain kedudukannya sebagai pengontrak untuk membuktikan ketidak absahan kepemilikanpenggugat rekonpensi / tergugat konpensi atas obyek sengketa, dengan demikian paratergugat rekonpensi / para penggugat konpensi ternyata tidak
berkompeten untukmembuktikan ketidak absahan bukti kepemilikan pengugat rekonpensi / tergugat konpensi atas obyek sengketa ;Dengan demikian, bukti sertipikat obyek sengketa bertanda T.I & TT.I.1 adalah hakmilik sah penggugat rekonpensi / tergugat konpensi, oleh karena itu petitum gugatanrekonpensi nomor 2 patut dikabulkan ; Menimbang, bahwa sebagaimana yang diakui oleh para tergugat rekonpensi ataupara penggugat konpensi dalam posita gugatan konpensi pada nomor 3 bahwa paratergugat rekonpensi / para
MELAWAN
DIDIT DAYADI, Dkk
68 — 7
secara phisik (de facto) telahdikuasai oleh Tergugat I , karenanya dengan kenyataan tersebut Tergugat IIs/d V setelah meneliti seluruh bukti kepemilikan Tergugat I, barulahmelanjutkan proses jual beli dan balik namanya kepada Tergugat VI dan VIIdengan demikian Tergugat II s/d V haruslah dianggap sebagai pembeli yangberitikad baik yang harus mendapatkan perlindungan hukum, karenanya tidakcukup alasan pula dan harus ditolak, posita ke 7 sampai dengan ke 14gugatan Penggugat sepanjang mengenai ketidak absahan
antara jual beliPPAT yang telah dikeluarkan Tergugat VI berikut ketidak absahan prosesperalihan hak yang dilakukan Tergugat VII, oleh sebab itu Tergugat II dan V,mensomir Penggugat untuk dapat membuktikan dalil dalil tuduhannyatersebut .
38 — 4
Sedang Akta dibawah tangan adalah Akta yang sengaja dibuatuntuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang.Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 1 10/Pdt.G/2016/PN.PigMenimbang, bahwa secara Hukum baik sertifikat maupun akta notarisadalah masuk dalam pengertian Akta Autentik, namun untuk melihat kedekatandari aktaakta autentik tersebut juga dilihat dari berbagai aspek lain dari aktatersebut, misalnya absahan pihakpihak yang membuat, tahun pembuatan,kejelasan asal usul
Terbanding/Jaksa Penuntut : -
73 — 46
Rekonvensiharus dikesampingkan ;Dalam pokok perkara.Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan dari Para PenggugatRekonvensi / Tergugat I, If Dalam Konvensi / Para Pembanding yang diberi tandaTI1 s/d TI25 terutama yang diberikan tanda TI1 s/d TI12 yaitu berupa masingmasing sertifikat Hak Guna Bangunan yang kesemuanya bersifat authentik yaituselamanya dipandang Hakim benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dan dalamhal ini Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi / Terbanding tidak dapatmembuktikan ketidak absahan
43 — 10
Arta Boga Cemerlang caranya memeriksa ke absahan/kebenaran FakturPenjualan Barang;Bahwa benar yang diduga melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Terdakwa RianSeptiawan Sopyan Bin Wawan;Bahwa benar terhadap Terdakwa Rian Septiawan Sopyan Bin Wawan Saksi tidakmengenal secara dekat akan tetapi tahu, dikarenakan saya dan Terdakwa RianSeptiawan Sopyan Bin Wawan bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang Wilayah JawaBarat dan Terdakwa Rian Kurniawan bekerja di PT.
Pembanding/Tergugat : Farida Wahda Saleh,SH,M.kn Diwakili Oleh : Zainal Abidin S,S.Sos
Pembanding/Tergugat : Muh.Asyik Noor,SH,Mkn Diwakili Oleh : Zainal Abidin S,S.Sos
Pembanding/Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pangkep Diwakili Oleh : Zainal Abidin S,S.Sos
Terbanding/Penggugat : YANIA DG BULANG Diwakili Oleh : H. A. Hamim Naiem, SH
Terbanding/Penggugat : ANDI INTAN Diwakili Oleh : H. A. Hamim Naiem, SH
Terbanding/Penggugat : Mahmud Diwakili Oleh : H. A. Hamim Naiem, SH
Terbanding/Penggugat : Dra.NURDAHLIA M Diwakili Oleh : H. A. Hamim Naiem, SH
Terbanding/Penggugat : Nurdin MB Diwakili Oleh : H. A. Hamim Naiem, SH
Terbanding/Penggugat : HJ.RAHMI Diwakili Oleh : H. A. Hamim Naiem, SH
Terbanding/Penggugat : FAISAL AHMAD Diwakili Oleh : H. A. Hamim Naiem, SH
56 — 50
Bukan paraTerbanding/para Penggugat disebabkan Para Terbanding/ParaPenggugat tidak dapat membuktikan ketidak absahan pembuatansurat kuasa dan perbuatan jual beli tersebut. Dengan demikian secarayuridis seharusnya gugatan para Terbanding/para Penggugat patut untukditolak atau setidaktidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima karenatidak berhak dan tidak berkapasitas sebagai subyek hukum yangdirugikan.